cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 3   4   5   6   7 
Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan Tampanguma, Fransiska
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai dengan baik alasannya karena faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan diterapkan petunjuk yang akan dilakukan guna menunjang efektivitas perencanaan pengawasan. Kantor Inspektorat di Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua azas, yaitu : Badan Pengawasan Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian Kata Kunci : Pengawasan,Pelaksanaan,Pemerintahan,Daerah.
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SUATU STUDI DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA) Soamole, Mulyadi
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di derah. Sumber penerimaan (PAD) yang dimaksud adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan sula dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2009 – 2011 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 80% per tahun. Kontribusi penerimaan (PAD) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, maka Pemda perlu melakukan beberapa langkah di antaranya peningkatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA PANGU KEC.RATAHAN KAB.MINAHASA TENGGARA) OMPI, ATIKA WULAN
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
PENTINGNYA FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MENYANGKUT PEMBAGIAN DANA PEMBERDAYAAN KAMPUNG di DISTRIK ANGKAISERA KAMPUNG MENAWI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN BONAI, HERMAN
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak dapat disangkal bahwa penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. Seperti diketahui fungsi dan peran DPRD adalah melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling sudah merupakan kebutuhan internal bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, lewat lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Sebagai ganti dari demokrasi langsung maka lahirlah demokrasi perwakilan, yang diwujudkan dengan adanya pembentukan lembaga tempat untuk menyuarakan berbagai kepentingan dan kehendak masyarakat. Secara umum lembaga ini dikenal dengan nama “parlemen”. Dengan demikian dalam penelitian skripsi ini akan dititik beratkan pada kajian tentang salah satu fungsi pokok DPR yaitu fungsi pengawasan, bahwa fungsi pengawasan terutama fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini menyangkut pembagian dana pemberdayaan kampung di distrik angkaesera kampung Menawi Kabupaten Yapen. Dari gambaran ini akan di peroleh gambaran sejauh mana DPRD Kabupaten telah menjalankan fungsinya kontrolnya atau pengawasannya.
PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TIKALA KOTA MANADO SUAWAH, RICHY
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan yang sudah di rencanakan di tingkat kecamatan oleh aparat Pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana di harapkan. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula, oleh karena bagaimanapun pula potensi daerah yang dimiliki jika aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan pembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang membawahkan beberapa kelurahan dan dikepalai oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok yaitu sebagai pelaksana teknik kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan juga mempunyai fungsi Key words : Camat, Pembangunan
Kinerja Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Dalam Pelaksanaan Diklat Prajabatan Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Malohing, Fiska Anjasari
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu bidang yang dibawahi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD)Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Mengingat semakin kompleksnya tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan pada kantor BKDD, maka kebutuhan akan Diklat juga sangat penting untuk pola pengembangan PNS. Pelaksanaan suatu kegiatan Diklat yang efektif dan efisien sangat ditentukan oleh sumber daya Diklat itu sendiri maupun lingkungan psikologis yang medukungnya. Dalam hal ini, penyelenggara Diklat tersebut haruslah seseorang yang memiliki berbagai kompetensi. Metode Penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti,untuk mengetahui dan memahami mengapa Kinerja BKDD Dalam Pelaksanaan Diklat Prajabatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kurang efektif. Dari hasil penelitan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dalam Pelaksanaan Diklat Prajabatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum efektif disebabkan oleh indikator Kualitas Layanan dalam hal ini dilihat dari kulitas Widyaswara dan  Responsibilitas dalam hal ini Sarana Prasarana .Sedangkan indikator-indikator lainnya seperti Produktivitas, Responivitas dan Akuntabilitas  Diklat dapat disimpulkan cukup efektif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAMPAKNYA TEERHADAP KINERJA APARATUR HATUMALE, MATIUS
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari hasil pengamatan selama pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di Kabupaten Raja Ampat, masih banyak kelemahan dan masalah dalam bidang sumber daya aparatur pemerintah daerah, antara lain di bidang kualitas. Pemerintah daerah masih diperhadapkan dengan masalah masih banyaknya aparatur yang belum memenuhi kompetensi dan profesionalisme yang memadai dengan bidang tugas masing-masing, seperti tingkat pendidikan yang tidak memadai, tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang cukup. Sebagian besar aparatur pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat hanya berpendidikan SLTA. Meskipun aparatur yang berpendidikan sarjana (S1) jumlah cukup besar, namun komposisinya menurut bidang-bidang keahlian belum seimbang, sehingga banyak jabatan yang diduduki oleh aparatur yang kurang tepat kompetensinya. Sementara aparatur yang berpendidikan pascasarjana (S2 dan S3) masih sangat terbatas di daerah Kabupaten Raja Ampat. Untuk mengatasi kondisi SDM aparatur yang demikian itu diperlukan upaya-upaya yang sistematis dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat agar lebih mampu bekerja secara optimal dalam melaksanakan tugas. Hal itu hanya mungkin tercapai melalui pengembangan SDM aparatur pemerintah daerah dalam berbagai aspek, baik aspek intelektual, aspek manajerial, aspek teknis, maupun aspek sikap dan perilaku. Ke empat aspek ini harus dilakukan upaya pengembangannya di kalangan aparatur karena sangat menentukan kinerja mereka, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat dan efektif dari semua pihak yang terkait dengan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN MABA UTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR (Suatu Studi Di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur) Laleno, Maeldrik Damaskus
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin berkembang dan meluasnya kesenjangan di Indonesia sampai saat ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               menjadi salah satu masalah pembangunan di daerah/wilayah yang belum diselesaikan secara baik, karna saat ini kesenjangan kesejateraan masyarakat antar kelompok maupun antar daerah masih selalu terjadi sehingga ketidakseimbangan pertumbuhan pembangunan inilah akhirnya menimbulkan masalah dalam konteks makro, sehingga mengakibatkan suatu kondisi yang tidak stabil di pandang dari segi sosial,ekonomi maupun politik. Kecamatan Maba Utara adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur  Propinsi Maluku Utara, Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (MENEG PDT) Nomor 082/KEP/M-PDT/III/2007 menetapkan Kabupaten Halmahera Timur sebagai daerah tertinggal bersama dengan beberapa kabupaten lainnya di Indonesia . Mencermati hasil analisis kesenjangan pembangunan di Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur,yang di tinjau dari aspek potensi sumber daya alam,sumber daya manusia dan juga pembangunan infrastruktur  di tuntut melakukan berbagai kajian dan penanganan guna mengurangi dan mengatasi permasalahan–permasalahan yang ada didaerah tertentu (kecamatan)
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) SELAMAT, MELANI DWIYANTI
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya paham demokrasi pada awal abad ke-20 mengubah keadaan dimana masyarakat/warga negara yang semula hanya menjadi obyek kekuasaan yang sewenang-wenang kemudian bangkit dan menuntut adanya hak dan kewajiban yanag seimbang. Dengan tekad membangun pemerintahan yang baik serta lebih bersifat demokratis dan harus dijalankan dari rakyat dan untuk rakyat. Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih  merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.   Kata Kunci : Penerapan, Good Governance  
Kinerja Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Dalam Pelaksanaan Promosi Jabatan di Kota Kotamobagu Mokodompit, Mohamad Septian
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pemerintah guna mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat (public service). Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah sesuai konstitusi diamanatkan kepada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah, dimana salah satu bagian di dalamnya adalah tentang promosi jabatan. Sesuai peraturan, promosi jabatan seharusnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan segala aspek seperti kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat. Karena dalam pengamatan, ketentuan dalam konstitusi tersebut seolah diabaikan. Secara umum kinerja berarti hasil kerja. Dan promosi merupakan perpindahan posisi ke yang lebih tinggi. Sesuai dengan hasil penelitian, bahwa kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) dalam pelaksanaan promosi jabatan di Kota Kotamobagu masih perlu ditingkatkan atau terus dilaksanakan evaluasi guna peningkatan kinerja dikemudian hari. Dan untuk kendala adalah adanya penempatan oknum Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan kompetensi oknum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Page 5 of 27 | Total Record : 261

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)