Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 1 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[RANCANG BANGUN BERKELANJUTAN DI TEPI SUNGAI STUDI KASUS: KAMPUNG KAPITEIN, SEBERANG ULU, PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Fadly Usman]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 1 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i1.2230
<![CDATA[Sebuah kesadaran akan pentingnya pemeliharaan kawasan tepi sungai sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya telah melatar belakangi keinginan untuk mengkaji, mendalami, mempelajari dan menganalisis konsep penataan kawasan tepi sungai dan gejala terkini pemanfaatan dan penggunaan sungai.Dalam kajian ini, konsep rancang bangun yang berkelanjutan di kawasan tepi sungai dilakukan melalui pengamatan dan kajian kepada objek fisik berupa bangunan tepi sungai dan perilaku masyarakat setempat sebagai acan penentuan kebijakan atas luas dimensi dan letak bagi sarana prasarana kegiatan penunjang bagi penduduk.Hasil yang diharapkan dalam kajian ini adalah berupa konsep mengenai penataan kawasantepi sungai yang selayaknya dilakukan, yaitu pendekatan penataan kawasan yang tidak hanya menitikberatkann kepada aspek fisik yang kasat mata saja tetapi juga aspek-aspek tidak terukur seperti perilaku, budaya, sosiologi dan ekonomi masyarakat yang dijadikan sebagai hirarki perencanaan kawasan secara menyeluruh dan terpadu.]]>
<![CDATA[ZONING REGULATION SEBAGAI PERANGKAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONALISASI RENCANA TATA RUANG ]]>
<![CDATA[Sigit Dwinanto A]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 1 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i1.2229
<![CDATA[Kegiatan pembangunan serinkali menimbulkan eksternalisasi negative yang tidak kecil. Terdapat beberapa kendala yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, seperti rencana tata ruang yang telah disahkan berfungsi dan tertinggal dari laju pertumbuhan kotanya atau lemahnya pengendalian (pengawasan dan penertiban) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketentuan yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang seringkali menimbulkan berbagai interpretasi debatable baik oleh instansi-instansi sektoral pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga pemanfaatan ruang tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk itu sangat dibutuhkan perangkat tambahan sebagai instrument pengendali pembangunan, sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan rencana tata ruang. Dengan zoning regulation, diharapkan rencana tata ruang dapat lebih aplikatif dan operasional sebagai alat penentu perkembangan kota-kota di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISA DAMPAK PENINGKATAN JALAN TEMBUS JANTHO-LAMNO TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[Fitri Dian Sari]]>;
<![CDATA[Eko Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 1 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i1.2223
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dampak peningkatan jalan tembus Jantho-Lamno terhadap Manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan barang bagi produsen, pedagang dan konsumen untuk komoditi padi/beras, tomat dan sapi/daging sapi; penghematan biaya perjalanan bagi penumpang angkutan umum dari Jantho ke Lamno; dan potensi peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar, serta kesesuaian dampak peningkatan jalan tembus Jantho-Lamno dengan arahan pengembangan wilayah yang dibuat pemerintah daerah. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa statistic untuk data kuantitatif. Analisa tersebut digunakan untuk mengolah data yang menyangkut perhitungan prediksi pergeseran volume penjualan, harga jual dan harga beli komoditi sebelum dan sesudah adanya peningkatan jalan tembus Jantho-Lamno.Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peningkatan jalan tembus Jantho-Lamno memberikan dampak positif terhadap manfaat ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan. Produsen petani padi dan pedagang komoditi beras memperoleh manfaat yang signifikan yaitu masing-masing sebesar 34.98 persen dan 61,97 persen. Namun penghematan bagi konsumen akibat pergeseran harga beli tidak signifikan yaitu dibawah 3 (tiga) persen. Penghematan biaya perjalanan bagi penumpang angkutan umum adalah sebesar 46.63 persen. Penerimaan daerah dari pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga mengalami peningkatan sebesar 70,43 persen. Selanjutnya peningkatan jalan tembus Jantho-Lamno sesuai dengan arahan pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Besar yaitu peningkatan akses untuk memperlancar pemasaran hasil produksi terutama produk yang berfungsi sebagai penopang ekonomi daerah serta penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendorong kegiatan investasi enkonomi dan sosial.]]>
<![CDATA[PENGENDALIAN PENGURUGAN LAUT DI KAWASAN PANTAI TIMUR SURABAYA ]]>
<![CDATA[Heru Purwadio]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 1 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i1.2227
<![CDATA[Selama empat belas tahun terakhir ini Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) telah mengalami penambahan luas sekitar 754 Ha ke arah laut, terdiri dari 449,65 Ha akibat “nggacar”2 dan 304,35 Ha akibat terbentuknya “tanah oloran”3. Terlihat bahwa perluasan akibat nggacar lebihh dominan dibandingkan pembentukan tanah oloran. Keadaan ini menimbulkan dampak buruk seperti hilangnya hutan mangrove, hilangnya aliran sungai kea rah muara, dan banjir di wilayah sebelah barat Pamurbaya.Walaupun reklamasi tidak selalu berakibat buruk, tetapi dalam decade ini reklamasi tidak sesuai untuk Pamurbaya yang berfunsi sebagai penyeimbang tata air Kota Surabaya. Inilah alasan pentin mengapa Review RDTRK Pantai Timur Surabaya dan Review RTRW Surabaya tetap merokomendasikan Pamurbaya sebagai kawasan konservasi.Ada tiga strategi untuk mengendalikan agar Pamurbaya tidak direklamasi oleh masyarakat, yaitu: (1) menggunakan produk rencana tata ruang sebagai rujukan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan bagi siapapun yang akan membangun perumahan dalam skala kecil maupun besar; (2) mengadopsi pengalaman empiris tempat lain. Pengalaman dari Manado menunjukkan bahwa reklamasi dapat dicegah dengan cara membangun jalan boulevard sebagai pembatas antara wilayah laut dan daratan. Secara analoi, Jalan Lingkar Timur Surabaya dapat diposisikan sebagai batas fisik antara pengembangan kawasan terbangun dan kawasan konservasi; (3) melalui partisipasi stakeholders wajib menyearaskan strateginya sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Tidak ada satupun institusi yang mampu menyelesaikan masalahnya sendirian, karena itu harus saling bekerjasama.]]>
<![CDATA[TANGGAPAN TERHADAP WACANA PEMINDAHAN IBUKOTA PROPINSI JAWA TIMUR (SURABAYA) KE WILAYAH LAIN (KABUPATEN PASURUAN?) ]]>
<![CDATA[Haryo Sulistyarso]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 1 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i1.2224
<![CDATA[Wacana tentang pemindahan ibukota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) ke wilayah lain sempat ramai dibicarakan, bahkan dalam proses penyusunan Perda RTRW Jawa Timur 2006-2025 juga didiskusikan dalam Pansus RTRW. Menanggapi hal tersebut, perlu adanya tanggapan dalam pemikiran dan kompetisi wilayah keilmuan. Dalam penulisan ini digunakan metoda pemikiran eksploratif dan studi literatur yang berkaitan dengan substansi topik bahasan. Dengan tulisan ini, pandangan-pandangan dan wacana yang berkembang di masyarakat secara jernih bisa dipahami dan dimengerti.]]>
<![CDATA[PENENTUAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSAT PERKANTORAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR1 ]]>
<![CDATA[Prajawati, silpa]]>;
<![CDATA[Satiawan, Putu Rudy]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 1 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i1.2225
<![CDATA[Ogan Ilir merupakan kabupaten baru hasil pemekaran kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera selattan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2003 dengan Inderalaya sebagai ibukota. Pemerintah kabupaten memerlukan kantor sebagai tempat melakukan kegiatannya dan telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun pusat perkantoran terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mmempengaruhi dalam penentuan lokasi perkantoran dan menentukan lokasinya berdasarkan pendapat pengambil keputusan. Faktor-faktor didapat dari kajian pustaka, wawancara, survey kuisioner dengan skala likert kepada pakar dan melakukan serangkaian uji statistic yang hasilnya adalah faktor atau kriteria legalitas/kebijakan, teknis/fisik dan sosial budaya. Penentuan lokasi pembangunan berdasarkan faktor yang berpengaruh menggunakan metode analytical hierarchi proses (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas/kebijakan adalah kriteria terpenting dalam penentuan lokasi yang telah ditentukan.]]>
<![CDATA[RELEVANSI PENGEMBANGAN PERTANIAN KOTA DI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Satiawan, Putu Rudy]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 1 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i1.2228
<![CDATA[Disadari ataupun tidak, ide pengembangan pertanian kota memiliki potensial kontroversi dengan penataan ruang kota, karena paradigmanya tidak bersesuaian. Kota identik dengan kegiatan pada sektor sekunder dan tersier dimana wujud fisiknya adalah konsentrasi bangunan dan daerah terbangun lainnya. Sementara itu pertanian identik dengan kegiatan pada sektor primer dimana wujud fisiknya adalah hamparan areal persawahan, perkebunan, tegalan, tambak dan lahan penggembalaan. Perpaduan antara keduanya seolah dimustahilkan oleh kenyataan yang ada selama ini. Mengapa kemudian tidak berpikir sebaliknya, bahwa perpaduan di antara keduanya justru membuahkan sinergi yang positif. Peristiwa yang terjadi di Havana membuktikan bahwa pengembangan pertanian kota mampu membalikkan keadaan dari kondisi krisis menjadi produktif.Pengembangan pertanian kota di Surabaya perlu dipikirkan sebagai alternatif menuju efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya kota. Lahan-lahan tidur yang merupakan korban keganasan sosok Kota Surabaya dan lahan-lahan public yang belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota perlu direvitalisasi melalui pemanfaatannya untuk berbagai aktivitas peningkatan produktivitas kota dalam konteks pertanian kota.Tulisan ini berupaya untuk mengungkap kemungkinan pengembangan Kota Surabaya ke depan untuk dapat menyonsong ide pengembangan pertanian kota (urban farming) sebagai satu alternatif pengembangan ekonomi dan sosial budaya kota. Beberapa hambatan dan kendala tentulah siap menghadang, namun warga kota dan segenap aparat Pemerintah Kota Surabaya harus terus berkomitmen untuk mewujudkannya.]]>
<![CDATA[PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KOTA ]]>
<![CDATA[- Sardjito]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 1 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i1.2226
<![CDATA[Salah satu ketidakberdayaan implementasi rencana tata ruang kotaadalah kurang/tidak adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan rencana kota, sehingga masyarakat merasa tidak memilikinya. Menanggapi hal tersebut yang menjadi pertanyaan adalah sejauh manakah pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana kota.Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu mengkaji proses prosedur penyusunan rencana kota yang berlaku di Indonesia. Prosedur penyusunan rencana kota berkembang, untuk itu perlu mengkaji perubahan proses prosedur penyusunan rencana kota yang pernah ada. Metode penelitian ini sifatnya studi literature dengan menggunakan metode komparatif. Dan beberapa model proses perencanaan yang pernah dikemukakan oleh para pemikir di negara-negara maju, kemudian dibandingkan dengan proses penyusunan rencana kota yang pernah diberlakukan di Indonesia selama ini.Hasil studi terhadap model-model proses penyusunan rencana di Indonesia menunjukkan bahwa model proses penyusunan rencana kota di Indonesia merupakan modifikasi antara model Roberts dan model Mc. Donald yang disusun berdasarkan hirarki rencana kota. Proses penyusunan rencana kota disarankan menggunakan model Branch. ]]>
