cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justitia et Pax
Published by Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ISSN : 08521883     EISSN : 25413007     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JEP is primarily aimed to facilitate the legal scholars, researchers or practitioners in publishing their original or reviewed articles as well as to support the enactment of in-depth discussions on the related issues. It is also purposed to become a source of reference for those are involved in legal field. JEP covers any topics related to Indonesian laws and legal system, spanning from the private and public law and covering various legal approaches, such as the comparative law, sociology of law, legal history and many others. Other contemporary legal studies, such as commercial and business law, medical law, law and technology, natural resources law and Islamic law are also covered. Hence, any contributions from legal scholars and practitioners are appreciatively welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 207 Documents
 1   2   3   4   5 
RELEVANSI SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM PERPU NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN Munthe, Cesar Antonio
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1149

Abstract

ABSTRACTTis research was conducted to fnd out the relevance of chemical castration sanctions against the criminal purpose. Tis research used normative method. Te results showed that chemical castration sanctions in Government Regulation No. 1 year 2016 has not met all elements of the criminal purpose. An elements of covered is revenge element and the deterrent element. While protection of the public element and rehabilitation of the criminal is still relatively and needs to be proven deeper.Keywords: Relevance, Chemical Castration, Criminal Purpose.INTISARIPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui relevansi sanksi kebiri kimia terhadap tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi kebiri kimia dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tidak memenuhi semua unsur tujuan pemidanaan. Unsur yang dipenuhi adalah unsur pembalasan dan unsur menjerakan. Sedangkan unsur Perlindungan terhadap kepentingan umum dan memperbaiki pelaku masih relatif dan perlu dibuktikan lebih dalam.Kata Kunci :Relevansi, Kebiri Kimia, Tujuan Pemidanaan.
PITPAGANDA SEBAGAI PENUNJANG PERDAGANGAN DAN KARYA INTELEKTUAL BERKATEGORI MEREK Pitasari, Dyah Retno
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1143

Abstract

ABSTRACTEforts to rising the intellectual property that support the trade is mean for the living. Pitpaganda not only object whose selling and buy for advertisement propaganda, but needs law protection. Terefore, need to be registered as trademark so get goods trademark and or services trademark certifcate so can use pitpaganda according to the trademark law. Keywords: pitpaganda, law protection, trademark rights INTISARI Usaha untuk meningkatkan hasil ciptaan intelektual yang menunjang perdagangan sangat diperlukan. Munculnya pitpaganda tidak hanya sekadar barang yang diperjualbelikan untuk propaganda iklan, namun perlu aspek perlindungan hukum. Untuk itu, perlu adanya pendafaran hak merek untuk mendapat sertifkat hak merek barang dan/atau hak merek jasa dan menggunakan pitpaganda sesuai dengan peraturan tentang merek. Kata kunci: pitpaganda, perlindungan hukum, hak merek
PROBLEMATIKA INDEPENDENSI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH Pasha, Zahlul
Justitia et Pax Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1373

Abstract

ABSTRACTAfter signing the MoU between the Indonesian government and the Free Aceh Movement, a lot of interesting dynamics going on in Aceh, which is the Qanun KKR Aceh. As an independent agency, the Aceh TRC duty to disclose the truth on the alleged past human rights violations in Aceh. This paper examines the nature of the independence of Aceh TRC is based on theoretical characteristics of an independent institution. Based on the results of the study found that the Aceh TRC has a number of independent properties include: an odd number of members, the independent election commission members, the election and dismissal of members of the commission are closely regulated and has the authority to regulate themselves (self-regulated bodies). However, on the other hand also found two other things that escape is set regarding the nature of the independence of Aceh TRC is concerning institutional decision-making procedures and functions of the commission as well as regarding filling positions that are not members of the commission be gradual (staggered terms) but simultaneously. Keywords: Independency, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. INTISARIPasca penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan GerakanAceh Merdeka, banyak dinamika menarik yang terjadi di Aceh, salah satunyaadalah pengesahan Qanun KKR Aceh. Sebagai lembaga independen, KKR Aceh bertugas mengungkap kebenaran atas dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh. Tulisan ini berusaha mengkaji sifat independensi KKR Aceh berdasarkan ciri teroritik suatu lembaga independen. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa KKR Aceh memiliki sejumlah sifat independenmeliputi: jumlah anggota yang ganjil, proses pemilihan anggota komisi yang independen, pemilihan dan pemberhentian anggota komisi diatur jelas serta memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (self regulated bodies). Namun, di sisi lain juga ditemukan dua hal lain yang luput diatur berkenaan sifat independensi KKR Aceh, yaitu menyangkut prosedur pengambilan keputusan kelembagaan dan fungsi komisi serta perihal pengisian jabatan anggota komisi yang tidak dilakukan secara bertahap(staggered terms) melainkan bersamaan. Kata Kunci: Independensi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DI INDONESIA: SINERGI ANTARA UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION DAN HUKUM NASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Juwita, Ratna
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.763

Abstract

AbstractIndonesia ratified the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) through the Law number 7 of 2006. Article 33 of the UNCAC legally obliges the State Parties to provide protection to whistleblowers. The existence of whistleblower is pivotal to uncover the hidden practices of corruption. Anti-corruption strategy encourages whistleblowers to unveil corrupt practices to the law enforcement agencies and public. Due to this task, therefore, whistleblowers must be protected from any kind of retaliation. Indonesia has the Law number 13 of 2006 juncto the Law number 31 of 2014 concerning witness and victim protection which regulates the protection of whistleblower in the Indonesian criminal legal system. This paper analyzes existence of legal protection for whistleblowers in the respective provisions which contained within the Law number 13 of 2006 and the Law number 31 of 2014, specifically on anti-retaliation protection by analyzing the synchronization of the law with Article 33 of the UNCAC. The provisions of national law vis-à-vis with the provisions of UNCAC concerning whistleblower protection, the national law has not provided best protection to whistleblower yet due to the possibility of retaliation be made against the whistleblowers that is not regulated by the national law.Keywords: Indonesia, corruption, whistleblower, United Nations Convention Against Corruption.IntisariIndonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 33 UNCAC memberikan kewajiban hukum bagi Negara Pihak untuk menyediakan perlindungan terhadap para whistleblowers. Eksistensi whistleblower merupakan hal yang sangat penting untuk membuka praktek tersembunyi korupsi. Strategi anti-korupsi memberikan dorongan bagi para whistleblower untuk membuka praktek-praktek korupsi kepada penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena tugasnya tersebut, para whistleblower harus dilindungi dari segala bentuk tindakan pembalasan. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  yang di dalamnya mengatur perlindungan terhadap whistleblower dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tulisan ini menganalisis eksistensi perlindungan hukum bagi whistleblower dalam pasal-pasal tentang perlindungan whistleblower dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, secara spesifik pada perlindungan terhadap tindakan pembalasan dengan menganalisis sinkronisasi hukum terhadap Pasal 33 UNCAC. Pasal-pasal dalam hukum nasional vis-à-vis dengan Ppasal UNCAC tentang perlindungan terhadap whistleblower, hukum nasional belum mampu menyediakan perlindungan terbaik bagi whistleblower dikarenakan adanya kemungkinan untuk dilakukannya tindakan pembalasan terhadap whistleblower yang belum diatur dalam hukum nasional.Kata kunci: Indonesia, korupsi, whistleblower, United Nations Convention Against Corruption.
PANDANGAN PEMILIH PEMULA TERHADAP PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Kajian terhadap pandangan siswa SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan terhadap Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) Hartono, Y.; Putri, E.Mery Christian
Justitia et Pax Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v31i2.1346

Abstract

INTISARIPenelitian ini hendak menganalisis bagaimana Pandangan Pemilih Pemula Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian juridis empiris yang hendak mengamati dan menganalisis pandangan pemilih pemula terhadap pemilu lagislatif dan pemilu presiden. Responden yang dimintakan pandangan adalah seluruh siswa yang baru pertama kali memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat dari segi usia. Mendasarkan pada analisis, dapat disimpulkan bahwa; sebagian besar siswamemahami bahwa pemilihan umum dengan segala aspek-aspeknya dalam rangka memilih anggota legislatif dan presiden pada tahun 2014 ini merupakan sarana demokrasi dengan alasan-alasan yang menunjukkan aspek-aspek penting dalam negara demokrasi. Sebagian besar siswa juga memandang bahwa anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan presiden yang ada sekarang belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diharapkan. Meskipun demikian, sebagian besar siswa yang semuanya adalah pemilih pemula memastikan akan menggunakan hakpilihnya dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum presiden(66,86%) yang jumlahnya bisa bertambah mengingat masih ada 16.87 % yang belum menentukan pilihan. Rekomendasi yang dapat diberikan, adalah bahwa perlu dilakukan pendidikan politik secara lebih intensif di kalangan siswa, utamanya di SMA Pangudi Luhur Van Lith, baik secara formal melalui pelajaran di kelas, maupun secara informal dengan pembelajaran ke lembaga-lembaga legislatif atau mendatangkan praktisi sehingga siswa mengetahui secara empiris kinerja wakil-wakil rakyat guna mendapatkan pemahaman dan gambaran yang lebih faktual. untuk meningkatkankinerjanya pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang, khususnya pada tahap pendaftaran pemilih dan penentuan pemilih tetap, sehingga tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan legitimasi yang kuat bagi wakil rakyat atau presiden terpilihKata Kunci: Pandangan, Pemilih Pemula, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden
REKONSTRUKSI KONSEP FUNGSI SOSIAL HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK Kastowo, C.
Justitia et Pax Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v31i2.1341

Abstract

AbstractCopy right as a part of intellectual property rights gives authority as ownership right in Indonesian legal system. Copy right and intellectual property right basicly have different philosophy from Indonesian original ownership right. The meeting of regulation system with different basic philosophy can result in resistence to intellectual property right. Thistheoretical conceptual research was conducted to discuss both primary and secondary legal materials completed with the interview with the resource person. The research result concluded that the ownership right in intelectual property right accommodated by Indonesian people should follow the Indonesian ownership right which has social function derived from Indonesian legal philosophy that is Pancasila.Keywords: property rights, copyright, social functions.AbstrakHak cipta sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual memberikankewenangan sebagai mana hak milik dalam sistem hukum Indonesia. Hak cipta dan hal kekayaan intelektual secara dasar memiliki filosofi yang berbeda dengan hak milik asli bangsa Indonesia. Perjumpaan sistem aturan dengan filosofi dasar yang berbedadapat menimbulkan resistensi atas aturan HKI. Penelitian konseptual teoritis ini dilakukandengan melakukan pengkajian atas bahan hukum primer dan sekunder dilengkapi wawancara dengan resource person. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa sistem hak milik dalam HKI yang diakomodasi oleh bangsa Indonesia harus tunduk dengan konsep hak milik bangsa Indonesia yaitu berfungsi sosial yang bersumber pada filosofi hukum Indonesia yaitu Pancasila.Kata kunci: hak milik, hak cipta, fungsi sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI Harahap, Nurmalita Ayuningtyas
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1144

Abstract

ABSTRACT In the Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus has emerged a new terminology named Te Government Contract Workers. Te presence of the Government Contract Workers followed by a reason but as part of the Bureaucratic Reform to improve the professionalism of the state apparatus, one of which is done by structuring the management system in terms of procurement and the appointment of the State Civil Apparatus.But, the law protection provided by the Government for the Government Contract Workers is perceived not enough. Terefore, the form of law protection that should be given are rights received by the Government Contract Workers related with welafare, appointment of the Government Contract Workers to be the Government Permanent Workers, Issue Te Government Regulations about Te Government Contract Workers Management. Keywords:Law Protection,TeGovernment Contract Workers, Bureaucratic Reform INTISARI Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah muncul peristilahan baru, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adanya PPPK bukan tanpa alasan namun sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara yang salah satunya dilakukan dengan penataan sistem manajemen dalam hal pengadaan dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara. Tetapi, perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah untuk PPPK saat ini masih dirasa belum cukup. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan yaitu mengenai hak yang diterima PPPK yang terkait dengan kesejahteraan, pengangkatan PPPK menjadi PNS, menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang manajemen PPPK. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Reformasi Birokrasi.
RELEVANSI HATE SPEECH ATAS DASAR AGAMA MELALUI INTERNET DENGAN CYBER TERRORISM Siregar, Muhammad Ridwan; Puri, Vesa Yunita
Justitia et Pax Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.267 KB) | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1598

Abstract

AbstractHate speech based on the religion can be found easily in the internet. The existences of hate speech based on the religion causes many conflicts in society and it has a wide impact to the social, political, and economic in Indonesia. By using normative method, this research explains the relevance between hate speech and cyber terrorism, so it can be an understanding that this act is important to be regulated and to be a part of terrorism in its new form.Keywords: Terrorism, Hate Speech, Cyber Terrorism.IntisariUjaran Kebencian atas dasar agama banyak ditemui di internet. Adanya ujaran kebencian mengakibatkan konflik di masyarakat dan berdampak luas terhadap sosial, politik dan ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini mengkaji relevansi antara ujaran kebencian dengan cyber terrorism, sehingga dapat menjadi sebuah pemikiran bahwa perbuatan tersebut penting untuk diatur dan menjadi bagian dari tindak pidana terorisme dalam bentuknya yang baru.Kata Kunci: Terorisme, Ujaran Kebencian, Cyber Terrorism.
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA DALAM PEMILU TAHUN 2014 Yohanes Hartono, Dewi Krisna Hardjanti,
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.761

Abstract

AbstractThis research seeks to analyze how the use of suffrage by a law student voters Atma Jaya Yogyakarta University in legislative and presidential elections in 2014 and the factors that determine the choice. Respondents who gave point of views are all students of the Faculty of Law, University of Atma Jaya Yogyakarta who elected for the first time and have the right to vote because it has been qualified in terms of age. Based on the analysis, it can be concluded that; generally, the use of suffrage showed a fairly high level, compared legislatif election in the legislative elections of use suffrage show the increasing of participation. amounted to 11.62%. However, they found there are quite a lot of voters who do not use their voting rights. Most common reasons which become factor why they did not vote is because it is not registered as a voter, Respondents, whether in using their suffrage in presidential or general election have the same consideration in  determining the choice. where figur candidates (legislative / president) factors was chosen as the most consideration in determining the choice, followed by factors figur and political party who support related to candidates figur in legislative and presidential elevtion have similarities, humble and sociablefollowed by commitment, moral and strictness .Recommendations which can be given, is that it should be increased voter participation in elections as a manifestation of the rights and responsibilities of the people (voters) in maintaining the survival of the nation and the state. Thus, it should be developed political consciousness of society that can be obtained through political education, whether through formal and informal education. Communities should also actively follow and understand information/socialization which are organized by election organizers (General Election Commission), including rules concerning voter registration.Keywords: Use of Suffrage, Beginner Voters, Legislative Election, Presidential Election factors that determine the choice.IntisariPenelitian ini hendak menganalisis bagaimana penggunaan hak pilih oleh pemilih pemula mahasiswa fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 dan faktor-faktor yang menentukan pilihan. Responden yang dimintakan pandangan adalah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang baru pertama kali memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat dari segi usia. Mendasarkan pada analisis, dapat disimpulkan bahwa; Secara umum penggunaan hak pilih menunjukkan tingkat yang cukup tinggi, peningkatan sebesar 11,62 % merupakan hal cukup positif. Namun demikian masih didapati adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan yang paling banyak menjadi faktor tidak menggunakan hak pilih adalah karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Responden dalam menggunakann hak pilihnya dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden memiliki kesamaan dalam hal pertimbangan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan pilihan. Rekomendasi yang dapat diberikan, adalah bahwa Perlu ditingkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud dari hak dan tanggung jawab masyarakat (pemilih) dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi juga dapat meningkatkan legitimasi terhadap kekuasaan yang diperoeh dari rakyat melalui pemilu. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang dapat diperoleh melalui pendidikan politik, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilihan umum, masyarakat juga harus secara aktif mengikuti dan memahami informasi/sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum), termasuk aturan-aturan yang menyangkut pendaftaran pemilih. Kata Kunci: hak pilih,  pemilih pemula, Pemilu
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA Sibarani, Sabungan
Justitia et Pax Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1417

Abstract

Malpractice case is a criminal offense that is very common in Indonesia. Malpractice is essentially an action of the professional personnel which is contrary to the standard operating procedure (SOP), the code of ethics, and the laws that apply, whether intentional or due to negligence that resulted in harm or death to others. The aspects of legal protection towards the patients as the victims of malpractice by a doctor under the laws of Indonesia are namely: (1) in a preventive manner: using the regulations that govern the malpractice actions, namely in the Book of the Law of Civil Law (Civil Code), Act on Health, Law Consumer protection Law Medical Practice and the Penal Code, and (2) in a repressive manner: the existence of action that resulted in a loss, the person who performed the action shall be imposed sanctions in the form of civil sanctions, namely by giving compensation, either administrative sanction and criminal sanction. Keywords: Legal Protection, Patient, Malpractice Victims. INTISARI Kasus malpraktik merupakan tindak pidana yang sangat sering terjadi di Indonesia. Malpraktik pada dasarnya adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan standard operating procedure (SOP), kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain.       Aspek perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik oleh dokter berdasarkan hukum Indonesia, yaitu: (1) secara preventif: dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindakan malpraktik, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) dan secara represif: dengan adanya tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang melakukan tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu dengan mengganti kerugian, baik sanksi administratif dan sanksi pidana.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien, Korban Malpraktik. 

Page 2 of 21 | Total Record : 207

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 39 No. `1 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 38 No. 2 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 38 No. 1 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022 Vol. 37 No. 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol 37, No 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol. 32 No. 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 More Issue