cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 142 Documents
 11   12   13   14   15 
Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah Siti Fitrotun
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3258

Abstract

Law No. 35 of 2014 has been passed as a government effort to emphasize the protection of Indonesian children from all forms of discrimination and violence. A study of the law needs to be carried out in the context of Islamic jurisprudence, because in the context of Indonesia, where the majority of the population is Muslim, of course, caring for and educating children is influenced by Islamic religious values and norms. This study was conducted using a qualitative approach with a normative juridical method. The results of this study indicate that the law is in accordance with the concepts in fiqh aḍanah, and also that the law has involved all parties to protect children, and Law No. 35 of 2014 has also been detailed in protecting children in the fields of religion, health, education. , social, and even Law Number 35 of 2014 has also regulated the implementation in special fields, which in fiqh aḍanah has not been explained in detail regarding protection in special fields.UU No 35 Tahun 2014 telah disahkan sebagai upaya pemerintah untuk mempertegas dalam perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Kajian atas UU tersebut perlu dilakukan dalam konteks Fikih Hadhanah, sebab dalam konteks Indonesia dengan mayoritas penduduk adalah beragama Islam tentunya dalam memelihara dan mendidik anak dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU tersebut sudah sesuai dengan konsep dalam Fikih Hadhanah, dan juga bahwa UU tersebut sudah melibatkan semua pihak untuk melindungi  anak,  dan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 juga sudah terperinci dalam melindungi anak baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 juga telah mengatur penyelenggaraan di bidang khusus, yang pada fiqh Hadhanah  belum dijelaskan secara terperinci mengenai perlindungan di bidang khusus.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Transaksi Penjualan Sayur (Studi Kasus Di Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga) Aris Setiawan; A Saiful Aziz
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v5i1.3381

Abstract

AbstractThe practice of the Wakalah bil Ujrah of selling vegetables carried out by residents of the Gunung Malang, Serang Village, Karangreja District, Purbalingga Regency, it is known that in representing of vegetables which is carried out  verbally between farmers and collectors. So the ijab qabul shighot in the representative contract has been fulfilled. Usually the farmers who will represent their vegetables for sale in the market will come to the collectors. However, the implementation is unknown at the beginning of the contract how many Price of vegetables will be harvested by the farmers and also how many Price of vegetables is agreed between the farmers and the collectors. As for as the wages itself also unknown detailed how much wages are earned by collectors (deputies). Collectors earn their own wages, with collectors' own calculations and without the farmer know how much the wages This is being as making decisions, collectors are guided by the many vegetable scales are they sell. They will make a decision by calculating the discount price per kilo's of vegetables.AbstrakPraktik Akad Wakalah bil Ujrah penjualan sayur yang dilakukan oleh warga masyarakat Dusun Gunung Malang Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, diketahui bahwa dalam mewakilkan sayuran dilakukan secara lisan antara petani dengan pengepul. Jadi shighot ijab qobul dalam akad mewakilkan telah terpenuhi. Biasanya petani yang akan mewakilkan sayurannya untuk dijualkan di pasar akan datang ke pengepul. Namun dalam pelaksanaannya tidak diketahui diawal akad yang terjadi berapa banyak sayuran tersebut yang akan di panen oleh si petani dan juga berapa harga sayuran yang disepakati antara si petani dengan pengepul. Sedangkan untuk upah sendiri juga tidak diketahui secara rinci berapa upah yang didapat oleh si pengepul (Wakil). Pengepul mengambil upahnya sendiri, dengan hitungan si pengepul sendiri dan tanpa diketahui oleh si petani berapa besaran upah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam mengambil upah, pengepul berpedoman pada banyaknya timbangan sayur yang mereka jual. Mereka akan mengambil upah dengan hitungan potongan dari harga per kilo sayuran.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto Pre Wedding Ubaidur Rahman
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3230

Abstract

The study was conducted to analyze the practice of taking pre-wedding photos in the village of Tengguli Jepara in Islamic law. This practice often creates intimate scenes between men and women who are not legally married. This study was conducted using a field-qualitative approach, with reference to the field data of those who carried out the practice, and then carried out a comparative analysis. The results of the study show that this practice is contrary to Islamic law due to physical contact between parties who are not legal as husband and wife.Kajian dilakukan untuk menganalisis praktik pengambilan foto pre wedding di desa Tengguli Jepara dalam hukum Islam. Praktik tersebut tidak jarang memunculkan adegan  mesra  antara  laki dan perempuan yang belum sah sebagai pasangan suami istri. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-lapangan, dengan merujuk pada data-data di lapangan pihak yang melakukan  praktik tersebut, kemudian dilakukan analisis secara komparatif. Hasil kajian menunjukkan  bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan adanya kontak fisik antara pihak yang belum sah sebagai suami istri.  
Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara Ahmad Miftakhul Toriqudin
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3221

Abstract

This study was carried out starting from the facts on the ground related to the practice of forced marriage in the village of Bugo Jepara that befell Zubaidah and Mauidloh Hasanah. This fact is based on the existence of ijbar rights for a guardian in marrying women under his guardianship. This type of study is field qualitative, with the aim of finding answers regarding the nature of forced marriage and its implications for the family. The results of this study can be stated that the practice of forced marriage due to the guardian's ijbar rights against Zubaidah is classified in a low sakinah mawaddah wa rahmah marriage because it has more harm than benefits, while Mauidlhoh Hasanah is classified in a moderate sakinah mawaddah wa rahmah marriage even though the benefits are more rather than the harm, but there is an element of coercion in the beginning, there is an unequal fulfillment of rights and obligations.Kajian ini dilakukan berangkat dari adanya fakta di lapangan terkait praktik kawin paksa di desa Bugo Jepara yang menimpa Zubaidah dan Mauidloh Hasanah. Fakta tersebut dilandasi adanya hak ijbar  bagi seorang wali dalam menikahkan perempuan yang dibawah kewaliannya. Jenis kajian ini adalah kualitatif lapangan, dengan tujuan untuk menemukan jawaban terkait hakekat kawin paksa dan implikasinya terhadap keluarga. Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali terhadap Zubaidah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah rendah karena lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya, sedangkan pada Mauidlhoh Hasanah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah sedang meski maslahatnya lebih banyak ketimbang mudaratnya, tapi ada unsur keterpaksaan pada mulanya, ada pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Non Materi Yuni Nur Saidah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3257

Abstract

This study was conducted to discuss the issue of the Provision of Non-Material Dowry in Islamic Law, which in this case was conducted an intensive study in the opinion of the four schools of thought. This study was conducted using a qualitative-library approach by referring to the fiqh literature of each school, which was then analyzed descriptively. The results of this study indicate that the provision of non-material dowries according to the Imam madhhab can be detailed as follows: 1) Abu Hanifah, did not allow it, but from him it was obligatory for a mitsil dowry, 2) Malik, the law initially did not allow it, 3). Imam Shafi'i and Ahmad bin Hanbal allow it.Kajian ini dilakukan untuk mendiskusikan persoalan Pemberian Mahar Non Materi dalam Hukum Islam, yang dalam hal ini dilakukan kajian secara intensif dalam pendapat empat mazhab. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-kepustakaan dengan merujuk pada literature Fikih masing-masing mazhab, yang kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemberian mahar non materi menurut  Imam  madzhab dapat dirincikan sebagai berikut: 1)Abu Hanifah, tidak membolehkan, namun darinya wajib mahar mitsil, 2) Malik, hukum awalnya tidak membolehkan, 3). Imam Syafi’i  dan Ahmad bin Hanbal membolehkan
Tinjauan Maqasid al-Syari‘ah Terhadap Penerapan Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Terdampak Covid-19 Dewi Rianti
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i1.3224

Abstract

The application of the concept of the sakinah family in the midst of the Covid-19 pandemic is not as easy as imagined. It takes a hard process and struggle by all family members. Because not a few conflicts that happen to most families in Indonesia. This study is intended to analyze an effective mechanism in the application of the concept of the sakinah family for families affected by the pandemic, and its review in maqasid al-syariah. This study was conducted with a qualitative-library approach. The results of this study can be concluded that the mechanism that can be done is to strengthen the religious side (religious aspect), build psychological resilience, improve social relations between families, protect themselves and their family members, and do good deeds such as giving charity or helping people who are in trouble.Penerapan konsep keluarga sakinah di tengah pandemi Covid-19 tidaklah semudah yang di bayangkan. Butuh proses dan perjuangan yang keras oleh segenap anggota keluarga. Karena tidak sedikit konflik yang terjadi menimpa kebanyakan keluarga di Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis mekanisme yang efektif dalam penerapan konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang terdampak pandemi, dan tinjauannya dalam maqasid al-syariah. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-kepustakaan. Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sisi agama (aspek religius), membangun ketahanan psikologis, meningkatkan hubungan sosial antar keluarga,  melindungi  diri dan  anggota  keluarganya,  serta melakukan  amal-amal  baik seperti bersedekah ataupun membantu orang yang sedang kesusahan.
Persepsi Masyarakat Islam Pengguna Jasa Bank Titil Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Troso Pecangaan Jepara Ahmad Fauzan Mubarok; Chailis Agmelia Khaeroni; Rahayu Nur Auliya; Diah Alfin Nurwahyu Lailita; Selvi Riyani
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i2.3491

Abstract

This study discusses the perception of the people of Troso Village in using the services of Titil Bank and Islamic Financial Institutions and the role of Islamic Financial Institutions in reducing people's use of mobile banking services. This study uses qualitative research, and uses technical analysis of interview data, observation and documentation. The results show that the people of Troso village think that Titil bank services are easier and the process is fast, this makes people not use the services of Islamic financial institutions. The factors that influence people to use bank titil are procedural factors, guarantee factors and interest factors. while people who use Islamic financial institutions are free from usury. The role that Islamic financial institutions can play is to provide financing, socialize to the Troso village community and provide educational education to the community.Penelitian ini membahas persepsi masyarakat desa troso yang dalam menggunakan jasa bank titil dan lembaga keuangan syariah serta peran lembaga keuangan syariah dalam mengurangi masyarakat menggunakan jasa bank keliling. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan menggunakan teknis analisis data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat desa troso beranggapan bahwa jasa bank titil lebih mudah dan proses yang cepat hal tersebut membuat masyarakat tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan bank titil ada faktor prosedur, faktor Jaminan dan faktor bunga. sedangkan Masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan syariah yaitu terbebas dari riba. Adapun peran yang dapat dilakukan lembaga keuangan syariah adalah dengan memberikan pembiayaan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa troso dan memberikan edukasi pendidikan kepada masyarat.
Integrasi Sistem Logistik Nasional Berbasis Domestic Integrated Mutualism ke dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa): Telaah Tafsir Qs Yusuf Ayat 43-49 Dan Qs Yasiin Ayat 55 Cahyaning Budi Utami; Faiqul Hazmi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i2.3717

Abstract

Mayoritas mata pencaharian penduduk Indonesia ialah petani, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Namun hal tersebut belum mampu dimaksimalkan melalui pengelolaan yang terpadu dan profesional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Meski produktivitas pertanian tinggi, Indonesia tetap menjadi importir produk pertanian. Melalui telaah tafsir QS Yusuf ayat 43-49 dan QS Yaasin ayat 35, penulis mencoba memberikan gagasan teknologi agraria untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik berbasis produk pertanian dalam negeri maupun melakukan ekspor melalui integrasi Sistem Logistik Nasional ke dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa di tiap daerah akan berbeda sehingga komoditas yang akan tersedia pun beraneka macam yang selanjutnya akan disimpan ke dalam Sislognas berbasis domestic integrated mutualism. Tujuan dari gagasan ini adalah menjaga kecukupan pangan dan harga yang relatif stabil tanpa dipengaruhi oleh musim ekstrim atau pada saat panen. Semua solusi yang ada merupakan hasil dari telaah tafsir QS Yusuf ayat 43-49 dan QS Yaasin ayat 35.
Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara Lutviani Lutviani
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i2.3992

Abstract

This research was motivated by; First, the implementation of PPPA Ministerial Regulation Number 6 of 2013 concerning the Implementation of Family Development Article 3, letter (a) concerning the Foundation of Legality and Family Integrity which is more specific on the Gender Partnership indicator and its Urgency in Forming Family Resilience. Second, the facts related to the growth in the number of women's workforce which is higher than that of men and indications of weak family resilience are evidenced by the high divorce rate in Jepara district. And third, data that mentions Bangsri Jepara District as the District that has the highest divorce rate in Jepara during the last two years (2020-2022). This research is intended to determine the quality of understanding and application of understanding Gender Equality in Bangsri District families. The result of this research is that the understanding of gender equality has not been fully practiced. And this concept is very urgent for efforts to strengthen family resilience.Penelitian ini dilatar belakangi oleh; Pertama, Implementasi Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Pasal 3, huruf (a) tentang Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga yang lebih dispesifikkan pada indikator Kemitraan Gender dan Urgensinya dalam Pembentukan Ketahanan Keluarga. Kedua, Fakta terkait pertumbuhan jumlah angkatan kerja perempuan yang lebih tinggi dari pada laki-laki dan indikasi ketahanan keluarga yang lemah dibuktikan dengan angka perceraian tinggi di kabupaten Jepara. Dan Ketiga, data yang menyebutkan Kecamatan Bangsri Jepara sebagai Kecamatan yang memiliki angka perceraian paling tinggi di Jepara selama kurun waktu dua tahun terakhir (2020-2022). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas pemahaman dan penerapan pemahaman Gender Equality di keluarga Kecamatan Bangsri. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman gender equality belum sepenuhnya dipraktikkan. Dan konsep tersebut sangat urgen untuk upaya menguatkan ketahanan keluarga.
Anak Jalanan Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Maqasid al-Syariah Ahmad Maulana Syaroni; Alfa Syahriar
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v9i2.3982

Abstract

The status of street children as zakat mustahik needs to be studied in depth, because in reality street children also need help to meet their basic needs in life, besides zakat will be able to function optimally when it can be distributed as widely as possible to those in need. In order to maximize this review, it is necessary to use the maqasid al-shariah method, with the consideration that in interpreting the texts ahkam it does not go out of the way of the syar'iyah. This study uses qualitative methods with a normative-sociological approach. Data analysis techniques use deductive methods. The results of this study can be stated that First, the exclusion of street children as mustahik zakat in letter At-Taubah 60 does not mean that it prevents them from getting zakat because when viewed from the circumstances, conditions and facts on the ground street children are also entitled to receive a share of zakat. Second, when viewed from the perspective of maqasid al-shariah, giving zakat to street children has many benefits, including protecting religion, soul, mind and property Status anak jalanan sebagai mustahik zakat perlu dilakukan kajian mendalam, karena realitasnya anak jalanan juga membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya, disamping zakat akan dapat berfungsi secara maksimal ketika dapat didistribusikan seluas-luasnya kepada pihak yang membutuhkan. Untuk memaksimalkan tinjauan ini, perlu digunakan metode maqasid al-syariah, dengan pertimbangan agar dalam menginterpretasikan nash ahkam tidak keluar dari koridor syar’inya. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif. Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa Pertama, tidak termasuknya anak jalanan sebagai mustahik zakat dalam surat At-Taubah 60 bukan berarti menghalangi mereka mendapatkan zakat karena jika dilihat dari keadaan, kondisi dan fakta di lapangan anak jalanan juga berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kedua, jika ditinjau dari perspektif maqasid al-syariah pemberian zakat terhadap anak jalanan memiliki banyak manfaat di antaranya menjaga agama, jiwa, akal, dan harta.

Page 13 of 15 | Total Record : 142

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2023): Islamic Law Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue