Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 2 (2019): September 2019"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rara Rahayu Nur raharsi]]>;
<![CDATA[Supanto Supanto]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (672.944 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.253
<![CDATA[Perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia telah sampai ke tingkat yang begitu mengkhawatirkan. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa eksistensi sanksi pidana narkotika di Indonesia yang ditetapkan oleh pembentuk UU tidak tepat sasaran dan mengakibatkan adanya misleading dalam proses penegakan hukum atas tindak pidana narkotika. Dengan mengumpulkan data menggunakan studi pustaka serta melakukan analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan beberapa faktor penyebab beban anggaran negara semakin besar karena over capacity, sementara potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari putusan pidana denda nihil, serta makin maraknya jaringan dikendalikan narapidana dari Lapas untuk peredaran narkotika akibat dari formulasi sanksi yang tidak tepat.Kata Kunci : Eksistensi; Sanksi Pidana Denda; Narkotika. abstractThe development of narcotic offence in Indonesia is already up to alarming stage. This research was conducted to show that the existence of narcotics penal sanction in Indonesia stipulated by the legislator was not right on target and resulted in misleading in law Enforcement of narcotics offence. This method of research is qualitative descriptive by collecting data using the study of libraries as well as conducting data analysis using qualitative juridical analysis. The results showed several factors causing the country's budget burden to be greater because of over capacity while the potential of non-Tax State revenues (PNBP) from zero criminal penalties and the increasingly widespread narcotics distribution controlled by prisoners from prisons due to improper sanction formulations.Keywords: Existence; Criminal Penalties for fines; Narcotics. ]]>
<![CDATA[Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif ]]>
<![CDATA[Muh Ali Masnun]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1039.392 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.248
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan peninjauan kembali (reorientasi) pemberdayaan hukum UMKM melalui perlindungan hak atas merek kolektif dengan menggunakan indikator pengaturan merek kolektif dan karakteristik UMKM. Artikel ini menggunakan penelitian doktrinal (yuridis normatif), dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa pemberdayaan hukum UMKM melalui perlindungan merek kolektif perlu ditinjau kembali karena ada beberapa kelemahan. Pertama, pengaturan berkaitan dengan merek kolektif masih terdapat ketidakkonsistenan antar pasal atau dalam pasal itu sendiri, dan juga norma yang kabur. Kedua, syarat substantif peroleh hak atas merek kolektif dikaitkan dengan karakteristik UMKM tidak dapat berlaku mutlak untuk semuanya, melainkan hanya usaha kecil dan usaha menengah, untuk usaha kecil tidak mutlak dapat berlaku untuk semua, sedangkan untuk usaha menengah meskipun berpotensi untuk dapat memperoleh hak atas merek kolektif.]]>
<![CDATA[Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sarifudin Sarifudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (689.456 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.269
<![CDATA[Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, di samping hukum Adat dan hukum Eropa kontinental. Hukum Islam dengan seluruh kompleksitasnya memiliki landasan filosofisnya sendiri sebagai fondasinya, dan salah satu landasan filosofis dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Tulisan ini mencoba menawarkan teori maslahat at-Thufi sebagai landasan filosofis dalam upaya mewujudkan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan pendekatan ini, penulis mencoba untuk memahami secara benar dan komprehensif konsep maslahat dengan merujuk pendapat para ahli. Oleh karena dalam disiplin ilmu hukum Islam, tulisan ini termasuk dalam wilayah kajian usul fikih, maka penulis mencoba mengelaborasikannya dengan pendekatan ushuliyyah, yaitu pendekatan yang menggunakan dan mengakomodasi teori-teori usul fikih. Akhir tulisan ini menyimpulkan bahwa teori maslahat at-Thufi dengan semangat progresivitas hukumnya bisa dijadikan sebagai landasan, baik secara filosofis maupun teologis dalam merumuskan arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.Kata Kunci: Maslahat; At-Thufi; Hukum Islam Progresif; Pembangunan Hukum Nasional.AbstractIslamic law is one source of law in Indonesia, besides Adatrecht and Civil Law System. Islamic law with all its complexity has its own philosophical foundation, and one of the philosophical foundations of Islamic law is a benefit. This paper tries to offer the theory of Maslahat at-Thufi as a philosophical foundation for realizing the direction of the development of national law in Indonesia with a conceptual approach, where the author tries to understand the concept of maslahat correctly by referring to the opinions of experts. Because in Islamic law disciplines are included in the area of ushul fiqh, the author tries to elaborate it with the ushuliyyah approach that accommodates the theories of ushul fiqh. This paper concludes that the theory of Maslahat at-Thufi with its spirit of legal progress can be used as a foundation, both philosophically and theologically, in formulating the direction of national law development.Keywords: Benefit; At-Thufi; Progressive Islamic Law; National Law Development. ]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa ]]>
<![CDATA[Fahrial Fahrial]]>;
<![CDATA[Andrew Shandy Utama]]>;
<![CDATA[Sandra Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (574.527 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.256
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan dan pemanfaatan Corporate Social Responsibility terhadap pembangunan perekonomian desa di Provinsi Riau, serta sanksi hukumnya, menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Riau wajib melaksanakan program Corporate Social Responsibility untuk membangun desa. Terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility di Provinsi Riau, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha perusahaan, pembekuan izin usaha perusahaan, dan pencabutan izin usaha perusahaan.Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Pembangunan Desa; Sanksi Hukum.AbstractThis research aims to explain the arrangement and use of Corporate Social Responsibility for rural economic development in Riau Province, as well as legal sanctions according to Riau Province Regional Regulation No. 6 of 2012. This research is descriptive in nature with normative juridical type through the legislation approach with qualitative analysis methods. Large companies operating in Riau Province are required to implement a Corporate Social Responsibility program to develop villages. For companies that do not carry out Corporate Social Responsibility in Riau Province, these companies may be subject to sanctions in the form of written warnings, restrictions on company business activities, suspension of company business licenses, and revocation of company business licenses.Keywords: Corporate Social Responsibility; Legal Sanctions; Village Development.]]>
<![CDATA[Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Nazif Firdaus]]>;
<![CDATA[Elwi Danil]]>;
<![CDATA[Fadillah Sabri]]>;
<![CDATA[Irsal Habibi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (663.811 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.290
<![CDATA[Tulisan ini hendak mengkaji penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang dihubungkan dengan kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Dari kasus tindak pidana narkotika tersebut diketahui bahwa dalam salah satu kasus mengupayakan diversi terhadap anak sedangkan terhadap kasus yang lain tidak diupayakan diversi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder dengan didukung data primer yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Diversi Anak yang hanya mengharuskan hakim untuk melakukan upaya diversi dengan tidak melakukan konsolidasi dengan penegak hukum yang lain membuat ketidakpastian hukum dan merusak hakekat dari sistem peradilan pidana anak.Kata Kunci: Anak, Diversi, Kepastian Hukum, Tindak Pidana Narkotika. AbstractThis paper asks to review the application of Supreme Court (MA) Regulation Number 4 of 2014 concerning Diversity Implementation Guidelines that discuss narcotics crimes committed by children in the Legal Area of the Tanjung Pati District Court. From the narcotics crime case, one of the cases sought diversion to children while the other cases were not attempted the diversion. The research method used in this study is a normative juridical method. The type of research is descriptive by using secondary data and be supported by primary data then analyzed qualitatively. The results of the study on the Issuance of Childhood Diversity Supreme Court Regulation are only asking for an assessment to diversify by not consolidating with the existing law enforcers to make permits and to damage the essence of the juvenile justice system.Keywords: Children, Diversion, Legal Certainty, Narcotics Crime.]]>
<![CDATA[Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap Pelaku Illegal Fishing ]]>
<![CDATA[Inda Santi]]>;
<![CDATA[Oksep Adhayanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (698.422 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.262
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelaku illegal fishing pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, tindakan administratif keimigrasian yang telah dilakukan berupa pendeportasian terhadap WNA pelaku illegal fishing, tidak memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing. Hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang melakukan illegal fishing diantaranya disebabkan personil keimigrasian yang tidak memadai guna melakukan operasi pengawasan secara rutin, serta dukungan sarana kapal yang masih kurang. AbstractThis study aims to determine the implementation of immigration administration actions against illegal fishing perpetrators in Tanjungpinang class I immigration office and the obstacles encountered. The type of research used is empirical research. Collection data are carried out by interview and observation methods, then analyzed qualitatively. The conclusion are, the immigration administrative action in the form of deportation carried out against foreigners who perpetrated illegal fishing did not provide a deterrent effect for the perpetrators of illegal fishing. Second, the obstacles in supervising foreigners who do illegal fishing are due to inadequate immigration personnel to carry out routine surveillance operations and lack of vessel facilities.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Dedy Mulyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (608.434 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.224
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang ketentuan dan kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Metode penelitian yang digunakanndalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mediasi menurut hukum positif, telah diatur dalam Pasal 130 HIR, KUHPerdata, UU Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ada pun, kekuatan hukum hasil mediasi terdapat perbedaan, yaitu kesepakatan yang diperoleh dari mediasi di dalam pengadilan berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan kedudukannya belum memiliki kekuatan hukum tetap melainkan hanya sebagai kontrak biasa bagi para pihak.]]>
<![CDATA[Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Sena Lingga Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (679.729 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.219
<![CDATA[Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam e-commerce oleh anak dibawah umur dan konsekuensi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli online dapat dikatakan tetap sah walaupun tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kecakapan, namun memiliki konsekuensi hukum yaitu perjanjian transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dibatalkan secara sepihak dan harus diputuskan oleh hakim.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar ]]>
<![CDATA[Pipit Saputri Utami]]>
<![CDATA[ Jurnal Wawasan Yuridika Vol 3, No 2 (2019): September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Hukum Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.779 KB)
|
DOI: 10.25072/jwy.v3i2.282
<![CDATA[AbstrakNotaris/PPAT harus memastikan bahwa penghadap telah membayar pajak, karena pajak sebagai sumber penerimaan dana yang penting bagi negara dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris/PPAT terhadap akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang BPHTB-nya belum dibayar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Bentuk pertanggungjawaban notaris/PPAT atas hal ini adalah sanksi administratif sesuai Pasal 93 ayat (1) sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, notaris/PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kata Kunci: Akta Pemindahan Hak; BPHTB; Notaris/PPAT. AbstractThe Notary/PPAT must ensure that the parties have paid taxes because taxes are an important source of revenue for the state in order to create prosperity for the people. This research was conducted to analyze the responsibility of the Notary/PPAT to the deed of transferring rights to land and/or buildings for which BPHTB has not been paid. This research is a descriptive research with normative juridical type through a statutory approach with qualitative analysis methods. The form of responsibility of Notary/PPAT for this matter is administrative sanction in accordance with Article 93 paragraph (1) as a sanction for not fulfilling obligations as Article 91 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. In addition, the Notary/PPAT must apply the precautionary principle as Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position. Keywords: BPHTB; Deed of Transfer of Rights; Notary/PPAT.]]>
