cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Justitia et Pax
ISSN : 08521883     EISSN : 25413007     DOI : -
Core Subject : Social,
JEP is primarily aimed to facilitate the legal scholars, researchers or practitioners in publishing their original or reviewed articles as well as to support the enactment of in-depth discussions on the related issues. It is also purposed to become a source of reference for those are involved in legal field. JEP covers any topics related to Indonesian laws and legal system, spanning from the private and public law and covering various legal approaches, such as the comparative law, sociology of law, legal history and many others. Other contemporary legal studies, such as commercial and business law, medical law, law and technology, natural resources law and Islamic law are also covered. Hence, any contributions from legal scholars and practitioners are appreciatively welcomed.
Arjuna Subject : -
Articles 207 Documents
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Nur Rohanawati, Ayunita
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.759

Abstract

AbstractThis study aims to determine the social security system adopted by Indonesia, see Indonesia as a function of the welfare state as mandated by the 1945 Constitution has not done well, and to know the view of progressive legal theory legislation related to social security in providing solutions to the problems of social security the workforce. This research is devoted to the study of normative legal systematics, which is intended to determine the implementation of a theory of the legal conditions that exist in society. Results of this study produces a secondary data. The data obtained from the document collection process or library materials. Of the collection process, the data were analyzed qualitatively, systematically arranged, and presented descriptively. The results showed that Indonesia is still not able to fully administer social security for the people, where social security is still a “black and white” but the State has not been able in practice to assume responsibility for the implementation of social security as a whole. About social security, the Government is still not able to provide significant changes to the equalization gain social security for the workers, but changes in social security regulations on labor is performed repeatedly. Necessary party whom dared to take a policy or decisions that benefit the workers to realize the welfare of the workers. Parties reffered to the law is used as a progressive peeler, is a party that has an important role that enterpreneurs and the Industrial Relations Court Judge.Keywords: Social Security, Labour, Progressive LawIntisariPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jaminan sosial yang dianut Indonesia, melihat fungsi Indonesia sebagai negara kesejahteraan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum terlaksana dengan baik, serta untuk mengetahui teori hukum progresif memandang peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial tenaga kerja dalam memberikan solusi atas permasalahan jaminan sosial tenaga kerja tersebut.Penelitian ini bersifat normatif yang dikhususkan pada penelitian sistematika hukum, yang dimaksudkan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan suatu teori terhadap kondisi hukum yang ada di masyarakat. Hasil penelitian ini menghasilkan suatu data sekunder. Data tersebut diperoleh dari proses pengumpulan dokumen atau bahan pustaka. Dari proses pengumpulan tersebut, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu secara seutuhnya menyelenggarakan jaminan sosial bagi rakyat, dimana jaminan sosial tersebut masih sebatas “hitam diatas putih” namun, negara belum mampu dalam pelaksanaannya untuk mengemban tanggung jawab pelaksanaan jaminan sosial tersebut secara utuh. Tentang jaminan sosial tenaga kerja, pemerintah masih belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemerataan perolehan jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerja tersebut, padahal perubahan peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja tersebut berulang kali dilakukan. Diperlukan pihak yang berani untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang bermanfaat bagi pekerja demi terwujudnya kesejahteraan bagi pekerja. Pihak sebagaimana dimaksud jika hukum progresif yang digunakan sebagai alat pengupas, adalah pihak yang memiliki peran penting yaitu pengusaha dan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial.Kata Kunci: Jaminan Sosial, Tenaga Kerja, Hukum Progresif.
PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA Widiartana, Gregorius
Justitia et Pax Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1418

Abstract

ABSTRACTThe criminal law that has been used as one of the means to eridicate crime is built on a retributive paradigm, so its repressive and coercive nature dominates. Based on the retributive paradigm, crime prevention is the sole authority of the law enforcement apparatus. Crime prevention based on the retributive paradigm is also offender oriented. Unlike the retributive paradigm, the paradigm of restorative justice offers another way of dealing with crime. In the retributive paradigm of justice, the sanction imposed does not aim to take revenge on the perpetrators of crime but rather sanctions that can arouse the perpetrator's responsibility for the suffering of the victim or sanction aimed at restoring the suffering of the victim. According to the paradigm of restorative justice, the process of solving crimes is done by involving perpetrators, victims and the community. Keywords: crime prevention, criminal law, retributive, restorative justice. INTISARIHukum pidana yang selama ini dipakai sebagai salah satu sarana untuk menangulangi kejahatan dibangun atas dasar paradigma retributif, sehingga sifatnya yang represif dan koersif begitu mendominasi. Berdasar paradigma retributif, penanggulangan kejahatan merupakan kewenangan tunggal aparat penegak hukum. Penanggulangan kejahatan berdasar paradigma retributif juga bersifat offender oriented. Berbeda dengan paradigma retributif, paradigma keadilan restoratif menawarkan cara lain dalam menanggulangi kejahatan. Dalam paradigma keadilan retributif, sanksi yang dijatuhkan tidak bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan sanksi yang dapat menggugah tanggung jawab pelaku terhadap penderitaan korban atau sanksi yang bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban. Menurut paradigma keadilan restoratif, proses penyelesaian kejahatan dilakukan dengan cara melibatkan  pelaku, korban dan masyarakat. Kata kunci: Penanggulangan kejahatan, hukum pidana, retributif, keadilan restoratif.
PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA Arliman S, Laurensius
Justitia et Pax Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.908 KB) | DOI: 10.24002/jep.v34i1.1652

Abstract

AbstractThe President as the head of state has a great authority granted by the 1945 Constitution. The President may be dismissed in his term of office if he is treasonous against the state, corruption or bribery, other serious crimes, disgraceful acts, and no longer qualifies as president. This paper discusses the comparison of presidential impeachment in Indonesia and the UK, and the mechanism of presidential impeachment in Indonesia. This Scientificwork employs normative legal research. The process of impeachmrnt in the Uh begins with the articles of impeachment that servs the same as ae indictment of criminal justice. The process of the President’s dismissal mechanis startes from the allegations of law violations conducted by the President submitted by the Parliament.Keywords: Impeachment; President; Vice President.IntisariPresiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh UUD 1945. Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi atau penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Tulisan ini membahas perbandingan pemakzulan presiden di Indonesia dan Inggris, dan mekanisme pemakzulan presiden di Indonesia. Karya ilmiah menggunakan penelitian hukum normatif. Proses impeachmernt di Inggris dimulai dengan adanya articles ofimpeachment, berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Proses mekanisme pemberhentian Presiden dimulai dari dugaan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden yang diajukan oleh DPR.Kata Kunci: Pemakzulan; Presiden; Wakil Presiden.
TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Rhiti, Hyronimus
Justitia et Pax Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v31i2.1343

Abstract

ABSTRACTStrict Liability is a principle in the settlement of environmental disputes. The dispute caused by environmental pollution or destruction. The principle is contained in the Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment. This principle raises issues in terms of its application. Nevertheless, strict liability is important in protecting all victims of environmental pollution or destruction.Keywords: strict liability, environmental pollution, environmental disputeINTISARITanggung jawab mutlak adalah sebuah prinsip dalam penyelesaian sengketalingkungan, khususnya sengketa karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Prinsip ini terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun ada dalam undang-undang tersebut, prinsip ini menimbulkan persoalan dalam hal penerapannya. Meskipun demikian, strict liability penting dalam hal perlindungan semua korban pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.Kata kunci: tanggung jawab mutlak, pencemaran lingkungan, sengketa lingkungan
MEMBANGUN DEMOKRASI DI ATAS KEPENTINGAN RAKYAT (ILUSI KEPENTINGAN RAKYAT) Widhi Antoro, Bibianus Hengky
Justitia et Pax Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i2.1148

Abstract

ABSTRACTPolitical party plays an important role in the democratic process of a country due to its role as a political infrastructure in an attempt to print a cadre of state leaders in the executive and legislative branches, which is a political suprastructure. Te correlationof both branches arevery important in the realization of the rule of law, which is based on democratic principles. In order to strengthen democracy and the implementation of an effective party system, strengthening the institutions and improving the function and the role of political party are needed.Tus, public funds (public fnancing) is nedeed by the political party to support operational activities of political education and political party secretariat. In relation with that issue, the fnancial disclosure at the level of internal party democracy is nedeed. Tis paper analyzes the fnancial support of political parties, in particular on the party funding arrangements system sourced from public funds, as referred to in the regulations governing the fnancial aid of the party with regard to the principles of good fnancial management and international standards that are built on people’s interests.Keywords : political party, democracy, political party fnance.INTISARIPartai Politik memegang peranan penting dalam proses demokrasi suatu negara. Mengingat perannya sebagai infrastruktur politik dalam upaya mencetak kaderkader pemimpin negara di eksekutif maupun legislatif yang merupakan suatu suprastruktur politik. Korelasi keduanya sangatlah penting di dalam perwujudan prinsip negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Guna penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik. Sehingga dengan demikian diperlukan adanya pemberian bantuan keuangan partai yang bersumber dari dana publik (public fnancing) yang digunakan sebagai penunjangkegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya demokrasi pada tataran internal partai untuk mewujudkan keterbukaan keuangan partai. Tulisan ini menganalisis tentang bantuan keuangan partai politik, secara spesifk pada sistem pengaturan pendanaan partai yang bersumber dari dana publik sebagaimana dimaksud dalam regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan standar internasional yang dibangun di atas kepentingan rakyat.Kata Kunci : Partai Politik, Demokrasi, bantuan keuangan partai.
EKSISTENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH DI INDONESIA Chintya, Aprina
Justitia et Pax Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.089 KB) | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1358

Abstract

Since the emergence of Law No. 3 of 2006 on Religious Courts which states that sharia economy is an absolute authority of religious courts. When such authority becomes the jurisdiction of the religious courts, a complete codification of shari'a economic law is required so that the law has legal certainty and the judges have standard reference in solving cases of dispute in sharia business. Pancasila as a life guidance, norms fundamental staats, ground norm, and life of the Indonesian people requires that every rule under it must be based on the values that exist in Pancasila. Renewal of shari'ah economic law is a political Islam discourse that still must prioritize the existence of Pancasila values in the legislation established. The idea of enacting shari'ah economic law should promote the nationalistic tradition and pluralistic values even in its determination to adopt Islamic law.Keywords: Pancasila, syari'ah economic law, Indonesia, norms fundamental staats.
PEMANGGILAN NOTARIS DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PASKA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Arliman S, Laurensius
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.758

Abstract

AbstractNotary is a public official who is authorized to make an authentic act. Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Law No. 30 Year 2004 on Notary, explains that, to take a photocopy of a Notary deed minuta and call a Notary in law enforcement, no longer through the Regional Supervisory Council permission. So the question arises, how the basic formation of the Honorary Council of Notaries in Act No. 2 of 2014, and how to call the Notary deed made. Based on research outputs by the author, Honorary Council of Notaries of birth, due to the need of legal protection against a Notary in deed. Notary Honorary Council is indispensable in the implementation of the law enforcement process, where the calling Notary by law enforcement (police, prosecutors, judges) must obtain permission from the Notary Honorary Council. To fill the legal vacuum, because the Honorary Council of Notaries has not been established, the Notary can use the right Dissenters, Indonesian Notary Association urged the government to establish a Notary Honorary Council Implementing Regulation.Keywords: Notary Public; Law Enforcement; Law Notary.IntisariNotaris merupakan seorang Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat sebuah akta otentik.Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa, untuk mengambil fotokopi minuta akta seorang Notaris dan memanggil seorangNotaris dalam penegakan hukum, tidak lagi melalui izin Majelis Pengawas Daerah. Maka timbul pertanyaan, bagaimana dasar pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan bagaimana memanggil Notaris yang membuatkan akta, Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Majelis Kehormatan Notaris lahir, akibat kebutuhan perlindungan hukum terhadap seorang Notaris dalam pembuatan akta. Majelis Kehormatan Notaris sangat diperlukan didalam pelaksanaan proses penegakan hukum, dimana pemanggilan Notaris oleh para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Untuk mengisi kekosongan hukum, karena Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, maka Notaris bisa menggunakan hak Ingkar, Ikatan Notaris Indonesia mendesak pemerintah untuk membentuk Peraturan Pelaksana Majelis Kehormatan Notaris.Kata Kunci: Notaris,penegakan hukum, Undang-Undang.
URGENSI PERUBAHAN PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ERA KONTEMPORER Bartama, Primus Adiodatus Abi; Wisnubroto, Aloysius
Justitia et Pax Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1415

Abstract

 Contemporary era with a dynamic information society presents new challenges in various fields of human life, one of them is law enforcement. The failure of law enforcement system in realizing substantial justice in a dynamic society is caused by paradigmatic legal issues. The problems which are going to be studied and answered are how the law enforcement paradigm shift urgency in facing the challenges of contemporary era. Through methods that are doctrinaire (normative-philosophical), it is found the limitations of law enforcement system that resulted in the law, particularly in the settlement through the judiciary, are not able to bring about justice because they are still hampered due to the paradigm of positivistic. Thus the paradigm shift becomes very urgent to overcome the limitations of the legal system is positivistic. The paradigm that is deemed in accordance with the needs of society that is dynamic  information society is a legal paradigm that is non-positivistic.Keyword: Law enforcement, Paradigm, Contemporary era, Justice system.INTISARIEra kontemporer dengan masyarakat informasinya yang dinamis menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Kegagalan sistem penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan yang substansial dalam masyarakat yang dinamis disebabkan karena permasalahan hukum yang bersifat paradgmatis. Permasalahan yang hendak dikaji dan dijawab adalah bagaimana urgensi perubahan paradigma penegakan hukum dalam menghadapi tantangan era kontemporer. Melalui metode yang bersifat doktriner (normatis-filosofis), diperoleh temuan bahwa keterbatasan sistem penegakan hukum yang mengakibatkan hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, tidak mampu mewujudkan keadilan dikarenakan masih terbelenggun dengan paradigma hukum positif. Demikian perubahan paradigma menjadi sangat urgen untuk mengatasi keterbatasan sistem hukum positif. Paradigma yang dipandang sesuai dengan kebutuhan masyarakat informasi yang bersifat dinamis adalah paradigma hukum yang bersifat nonpositivistik.Kata Kunci: Penegakan hukum, Paradigma,Era kontemporer, sistem peradilan.
Peran Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Hukum Perkawinan Indonesia yang Humanis, Adil dan Beradab Panglipurjati, Puspaningtyas
Justitia et Pax Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v32i1.762

Abstract

AbstractThe Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has several criticized articles but after the Law is being discussed for a period of time in the Program Legislasi Nasional, there has no specific progress been made by the Parliament unless the Law is not being a part of Program Legislasi Nasional Prioritas during 2015-2019 . Due to that matter, the citizens asked  Constitutional Court to make a judicial review to some articles which they believed as inconstitutional. The results of the judicial review, in some cases, with regard to the review of Article 43 (1) concerning anak luar kawin has given a positive effect to The Marriage Law reformation but in other cases, the citizens have to wait for longer period to have the Marriage Law reformed. To have the kind of Marriage Law that is embodies humanity, fairness and highly civilized, Constitutional Court has to take into account Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab as their basic consideration so Indonesia will have the Marriage Law that not only fair and has high certainty but also useful. Keywords: Marriage Law Number 1 of 1974, Judicial Review, Constitutional Court, PancasilaIntisariUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) masih mengandung ketentuan yang menimbulkan berbagai kritik. Usaha untuk melakukan reformasi melalui revisi UUP belum membuahkan hasil, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut meskipun revisi UUP telah lama menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) namun hingga Prolegnas 2015-2019, revisi UUP belum masuk ke dalam Prolegnas Prioritas. Oleh karena itu, masyarakat menggunakan haknya untuk mengajukan judicial review terhadap beberapa pasal dalam UUP kepada Mahkamah Konstitusi sebagai cara untuk melakukan reformasi terhadap Hukum Perkawinan Indonesia. Beberapa putusan Mahkamah Konsitusi terhadap judicial review UUP telah menunjukkan upaya reformasi UUP meskipun beberapa yang lain belum. Salah satu putusan penting yang memberi dampak positif terhadap reformasi UUP adalah dikabulkannya permohonan judicial review Pasal 43 ayat (1) UUP mengenai status anak luar kawin. Demi mewujudkan Hukum Perkawinan Indonesia yang humanis, adil dan beradab, penggunaan prinsip yang terkandung dalam Sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sangat penting sehingga putusan judicial review Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencerminkan kepastian hukum dan keadilan melainkan juga kemanfaatan.Kata kunci: Undang-Undang Perkawinan, Judicial Review, Mahkamah Konstitusi.
PENGATURAN BATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK BAGI ANAK ANTARA KEADILAN DISTRIBUTIF DAN PELINDUNGAN ANAK (Studi Terhadap Pandangan Mahasiswa Fakultas Hukum UAJY) Pudyatmoko, Y. Sri
Justitia et Pax Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v31i2.1344

Abstract

ABSTRACTThis study aimed to determine the view of the provisions of law students exemption limit in Income Tax for Children. It is based on the consideration that the children are making money and not making money be made equal in terms of Tax exemption limit, so that the different treatment of parents who earn income. This study uses empirical legal research by making the Faculty of Law as a research target, considering they were taught about justice, legal protection, and also the future there is the possibility oftaking a decision with regard to these issues. The results showed that the students do not completely reject or approve the merger of income and taxable income and taxable income income children with their parents, because it must be considered carefully. Respondents considered that more important to provide protection to children from being exploited by the job rather than the provision of distributive justice by giving the same treatment of taxable income between children and parents. Students generally advise against setting PTKP more concerned about protecting the interests of the child not provide distributive justice by giving the same treatment.Keywords: students perception, non taxable income, children.INTISARIPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui pandangan mahasiswa Fakultas Hukum terhadap ketentuan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam Pajak Penghasilan Bagi Anak. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa antara anak yang menghasilkan uang dan tidak menghasilkan uang disamakan saja dalam soal batas Penghasilan Tidak Kena Pajaknya, Sehingga berbeda perlakuannya dengan orang tua yang memperoleh penghasilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menjadikan Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai sasaran penelitian, dengan pertimbangan mereka diajari soal keadilan, perlindungan hukum, dan sekaligus ke depan ada kemungkinan mengambil keputusan berkaitandengan persoalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahasiswa tidak sepenuhnya menolak atau menyetujui penggabungan penghasilan dan PTKP anak dengan penghasilan dan PTKP orang tuanya, karena harus diperhatikan secara matang. Responden menilai bahwa lebih penting untuk memberikan perlindungan kepada anak untuk tidak dieksploitasi dengan pekerjaan daripada pemberian keadilan distributif dengan memberikan perlakuan PTKP yang sama antara anak dengan orang tua. Mahasiswa pada umumnya menyarankan agar pengaturan PTKP lebih memperhatikan perlindungan kepentingan anak bukan memberikan keadilan distributif dengan memberi perlakuan yang sama.Kata kunci: pandangan mahasiswa, penghasilan tidak kena pajak, anak.

Page 1 of 21 | Total Record : 207


Filter by Year

2015 2023


Filter By Issues
All Issue Vol. 39 No. `1 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 1 Tahun 2023 Vol. 38 No. 2 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 2 Tahun 2022 Vol. 38 No. 1 (2022): Justitia et Pax Volume 38 Nomor 1 Tahun 2022 Vol 37, No 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 2 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 2 Tahun 2021 Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 37, No 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021 Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020 Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol 36, No 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020 Vol. 35 No. 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019 Vol 35, No 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019 Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018 Vol 34, No 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol. 34 No. 1 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 1 Tahun 2018 Vol. 33 No. 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017 Vol 33, No 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017 Vol. 32 No. 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol 32, No 2 (2016): Justitia Et Pax Volume 32 Nomor 2 Tahun 2016 Vol. 32 No. 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol 32, No 1 (2016): Justitia et Pax Volume 32 Nomor 1 Tahun 2016 Vol. 31 No. 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 Vol 31, No 2 (2015): Justitia Et Pax Volume 31 Nomor 2 Tahun 2015 More Issue