Articles
109 Documents
<![CDATA[EKSISTENSI PASAL 14 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Dita Rosalia Arini]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v21i2.10149
<![CDATA[Bagaimanakah Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Praktek Penegakan Hukum. Penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta sumber data primernya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH serta data sekundernya berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum terdahulu yang selanjutnya akan peneliti analisis dan bandingkan dengan praktek penegakan hukumnya yang terjadi di Indonesia. Eksistensi pengaturan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 14 ini menjadi pembatas dan penentu apakah perbuatan pidana lain dapat diadili sebagai tindak pidana korupsi, sehingga tidak semua perbuatan pidana harus diselesaikan dengan peradilan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Olivia Anggie Johar]]>;
<![CDATA[M. Yusuf Daeng]]>;
<![CDATA[Tri Novitasari Manihuruk]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pertanggungjawaban pidana perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang bersifat delik materil (generic crime) dan yang bersifat delik formil (specific crime). Sedangkan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 116 s/d Pasal 118, serta pengenaan sanksi tata tertib sesuai dengan Pasal 119 UUPLH. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah sanksi penjara dan sanksi denda. Target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah terlaksananya Pertanggungjawaban pidana perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan lokasi penelitian di kantor Kepolisian Daerah Riau]]>
<![CDATA[Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Guruh Tio Ibipurwo]]>;
<![CDATA[Yusuf Adi Wibowo]]>;
<![CDATA[Joko Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana kekerasan seksual memerlukan penanganan khusus disamping sanksi pidana penjara. Rehabilitasi pelaku merupakan salah satu pilihan yang diharapkan dapat memutus mata rantai kekerasan seksual, yang tidak jarang pelaku adalah korban di masa lalu. Rehablitasi pelaku kekerasan seksual dititikberatkan kepada pelaku yang mengalami gangguan menyimpang yang telah ditetapkan oleh ahli. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia memungkinkan diterapkannya sanksi pidana dan tindakan. Hasil dari penelitian ini dengan membandingkan rehabilitasi di negara lain memungkinkan menggunakan metode pemidanaan dengan rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual menyimpang dengan tujuan mencegah pengulangan tindak pidana. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis nomatif dengan menggunakan pendekatan konsep rehabilitasi, peraturan perundang-undangan dan perbandingan dengan negara lain dengan pendekatan restorative justice serta menggunakan sumber bahan hukum sekunder.]]>
<![CDATA[Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan ]]>
<![CDATA[Ferdian Rinaldi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bagaimana proses menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. sistem peradilan pidana hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam tataran teoretis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi.. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Peraturan Bupati Siak Nomor 201 Tahun 2017 Di Maredan Barat , Kabupaten Siak ]]>
<![CDATA[Duwi Nurmaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan Keuangan Kampung Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 201 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak? Kedua Bagaimanakah Hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat? Ketiga Bagaimanakah Upaya Mengatasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat? Tujuan penelitian diantaranya Untuk Mengetahui Pelaksanaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.Upaya-upaya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kampung Maredan Barat Kabupaten Siak, yaitu dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) , lebih meningkatkan pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi dalam penyusunan APBKam, dan mempererat komunikasi antara pihak yang terkait, yaitu pihak kabupaten, kecamatan dan kampong.]]>
<![CDATA[PENGATURAN UPAH MINIMUM PROVINSI DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA ]]>
<![CDATA[Rafles]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Apakah pengaturan upah minimum provinsi dalam hubungan industrial dapat mewujudkan kesejahteraan pekerja untuk hidup layak sebagai bagian dari hak aqasi manusia dan bagaimana perlindungan upah minimum provinsi dalam hubungan industrial guna mewujudkan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi terhadap isi hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan Undang-undang dan analisis sinkronisasi sistematis. Hasil penelitian diharapkan natinya bahwa pengaturan upah minimum bagi pekerja mempunyai relevansi yang erat dengan mencapai tujuan utama yakni hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Untuk mencapai tujuan tersebut diatur upah minimum provinsi yang komponennya menguntungkan pihak pekerja.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Zulkarnaen Noerdin]]>;
<![CDATA[Robert Libra]]>;
<![CDATA[Rachmad Oki Syahputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Kendala dan Upaya dalam mengatasi Kendala Pelaksanaan Pengharmonisasian Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Metode peneletian yang digunakan adalah sosiologis tentang Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. praktek belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan, Belum terbentuknya Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Pemerintah Daerah Selalu Menggunakan Permendagri dalam Pelaksanaan Harmonisasi, kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah tentang kapan waktu melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dalam pembuatan Naskah akademik atau pembahasan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI TRADING EMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ]]>
<![CDATA[Manahara Napitulu]]>;
<![CDATA[Gusniwati]]>;
<![CDATA[Yeni Triana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan dengan melakukan penelitian Bagaimana perlindungan Hukum Investasi trading emas berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?. Penelitian dalam artikel ini melalui pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan dan dokumen yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hokum lainnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hokum investasi emas. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.]]>
<![CDATA[The Urgency of Reforming the Criminal Justice System Through Penal Mediation as Part of the Humanity Approach in the Conceptual Framework of Restorative Justice ]]>
<![CDATA[Guruh Tio Ibipurwo Tio]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/respublica.v22i2.11174
<![CDATA[The settlement of criminal cases through the concept of restorative justice in the criminal justice system can be a way out of the gap in justice for victims and perpetrators. Victims are positioned as those who suffer losses and are often in a disadvantageous position. Meanwhile, perpetrators with state intervention receive retribution in the form of suffering for their crimes, giving rise to a stigma that the perpetrator is a bad person who deserves to be punished severely. Restorative justice as a way out of the justice gap is faced with the non-uniformity of the laws and regulations that regulate it so that it is vulnerable to causing unequal treatment of the parties in its application. Criminal mediation is part of the concept of restorative justice, which is expected to provide a balance of justice for the parties and the community so that they can realize the overall goal of punishment, namely the protection and welfare of the community (social defense and social welfare) as part of the humanist approach. The research method used in this research is normative juridical with a conceptual approach and the approach to legislation using primary and secondary legal materials.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perlindungan Hak Disabiltas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Iriansyah Iriansyah]]>;
<![CDATA[irfansyah irfansyah]]>;
<![CDATA[Rezmia Febrina]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 22 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Respublica ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hak Disabiltas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta di Kota Pekanbaru? Apa saja hambatan dan Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam menghadapi hambatan terhadap perlindungan hak mendapatkan pekerjaan di Kota Pekanbaru? Metode penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan Perlindungan Hak Disabiltas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta di Kota Pekanbaru Belum Maksimal dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yg ada di kota Pekanbaru dikarenakan aturan yang mengatur tentang hal tersebut belum berjalan efektif dan sanksi mengenai hal tersebut tidak berjalan efektif sehingga perusahaan swasta banyak tidak mengindahkan aturan tersebut. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya kurangnya keseriusan dalam penegakan aturan baik dari pemerintah dan kurangnya kemauan perusahaan menerapkan aturan yang sudah ada terkait keterlibatan warga disabilitas. Sedangkan upaya dalam Pelaksanaannya penerapan dan penegakan aturan dan kemauan dari pihak perusahaan harus di maksimalkan]]>
