cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 1   2   3   4   5 
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM REKRUTMEN CPNS DI KOTA MANADO (SUATU STUDI DI BKD KOTA MANADO) Kusrorong, Rayla
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah maka pemerintah di daerah perlu menggali potensi yang ada untuk dapat dimaksimalkan dalam proses pembangunan. Salah satu potensi yang perlu ditingkatkan adalah Adanya rekruitmen CPNS pada Lingkup Pemerintah Kota Manado.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijaksanaan PP No. 43 Tahun 2007 dan PerDa Kota Manado nomor 38 tahun 2008 dalam rekruitmen calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai acuan yang harus dipedomani oleh Pemerintah KotaManado, Instansi penyelenggara dan unit instansi terkait, namun kenyataan masih sering terjadi konflik kepentingan antara berbagai unsur atau pihak baik antara pihak penyelenggara dengan unit kerja istansi terkait maupun dengan para tenaga honorer yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.Faktor-faktor yang menpengaruhi pelaksanaan Rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Manado masih diwarnai berbagai tingkat kepentingan yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan PP No. 43 Tahun 2007 dan Perda Kota Manado nomor 38 tahun 2008, tarik menarik kepentingan antara unit kerja instansi, pejabat eksekutif local, pejabat legislative dengan pihak penyelenggaraan terkadang menimbulkan polemic yang masing-masing pihak yang ingin meraih keuntungan dari pihak pelaksana rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
RASIONALISASI PEGAWAI DALAM PENINGKATAN KINERJA DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN Kaligis, Herlysa
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Hendra Sukmana dalam bukunya “Pelayanan Publik Secara Profesional”. Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kemampuan aparatur birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu, sebagai pelayan publik kepada masyarakat secara profesional dan akuntabel.Apabila publik dapat terlayani dengan baik oleh aparatur birokrasi, maka dengan sendirinya aparatur birokrasi mampu menempatkan posisi dan kedudukannya yaitu sebagai pelayanan masyarakat dan pelayana publik. Kondisi ini akan berdampak pada kinerja dari aparatur birokrasi yang sesuai dengan harapan dari masyarakat, pada akhirnya akan timbul kepercayaan kepada aparatur birokrasi tersebut. Hal inilah yang akan menjadikan negara menjadi negara yang maju dalam hal pelayanan kepada warganya dan melahirkan pada terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan. Dalam hal ini PNS juga menjadi simbol berlangsungnya sistem  dan identitas dari kepemerintahan apakah berjalan dengan baik dan bersih ataukah sebaliknya, itu semua tidak lepas dari peran dan fungsi dari PNS. Dimensi strategis ini yang setidaknya menjadikan keberadaan PNS menjadi suatu pembicaraan yang tidak lepas dari berbagai persoalan yang melingkupinya. Begitu banyak persoalan yang menjadi kajian menarik apa dan bagaimana PNS dari aspek kinerjanya, rasionalisasi, etika moralitas, tingkat kesejahteraan, jenjang karier, pembinaan dan pengawasan, maupun dimensi-dimensi lain yang menjadikan pegawai menjadi wacana yang senantiasa menarik untuk di bicarakan di Indonesia. Berawal dari inilah masalah-masalah ini kemudian bermunculan, terutama masalah yang berkaitan dengan rasionalisasi pegawai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Minahasa Selatan. Total keseluruhan pegawai di kantor tersebut berjumlah 42 pegawai, yang terdiri dari 5 bidang, yakni bidang perencanaan 5 orang, bidang pendidikan menengah 4 orang, bidang pendidikan dasar 5 orang, bidang pendidikan nonformal dan informal 4 orang, bidang pemuda dan olahraga 4 orang, sisanya adalah tenaga honorer yang di bagi di tiap bidang. Untuk melakukan perbaikan yang serius dalam hal ini mengatasi produktivitas PNS, maka upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan rasionalisasi PNS menjadi pilihan yang tepat.Tidak dapat dipungkiri bahwa efisiensi, efektivitas dan rasionalisasi PNS merupakan masalah krusial dalam menata PNS sehingga banyak jenis pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan seorang saja, namun dalam prakteknya dikerjakan oleh banyak pegawai sehingga menyebabkan pengangguran terselubung. Kondisi tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila PNS tersebut mampu menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri (kreatif). Keterbatasan kemampuan untuk menciptakan pekerjaan tidak akan dialami oleh orang-orang yang mempunyai etos kerja yang tinggi dan ditunjang oleh kompetensi yang memadai. Keywords : ­Rasionalisasi Pegawai, Kinerja, Pegawai
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Manado (Suatu Studi pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado) Pudehokang, Chelsy Adelin Elsa
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalamperkembangan globalisasi kemajuan di tengah – tengah kehidupan suatu Negara, sering menghadapi berbagai persoalan baik secara internal dan eksternal da;amsuatu Negara. Sehingga dengan berjakan perkembangan yang ada, dibutuhkan suatu pengelolaan sistem pemerintahan yang baik dalam mencapai sasaran ataumenjalankan program dalam mencapai tujuan nasional. Otonomi daerah dipandang perlu untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kewenangan yangluas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara merata dan berimbang yang didalamnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan termasuk untukmengelola segala potensi dan sumber daya alam di daerah maupun sumber daya manusia.Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaanpembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran.Manado merupakan salah satu kota besar di Indonesiadimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi Daerah selain sebagai salah satusumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemarintah daerah salah satunyaadalah retribusi parkir.Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannyadilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran DinasPerhubungan Kota Manado.Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado menjabarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerahdalam suatu kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum. Key words: Retribusi Parkir
PERAN LURAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (Suatu Study di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) CANDRA, MONFI ADE
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah kemiskinan pada masyarakat merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh (Suharto, 2005).Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat.  Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat  diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai  subjek.  Kondisi ini dapat dilihat pada berbagai program yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah seperti Inpres No. Tahun 1995  tentang penanggulangan kemiskinan  yang pernah dilakukan seperti jaring pengaman sosial , program KUT, bahkan sampai saat ini pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan berbagai program bantuan paket, maupun pendanaannya. (Soeharto, 2005).  Pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan memiliki banyak program antara lain  melalui program PNPM Mandiri yaitu program PNPM pedesaan atau program pengembangan Kecamatan (P2K) PNPM Perkotaan atau program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) serta PNPM infrastruktur pedesaan atau program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP).
PERANAN PMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (SUATU STUDI DI KECAMATAN MORONGE KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD) Umbeang, Rizal A.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi politik dapat ditempuh melalui pendidikan politik. Karena pendidikan politik bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan umum dalam rangka memantapkan pembangunan bagi segenap masyarakat Indonesia demi terciptanya suasana dan harapan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Pendidikan politik yang dilakukan secara sadar dan berencana pada kahekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara yang baik. Dengan adanya peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik  yang, maka masyarakat akan semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dari warga negara yang demikianlah diharapkan akan terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional dan partisipasi politik akan mengusahakan, menciptakan, mengkonsolidasikan dan menempatkan situasi dan kondisi guna meningkatkan terlaksananya proses pembaharuan kehidupan politik yang diharapkan akan terciptanya sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisisen. Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Partisipasi Politik
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KEC. AMURANG BARAT Rempowatu, Youlani
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang pendidikan di Kecamatan  Amurang BaratKabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian bahwa penerapan    prinsip partisipasi masyarakat dalam pelkasanaan pelayanan publik bidang pendidikan terlihat bahwa sekolah sudah menunjukan suatu keberhasilan yang baik  ,Penerapan prinsip  supremasi hukumterlihatsekolah dan para guru sudah lebih baik dalam menerapkan aturan-aturan,  ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sekolah sudah lebih transparan dalam menyampaikan kebijakan sesuai  aturan-aturan,  ketentuan-ketentuan yang berlaku  yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di Kecamatan  Amurang Barat.Selain keberhasilan masih terlihat kendala kendala, hal ini terjadi pada kebijakan yang dilaksanakan berkaitan dengan  pelaksanaan pendidikan yaitu yang berkaitran dengan pemberian berasiswa, administrasinya harus lebih transparan, masih ada pegawai yang bersifat tertutup dalam memberikan informasi pelayanan publik. Pemerintah Kecamatan  Amurang BaratKabupaten Minahasa Selatan dapat meningkatkan  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan selalu berkomitmen untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan menerapkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya melalui peningkatan bidang pendidikan. 
PENTINGNYA KEMAMPUAN MANAJERIAL APARAT PEMRINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Suatu Studi di Desa Teep Kecamatan Amurang Barat) KATIHOKANG, REIGEN
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa dibutuhkan kemampuan manajerial aparat pemerintah desa yang handal dalam usaha memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan desa sesuai tujuan keberadaan institusi pemerintahan sebagai organisasi publik. Dalam penelitian ini dapat diketahui kapasitas atau kemampuan aparat pemerintah di desa Teep Kecamatan Amurang Barat yang pada umumnya berjalan dengan baik. Key words :Manajerial, Aparat
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO HANDAYANI, FERA
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), masyarakat mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif dengan ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan bagi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian masyarakat di Kecamatan Singkil Kota Manado. Kegiatan yang dilaksanakan dalam PPK di Kecamatan Singkil Kota Manado berupa kegiatan sosial dan pembangunan sarana/prasarana. Berkaitan dengan hal tersebut, evaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado menjadi salah satu simpul penting didalam menentukan efektifitas dan keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga publik. Evaluasi PPK di Kecamatan Singkil kota Manado, telah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Kebijakan PPK telah cukup efektif dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. Pola-pola yang lebih parsipatif perlu terus dikembangkan agar kemandirian masyarakat cepat tercapai.  Peran serta masyarakat perlu terus diperluas mengingat peran yang paling dominan selama ini dalam PPK, lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Kata Kunci    : PPK, Evaluasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat
PERAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK HOLUWON KABUPATEN YAHUKIMO. PAHABOL, WERSON
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kecamatan/Distrik Holuwon masih kurang. Ini disebabkan karena, pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini tidak sesuai dengan apa diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat di Kecamatan/Distrik Holuwon, masih kurang memahami dalam penilaian terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga kurang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.  
Implementasi Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung Makapedua, Virginia Angelia
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin. hingga kini masih memunculkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran, belum tepat jumlah dan belum tepat waktu, sehingga kurang bermanfaat bagi penerima. Program Raskin adalah program dari pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai  bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00/kg di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh Provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan di pegang oleh Perum BULOG. Pelaksanaan distribusi raskin merupakan tanggung jawab dua lembaga yakni BULOG dan Pemerintah Daerah. BULOG bertanggung jawab terhadap penyaluran beras hingga titik distribusi sedangkan Pemda bertanggung jawab terhadap penyaluran beras dari titik distribusi hingga rumah tangga sasaran. Kata Kunci: Raskin, distribusi.

Page 2 of 27 | Total Record : 261

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)