cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Al-'Adl
ISSN : 19794916     EISSN : 26155540     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 252 Documents
Kepastian Hukum Akta Di Bawah Tangan dalam Perspektif Kewenangan Notaris Dahlang Dahlang
Al-'Adl Vol 9, No 2 (2016): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.518 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v9i2.678

Abstract

The Republic of Indonesia as a state of law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 to ensure certainty, order, and the protection of the law, with a core of truth and justice. Assurance, public order and the protection of law in society requires legal basis has the strongest strength of evidence and perfect. The legal guarantee should be felt by all the people of Indonesia but in practice can not walk properly because of the legal policy of Constitution No. 30 of 2004 concerning Notary Jo. Law No. 12 of 2014 on the Amendment of Constitution No. 30 of 2004 About the Notary who should be able to guarantee legal certainty under the deed of the hand, but until now not be able to realize the legal certainty for the community.
Korupsi Di Peradilan: Kendala dan Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi Asrianto Zainal
Al-'Adl Vol 2, No 1 (2009): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1649.754 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v2i1.860

Abstract

The result of this research finding indicates that in the effort executing eradication of corruption in Indonesia hence Eradication of corruption have to be executed with [is] same governmental and people because without the participation of public and of political will of government hence desire to make free and clean new Indonesia of KKN will not form. For the reason simultan with the effort of lis straightening of law hardly and coherent which accompanied by bureaucracy reform hence require to wake up by a collective awareness that corruption is enemy of big with which must be fought against.
Implikasi Kebijakan Pemekaran Desa terhadap Redistribusi Aset dan Penetapan Administrasif Pemerintahan Mahruddin Mahruddin
Al-'Adl Vol 10, No 2 (2017): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.351 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v10i2.703

Abstract

This study aims to analyze and describe the problems that became implications reallocation of village redistribution of assets and the establishment of government administrative villages in the district Talaga Raya. Focus on research excursions before and after the division of the village. By using descriptive and case study approach, the results showed that the division of the village in the district Talaga Raya has been implicated in the development of infrastructure, of which the number of places of worship which had amounted to only 5 units, now has increased to 8 units. Likewise, the highway, from seven villages in the district have done Talaga highway pavement and concrete. However, of the implications unisex other implications that accompany the expansion is a conflict between some of the elements in the districts of the assets associated with the claim means of taps. While the results penulusuran writer associated with the administrative boundaries of the village administration was no problem, because the local government took the initiative before the expansion is done, the boundaries of the village settled first. By him that splitting the village in the district Talaga Raya Central Buton regency positive impact on the division more than the negative impact due to the addition of assets.
Dosen pada Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara Deity Yuningsih
Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.383 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v8i2.360

Abstract

Undang-undang telah menggariskan tentang norma hukum keabsahansuatu perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1),namun masih menyisakansuatu persoalan yang selalu urgen didiskusikan terkait dengan keabsahanperkawinan beda agama.Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatifdengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknikanalisis adalah analisis isi terhadap bahan-bahan hukum.Hasil penelitianmengemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam bagian Pertimbangan Hakimdalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dari perspektif Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat tepat dalam menjaga prinsip-prinsiphukum yang hidup di masyarakat, sehingga tuntutan para pemohon yangmenghendaki Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibacabahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masingagamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukumagamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calonmempelai ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Rumusan Pasal 2 ayat (1) yangdemikian sangat urgen untuk ditolak karena membuka ruang penafsiran yangberagam kepada siapapun, termasuk penafsiran hukum agama dan kepercayaandalam pelaksanaan perkawinan beda agama.Kata kunci: Keabsahan, Perkawinan Beda Agama.
URGENSI PERUBAHAN KELIMA UUD 1945 : MENUJU PARLEMEN BIKAMERAL MURNI Ahmadi Ahmadi
Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.961 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v7i1.209

Abstract

AbstrakTulisan ini berkaitan dengan kajian yuridis terhadap kondisi lembaga legislatifdibawah rezim UUD 1945 hasil amademen dan urgensi kelanjutan perubahannya. Faktamenunjukan Restrukturisasi parlemen atas kehendak UUD menciptakan tiga pilar utamadalam kamar legislasi Indonesia yakni MPR-DPR-DPD. Secara konstitusional MPR bersifatincidental, DPR bersifat legislatif, sedangkan DPD bersifat co-legislatif. Pelaksanaan peranketiga lembaga parlemen tersebut menimbulkan dinamika yang tidak seimbang.Diskriminasi peran, fungsi dan kewenangan dirasakan sangat mempengaruhi kualitaslegislatif secara umum. DPR mendapat mandat penuh dari konstitusi sebagai lembagalegislatif, MPR secara fungsional lebih bersifat ad hock, sedangkan DPD tidak memilikikeistimewaan berarti selain hak saran dan usul. Keberadaan lembaga Negara yang setarasecara eksistensial dan senjang secara fungsional itu merupakan anomaly dalam praktikparlemen Indonesia sehari-hari. Berbagai problem kenegaraan tidak dapat diatasi secarabaik dalam kaitannya dengan hegemoni DPR sebagai pemilik hak veto parlemen. Pilihansistem soft bicameralism telah mengaburkan sistem parlemen yang ada. Amanat reformasiuntuk mempercepat pembentukan sistem parlemen yang kuat dan berimbang tidak dapatterwujud sebagai konsekuensi logis dari amandemen konstitusi setengah jadi. Kenyataanitu penting untuk disadari, agar menumbuhkan keyakinan akan pentingnya melakukanpenataan dan perbaikan sistem bernegara dengan pendekatan konstitusional. SebagaiNegara hukum, Indonesia telah memasuki fase kelima sejak proklamasi kemerdekaan.Proses perubahan harus didorong dengan kuat dan cepat, agar peluang menata Negarakembali terbuka lebar. Pintu perbaikan yang sangat relevan adalah melakukan kelanjutanperubahan UUD 1945. Perubahan adalah keniscayaan harus dilakukan secara sungguh –sungguh dan substansial dalam rangka mewujudkan sistem parlemen yang memadai yakniterbentuknya lembaga legislatif dengan sistem strong bicameralism.Kata Kunci : UUD 1945, Parlemen, Amandemen, Soft Bicameralism, StrongBicameralism
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin yang Mengalami Kerugian dalam Perspektif Hukum Perdata Positif Deity Yuningsih
Al-'Adl Vol 9, No 2 (2016): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.372 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v9i2.676

Abstract

It cannot be denied in fact in the community that there are still vehicle that does not legal night used as an instrument transportation public transport of a motorcycle ( ojek ) and private cars. It generated problems in legal matters relating to legal protection for loss for passengers that undergoes them, so important a research.Type research used is research law normative, with the approach regulations and conceptual.The research results show that passengers who had losses lives and or goods due to had an accident during in the transport of from the perspective of civil law positive is in a position very weak to shelter law have compensation, good based on an agreement transportation, based on act number 33 1964 about funds account must accident passengers, and act number 34 1964 about funds account must accidents on the road.
Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Muhammad Akbar
Al-'Adl Vol 10, No 1 (2017): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.789 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v10i1.694

Abstract

The freedom of judges based on the independence of judicial power in Indonesia is guaranteed in the constitution of Indonesia, namely the Constitution of the Republic of I1945, which is further implemented in Law No. 48 of 2009 on the Judicial Power Law. In essence, the duties of judges in law enforcement, particularly in re-enforcing laws that have been violated by the parties or suspects / defendants may proceed well and smoothly if the spirit of the violated legislation reflects a sense of justice in society. Or in other words, that the task of the judge in enforcing the law will not encounter significant obstacles if the existing legislation conforms to the feelings of law and the values of justice that live and thrive in society. Conversely, if the legislations that have been violated are no longer relevant to reality in society, the judge will have difficulty in reestablishing them. If the judge imposes himself to apply the rule to concrete events, it is likely that the creation of injustice Independence shall be construed as free from the influence of the executive or any other State Power and freedom from coercion, directive or recommendation coming from extra judicially parties except in Matters permitted by law.
HUKUM SYARIAT METODE IJTIHAD AL-IMAM AL-GAZALI DALAM AL-MUSTASFA St. Halimang
Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.751 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v8i1.351

Abstract

Al-Gazāli merupakan salah seorang pemikir yang muncul pada masa pasca puncakkemajuan Islam. Sebagai pemikir besar Islam maka hasil pemikiran al-Gazālimasih tetap menjadi warisan umat Islam, meskipun sepuluh abad berlalu.Kebesaran pengaruh al-Gazāli tersebut dapat dilihat dalam gelar Hujjah al-Islam yang disandangnya. Berbagai pujian dilontarkan oleh penulis danpemikir terhadap al-Gazāli. Metode ijtihad imam al-Gazāli sangat tekstualberorientasi pada segala hukum syariat yang tidak terdapat pada dalil qat’i. denganpendekatan qiyasnya memiliki wawasan yang luas dengan mengemukakandialog imajiner dan kasuistik dengan mengangkat kasus-kasus yang terjadipada masa Nabi.
WAKAF DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Kamaruddin Kamaruddin
Al-'Adl Vol 6, No 2 (2013): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.362 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v6i2.200

Abstract

AbstrakWakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dimasyarakat. Wakaf yang telah berjalan selama ini dikelola oleh masyarakat melalui nazhirperorangan atau yayasan berbadan hukum yang sekaligus bertindak sebagai nazhir. Secarasosiologi, wakaf merupakan bagian dari sumber kekayaan yang dapat dijadikan saranauntuk melakukan kebajikan-kebajikan umum, baik kebajikan ibadah mahdhah maupunkebajikan ibadah sosial. Oleh karena itu, wakaf dalam perspektif sosiologi hukum adalahperbuatan hukum masyarakat dilaksanakan dengan menyerahkan harta benda kepadaseseorang atau kelompok tanpa melihat golongan sebagai bentuk kepedulian sosial gunauntuk kepentingan masyarakat secara umum.Kata kunci : wakaf, sosiologi hokum
Qath'iy dan Zhanny dalam Perspektif Pemikiran Islam Muh Daming K.
Al-'Adl Vol 1, No 2 (2008): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v1i2.845

Abstract

One of the factors of the difference of opinion is the existence of syara 'texts that multi-interpretation, so the theory of qath'iy and zhanny also can not be separated from the problem. This paper attempts to highlight the problem of the theory in the perspective of Islamic legal thought, that there are differences in the way of the ulama ushul scholars, both classical and modern, in applying the two theories. The classical scholars tend to restrict themselves in matters of qath'iy, while modern scholars try to break them

Page 2 of 26 | Total Record : 252