cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN PNS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN TOMOHON UTARA TIRIE, MERRY POLINA
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efektivitas kinerja pelayanan pemerintah adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu dalam waktu yang ditetapkan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Efektif dan tidaknya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dari sejauh mana masyarakat  merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Untuk itu di dalam  pelaksanaan efektivitas kinerja pelayanan tentu ada dua hal yang perlu diperhitungkan yaitu  tujuan dan hasil. Dimana tingkat efektivitas kinerja pelayanan di pemerintahan kota Tomohon masih belum baik dan perlu adanya perbaikan, dengan cara harus adanya dukungan dan kerja sama diantara pegawai, maka tingkat efektivitas kinerja pelayanan tersebut akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang nantinya dapat memuaskan masyarakat, untuk itu perlu ditetapkan terlebih dahulu karakteristik apa yang baik dan perlu adanya strategi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa untuk mencapai pelayanan yang prima yang akan diberikan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian di ketahui pertama: tingkat efektivitas kinerja pelayanan pemerintah jungke pada masyarakat masih belum baik dan belum mengenai sasaran, di mana masih adanya pelayaan khusus dan  biasa terutama dalam  pengurusan kartu tanda penduduk dan surat tanah. Kedua: masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan. Tingkat efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa pada masyarakat Kota Tomohon masih rendah dan belum baik terutama dalam pelaksanaan efektivitas waktu pelayanan dan tanggung jawab terhadap tugas terutama dalam pembuatan KTP dan surat tanah dan masih adanya pelayanan khusus dan biasa, dan masih adanya penambahan biaya untuk mempercepat penyelesaian tugas.dan masih kurangnya sarana dan prasarana. Saran penulis hendaknya pemerintahan Kota Tomohon menghilangkan pelayanan khusus dan penambahan biaya khususnya di dalam pengurusan surat-surat seperti pembuatan KTP dan surat tanah dan hendaknya menambah sarana dan prasarana kantor yang masih kurang. Keyword : Efektifitas, Disiplin, Kinerja Pelayanan
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) SELAMAT, MELANI DWIYANTI
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya paham demokrasi pada awal abad ke-20 mengubah keadaan dimana masyarakat/warga negara yang semula hanya menjadi obyek kekuasaan yang sewenang-wenang kemudian bangkit dan menuntut adanya hak dan kewajiban yanag seimbang. Dengan tekad membangun pemerintahan yang baik serta lebih bersifat demokratis dan harus dijalankan dari rakyat dan untuk rakyat. Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih  merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintaha yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata Kunci : Penerapan, Good Governance
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TEMBUNI DISTRIK TEMBUNI KABUPATEN TELUK BINTUNI IBORI, ANTHONIUS
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana. Selain undang-undang nomor 32 tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi partisipasi publik diantaranya undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya.
Peran Kepemimpinan Camat Dalam Peningkatan Disiplin Kerja (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Moronge Kabupaten Talaud) Lumakeki, Luki
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Nasional merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutanberdasarkan kemampuan Nasional, dengan memanfaatkan kemajuan pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, kesejahteraan, maju dan kokoh kekuatan moral dan etikanya. Salah satu tujuan pimpinan untuk organisasinya adalah membuat suasana yang nyaman, hangat dan mendukung kerja sama dimana standar yang tinggi diharapkan dapat diterima. Pimpinan yang baik akan menciptakan suasana dimana setiap karyawan melibatkan diri sepenuhnya terhadap sasaran perusahaan dan bekerja keras untuk memberikan sumbangan ke arah itu. Karena itu pimpinan yang baik akan menghabiskan banyak waktu untuk membina suasana ini, menjamin bahwa orang-orang tahu betul akan apa yang diinginkan dari mereka, dan bahwa sumbangan mereka akan diakui. Dan karena itulah individu dalam organisasi mesti bekerja sama dengan baik. Peran camat di Kecamatan Moronge dalam meningkatkan kerja para pegawai dianggap berhasil dan sangat berperan sebagai pemimpin yang menunjukan kinerja yang baik terhadap pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Moronge. Kata Kunci;Peran, Kepemimpinan,Disiplin
Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Takumansang, Sonny M.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PNPM Mandiri dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Melalui PNPM Mandiri masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap evaluasi maupun pemeliharaan. Kondisi masyarakat yang miskin dan tak berdaya membuat masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.  Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado.  Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Teling Bawah Kecamatan Wenang Kota Manado sudah cukup maksimal. Disarankan agar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin pada PNPM Mandiri Perkotaan diperlukan peran stakeholder yang terkait terutama mengajak masyarakat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih paham akan tujuan dan sasaran program. Fasilitator sebagai motor penggerak masyarakat lebih aktif lagi dan sebaiknya tetap di lokasi kegiatan dalam tahun berjalannya kegiatan. Penggantian fasilitator membutuhkan waktu penyesuaian dalam mengenali dan mendekati masyarakat. Di samping fasilitator PNPM sebaiknya juga dibantu oleh tenaga pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan pada komponen lingkungan sebaiknya lebih banyak yang dikerjakan secara kerja bakti/gotong royong sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap prasarana dan sarana yang dibangun.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DI DESA TUMANI KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN. MANGOWAL, JACK
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi sumberdaya alam didesa Tumani diarahkan pada pembangunan pertanian.  Namun dari hasil usaha tani terutama produksi hasil pertanian seperti padi sawah dan padi ladang, belum banyak memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat petani. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi aktivitas usaha tani antara lain  Sikap mental, Modal, Pasar, Kelembagaan, dan aspek  Pendidikan. Usaha pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat petani sampai saat ini belum banyak memberikan manfaat  terutama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat petani. Melalui pemberdayaan masyarakat petani secara intensif maka akan mampu mengangkat harkat dan martabat bagi masyarakat petani dalam berusaha.
KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN BPD DALAM PEMERINTAHAN DI DES KALASEY I KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA MANGANANG, STEFANI
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang disebut Pemerintah Desa meliputi, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintahan desa dalam hal ini Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) walaupun 2 lembaga yang berbeda dengan tugasnya masing-masing namun memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan membangun masyarakat desa. Hubungan kerja kedua lembaga ini yakni bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia tidak dapat dipungkiri  hubungan kemitraan antara  Kepala Desa dengan BPD seringkali tidak berjalan dengan baik. Terdapat persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan kerja tersebut. Kata Kunci     : Pemerintah Desa, Hubungan Kerja, BPD.
Peran tokoh masyarakat dalam membentuk perilaku memilih pada prmilukada kota ternate tahun 2010 Rahim, Hasbullah Abd
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan kembali ruang-ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya etnosentrisme dan ego kedaerahan yang berlebihan.  Fakta objektif tersebut, beranggapan bahwa peranan tokoh masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem politik yang terdesentralisir di daerah. Sehingga  dari hasil penelitian  selama dikota Ternate dalam studi tentang  tokoh masyarakat dan perilaku memilih pada pilkada Walikota tahun 2010 dikota Ternate mengindikasikan bahwa beberapa tokoh masyarakat, diantaranya tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pilkada yang berlangsung di Kota Ternate.Perilaku memilih tokoh masyarakat  cenderung diarahkan oleh kuatnya ikatan subjektif-psikologis yang syarat dengan primordialisme radikal. Dengan kata lain, bahwa kuatnya ikatan yang membentuk perilaku masyarakat yang dapat melegitimasi suatu rejim atau sistem politik tersebut dikemukakan dengan baik olehGabriel A. Almond dan mengatakan bahwa, berbagai mithos, doktrin dan filsafat politik menanamkan suatu penafsiran tertentu mengenai tujuan-tujuan dan norma-norma kepada setiap generasi.Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elite sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik ditingkat lokal.  Menguatnya isu etinisitas ini dilakukan oleh elite antara lain dengan upaya membenturkan keberadaan satu etnis yang merasa tidak diuntungkan oleh keberadaan etnis lain sehingga mampu membangkitkan sentimen antar etnis di suatu daerah.
Pola Hubungan Bupati Dengan Pejabat Struktural Birokrasi PNS di Kabupaten Sangihe (Suatu Study Terhadap Penempatan Pejabat Sruktural Esalon II) Manabung, Wiranti
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komitmen demokrasi melalui perluasan otonomi daerah merupakan jawaban dari reformasi tahun 1998 yang menghasilkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 telah mendesentralisasikan banyak kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota yang di laksanakan langsung oleh masyarakat. Terjadinya pertukaran barang atau jasa dala, relasi ini karena Bupati adalah orang yang memilki surplus akan sumber-sumber atau sifat-sifat yang mampu memberikan reward cenderung untuk menawarkan berbagai macam pelayanan atau hadia secara sepihak. Ikatan tersebut bersifat vertical anatara Bupati yang mempunyai kedudukan social, politik dan ekonomi lebih tinggi dengan anak buahnya yang berkedudukan social dan ekonominya lebih rendah. Birokrasi dan demokrasi sangat di perlukan dalam kegiatan Negara dan masyarakat.Birokrasi merupakan salah satu sarana bagi kekuasaan Negara untuk memperkuat posisi politik dan merukan sumber legitimasi politiknya sementara demokrasi merupakan keinginan dari sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan keberadayaan, khususnya dalam kerangka pengambilan keputusan politik sebagaimana prinsip-prinsip dasar dari demokrasi. “kata kunci: Birokrasi”
KINERJA DPRD DIBIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN GORAB, JEKLIN
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DPRD sebagai badan legislatif daerah yang anggota-anggotanya dipilih oleh raykat di daerah, merupakan tumpuan masyarakat agar aspirasinya diakomodasikan. Oleh karena itu, DPRD dalam menjalankan perannya hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selanjutnya lembaga legislatif atau DPRD kabupaten merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila, artinya bahwa keberadaan mereka harus dapat mendahulukan kepentingan masyarakat, karena demokrasi yang sesungguhnya adalah di tangan rakyat, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan hendaknya dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, DPRD yang adalah wakil rakyat dalam pembuatan kebijakan hendaknya memperjuangkan dan ikut mempertimbangkan aspirasi rakyat yang memilih mereka, dan yang dapat mengikat seluruh masyarakat serta dapat menciptakan kondisi aman dan tenteram dalam kehidupan sosial “suatu Pembangunan yang dimaksud tidak jalan atau terbengkalai itu terjadi karna kurangnya pengawasan dari anggota DPRD karna seperti alasan yang telah disampaikan oleh salah satu anggota Dewan tentang letak lokasinya tidak strategis disini timbul pertanyaan bahwa apabila lokasinya tidak strategis kenapa  itu dibuat jalan Raya.”       Kata Kunci : Kinerja DPRD, Pengawasan Pembangunan.  

Page 3 of 27 | Total Record : 261

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)