Varia Justicia
Varia Justicia (ISSN 2579-5198) is a peer-reviewed Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. This journal publishes biannually (March and October). The scopes of Varia Justicia, but not limited to, are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies. Varia Justicia has been indexed by Google Scholar, Directory of Open Access Journal (DOAJ), Sinta, IPI, Worldcat and others.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[ ASAS KESALAHAN DALAM STATUTA ROMA ]]>
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.815 KB)
<![CDATA[Asas kesalahan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.Pertanggungjawaban pidana (mens rea), adalah menunjuk kepada unsur-unsurpembuat delik, yaitu mengenai sikap batin pelaku perbuatan pidana. Jadi menyangkutsegi subjektif dari si pembuat. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah âtidakdipidana jika tidak ada kesalahanâ. Jadi, pokok persoalan dalam pertanggungjawabanpidana adalah kesalahan si pembuat. Tentang asas kesalahan dalam Statuta Romadapat dilihat pada rumusan Pasal 30 yang mengatur masalah kesalahan (mens rea),yaitu âelemen mentalâ. Jadi berkaitan dengan unsur subjektif daripertanggungjawaban pidana. Dari Pasal 30 ini ada beberapa hal yang dapat diketahui,yaitu: (1) Seseorang akan dipertanggungjawabkan dan dapat jatuhi pidana untukkejahatan yang berada dalam jurisdiksi Pengadilan jika elemen mental telah dilakukandengan sengaja (intent) dan dengan sepengetahuan (knowledge). (2) Seseorangdikatakan sengaja apabila: (a), dalam hubungan dengan perbuatan orang itubermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut, (b) dalam hubungan dengan akibat,orang itu bermaksud untuk menimbulkan akibat itu atau menyadari bahwa akibat akanterjadi dari kejadian tersebut, dan (3) Dengan sepengetahuan berarti kesadaran bahwaada keadaan atau konsekuensi akan terjadi dalam peristiwa itu.]]>
<![CDATA[ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN ]]>
<![CDATA[Yoga Prantyanto, Andrian]]>;
<![CDATA[Hendrawati, Heni]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.071 KB)
<![CDATA[Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di tengah masyarakatsebagaimana pemberitaan media baik media cetak maupun media televisi. Tempattempat
seperti di pasar-pasar, terminal, kampung atau di tempat-tempat lainnya kerapdiberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimimassa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yangmelakukan pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan 358 KUHP.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum untuk menentukanpertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan dan bentukpemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku pengeroyokan menurut Pasal 358 KUHPdan Pasal 170 KUHP.Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, Sumber-sumberpenelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder. Metode pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan danpendekatan kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknikwawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakanmetode induktif.Pelaku tindak pidana pengeroyokan dikenakan ancaman pidana sesuai Pasal 170KUHP dan dapat dikenakan pasal lain yang berkaitan seperti Pasal 358 KUHP yangmenjadi dasar hukum bagi perbuatan agar dapat dikatakan sebagai tindak pidanapengeroyokan. Bentuk pemidaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidanapengeroyokan yaitu pidana penjara yang lamanya disesuaikan dengan akibat dariperbuatan tersebut.]]>
<![CDATA[ KAJIAN YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID NOMOR PERKARA 0019/Pdt.P/2012/PA. Mkd TENTANG ITSBAT NIKAH DALAM MENENTUKAN SAHNYA STATUS PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Didik Hartono, Mochammad]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Mulyadi]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.596 KB)
<![CDATA[Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakanperistiwa yang penting dan sakral dalam kehidupan mereka di masyarakat. akan tetapidari pandangan hukum dimana Pemohon I dan Pemohon II karena sesuatu halterkendala dalam pelaksanaan hak-hak keperdataannya yang disebabkan dalamperkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat/ dicatatkan di KUA setempatsementara berdasarkan dengan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinanharus di catatkan. Rumusan masalah penelitian adalah tentang bagaimana mekanismepengajuan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Mungkid dalam menentukan statusperkawinan, status anak dan status harta dan akibat hukum istbat nikah terhadap status anak,status harta.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodependekatan yuridis normatif dan bahan penelitiannya adalah data primer dan datasekunder, sedangkan Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptifanalitis.Metode pengambilan sample yang digunakan adalah metode PurposiveSampling yang artinya langsung berinteraksi dengan pihak responden/ narasumber dansebagai alat penelitiannya menggunakan studi kepustakaan dan interview langsunguntuk mendapatkan data yang akurat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan upaya yang dilakukan olehPemohon I dan Pemohon II untuk membuat kedudukan status perkawinannya, statusanak dan status hartanya merupakan prosedur yang sesusai dengan undang-undang.bagi semua masyarakat pada umumnya jika dalam setiap perkawinan itu harus tercatatdi KUA dan dibuktikan dengan diterbitkannya bukti otentik berupa buku nikah.]]>
<![CDATA[ PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Arum Septianingsih, Vera]]>;
<![CDATA[Maghfiroh, Nurul]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.101 KB)
<![CDATA[Kewarisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perkawinan. Islam mengenal dua asas perkawinan yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Kedua asas perkawinan tersebut erat kaitannya dengan kewarisan karena di dalam sebuah perkawinan terdapat harta bersama, pewaris, dan ahli waris. Baik dalam perkawinan monogami dan perkawinan poligami terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta warisan yang sering kurang dimengerti oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul : âPEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAMâ
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang cara menentukan harta tirkah yang beralih kepada ahli waris, siapa yang menjadi ahli waris, dan besar bagian masing-masing ahli waris.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penelitian sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa cara menentukan harta tirkah yang beralih kepada ahli waris dalam perkawinan poligami adalah dengan terlebih dahulu memisahkan harta bersama dari masing-masing perkawinan poligami (bila tidak ada perjanjian untuk pemisahan harta bersama sebelum perkawinan dilaksanakan). Bila ada perjanjian pemisahan harta bersama maka menjadi lebih mudah dalam menentukan harta mana yang menjadi hak suami (pewaris) dan harta mana yang menjadi hak masing-masing istri. Bagi pasangan suami dan istri yang tidak melakukan perjanjian pemisahan harta bersama sebelum perkawinan maka harta bersama dari masing-masing perkawinan dibagi menjadi dua bagian, separuh menjadi hak suami (pewaris) dan separuh menjadi hak istri (istri pertama atau kedua atau ketiga atau keempat). Kemudian separuh bagian yang menjadi hak suami (pewaris) dari masing-masing perkawinan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pemeliharaan jenazah, pembayaraan hutang, pemberian wasiat. Hasilnya lalu dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris seperti saudara-saudara pewaris, anak, istri, orang tua pewaris. Besar bagian untuk masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh Al Qurâan Surah An Nisaaâ ayat 11, 12, 176; Al Hadits; dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182. Pada dasarnya tidak ada perbedaan besarnya porsi atau bagian bagi ahli waris dalam perkawinan monogami maupun dalam masing-masing perkawinan poligami namun yang berbeda adalah besarnya nominal harta warisan yang diperoleh ahli waris karena adanya perbedaan besarnya harta bersama antara masing-masing perkawinan poligami yang dipengaruhi keadaan ekonomi pada saat perkawinan, keadilan dari suami (pewaris) kepada istri-istri dan anak-anaknya, dan durasi perkawinan.]]>
<![CDATA[ NALAR PERUMUSAN HUKUM BAGI KORUPTOR DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Triyanto, Andi]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.103 KB)
<![CDATA[Formulating the law of a case in the Islamic perspective must be supported on acomplete understanding of the problem being studied and appropriate legal basis of theQuran and Sunnah, so that the resulting legal products benefit the world and thehereafter. This paper studies how to formulate the law raised the case of corruption inIndonesia. Corruption was chosen for being a latent danger and enemy with allreligions and nations of the world, including Indonesia. The negative impact ofcorruption does not only count the number of the nominal rate but also the socialimpacts that can not be counted. Unravel corruption in Indonesia which has beenwidespread become urgent and important to find the best solution eradication. The factthat Indonesia is a unitary state which based on Bhineka Tunggal Ika, the law requiresthe formulation of corruption cases using a comprehensive approach to obtainappropriate legal products. The author uses the approach of sociology, anthropology,religion, geography, and economics (SAAGE). The approach is based on the need tostrengthen synergies source which is base on âunity on diversityâ law that has becomethe foundation of the state, for Islam as the religion of the majority of this is expected tobe the direction and strategy of the renewal application of Islamic law in Indonesia]]>
<![CDATA[NALAR PERUMUSAN HUKUM BAGI KORUPTOR DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Triyanto, Andi]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.103 KB)
<![CDATA[Formulating the law of a case in the Islamic perspective must be supported on acomplete understanding of the problem being studied and appropriate legal basis of theQur'an and Sunnah, so that the resulting legal products benefit the world and thehereafter. This paper studies how to formulate the law raised the case of corruption inIndonesia. Corruption was chosen for being a latent danger and enemy with allreligions and nations of the world, including Indonesia. The negative impact ofcorruption does not only count the number of the nominal rate but also the socialimpacts that can not be counted. Unravel corruption in Indonesia which has beenwidespread become urgent and important to find the best solution eradication. The factthat Indonesia is a unitary state which based on Bhineka Tunggal Ika, the law requiresthe formulation of corruption cases using a comprehensive approach to obtainappropriate legal products. The author uses the approach of sociology, anthropology,religion, geography, and economics (SAAGE). The approach is based on the need tostrengthen synergies source which is base on ?unity on diversity? law that has becomethe foundation of the state, for Islam as the religion of the majority of this is expected tobe the direction and strategy of the renewal application of Islamic law in Indonesia]]>
<![CDATA[ASAS KESALAHAN DALAM STATUTA ROMA ]]>
<![CDATA[Basri, Basri]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.815 KB)
<![CDATA[Asas kesalahan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.Pertanggungjawaban pidana (mens rea), adalah menunjuk kepada unsur-unsurpembuat delik, yaitu mengenai sikap batin pelaku perbuatan pidana. Jadi menyangkutsegi subjektif dari si pembuat. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah ?tidakdipidana jika tidak ada kesalahan?. Jadi, pokok persoalan dalam pertanggungjawabanpidana adalah kesalahan si pembuat. Tentang asas kesalahan dalam Statuta Romadapat dilihat pada rumusan Pasal 30 yang mengatur masalah kesalahan (mens rea),yaitu ?elemen mental?. Jadi berkaitan dengan unsur subjektif daripertanggungjawaban pidana. Dari Pasal 30 ini ada beberapa hal yang dapat diketahui,yaitu: (1) Seseorang akan dipertanggungjawabkan dan dapat jatuhi pidana untukkejahatan yang berada dalam jurisdiksi Pengadilan jika elemen mental telah dilakukandengan sengaja (intent) dan dengan sepengetahuan (knowledge). (2) Seseorangdikatakan sengaja apabila: (a), dalam hubungan dengan perbuatan orang itubermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut, (b) dalam hubungan dengan akibat,orang itu bermaksud untuk menimbulkan akibat itu atau menyadari bahwa akibat akanterjadi dari kejadian tersebut, dan (3) Dengan sepengetahuan berarti kesadaran bahwaada keadaan atau konsekuensi akan terjadi dalam peristiwa itu.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN ]]>
<![CDATA[Yoga Prantyanto, Andrian]]>;
<![CDATA[Hendrawati, Heni]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.071 KB)
<![CDATA[Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di tengah masyarakatsebagaimana pemberitaan media baik media cetak maupun media televisi. Tempattempat seperti di pasar-pasar, terminal, kampung atau di tempat-tempat lainnya kerapdiberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimimassa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yangmelakukan pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan 358 KUHP.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum untuk menentukanpertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengeroyokan dan bentukpemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku pengeroyokan menurut Pasal 358 KUHPdan Pasal 170 KUHP.Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, Sumber-sumberpenelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder. Metode pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan danpendekatan kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknikwawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakanmetode induktif.Pelaku tindak pidana pengeroyokan dikenakan ancaman pidana sesuai Pasal 170KUHP dan dapat dikenakan pasal lain yang berkaitan seperti Pasal 358 KUHP yangmenjadi dasar hukum bagi perbuatan agar dapat dikatakan sebagai tindak pidanapengeroyokan. Bentuk pemidaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidanapengeroyokan yaitu pidana penjara yang lamanya disesuaikan dengan akibat dariperbuatan tersebut.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID NOMOR PERKARA 0019/PDT.P/2012/PA. MKD TENTANG ITSBAT NIKAH DALAM MENENTUKAN SAHNYA STATUS PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Didik Hartono, Mochammad]]>;
<![CDATA[Mulyadi, Mulyadi]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.596 KB)
<![CDATA[Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakanperistiwa yang penting dan sakral dalam kehidupan mereka di masyarakat. akan tetapidari pandangan hukum dimana Pemohon I dan Pemohon II karena sesuatu halterkendala dalam pelaksanaan hak-hak keperdataannya yang disebabkan dalamperkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat/ dicatatkan di KUA setempatsementara berdasarkan dengan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinanharus di catatkan. Rumusan masalah penelitian adalah tentang bagaimana mekanismepengajuan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Mungkid dalam menentukan statusperkawinan, status anak dan status harta dan akibat hukum istbat nikah terhadap status anak,status harta.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodependekatan yuridis normatif dan bahan penelitiannya adalah data primer dan datasekunder, sedangkan Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptifanalitis.Metode pengambilan sample yang digunakan adalah metode PurposiveSampling yang artinya langsung berinteraksi dengan pihak responden/ narasumber dansebagai alat penelitiannya menggunakan studi kepustakaan dan interview langsunguntuk mendapatkan data yang akurat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan upaya yang dilakukan olehPemohon I dan Pemohon II untuk membuat kedudukan status perkawinannya, statusanak dan status hartanya merupakan prosedur yang sesusai dengan undang-undang.bagi semua masyarakat pada umumnya jika dalam setiap perkawinan itu harus tercatatdi KUA dan dibuktikan dengan diterbitkannya bukti otentik berupa buku nikah.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Arum Septianingsih, Vera]]>;
<![CDATA[Maghfiroh, Nurul]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.101 KB)
<![CDATA[Kewarisan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah perkawinan. Islam mengenal dua asas perkawinan yaitu perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Kedua asas perkawinan tersebut erat kaitannya dengan kewarisan karena di dalam sebuah perkawinan terdapat harta bersama, pewaris, dan ahli waris. Baik dalam perkawinan monogami dan perkawinan poligami terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta warisan yang sering kurang dimengerti oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul : ?PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM? Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang cara menentukan harta tirkah yang beralih kepada ahli waris, siapa yang menjadi ahli waris, dan besar bagian masing-masing ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penelitian sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa cara menentukan harta tirkah yang beralih kepada ahli waris dalam perkawinan poligami adalah dengan terlebih dahulu memisahkan harta bersama dari masing-masing perkawinan poligami (bila tidak ada perjanjian untuk pemisahan harta bersama sebelum perkawinan dilaksanakan). Bila ada perjanjian pemisahan harta bersama maka menjadi lebih mudah dalam menentukan harta mana yang menjadi hak suami (pewaris) dan harta mana yang menjadi hak masing-masing istri. Bagi pasangan suami dan istri yang tidak melakukan perjanjian pemisahan harta bersama sebelum perkawinan maka harta bersama dari masing-masing perkawinan dibagi menjadi dua bagian, separuh menjadi hak suami (pewaris) dan separuh menjadi hak istri (istri pertama atau kedua atau ketiga atau keempat). Kemudian separuh bagian yang menjadi hak suami (pewaris) dari masing-masing perkawinan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pemeliharaan jenazah, pembayaraan hutang, pemberian wasiat. Hasilnya lalu dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris seperti saudara-saudara pewaris, anak, istri, orang tua pewaris. Besar bagian untuk masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh Al Qur?an Surah An Nisaa? ayat 11, 12, 176; Al Hadits; dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182. Pada dasarnya tidak ada perbedaan besarnya porsi atau bagian bagi ahli waris dalam perkawinan monogami maupun dalam masing-masing perkawinan poligami namun yang berbeda adalah besarnya nominal harta warisan yang diperoleh ahli waris karena adanya perbedaan besarnya harta bersama antara masing-masing perkawinan poligami yang dipengaruhi keadaan ekonomi pada saat perkawinan, keadilan dari suami (pewaris) kepada istri-istri dan anak-anaknya, dan durasi perkawinan.]]>
