cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
civicus.ummat@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83115
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
ISSN : 23389680     EISSN : 2614509X     DOI : https://doi.org/10.31764/civicus.
Core Subject : Social,
Jurnal Civicus merupakan salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan e-ISSN 2614-509X dan p-ISSN 2338-9680. Adapun kajian publikasi jurnal Civicus yakni (1) Ilmu Social, Ilmu Hukum, Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) teori pembelajaran, pengembangan pembelajaran, Penerapan pembelajaran, model-model pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan; (3) hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat
Arjuna Subject : -
Articles 186 Documents
MENELUSURI PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) PADA MATA PELAJARAN PPKN SISWA KELAS IV DI SDN 1 TERONG TAWAH KEC.LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN PELAJARAN 2014/2015 Zedi Muttaqin; Muhamad Rais; Candra Candra
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2: September 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.575 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i2.345

Abstract

Abstrak: Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Depertemen Pendidikan Nasional telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya, antara lain dengan terus menerus mengusahakan pemerataan/perluasan akses terhadap pendidikan, peningkatan mutu dan relepansi pendidikan serta mengembangkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat.  Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (Life Skill) pada mata pelajaran PPKn siswa kelas IV di SDN 1 Terong Tawah Kec.Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 2014/2015, Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (Life Skill) pada mata pelajaran PPKn  Siswa kelas IV di SDN 1 Terong Tawah Kec.Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 2014/2015 dan Bagaimana Peran Guru dalam melaksanakan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) dalam mata pelajaran PPKn  Siswa kelas IV di SDN 1 Terong Tawah Kec.Labuapi Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 2014/2015.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan purposif sampling dan Snowbell Sampling yang dijadikan sampel adalah guru dan Siswa kelas IV SDN 1 Terong Tawah. Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.  Berdasarkan hasil penelitian pendidikan kecakapan hidup (Life Skill) menyebabkan minat dan perhatian siswa lebih meningkat hususnya dalam pelajaran PPKn, adapun usaha yang dilakukan sekolah yaitu menambah jumlah kegiatan ekstra kurukuler yang ada dengan mempasilitasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler mendatangkan pelatih yang memiliki kemampuan dan dari hasil penelitian diketahui bahwa peran guru dalam pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Life Skill). guru sudah diposisikan atau memposisikan diri pada hakekat yang sebenarnya, yaitu guru merupakan pengajar dan pendidik, yang berarti disamping mentransfer ilmu pengetahuan, juga mendidik dan mengembangkan kepribadian peserta didik melalui intraksi yang dilakukannya di kelas dan luuar kelas.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA DI PERUSAHAAN TEMBAKAU PERAHU LAYAR AMPENAN TAHUN 2015 Maemunah Maemunah; Nur Hamzah
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2: September 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.34 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i2.336

Abstract

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap pekerja anak,dapat dikemukakan bahwa keberhasilan usaha perlindungan pekerja anak sedikit banyak bergantung dan dipengaruhi kesediaan dan kemampuan seseorang untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Hal ini berkaitan dengan sikap dan tindakan seseorang yang berhubungan erat dengan kerelaan seseorang untuk mengutamakan kepentingan orang lain, dalam hal ini pekerja anak di atas kepentingan pribadi. Berdasarkan keyakinan, bahwa apabila pada akhirnya pelayanan kepentingan pekerja anak terpenuhi, maka kepentingan nasional juga akan terpenuhi, yang pada akhirnya juga berdampak pada pemenuhan kepentingan pribadi.kayakinan tersebut,apabila tidak dipahami oleh seluruh anggota masyarakat, maka dikhawatirkan banyak anggota masyarakat tidak akan merasa berkewajiban untuk ikut serta dalam mengembangkan kemampuan anak untuk melindungi dirinya sendiri secara wajar dan legal, serta memperhatikan kepentingan orang lain,orang tua dan bangsanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan purposive samplin,tehnik pengumpulan data ialah metode observasi, dokumentasi, wawancara, jenis dan sumber data ialah jenis data primer, sekunder sedangkan sumber data lapangan, teknik analisis data melalui langkah-langkah: deskriptif, evaluasi dan preskripti.Berdasarkan hasil penelitian, bahwa belum ada perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di Perusahaan Tembakau Perahu Layar Ampenan.Pengusaha tidak memenuhi kewajiban persyaratan yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Serta pekerja anak yang bekerja di perusahaan tembakau dapat dikategorikan dalam pekerjaan yang terburuk bagi pekerja anak. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di Perusahaan Tembakau Perahu Layar  Ampenan. Tidak  ada karena persyaratan yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak tidak memenuhi semuanya seperti pihak sperusahaan melakukan perjanjian kerja dengan pekerja anak secara lisan.
PERAN PENGHULU LINGKUNGAN DALAM PROSES PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH KELUARNYA PP NO.48 TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN BANJAR KELURAHAN BANJAR KECAMATAN AMPENAN KOTA MATARAM Zedi Muttaqien; Toni Albar
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1: Maret 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.43 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i1.327

Abstract

Abstrak: Penghulu lingkungan merupakan tokoh agama dilingkungan yang membantu P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) dalam pelayanan nikah, penghulu lingkungan ditunjuk oleh warga setempat yang mempunyai pengetahuan keagamaan yang cukup atau berasal dari kalangan alim ulama atau tokoh agama yang dituakan dilingkungan setempat, peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sebelum keluarnya PP NO. 48 Tahun 2014 adalah membantu P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) dalam pelayanan nikah dan berperan setiap berhubangan kegiatan keagamaan.  Akan tetapi peran penghulu lingkungan dalam proses perkawinan sesudah keluarnya PP NO. 48 tahun 2014 dalam proses perkawinan tidak lagi melayani perkawinan karena penghulu lingkungan hanya membantu P3N, sedangkan P3N sudah dihapus dan tidak di perpanjang masa tugasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif normatif  karena data yang diperoleh dilapangan lebih banyak bersifat informasi keterangan berupa gambar dan kata atau kalimat serta berkaitan PP No. 48 Tahun 2014.Lokasi penelitian di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram,  metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Dari hasil penelitian peran penghulu lingkungan Dalam Proses Perkawinan sesudah keluarnya PP NO. 48 Tahun 2014 adalah membantu kepala lingkungan untuk memandu saat acara ijab qabul, Menjadi khotbah nikah jika diminta oleh KUA, dan menjadi saksi nikah, adapun peran penghulu lingkungan secara umum adalah Pengurusan jenazah, membimbing remaja masjid belajar membaca alqur’an, sebagai konsultan dalam permasalahan-permasalahan keagamaan, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup beragama, menjadi imam masjid Dan menangani masalah-masalah agama islam.
Implementasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Muliadin Muliadin; Maemunah Maemunah; Candra Candra
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2: September 2017
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.596 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v5i2.431

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2) Untuk mengetahui kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan menggunakan hukum empiric dengan pendekatan normatif yuridis.Pengumpulan data dipakai adalah observasi, wawancara dan dokumen kemudian analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data dan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah berjalan secara optimal, hal tersebut terlihat dari kemampuan Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Desa, kemampuan Dalam Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan atau Masyarakat Dalam Pelaksanaan  Pembangunan,  dan  kemampuan  Dalam  Mengambil  Keputusan Dalam   Proses   Penyelenggaraan   Pembangunan, 2) Kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 yaitu a) Persoalan Sumber Daya Manusia b) Fenomena pengalaman sistem pembangunan dari masa orde baru hingga masa reformasi saat ini masih kuat di memori masyarakat desa. Kata Kunci: Kinerja; Perangkat Desa; Penyelenggaraan Desa
NILAI-NILAI KARAKTER BANGSA DALAM TRADISI TARI CACI DI MASYARAKAT MANGGARAI DESA GOLO NDOAL KECAMATAN MBELILING KABUPATEN MANGGARAI BARAT NUSA TENGGARA TIMUR Sawaludin Sawaludin; Muhamad Salahudin
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2: September 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.017 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i2.341

Abstract

Abstrak: Tradisi tari caci adalah sebuah tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Manggarai. Desa golo Nodal yang merupakan salah satu desa yang berada di daerah Manggarai yang sampai hari ini masih melestarikan tradisi tersebut. Tradisi tari caci ini adalah salah satu tradisi yang sangat heroik, artinya proses pelaksanaan tari ini mengakibatkan pertumpahan darah. Proses yang sangat mengerikan ini tidak berpengaruh terhadap semangat masyarakat Manggarai untuk melestarikannya. Karena dalam tradisi tari caci ini ada nilai-nilai filosifisnya yang tidak terlepas dari nilai-nilai karakter masyarakat Manggarai. Dengan berbagai macam keunikannya tradisi tari bertahan ditengah kehidupan masyarakat Manggarai khusunya masyarakat Desa Golo Ndoal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan tari caci diantaranya,musyawarah tokoh adat dan tokoh masyarakat, melaksanakan ritual adat, para penari menggunakan pakaian tari caci, menggunakan alat musik tradisional,  menyanyi lagu Manggarai, rait menggunakan nama panggilan saat tari caci dan acara penutupan melakukan bersalaman serta saling memaafkan serta kembali melakukan ritual adat di compang . Ada beberapa nilai-nilai karakter bangsa yang terdapat dalam tradisi tari caci diantaranya, keberanian , memiliki sikap toleransi,  persaudaraan, kekompakan, keharmonisan, kesopanan, estetika atau seni, rela berkorban, cinta budaya daerah dan bangsa, bertanggung jawab dan kedamaian. Dan persepsi masyarakat terhadap tari caci adalah tari caci harus dilestarikan, dijaga keutuhan nilai yang terkandung didalamnya, tradisi tari caci sangat cocok dengan karakter masyarakat manggarai, tradisi tari caci mampu menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah pluralitasnya masyarakat Manggarai dan tradisi tari caci sudah mengakar pada kehidupan masyarakat Manggarai sebagai kebudayaan khas Manggarai.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PP NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (Studi di DesaTawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima) Zaini Bidaya; Ramzin Ardiansyah
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1: Maret 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.406 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i1.323

Abstract

Abstrak: Pemerintah Desa yang ada sekarang ini adalah Pemerintahan Desa yang sesuai dengan jiwa UUD Negara RJ 1945 yang selanjutnya disingkat (UUDNRI Tahun 1945) yaitu memperhatikan dan menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karenanya mempunyai keharusan bahwa dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang guna memcapai hasil yang optimal, mau tidak mau harus mengikutsertakan masyarakatyang ada di desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan agar semakin mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (StatuteApproach), pendekatan konseptual (ConceptualApproach) dan pendekatan lapangan. Metode pengelohan dan análisis data yang dipergunakan adalah análisis data dan bahan hukum.Dari hasilpenelitianiniadalahadabeberapajenis pembentukan organisasi pemerintahan desa yaitu pembentukan organisasi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekertaris Desa dan Kepala-kepala Urusan Desa. Dalam melakukan proses pembentukan organisasi pemerintahan desa dilakukan pembentukan kepengurusan pemerintahan desa. Dalam membuat dan menetapkan, aparatur pemerintahan desa tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sekarang, Hal ini dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Daerah KabupatenBima Nomor 02 Tahun 2007 Tentang PedomanPenyusunandan Tata KerjaPemerintahanDesa, Bima 2007 danperaturandaerahNomor 07 Tahun 2006 tentangBadanPermusyawaratanDesa (BPD), Bima 2006. Abstract:  The village government there right now is the Village Administration in the spirit of the State Constitution 1945, hereinafter abbreviated RJ (UUDNRI 1945) is to pay attention and respect the right of the origin of which is special. Therefore has the necessity that in carrying out development in all fields in order to striking an optimal result, inevitably have to involve the society in the village, the village government as the organizer of the lowest government that directly deal with the public as the construction company to be more able to mobilize the people to participate in development.Metodeyang used in this research is empirical approach legislation (StatuteApproach), the conceptual approach (ConceptualApproach) and the field approach. Pengelohan methods and analysis of data used is the analysis of data and legal material.Hasilpenelitianiniadalahadabeberapajenis establishment of the village government organizations namely the establishment of the organization Village Chief, Village Consultative Body (BPD), Village Secretary and Heads of Village Affairs. In the process of the establishment of the village government organization conducted the formation of village government stewardship. In making and sets, apparatus village administration can not be separated from the regulations that exist and apply now, It can be seen in the Government Regulation No. 72 of 2005 and Regional Bima Regency Number 02 Year 2007 on PedomanPenyusunandan Tata KerjaPemerintahanDesa, Bima 2007 danperaturandaerahNomor 07, 2006 tentangBadanPermusyawaratanDesa (BPD), Bima, 2006.
TRADISI TAMA LAMONG DALAM UPACARA KHITANAN PADA MASYARAKAT SUMBAWA DI DESA RHEE KECAMATAN RHEE KABUPATEN SUMBAWA Zakaria Anshori
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2: September 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.341 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i2.346

Abstract

Abstrak: Kebudayaanbbangsa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak ribuan tahun yang lalu dan telah mengalami akulturasi dengan budaya asing. Namun kemudian tidak dapat dipungkiri adanya sebagian kebudayaan yang lampau masih mewarnai kehidupan bangsa Indonesia dimasa kini. Demikian pula halnya dengan tradisi Tama Lamong dalam upacara khitanan adat Sumbawa merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu sebagai budaya spiritual. Dalam hal ini kebudayaan Indonesia yang tumbuh dan berkembang telah menunjukkan suatu indentitas tersendiri bagi bangsa Indonesia yang telah membedakan dengan bangsa-bangsa didunia dan ikut mewarnai system nilai dan kehidupan. Di antar aunsur-unsur yang dapat membentuk kepribadian bangsa yang merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah nilai-nilai budaya local seperti yang terkandung dalam Tradisi Tama Lamong Dalam Upacara Khitanan Pada Masyarakat Bangsawan Sumbawa di Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa sebagai  budaya spiritual dan wujud ketaatan mereka terhadap apa yang merekayakini.Penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi budaya. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Rhee Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. Pemilih aninfor Mandan responden penelitian dilakukan secara purposive. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawacara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara  interakif dan berlangsung melalui  langkah  redukasi data, peyajian data danverifikasi (kesimpulan).Adat- istiadat  serta kebudayaan seperti Tradisi Tama Lamong dalam upacara Khitanan masyarakat Sumbawa masih berkembang dan masih dilestarikan, karena adat dan kebudayaaan tersebut sudah melekat dalam diri masyarakat desa Rhee dan sudah menjadi keyakinan dan kepercayaan turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu tradisi Tama Lamong juga terbentuk disertai dengan makna dan fungsi bagi warga masyarakat baik secara individu maupun sebagai kelompok sosial. Tradisi Tama Lamong ini tidak meyimpang dari aturan atau norma yang ada dalam masyarakat dan patut dijaga serta dipelihara, adapun makna dan nilai yang dapat dijumpai dalam tradisi Tama Lamong tersebut nilai sosial, nilaiseni, dan nilai religi.
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN APTITUDE TREATMENT INTERACTION (ATI) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKn SISWA KELAS VII MTs AR-RISYDINY SEGAET DESA WAKAN KEC.JEROWARU LOMBOK TIMUR KAMALUDDIN KAMALUDDIN; SUMARNIWATI SUMARNIWATI
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2: September 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.047 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i2.337

Abstract

Abstrak: Latar belakang Masalah utama yang dihadapi siswa di MTs Ar- Rusydiny Segaet dalam proses belajar mengajar Pkn dalam setiap pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah sehingga hasil belajar siswa rendah. oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai oleh  penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh  model pembelajaran aptitude treatment interaction  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pkn kelas VII MTs Ar-Rusydiny Lombok Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 .Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif  eksperimen, penelitian ini merupakan penelitian populasi karena jumlah subyek atau respondennya sebanyak 29 orang siswa, pengumpulan data yang digunakan adalah jenis tes pilihan ganda. jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. metode analisis data yang digunakan adalah rumus statistik berupa rumus t-tes satu kelompok sebagai berikut:                                             Berdasarkan hasil dan pembahasan maka yang dapat diambil bahwa taraf signifikan 5%nilai t-tertera bilangan 2,045 oleh bilangan yang diperoleh 12,23  lebih besar dari bilangan yang ada dalam tabel maka, hepotesis yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi “Ada pengaruh pembelajaran Aptitude Treatment Interaction untuk meningkatkan hasil belajar pkn siswa kelas VII MTs Ar-Rusydiny Segaet  Lombok Timur Tahun Ajaran 2014/2015 .”diterima. penggunaan model pembelajaran Apritude Treatment Interaction  merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ranah kognitip siswa yang ditunjukkan dengan perbaikan hasil belajar siswa. jadi penerapan model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction ini dapat meningkatkan nilai akademik siswa yang berhubungan dengan hasil belajar sehingga memberikan keuntungan kepada siswa baik secara individu maupun kelompok.
PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA ONGKO KECAMATAN EMPANG KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 Resmini Resmini; Ifan Karto Andradi
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1: Maret 2016
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.451 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v4i1.328

Abstract

Abstrak: Dalam masyarakat desa Ongko masih terdapat tanah-tanah ulayat yang sering menimbulkan sengketa dan cendrung meningkat dari tahun ke tahun. Hampir disetiap daerah yang terdapat sengketa tanah di wilayah ini segenap pihak menangani permasalahan ini dengan berbagai cara. yang penyelesaian dapat ditempuh selama ini  melalui upaya etigasiyakni melalui pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi di luar pengadilan. Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa adalah antara masyarakat dengan masyarakat lain dalam Desa Ongko. Hukum Tanah Adat sebagai bagian dari Hukum Adat mengalami beberapa perkembangan sehingga sering timbul masalah karena adanya perbeda an pendapat dan adanya persengketa mengenai tanah adat. Persengketaan biasanya terjadi diantara sesama masyarakat Hukum Adat ataupun antara masyarakat adapun kasus persengketaan yang sering terjadi pada masyarakat Ongko adalah sengketa tanah. Sengketa terjadi karena adanya pengambilan tanah oleh warga terhadap warga lain atau adanya batas-batas tanah yang tidak lagi jelas karena banyaknya masyarakat yang mempergunakan pohon-pohon atau tanaman lainya sebagai pembatas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah: penelitian kualitatif  dengan pendekatan deskriptif , penentuan Subyek dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, Tehnik Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perumusan di peroleh dari hasil observasi dan wawancara dengan data skunder diperoleh melalaui catatan-catatan dokumen dan hasil penelitian metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif.Hasil penelitian ini menunjukan peran kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa ongko  adalah kepala adat sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, di mana setiap perbuatan maupun tindakan Ketua Adat harus berdasarkan pada tiga sifat yaitu: menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku dan memlihara derajat agama dan kepercayaan. Dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah  di Desa Ongko. hal-hal yang menyebabkan sering terjadinya sengketa tanah ulayat di Desa Ongko  adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Negara atau Pemerintah, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurangnya sosialisasi.  
Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo Maria Lede; Zaini Bidaya; Zakaria Anshori
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2: September 2017
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.918 KB) | DOI: 10.31764/civicus.v5i2.432

Abstract

AbstrakBelis merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan.Permasalahan proses tradisi belis dalam perkawinan Adat Suku Weelewo.Mengapa masyarakat Desa Sangu Ate masih mempertahankan tradisi belis dalam perkawinan. Tujuan penelitian yang peneliti kemukan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan proeses tradisi belis dalam perkawinan Adat Suku Weelewo pada masyarakat Desa Sangu Ate. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Metode pengumpulan data yang digunakan ini adalah observasi, wawancara,dokumentasi yang terstruktur.Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui reduksi data,penyajian data,dan penarikan kesimpulan sehingga tersusun rangkaian sistematika. Hasil penelitian ini dapat  disimpulkan bahwa tradisi belis dalam perkawinana Adat Suku Weelewo pada masyarakat Desa Sangu Ate, ini terbagi yang mahal  sangat mahal dan keberlakuannya tetap wajib bagi siapa saja yang ingin menikah dengan putri-putri  yang ada dimasyarakat  Desa  Sangu Ate. Karena dengan Belis ini, mereka menganggap sebagai kesungguhan dari pria yang ingin menikahi putri-putri mereka. Masyarakat Desa  Sangu Ate masih mempertahankan Belis dalam perkawinan Suku Weelewo,selain itu Belis ini menciptakan keluarga yang kukuh hingga akhir hayat dalam ikatan keluarga yang kuat. Kata Kunci: Tradisi Belis; Perkawinan Adat Weelewo

Page 2 of 19 | Total Record : 186