cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irman
Contact Email
selat@umrah.ac.id
Phone
+62771-4500089
Journal Mail Official
selat@umrah.ac.id
Editorial Address
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, 29111
Location
Kota tanjung pinang,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Selat
Published by Universitas Maritim Raja Ali Haji
ISSN : 23548649     EISSN : 25795767     DOI : https://doi.org/10.31629/selat
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Selat is Scientific Journal Published Periodically by Law Studies Program, Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal Selat is Biannual, Published Twice a Year, which is in May and October. Jurnal Selat was first published in 2013 with the aim for the development of law studies. Term “Selat” (in Bahasa: Strait) is based on geographic feature Riau Island Province as Archipelagic Provinces and near Strait of Malacca. Jurnal Selat has the vision to contribute the development of law studies which include Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Administrative Law, Business Law, Customary Law and International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT" : 8 Documents clear
PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN HUMAN TRAFFICKING DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA Arliman S, Laurensius
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.995 KB)

Abstract

Kids are part of human who is not separated, all humans are from childhood. Protection of children are increasingly being discussed, as a result of the frequent violations of child protection cases in every region in Indonesia. In the border areas of Indonesia, many trafficked children. Therefore this paper tries to explain bagimana factors that cause the sale of children in border areas, how to organize the strengthening of the protection of children in border areas of Indonesia as well as how mewujdukan sustainable child protection in the border area. Apparently a lot of factors that led to the sale of children in border areas, especially poverty, in organizing the protection of children in the border area, it is necessary to strengthen the rule of law protecting children against trafficking, and to realize sustainable child protection to keep child life continuously. Keywords: Child, Human Trafficking, Regional, Border, Indonesia.   Anak-anak adalah bagian dari manusia yang tidak terpisah, semua manusia berasal dari masa kanak-kanak. Perlindungan anak semakin banyak didiskusikan, akibat seringnya terjadi pelanggaran kasus perlindungan anak di setiap wilayah di Indonesia. Di daerah perbatasan Indonesia, banyak anak yang diperdagangkan. Oleh karena itu makalah ini mencoba menjelaskan bagimana faktor-faktor yang menyebabkan penjualan anak di daerah perbatasan, bagaimana mengorganisir penguatan perlindungan anak-anak di daerah perbatasan di Indonesia serta bagaimana mewujdukan perlindungan anak yang berkelanjutan di daerah perbatasan. Rupanya banyak faktor yang menyebabkan penjualan anak-anak di daerah perbatasan, terutama kemiskinan, dalam mengorganisir perlindungan anak-anak di daerah perbatasan, perlu memperkuat peraturan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perdagangan manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan. Untuk menjaga kehidupan anak terus menerus. Kata kunci: Anak, Perdagangan Manusia, Daerah, Perbatasan, Indonesia.
PENCEGAHAN KORUPSI (KAJIAN PEMIKIRAN MAO TSE-TUNG) Michael, Tomy
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.906 KB)

Abstract

Characteristic of the leader can apply with Thought of Mao Tse-Tung which “Put on the ideas of the citizenry and focus in that ideas, then you give it back to the citizenry in order that ideas, and if that happen with the ideas you must correct it. It is the basic method of leadership. ”The conclusion of Thought of Mao Tse-Tung” is appropriate to apply in fighting against of corruption because of The Letter of the Act of Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning changes ofThe Letter of the Act Number 31 of 1999 concerning Eradication’s Act of Punishment in Corruption was created the justice for the society when the corruptors are accused the corruption. The point of view is takes the profit with the president as a executive leader then the president can become a subject of law with distinct character. Keywords: Corruption, Mao Tse-Tung, leader.   Ciri khas pemimpin bisa diterapkan sesuai pemikiran Mao Tse-Tung yaitu “Bersandar pada gagasan masyarakat dan fokus pada gagasan itu, lalu berikanlah kembali gagasan tersebut kepada masyarakat dan itulah gagasan sebenarnya. Ini adalah metode dasar kepemimpinan.” Kesimpulannya bahwa pemikiran Mao Tse-Tung adalah tepat untuk diterapkan dalam memerangi korupsi karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menciptakan keadilan bagi masyarakat saat koruptor dituduh melakukan korupsi. Hal lainnya presiden sebagai kepala eksekutif maka presiden dapat menjadi subjek hukum yang bersifat tegas. Adanya sikap yang tegas ini akan menimbulkan dampak kepada penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara adil. Kata kunci: Korupsi, Pemberantasan, Mao Tse-Tung
MAKNA KETERATURAN BERLALU LINTAS (Studi Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjungpinang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum) Endri, Endri; Elsera, Marisa
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.55 KB)

Abstract

Regularity and order are part of the legal function, as well as in traffic. Based on Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation explained that the purpose of the implementation of traffic safety, safe, orderly and smooth and forming society to ethical and cultural traffic. Pattern formation of the ethics and culture of traffic according to the legislation, as well as cultural patterns existing in society is sometimes different, especially in the city of Tanjungpinang. Thus, the need of understanding the community as a subject of law designated by the rules so that regulations made effective. Tangjungpinang society has not fully interpret the regularity of traffic well, it is still high traffic accident. Ethical and cultural traffic Tanjungpinang people have not woken up in accordance with the expected legislation, and reverse traffic infrastructure is not sufficient to transform the ethics and culture of the people Tanjungpinang to comply with traffic laws. Keyword: Meaning Passes Cross, Culture Traffic, Traffic Rules Implementation, Community Tanjungpinang   Keteraturan dan ketertiban merupakan bagian dari fungsi hukum, begitu juga dalam berlalu lintas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa tujuan terlaksananya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar serta membentuk prilaku masyarakat agar beretika dan budaya berlalu lintas. Pola pembentukan etika dan budaya berlalu lintas menurut undang-undang, serta pola budaya yang sudah ada dalam masyarakat kadang berbeda, khususnya di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, perlu kesepahaman masyarakat sebagai subjek hukum yang dituju oleh aturan agar peraturan yang dibuat berjalan efektif. Masyarakat Tangjungpinang belum sepenuhnya memaknai keteraturan berlalu lintas dengan baik, hal tersebut masih tingginya kecelakaan lalu lintas. Etika dan budaya berlalu lintas masyarakat Tanjungpinang belum terbangun sesuai dengan yang diharapkan undang-undang, dan sebaliknya sarana dan prasarana lalu lintas belum memadai untuk merubah pola etika dan budaya masyarakat Kota Tanjungpinang agar sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Kata kunci: Makna Berlalu Lintas, Budaya Lalu Lintas, Implementasi Aturan Lalu Lintas, Masyarakat Tanjungpinang
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SURAT KUASA JUAL TERHADAP PENJUALAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET Setyawan, Alfis
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.76 KB)

Abstract

Act No. 4 Year 1996 On Amenability Rights, did not recognize the selling power of attorney known is the agreement between the creditor and the debtor to sell the object of a security interest is under the hand as efforts to resolve the bad credit borrowers, the agreement between the creditor and the debtor agreed after the occurrence of bad loans by the debtor. Use of the selling power of attorney by the creditor for the sale of objects Amenability Right are not in accordance with the provisions of Act No. 4 Year 1996 On Amenability Rights, the lender and the buyer objects encumbrance not get legal protection, the purchase agreement does not meet the requirements of the agreement validity requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Keywords: Selling Power of Attorney, amenability right, credit   Surat kuasa jual yang dibuat dan ditanda-tangani oleh kredit dengan debitur pada saat pencairan kredit atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit bertetangan atau tidak dikenal dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, artinya surat kuasa jual tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. maka kreditur dan pembeli barang pembatas tidak mendapatkan perlindungan hukum, perjanjian pembelian Tidak memenuhi persyaratan persyaratan validitas perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kata kunci: Surat Kuasa Jual, Hak Tanggungan, Kredit
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA Shalihah, Fithriatus
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (876.317 KB)

Abstract

The law governing about employment in Indonesia is Act No. 13 of 2003. Basic of the employment relationship is working contract. Employment contract is divided into two types, namely employment contract limited time (PKWT) and the Employment contract for an unlimited time (PKWTT). Workers rights have often been ignored. Implementation of a limited time employment contract (PKWT) in labor relations according to Law No. 13 of 2003 on Employment in Indonesia has not run in accordance with applicable regulations. For the business sector in the many city in Indonesia, relatively fewer offenses committed by employers related to the provision of workers rights. However, the opposite occurred in the area. Employers have ignored the maximum time limit allowed by Act No. 13 of 2013 on Employment about PKWT time period. Granting rights of workers given time such as wages, hours of work and social security is still not met expectations. Constraints in the implementation of PKWT according to Law No. 13 of 2003 lies in two things, the first factor on the implementation PKWT rules that do not conform to the requirements. Employers may not recruit workers for something that is not needed in the course of the company. Most of the type and nature of the work required is the work that goes into the core work of the production process and are fixed. So in this case there has been a violation of article 59 fatal Employment Act, which is caused by the object of the work that is prohibited by the provisions of law to PKWT. Judging from the facts given time workers should have switched the status of a PKWTT, because they have been doing work that is fixed. The second factor, the omission of the deviation PKWT provisions in the employment relationship is also caused by very lax government oversight of the reality on the ground and nothing punishment on article 59.  Keywords:  PKWT (Employment Contract Limited Time), Work Relationship, Labour Law   Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengusaha telah mengabaikan batas waktu maksimal yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan tentang masa waktu PKWT. Pemberian Hak-hak pekerja waktu tertentu seperti upah, jam kerja maupun jaminan sosial tenaga kerja juga masih belum memenuhi harapan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi pekerja sebagai warga negara Indonesia yang hak-hak dasarnya telah dilindungi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan RI. Kendala dalam pelaksanaan PKWT menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terletak pada dua hal, pertama faktor aturan tentang pelaksanaan PKWT yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Pengusaha tidak mungkin melakukan perekrutan pekerja untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam berjalannya perusahaan. Sebagian besar jenis dan sifat pekerjaan yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang masuk dalam pekerjaan inti dari proses produksi dan sifatnya tetap. Sehingga dalam hal ini telah terjadi penyimpangan yang cukup fatal terhadap Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang diakibatkan oleh obyek pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang untuk PKWT. Kata kunci: Hubungan Kerja, Hukum Ketenagakerjaan, PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
HARMONISASI HUKUM TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM INDONESIA Kornelis, Yudi; Amboro, Fl. Yudhi Priyo
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.26 KB)

Abstract

The suspension of payment (PKPU) is addressed to reach an agreement. The practice showed there are many obstacles towards an agreement performance. Hence, it is necessary for a legal reform, by conducting the legal harmonization into PKPU concepts. The comparative evaluation of this legal harmonization is the Indonesian Legal Culture. Keywords: PKPU, Reorganization, Legal Culture Indonesia   Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam rangka pembaharuan hukum yang diharapkan dapat memperbaiki sesuatu yang salah dalam sistem tersebut, Hukum Kepailitan Indonesia, khususnya konsep PKPU, perlu dilakukan suatu perubahan. Salah satu cara pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum. Kata kunci: PKPU, Pembaharuan, Budaya Hukum Indonesia
INSURANCE PROTECTION FOR FISHERMEN Rani, Marnia
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (876.309 KB)

Abstract

Indonesia is an archipelagic state which surrounded by the sea. Indonesias marine area is 5.8 million square kilometers comprising the territorial area of 3.2 million square kilometers and the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) of 2.7 million square kilometers. In addition, there are 17,504 islands in Indonesia with 95 181 square kilometer coastline. With that area, it should be utilized to the overall prosperity of the people in order to improve standard of living. Especially for fishermen who depend for their livelihood on fishing in the sea. The majority of fishing boats are not equipped for serious medical emergencies, and most boats are usually Several hundred miles away from the nearest medical facility. Many events can occur during deep-sea fishing, such as changing weather conditions, ship collisions, which can lead to lost profits or lost their lifes, can be happen to fishermen. For that reason, they need mechanism to overcome the risk of losses With insurance mechanism, they can minimize the loss of profit or their life that would cause the families of fishermen to lose income for their familys livelihood. Recently, The House of Representatives passing Law Number 7 of 2016 Regarding The Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers. The Law stipulates that both central and local governments must protect people working in these sectors from occupational risks, including work accidents and equipment damage. Also, Maritime and Fisheries Minister, Susi Pudjiastuti, said Maritime and Fisheries Ministry was seriously realizing the fishermen insurance. The fishermen insurance will cover life and business insurances. Therefore, fishermen will have guarantee over the risks of fishing, aquaculture, and fish-salting businesses. Keywords: Insurance, Fishermen    Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut. Kawasan laut Indonesia adalah 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari wilayah teritorial 3,2 juta kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta kilometer persegi. Selain itu, ada 17.504 pulau di Indonesia dengan garis pantai 95.181 kilometer persegi. Dengan wilayah seluas itu, harus dapat dimanfaatkan secara keseluruhan untuk kemakmuran rakyat agar dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Khususnya bagi nelayan yang menggantungkan hidupnya dari mencari ikan di laut. Kebanyakan kapal nelayan dalam mencari ikan, jauh dari tempat medis terdekat. Peristiwa yang tidak diinginkan, seperti peristiwa alam badai, tabrakan kapal yang mengakibatkan kehilangan keuntungan atau kehilangan nyawa, sangat mungkin terjadi bagi nelayan saat melaut. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme peralihan risiko kerugian yang dialami nelayan ketika menangkap ikan di laut.  Dengan mekanisme peralihan risiko kerugian, nelayan dapat meminimalisir kehilangan keuntungan ataupun kerugian atas hasil tangkap ikan maupun terhadap kehilangan nyawa yang akan membuat keluarga nelayan menjadi kehilangan penghasilan bagi nafkah keluarganya. Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Petani Tani dan Petani Garam. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus melindungi orang-orang yang bekerja di sektor laut dari risiko pekerjaan, termasuk kecelakaan kerja, sakit, dan kerusakan peralatan untuk melaut. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius mewujudkan asuransi nelayan. Asuransi nelayan akan mencakup asuransi jiwa dan bisnis. Oleh karena itu, nelayan akan memiliki jaminan atas risiko usaha penangkapan ikan, akuakultur, dan penggalangan ikan. Kata kunci: Asuransi, Nelayan
PEMISAHAN KEKUASAAN, KONSTITUSI DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN MENURUT ISLAM Suparto, Suparto
Jurnal Selat Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.35 KB)

Abstract

Separations of Powers theory had just been developed by John Locke and Montesquieu circa 17 A.C. Theory of Constitution had also just been emerged circa 18 A.C., even though in Old Greece many people had already discussed about this theory, when Rasulullah SAW rule Madinah and Madinah Constitution circa A.C..At that time Islam has also implemented independent and unbiased judicature. Keywords: Separations of Powers, Constitution, Judicature   Teori Pemisahan Kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke 17 dan 18. Sedangkan Islam sendiri telah mengenal adanya Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi jauh sebelum dunia barat (eropa) mempopulerkannya, yaitu pada masa pemerintahan Rosulullah Muhammad SAW di Negara Madinah. Islampun juga telah menerapkan adanya peradilan yang independen, bebas dan tidak memihak. Kata kunci: Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi, Peradilan

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Selat Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Selat Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Selat Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Selat Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Selat Vol. 6 No. 2 (2019): JURNAL SELAT Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT Vol. 6 No. 1 (2018): JURNAL SELAT Vol. 5 No. 2 (2018): JURNAL SELAT Vol 5 No 2 (2018): JURNAL SELAT Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT Vol 5 No 1 (2017): JURNAL SELAT Vol. 4 No. 2 (2017): JURNAL SELAT Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT Vol. 4 No. 1 (2016): JURNAL SELAT Vol 4 No 1 (2016): JURNAL SELAT Vol 3 No 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol. 3 No. 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 3 No 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol. 3 No. 1 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 2 No 2 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol. 2 No. 2 (2015): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol. 2 No. 1 (2014): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 2 No 1 (2014): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol 1 No 2 (2014): "Negara Hukum & Demokrasi" Vol. 1 No. 2 (2014): "Negara Hukum & Demokrasi" Vol 1 No 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan" Vol. 1 No. 1 (2013): "Kemaritiman & Perbatasan" More Issue