Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Undap, Gustaf
Sam Ratulangi University
Environmental Science Social Sciences

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran Kapitalau Dalam Pembuatan Peraturan Desa (Suatu Studi Di Desa Apelawo Kecamatan Siau Timur Kabupaten Siau Tagulandang Biaro) Kedale, Dianti Enjels; Nayoan, Herman; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Peran Kapitalau dalam Pembuatan Peraturan Desa Apelawo. Didesa apelawo hanya ada 2 peraturan desa yaitu RPJMDes dan APBDes, Peran Kapitalau dalam Pembuatan Peraturan Desa masih kurang optimal, disebabkan Karena kurang/jarang menghadiri rapat-rapat dalam penyusunan peraturan desa, tapi lebih didelegasikan kepada perangkatnya terlebih khusus kepada sekretaris desa, dan Pemerintah desa/kapitalau belum mengakomodir keinginan dari masyarakat yaitu untuk membuat peraturan desa seperti larangan, dan pencegahan penyakit demam berdara yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman warga akan pentingnya menjaga kebersihan terlebih pada bak penampungan air yang hampir dimiliki oleh setiap rumah tangga yang ada karena kesulitan untuk memperoleh air bersih.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasi penelitian terlihat bahwa peran dari Kapitalau dalam pembuatan peraturan desa belum maksimal dari tahan perencanaan sampai pada tahap pengesahan serta pembuatan peraturan desa belum mengakomodir kebutuhan masyarakat.Kata Kunci : Peran, Kapitalau, Peraturan Desa.
STRATEGI BUPATI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (Studi di Kabupaten Minahasa Tenggara) Tuerah, Anita Debora; Gosal, Ronny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. berhak untuk mengaudit dan memberikan penilaian tentang pengunaaan keuangan dan memberikan rekomendasi tentang pengunaan keuangan kepada lembaga pemerintahan dan memberikan suatu bentuk penilaian yang berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi yang dicita-citakan oleh semua lembaga pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari Auditor Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada sasaran pengelolan keuangan yang ada bahwa ada penetapan yang akan dicapai dan penentuan tujuan sehingga pencapaian dalam proses pengelolaan keuangan daerah dapat diperkirakan sasaran yang henda dicapai di pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Garis Komando sangat jelas berperan dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan sehingga penting untuk mengetahui tentang tugas dan kewenangan yang ada dalam melaksanakan kegiatan sehingga para pengelola keuangan mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan dalam tugas dan kerja yang ada.Kata Kunci: Strategi Bupati, Pengelolaan Keuangan, Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DARUNU KECAMATAN WORI Alokendek, Richard C; Kimbal, Marthen Luther; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrakpada penelitian ini, peneliti meneliti masalah pembangunan infrastruktur di Desa. Dalam penelitian disana Masyarakat Desa mengeluhkan air bersih yang terjadi di tahun 2015 – tahun 2016 di tahun 2015 lalu terjadi kekeringan di desa darunu akibat panas ekstrem yang melanda seluruh indonesia. Hal ini memaksa pemerintah desa untuk membuat program pembangunan desa yaitu pembuatan sumur bor dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan air bersih di tahun 2015 lalu. Meskipun telah terealisasi tetapi bermasalah kondisi airnya sehingga di tahun 2016 Pemerintah Desa Darunu Membuat Program Pemerintah Desa Tahun 2016 yaitu perbaikan sumur bor.Dalam metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif di buku Sugiyono tahun 2015. Dalam bukunya mengatakan kalau metode penelitian kualitatif terfokus pada obyek yang di teliti. Fokusnya kearah pemerintah dan masyarakat desa darunu, dengan mengunakan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data di lapangan. Salah satu jenis wawancara dalam buku sugiyono yang peneliti menggunakanya di lapangan yaitu wawancara terstruktur.Hasilnya di lapangan dengan berbagai pertanyaan wawancara mereka mengatakan bahwa di desa tersebut mengalami masalah air bersih di tahun 2015 akibat cuaca panas ekstrem tersebut, sehingga memaksa masyarakat desa berusaha mencari air bersih dari desa tetangga. Hal tersebut memaksa pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa di masukan kedalam dokumen RPJMDes mereka tahun 2015, dalam dokumen tersebut berisi pembangunan sumur bor dengan jumlah Rp. 125.960.400, jumlah dana tersebut untuk membeli material, alat, pengeboran air yang berjumlah 3 unit, serta upah pekerja.Hasilnya program pemerintah mereka pun terealisasi di tahun 2015. Namun masalah masalahnya meskipun sudah siap di pakai, tetapi bermasalah pada air bersih, sehingga memaksa pemerintah desa memperbaikinya di tahun 2016 dan itu sudah terealisasi.Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pembangunan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN DALAM PENGELOLAAN TANAH EKS HAK ERPACHT DI DESA SOAKONORA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT Muluwere, Vrenky; Nayoan, Herman; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKekuasaan negara itu terdapat pada kewenangan membuat peraturan untuk kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh kaum bermodal. Disisi lain kelembagaan yang mempunyai tugas di bindang pertanahan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 20 Tahun 2015 yaitu Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan tugas Pemerintah di bidang pertanahan. Badan Pertanahan Nasional diharapkan memegang kendali perumusan kebijakan nasional yang berpihak kepada rakyat untuk pemberdayaan masyarakat dan mengedepankan keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang sejalan dengan program pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan surat keputusan menteri Negara agraria / kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 1997 tentang penegasan tanah Negara sebagai obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform yang berada di desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6-VI-1997 untuk pengelolaan tanah eks hak erpacht No 38 terletak di Desa Soakonora sebagai obyek pengaturan penguasaan tanah/landreform yang menegaskan redistribusi tanah kepada petani/penggarap seluas ± 57,9191 Ha tidak terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan tidak tersedianya data-data pendukung tentang tanah eks hak erpacht No 38 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementator kebijakan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Badan Pertanahan, Pengelolaan Tanah.
PROFESIONALISME KERJA PERANGKAT KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN KOTAMOBAGU KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT Oroh, Andika Winly; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProfesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercemin dalam perilaku sehari-hari. Hal tersebut harus mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas-tugas yang diembannya. Dengan adanya profesionalisme birokrat ataupun aparatur pemerintah harus professional dalam bekerja sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif mandiri memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa profesionalisme dikaji dari aspek-aspek kompetensi kerja, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab, dimana pegawai Kelurahan Kotamobagu dalam pelayanan publik harus lebih ditingkatkan, hal ini terbukti dari tanggapan informan yang menyatakan bahwa kesiapan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik yaitu disiplin dalam memulai dan menyelesaikan pelayanan, mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana aparatur dalam bekerja belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan dengan baik peran, tugas dan tanggung jawab mereka didalam memberikan pelayanan publikKata Kunci: Profesionalisme Kerja, Perangkat Kelurahan, Pelayanan Publik.
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA ARANGKAA KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tinengke, Trifaldi Brayen; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam proses pengelolaan dana desa ada empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban dimana pada tahapan perencanaan, dikaji dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Arangkaa kepada masyarakat Desa Arangkaa, demikian pula dengan tahapan pelaksanaan yang masih kurang efektif, dimana terdapat ketidak-konsistenan dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat. Meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemeintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Arangkaa masih kurang efektif.Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik.
MANAJEMEN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA DOLODUO KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Maspeke, Rahmat Rian; Pioh, Novie; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan pedesaan dalam penyelenggaraannya menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. Karakteristik pembangunan desa memiliki sifat yang multidimensional menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemerintah Desa Doloduo telah melakukan proses perencanaan dalam rangka menajeman pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMD dan di RKP yg merupakan acuan dalam penyusunan APBDES dengan mengunakan dana yang direncanakan tanpa melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan. Pada proses pengorganisasian pemerintah membentuk tim pengelola kegiatan dalam pengelolaan dana desa tetapi tanpa membuat surat keputusan yang ada dan tidak memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki hanya melihat hubungan kedekatan, kekerabatan dan kekeluargaan berdasarkan penunjukan dari kepala desa. Pada proses pelaksanaan dilakukan proses pembangunan dilakukan dengan melibatkan tenaga-tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki dari para pekerja pelaksana pembangunan di desa Doloduo sehingga pekerjaan kegiatan pembangunan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan penetapan pekerjaan dalam pembangunan.Kata Kunci: Manajemen, Dana Desa, Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.
PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PASAR TOMBATU DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Poluan, Indra; Gosal, Ronny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerencanaan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai, demikian pula dalam proses penataan pasar tradisional membutuhkan tahap perencanaan agar supaya perencanaan yang di buat bisa tercapai dengan baik. Pasar Tombatu merupakan pusat perekonomian masyarakat setempat karena sebagian besar masyarakat adalah para pedagang, mereka sering menjual hasil pertanian baik itu sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dengan terbatasnya alokasi anggaran sehingga menghambat perencanaan penataan yang ada di pasar tombatu, bertambahnya jumlah pedagang dan sifat egosentris pedagang yang terlalu tinggi serta kurangnya tenaga operasional yang mengatur pasar baik penataan pedagang maupun dalam kebersihan pasar, perencanaan penataan pemerintah mengacu pada perda pasar yang ada dan pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2013 dimana dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang pasar harus memperhatikan penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah juga menggunakan pendekatan persuasif atau pendekatan secara kekeluargaaan agar dapat menciptakan suatu suasana yang aman dan nyaman beraktifitas di pasar rakyat tombatu, tujuannya untuk menciptakan pasar yang aman nyaman dan bersih serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,dengan sasaran menjadikan pasar sebagai pusat sarana perokonomian masyarakat tombatu dan sekitarnya.Kata Kunci: Perencanaan, Pemerintah Daerah, Penataan, Pasar.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS RAKYAT MISKIN DI DESA BUKIDE KECAMATAN TABUKAN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Lumunder, Anggreini Oktavianti; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakRaskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pendistribusian beras rakyat miskin di Desa Bukide Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam melakukan fungsi pertukaran dengan melihat kegiatan transaksi yang dilakukan distributor kepada masyarakat, pemerintah malakukan pembayaran untuk sementara, menggunakan uang dari pemerintah desa Bukide, data penduduk miskin tidak valid hanya mengunakan data empat tahun yang lalu, sehingga bila dihubungkan dengan keadaan masyarakat sekarang tentunya sudah tidak sesuai karena dulunya kaya sekarang sudah miskin tetapi dulu miskin sekarang sudah berkecukupan/sejahtera, selanjutnya peran kepala desa dalam melakukan fungsi penyedia fisik bagaimana perpindahan raskin dari distributor ke masyarakat, pemerintah desa perantara dalam penyaluran pembagian beras miskin dimana kepala desa bertindak langsung sebagai penerima tanpa melibatkan unsur aparat desa kemudian langsung memberi perintah kepada kepala Lindongan untuk disalurkan yang seharusnya pemerintah desa membentuk tim pengelola pembagian beras miskin.Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Penditribusian, Beras Rakyat Miskin
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNACE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN RAINIS KABUPATEN TALAUD Tamawiwi, Fadly; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPrinsip penerapan good governace yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam pengambilan suatu keputusan sangatlah penting, praktek-praktek good governance mampu di terapkan, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengenai good governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi good governance dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilatas dikantor kecamatan Rainis di katakan belum terlalu maksimal terlaksana, karena banyak pegawai yang tidak mematuhi perintah atasan, pertanggung jawaban kerja tidak ada, kurangnnya laporan yang dibuat mengenai kerja apa yang pegawai lakukan sehari-hari. Ketika ada masyarakat yang datang, ataupun mtidak ada masyarakat yagn datang. Pelaksanaan transparansi kerja pegawai dalam pembuatan laporan-laporan mengenai kerja mulai dari sub bagian, sampai dengan kepala seksi yang ada itu, tidak transparan dilaksanakan. Pelaksanaan responsivitas, dari pegawai terhadap kerja pelayan terhadap masyarakat, dan juga perintah dari pimpinan tidak sepenunya dilaksankan oleh pegawai tepat pada waktunya.Kata Kunci: Implementasi Good Governance, Kinerja, Pegawai.
Co-Authors Alokendek, Richard C Anggreini, Lidia Anis, Jessica Bogar, Romi Daud Liando, Daud Derek, Eriek P. Dipong, Donesius Entjaurau, Jenifer Aprilia Johny Lumolos Kaawoan, Johannis Kaawoan, Johannis Kadisihe, Jefta Arisanto Kaendung, Evander Kasenda, Ventje Kedale, Dianti Enjels Kimbal, Alfon Kimbal, Marthen Luther Kotambunan, Jonathan Diando Lakaoni, Juanly Yohanes Langi, Aristo Christian Lumunder, Anggreini Oktavianti Maatoke, Fernando Septian Mamonto, Novan Markus Kaunang, Markus Marthen Kimbal, Marthen Maspeke, Rahmat Rian Mudea, Stefriviani Muluwere, Vrenky Nayoan, Herman Novie pioh, Novie Oroh, Andika Winly Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Panguliman, Anjelita Egla Kornelia Pantungan, Marlin Pijetsti Pinasang, Sandy Poluan, Indra Rahasia, Priskila Raflesia Rantumbanua, Chrisman Arol Rompas, Romario Vernando Rorong, Ari Rorong, Marliyanti Saluman, Virginia Patrisia Sarah Sambiran, Sarah Sinadia, Asmiita Sondakh, Effendi Suak, Novelia Sumampow, Ismail Sumangando, Revaldi C. T. A. M. Ronny Gosal Tamasiro, Ceria Tamawiwi, Fadly Tinengke, Trifaldi Brayen Tuerah, Anita Debora Wahongan, Melinda