Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat
A journal to publish high-quality articles published for all aspects of research and the latest extraordinary developments in the field of Law. This journal number published by p-ISSN: 2442-8019 and e-ISSN 2620-9837 is a scientific journal published by the Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia which discusses the Law to regulate and protect the public. The purpose of the To-ra Journal is to disseminate conceptual thought and research findings that have been approved in the field of Law. In each publication every year, to-ra publishes in three publications: April, August and December. Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat focused to publish high-quality articles dedicated to all aspects of the latest outstanding research and developments in the fields of Laws. The aims of Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat is to disseminate the conceptual thoughts and ideas or research results that have been achieved in the area of law. Tora has a Memorandum of Understanding with DPN Peradi Indonesia. The scope of this journal encompasses to Managing and Protecting Citizenship.
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"2021: Februari (Special Issue)"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[REFORMASI HUKUM DALAM HUKUM ACARA ATAS PELAKSANAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Novanda Suryadarma]]>;
<![CDATA[Armunanto Hutahean]]>;
<![CDATA[Mompang L. Panggabean]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Reformasi Hukum Dalam Hukum Acara Atas Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan. Peraturan mengenai Hak Tanggungan sudah diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.Hak Tanggungan dalam Perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi Kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh Debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya eksekusi Hak Tanggungan masih dimungkinkan upaya hukum dari Debitur berupa gugatan agar pelaksanaan eksekusinya ditangguhkan, sehingga Kreditur akan lama mendapatkan hak-haknya kembali. Seharusnya jika Debitur sudah wanprestasi atau tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada Kreditur, maka Debitur dengan suka rela menyerahkan Jaminan Hak Tanggungan kepada Kreditur untuk dilakukan eksekusi, dan hasilnya untuk membayar hutang kepada Kreditur. Upaya yang dapat dilakukan agar suatu eksekusi Hak tanggungan mudah pelaksanaan eksekusinya, maka diperlukan Reformasi Hukum Dalam Hukum Acara Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan. Kata Kunci: Reformasi Hukum Dalam Hukum Acara Atas Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA ATAS DEBITOR PAILIT DALAM PERKARA KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Royana Lumban Gaol]]>;
<![CDATA[Gindo L Tobing]]>;
<![CDATA[Rr. Ani Wijayati]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Konsep Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Kepailitan dan untuk menganalisis Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Hukum Kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan: statute approach, dan conceptual approach. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen (library Research), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Asas kelangsungan usaha adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Dalam kepailitan perusahaan tidak selalu secara otomatis menyebabkan perseroan berhenti melakukan segala perbuatan hukumnya termasuk melakukan kegiatan usaha. Terdapat pihak-pihak tertentu antara lain Hakim Pengawas dan Kurator yang akan menilai dan mempertimbangkan berlakunya akibat hukum kepailitan, antara lain menentukan kelangsungan usaha perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UUK-PKPU yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit dengan persetujuan panitia kreditor sementara atau atas izin hakim pengawas jika tidak diangkat panitia kreditor Kata Kunci: Asas Kelangsungan Usaha, Debitor Pailit, Perkara Kepailitan]]>
<![CDATA[JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG MEMBERI HAK MENDAHULU DALAM PEROLEHAN PELUNASAN UTANG ]]>
<![CDATA[Heddy Kandou]]>;
<![CDATA[Dhaniswara K Harjono]]>;
<![CDATA[Aartje Tehupeiory]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang memberi hak kepada kreditor untuk mengambil pelunasan utang langsung dari benda jaminan apabila debitor wanprestasi. Hak mengambil pelunasan tersebut memberikan hak mendahulu kepada kreditor pemegang jaminan diantara para kreditor lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata jo Pasa1 1133 dan 1134 KUHPerdata jo Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan dalam memperoleh pelunasan utang dan hak mendahulu dari Kreditor dalam memperoleh pelunasan utang dari benda jaminan fidusia. Untuk itu Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan analisis kualitatif dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier terkait kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, hak mendahulu, utang]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI MARINE HULL AND MACHINERY DI PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (STUDI KASUS PUTUSAN MA-RI No. 1815 K/Pdt/2015) ]]>
<![CDATA[Marihot Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Dhaniswara K. Harjono]]>;
<![CDATA[Wiwik Sri Widiarty]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Asuransi merupakan metode yang paling handal dalam mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi diatur secara umum dalam KUHPerdata dan secara khusus dalam KUHD. Asuransi Marine Hull and Machinery merupakan salah satu obyek yang dipertanggungkan risikonya oleh PT Asuransi Purna Artanugraha selaku Penanggung. Fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah tanggung jawab penanggung terhadap klaim dalam Asuransi Marine Hull and Machinery dan bagaimanakah penyelesaian klaim dalam Asuransi Marine Hull and Machinery. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dan jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis. Mekanisme penyelesaian klaim telah ditetapkan oleh Penanggung, sejak awal dan telah disepakati pada saat penutupan Asuransi Marine Hull and Machinery. Para pihak perlu memahami isi polis asuransi Marine Hull and Machinery, yang bersumber dari Marine Insurance Act 1906 sebagai dokumen atau alat bukti terjadinya perjanjian pertanggungan pengangkutan melalui laut secara mendetail agar risiko hukum yang berpotensi timbul di kemudian hari dapat diantisipasi oleh para pihak. Kata kunci : Klaim, Asuransi Marine Hull and Machinery]]>
<![CDATA[REFORMASI HUKUM DALAM HUKUM ACARA ATAS PELAKSANAAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Blucer W. Rajagukguk]]>;
<![CDATA[Mauarar Siahaan]]>;
<![CDATA[Dian Puji N. Simatupang]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan Pemerintah membuat kebijakan, regulasi dan/atau tindakan khusus untuk melindungi bangsa Indonesia dari dampak pandemi Covid-19. Artikel ini memberikan gambaran tentang respon Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan politik hukum dalam pengaturan regulasinya. Artikel ini juga menyimpulkan respon Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 secara nasional. Politik hukum pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertujuan untuk mengatasi urgensi yang mendesak akibat pandemi Covid-19, sehingga Pemerintah memerlukan kebijakan dan langkah luar biasa di bidang keuangan negara guna menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. KATA KUNCI: politik hukum; Covid-19; keuangan negara]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DALAM KAITANNNYA DENGAN PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE: STUDI ATAS PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (KERJASAMA JOINT VENTURE) ]]>
<![CDATA[Setyo Sardjono]]>;
<![CDATA[Binoto Nadadap]]>;
<![CDATA[Bernard Nainggolan]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Foreign investment must be in the form of a Limited Liability Company as stipulated in article 5 paragraph 1 of law No.25 of 2007 concerning Investment, so that a Joint Venture Company which is also a form of foreign investment, in addition to referring to the investment regulations, is also subject to the rules. regarding Limited Liability Companies. The Limited Liability Company Law has also implemented the principles of Good Corporate Governance (GCG) so that it can be concluded that Joint Venture Companies have also implemented GCG principles in their company's operational activities. The Limited Liability Company Law also regulates the rights of shareholders as mandated by the principles of Good Corporate Governance (GCG). Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, Joint Venture, Good Corporate Governace, Pemegang Saham Minoritas.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG IKUT IBUNYA MENJALANI HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Sariyanti T. S. Siahaan]]>;
<![CDATA[Mompang L. Pangabean]]>;
<![CDATA[Hendry J. Pandiagan]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[This thesis discusses the criminal policy towards the protection of minors who accompany their mothers to serve their sentences in the Women's Penitentiary. Through a literature study using an empirical legal approach, it is concluded that the implementation of the protection of minors who participate in their mothers are serving sentences at the Class IIA Women's Penitentiary in Pontianak and the Class III Manokwari Women's Penitentiary so far refers to the provisions of Article 20 paragraph (3) and paragraph (4) Government Regulation No. 32/1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Assistants. Referring to the provisions of Article 20 paragraph (3) and paragraph (4) of Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Requirements and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Assistants, the form of protection for minors who are accompanying their mothers undergoing sentences in Women's Penitentiary is limited to the provision of even then additional food on the doctor's instructions. Meanwhile, the issue of placing minors who accompany their mothers to serve their sentences in Women's Penitentiary is not regulated in statutory regulations. The reasons for underage children whose mothers are serving sentences in Women's Penitentiary have not received protection, among others are as follows: (a) Factors of legal/regulatory rules; and (b) Facility and infrastructure factors. The criminal policy towards the protection of minors who accompany their mothers to serve their sentences in a Women's Penitentiary must consider the legal interests as well as the interests of the child. The criminal policy against the protection of minors who participate in their mothers serving sentences in a Women's Penitentiary must be implemented for the following reasons: (a) Children need special protection and care for the physical and mental reasons of minors and mature so that it must be legally protected; (b) The state is obliged to protect the rights of children from birth as stated in the basis of the constitution, this means that the state is also obliged to protect the rights of minors (toddlers) who accompany their mothers to serve a sentence in a Women's Penitentiary. Moreover, the LAPAS environment is not a good environment or place for children, because it will adversely affect the mental development of the child; and (c) There are no regulations that specifically regulate the issue of protection of minors who accompany their mothers to serve their sentences in the Women's Penitentiary. Indeed, the Government has issued Law Number 23 Year 2002 jo. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, however, in the Child Protection Law does not regulate the issue of protection for minors who accompany their mothers serving sentences at Women's Penitentiary. Keywords: Criminal Policy, Protection, Minors, Women's Penitentiary]]>
<![CDATA[PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM BAGI CORPORATE GUARANTEE SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI DEBITOR DALAM PEMBIAYAAN BANK ]]>
<![CDATA[Erna Sari]]>;
<![CDATA[Andari Yurikosari]]>;
<![CDATA[Ani Wijayati]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[This study aims to determine the effect of legal protection for Corporate Guarantee as a result of default by debtors in providing bank credit, to study if the voluntary corporate guarantor legal protection relinquishes the privilege to act as a corporate guarantee in a bankruptcy case, and how the legal protection of creditors who hold a corporate guarantee in terms of bankrupt debtor. This type of research is normative-empirical law using statutory and conceptual and sociological approaches based on the Theory of Justice and Theory of Legal Certainty. Primary, secondary and tertiary legal materials using qualitative analysis. Regulations regarding legal protection for corporate guarantees in credit agreements with individual guarantees are regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking, the legal protection provided by creditors according to the Banking Law. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Corporate Guarantee, Pembiayaan Bank]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL ]]>
<![CDATA[Derajat Agus Srimulyono Bakri]]>;
<![CDATA[John Pieris]]>;
<![CDATA[Nelson Simanjuntak]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Kebijakan pembubaran Kementerian/Lembaga merupakan sebuah terobosan kebijakan negara yang sangat konstruktif serta solutif dalam mengurai salah satu problem ketatanegaraan. Pengambilan keputusan Presiden (hak prerogratif) terhadap pembubaran Kementerian/Lembaga negara itu tepat jika memperhatikan aspek konstitusi dan kajian hukum tata negara secara mendalam, komprehensif dan substantif, untuk menata overlapping kewenangan. Pembubaran Kementerian/Lembaga berguna untuk menata serta mengonsolidasikan kelembagaan negara secara baik, tepat, presisi, dan proporsional sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan kebijakan yang berbasis legitimasi dan yuridis. Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas di Kementerian/Lembaga Negara merupakan penempatan dan penugasan dari negara, karena itu penataan kelembagaan ini tidak boleh merugikan keberadaan para Pegawai Negeri Sipil. Pegawai diberikan pilihan alternatif untuk ditempatkan ke instansi Pemerintah lainnya yang membutuhkan pegawai sesuai dengan latar keilmuan, kompetensi, usia dan lokasi asal para pegawai. Atau diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penempatan atau pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasca pembubaran suatu lembaga harus dilakukan secara cepat, tempat dan waktu yang tepat, serta bersifat humanis. Sehingga diperlukan produk hukum yang berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty), kemanfaatan (utility), dan keadilan bagi semua orang (justice for all).]]>
<![CDATA[PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN PENERAPAN PEMBERATAN PIDANA (KAJIAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN ANAK) ]]>
<![CDATA[David hutahaean]]>;
<![CDATA[Mompang L. Panggabean]]>;
<![CDATA[Hendri Jayadi Pandiangan]]>
<![CDATA[ to-ra 2021: Februari (Special Issue) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Child trafficking is criminal act of trafficking children who are not yet 18 years, including unborn children. Children as victims experience psychological, mental, physic, sexual, economic and social suffering as a result of the criminal act of trafficking in persons.Children as victims mmust be protected by applying criminal weight, to enforce the law effectively , protect children from becoming victims again (victimization), guaranteeing children’s right in the form of restitution and compensation. The application of criminal weighting for perpetrators of the crime of child trafficking is based on human rights analysis study and an analysis of child protection law. With the application of criminal weighting, it is hoped that child trafficking will decrease if it cannot be eliminated complete. Kata kunci: Perdagangan anak]]>
