cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
GOVERNANCE
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 20882816     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 261 Documents
 2   3   4   5   6 
KINERJA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENYELENGARAAN PELAYANAN E-KTP (SUATU STUDI DI KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA) POTU, HIZKIA
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan kepada masyarakat dalam beberapa tahun terakhir banyak menyita perhatian berbagai pihak yang menyoroti masih lemahnya kinerja pelayanan yang diberikan aparat pemerintah. Tuntutan ini sejalan dengan wacana mengenai good governance, yang menggariskan perlunya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan memperhatikan pelayanan kepada para stakeholders, khususnya masyarakat. Kecamatan sebagai bagian dari struktur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat terdepan setelah kelurahan dalam mengurusi berbagai kepentingan publik. Hal ini disebabkan terdapatnya hubungan hirarkis antara kecamatan dengan kelurahan. Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota (kewenangan delegatif), pemimpin kecamatan dapat melaksanakan berbagai peran yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Perbedaan kondisi dan karakteristik wilayah yang menuntut camat untuk dapat memahami kemudian menerjemahkannya ke dalam unit-unit internal organisasi yang ada di kecamatan. Penyelengaraan pelayanan publik khusunya pelayanan E-KTP oleh aparatur pemerintah merupakan amanat dari Undang-undang no. 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti peraturan undang-undang no 35 tahun 2010  menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip.Key words : E-KTP, Kecamatan
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KEC. PAMONA PUSELEMBA KAB. POSO Montjai, Agustina
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan adalah hak dan investasi,setiap warga negara berhak atas kesehatannya termaksud masyarakat miskin.Untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaannya bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat.Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Poso terkait peran dalam pelayanan kesehatan masyarakat telah berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang baik, dan menyeluruh terhadap masyarakat. Beberapa peran seperti Sistem   Jaminan   Kesehatan   Daerah   (Jamkesda),   penggulangan malaria melalui pembangunan malaria center, dan kebijakan tentang pengeporesian Standar Pelayanan Minimal serta kebijakan lain yang kesemuanya telah berjalan, tetapi ada juga yang masih dalam tahap perumusan. Sistem Jaminan Kesehatan Daerah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kab. Poso yang bertujuan untuk memudahkan setiap warga masyarakat mendapatkan  pelayanan  kesehatan  gratis  di  seluruh  fasilitas kesehatan.“Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah , Pelayanan Kesehatan”
PERILAKU HUKUM TUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (SUATU STUDI DI DESA KANONANG I KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA) MUMU, DAVID V.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakekat pembangunan nasional yang dilandasi dengan Pancasila dan Undang­-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan seluruh manusia seutuhnya dan pembangunan itu tidak hanya diprioritaskan untuk daerah-daerah tertentu saja, akantetapi menyentuh kesegenap penjuru tanah air, dalam arti merata diseluruh daerah-daerah yang tersebar di Indonesia dan menyangkut seluruh aspek kehidupan dengan asas-asas pembangunan nasional itu adalah alas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas kesadaran hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan desa sebagai basis integral dari pembangunan nasional mempunyai arti strategis karena desa merupakan basis atau landasan ketahapan nasional bagi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (C.S.T. Kansil, 1983:126). Berhasilnya pembangunan desa itu bukanlah semata-mata diharapkan datang dari kebijaksanaan pemerintah disatu pihak, akan tetapi dipihak lain juga ditentukan oleh masyarakat itu sendiri baik sebagai subjek maupun objek pembangunan, sehingga dengan demikian dalam rangka berhasilnya kegiatan pembangunan ini adalah juga melibatkan partisipasi masyarakat. Hukum Tua sebagai seorang pemimpin, diharapkan mempunyai kemampuan mengerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan khusunya diDesa Kanonang I Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa sebagai salah satu desa yang melaksanakan program-­program pembangunan desa. Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan pembangunan desa, yang mengarah pada tercapainya pembangunan nasional, peranan pemerintah dalam menjalankan tugas serta perilaku yang baik dari seorang pemimpin dapat menggerakkan partisipasi masyarakat yang juga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya pelaksanaan pembangunan. (Key Words : Perilaku, Hukum Tua, Masyarakat, Pembangunan Desa )
POLA HUBUNGAN BUPATI DENGAN PEJABAT STRUKTURAL BIROKRASI PNS DI KABUPATEN SANGIHE (Studi Terhadap Penempatan Pejabat struktural Esalon II) Manabung, Wiranti
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komitmen demokrasi melalui perluasan otonomi daerah merupakan jawaban dari reformasi tahun 1998 yang menghasilkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 telah mendesentralisasikan banyak kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Terjadinya pertukaran barang atau jasa dalam relasi ini karena Bupati adalah orang yang memiliki surplus akan sumber-sumber atau sifat-sifat yang mampu memberikan reward cenderung untuk menawarkan berbagai macam pelayanan atau hadiah secara sepihak. Ikatan tersebut  bersifat vertikal antara  Bupati yang mempunyai kedudukan sosial, politik dan ekonomi lebih tinggi dengan anak buahnya yang berkedudukan sosial, politik dan ekonominya lebih rendah. Birokrasi dan demokrasi sangat diperlukan dalam kegiatan negara dan masyarakat. Birokrasi merupakan salah satu sarana bagi kekuasaan negara untuk memperkuat posisi   politik   dan   merupakan   sumber   legitimasi   politiknya. Sementara demokrasi merupakan keinginan dari sebagian besar rnasyarakat untuk rnendapatkan keberdayaan, khususnya dalam kerangka pengembalian keputusan politik sebagaimana prinsip-prinsip dasar dari demokrasi. “ Kata kunci : Birokrasi”
Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mondong, Hendra
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Village Government in carrying out their duties and responsibilities has obstacles and problems. Obstacles and problems include: lack of human resource of vilagge’s staffs, lack of facilities and infrastructure work, as well as the income is also low. Government in the implementation of development policies, not fully open and the transparent government as it also have not fully cooperated with the entire community and in motivating the public to preserve the existing development. Therefore, as the village head of the village government to always do the activities and always pay attention to things like reasons the author described above, which is primarily in terms of execution and implementation of development policies, because according to the community where they feel that is what will they hold such as the head of the village in organizing the construction and implementation of the policy must be optimal and open to the public in providing participation should be higher. Regarding the ability of village government in the implementation of policy and the government's ability to mobilize the participation of the village community, then it can be understood how extensive and complex problems faced by the village government in the implementation of policies to increase community participation in development and community organizing. In the implementation of the government's job as an administrator in the field of social development and can be categorized already succeeded, because the village government and government officials often go directly to the field by monitoring or  to control any development activities that directly executed. Keywords: participation, human resources, development
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN ( SUATU STUDI DI PULAU MAKALEHI KECAMATAN SIAU BARAT) TATIPANG, DINOSOF
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) berawal dari sistem jaminan sosial nasionalkan yakni Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM). Adanya Jamkesmas di harapkan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat untuk mengatasi kemiskinan masyarakat. Jamkesmas sebagai suatu sistem publik berdasarkan hasil pemelitian di Kecamatan Siau Barat(Makalehi ) mempunyai penyimpangan dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukan penerapan Jamkesmas ini masih kurang merata di kalangan masyarakat utamanya yang merupakan tujuan utama dari adanya program ini. Fasilitas dan sarana kesehatan masih mengalami kesulitan untuk di dapatkan oleh masyarakat secara merata entah itu karna penerapan regulasi yang ada, kurangnya infrastruktur yang menunjang. Kecamatan Makalehi yangterdapat di pulau Makalehi sebelah barat dari Pulau Siau, menunjukan bahwa pelayanan Jamkesmas masih di keluhkan, padahal kondisi Pulau mereka terpisah jauh dari ibu kota Kabupaten. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa kelemahan oleh pihak pemerintah seperti kelemahan dalam pendataan,dalam pelayanan kesehatan, perilaku buruk birokrasi, dan infrastruktur.
Analisis Perbandingan Kualitas Pelayanan Publik Antara Orgaisasi Swasta Dan Organisasi Publik (Suatu studi di Cv. Nasional Motor Kota Manado dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado) Sahoa, Christyanto
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menangani urusan publik bukan hanya di tangani oleh pemerintah, tetapi juga di tangani oleh swasta/perusahaan. Pelayan publik memiliki tugas untuk melayani secara rutin terhadap masyarakat seperti memberikan lisensi dokumen-keputusan, perlindungan, pemeliharaan fasilitas, kesehatan dan jaminan keamanan menyediakan untuk penduduk. Kualitas pelayanan publik yang diberikan akan menentukan tingkat kepuasan dan kenyamanan publik penerima pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya dampak kualitas pelayanan publik antara Cv. Nasional Motor dan Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Manado. Penelitian ini melibatkan para karyawan dan birokrat yang terlibat dalam pelayanan publik. Serta masyarakat yang terlibat dalam menerima pelayanan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari analisis data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan publik adalah hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang konsistensi perusahaan atau instansi yang terlibat dalam pelayanan. Kata Kunci: KUALITAS, PELAYANAN PUBLIK, KEPUASAN MASYARAKAT
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN DIKLAT PRAJABATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO MALOHING, FISKA ANJASARI
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan salah satu bidang yang dibawahi oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD)Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Mengingat semakin kompleksnya tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan pada kantor BKDD, maka kebutuhan akan Diklat juga sangat penting untuk pola pengembangan PNS. Pelaksanaan suatu kegiatan Diklat yang efektif dan efisien sangat ditentukan oleh sumber daya Diklat itu sendiri maupun lingkungan psikologis yang medukungnya. Dalam hal ini, penyelenggara Diklat tersebut haruslah seseorang yang memiliki berbagai kompetensi. Metode Penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu penelitian kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti,untuk mengetahui dan memahami mengapa Kinerja BKDD Dalam Pelaksanaan Diklat Prajabatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kurang efektif. Dari hasil penelitan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dalam Pelaksanaan Diklat Prajabatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum efektif disebabkan oleh indikator Kualitas Layanan dalam hal ini dilihat dari kulitas Widyaswara dan  Responsibilitas dalam hal ini Sarana Prasarana .Sedangkan indikator-indikator lainnya seperti Produktivitas, Responsivitas dan Akuntabilitas  Diklat dapat disimpulkan cukup efektif.
PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH LEBA, ERIK Y.
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di kecamatan Tobelo dan kabupaten Halmahera Utara pada umumnya terdapat suatu lembaga adat yang disebut dengan nama HIBUALAMO yang sifatnya membawahi seluruh masyarakat adat yang ada di kecamatan dan desa di kabupaten Halmahera Utara, dimana lembaga adat tersebut menjalankan tugas, fungsi, hak dan wewenangnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Halmahera Utara pada umumnya dan kecamatan Tobelo pada khususnya. Lembaga adat HIBUALAMO merupakan kearifan lokal seluruh masyarakat adat Halmahera Utara yang sangat menjunjung tinggi juga mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peran yang dimainkan oleh lembaga adat HIBUALAMO tidak hanya peran adat atau masalah-masalah adat saja, melainkan peran yang menyangkut bidang-bidang lain seperti bidang-bidang pemerintahan/politik ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. KEY WORDS Lembaga adat, otonomi daerah, pemerintahan/politik, ekonomi, sosial, budaya.
PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TIKALA KOTA MANADO SUAWAH, RICHY
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan yang sudah di rencanakan di tingkat kecamatan oleh aparat Pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana di harapkan. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula, oleh karena bagaimanapun pula potensi daerah yang dimiliki jika aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan pembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang membawahkan beberapa kelurahan dan dikepalai oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok yaitu sebagai pelaksana teknik kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan juga mempunyai fungsi Key words : Camat, Pembangunan

Page 4 of 27 | Total Record : 261

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) Vol 5, No 1 (2013)