Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Administrative Law & Governance Journal

alj
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 26212781 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Social,

Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Administrative Law & Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) or abbreviated as ALJ is a scientific journal as a forum for lecturers and students who explore and interest the Law of State Administration in Indonesia. Containers for research publications of lecturers and research publications. ALJ is present as one of the implementation and actualization of Tri Darma from higher education activities. ALJ is also present as a means to express new thoughts in the field of State Administrative Law, included in the specific theme as follows: Administration tax law, law of administrative court, employment law, licensing law, state finance law, tax court law, state apparatus law, migrant workers administration, environmental law, forestry law, administration on mining & energy law, biotechnology law, government law, public service law, medical & biomedical law, legal aspect of e-government, and legal aspects of administration development.

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law " : 14 Documents clear

Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstrak This research was conducted to find out legal consequencies as a result of discretion made by Government Officers in recruiting contract-based employees after Government Regulation Number 49 of 2018 concerning Management of Contract-based Public Servants (Manajemen PPPK). This research was conducted by using normative juridical method and analytical descritive approach. There is regulation regarding prohibition to recruit contract-based employees to fulfill lack of public servants position in government institutions. Hence, discretion cannot be used to comply manpower need, but still can be done through formation proposal of public servants and/or contract-based employees. Contract-based employees still have to conduct their job for maximum 5 years and have opportunity to be recruited as non-organic employees (non-organic public servants) as long as the employees comply conditions stated in Government Regulation Number 49 of 2019. Keywords: Discretion of Government Officers, Non-Organic Public Servants Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari diskresi Pejabat Pemerintahan dalam perekrutan pegawai tidak tetap/non-PNS (honorer/kontrak) setelah berlakunya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Terdapat ketentuan tentang larangan perekrutan Pegawai tidak tetap/non-PNS untuk mengisi jabatan ASN di instansi pemerintahan. Oleh karena itu diskresi tidak dapat lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, namun dapat dilakukan melalui usul formasi CPNS dan/atau PPPK. Pegawai tidak tetap/non-PNS masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018. Kata Kunci: Diskresi Pejabat Pemerintahan, Pegawai non-PNS

Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi Sri Nur Hari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The research aims to determine the practice of implementing good governance in the context of administrative law. This writing is a legal writing that uses a conceptual approach. The results of the study show that the legislative body in carrying out the regulatory function must base on good / decent regulatory principles / principles by developing knowledge and skills in the field of legislation as mandated by Law Number 12 Year 2011 along with its attachments. In general, there are two main means used to assess good / decent governance, namely Procedure and Facts used in making decisions, in addition to attention to several legal principles as a manifestation of the implementation of the principle of democracy. Judicial control in overseeing government actions against decisions made, including in Judicial Review, which are repressive and prioritize the legality aspect (rechtmatigheid) of a decision. Keyword: Good governance, Administrative law. Keywords: Good Governance, Administrative Law, government Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan good goveranance dalam konteks hukum administrasi. Penulisan ini merupakan penulisan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan legislatif dalam menjalankan fungsi regulasi wajib mendasarkan pada prinsip-prinsip/ asas-asas regulasi yang baik/layak dengan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta lampirannya. Pada umumnya terdapat dua sarana utama yang dipergunakan untuk menilai tentang penyelenggraaan pemerintahan yang baik/layak, yakni Prosedur dan Fakta yang dipergunakan dalam mengambil keputusan, di samping perhatian terhadap beberapa prinsip hukum sebagai wujud dari pelaksanaan asas demokrasi. Kontrol peradilan dalam mengawasi tindakan pemerintah terhadap keputusan yang dibuatnya, termasuk dalam Judicial Review, yang bersifat represif dan mengutamakan aspek legalitas (rechtmatigheid) dari suatu keputusan. Keyword : Good governance, Administrative law. Kata Kunci: Good Governance, Hukum Administrasi, pemerintahan

Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 Aprista Ristyawati
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The study aims to determine the positive and negative impacts after Decision Number 20 / PUU-XVII / 2019, and how efforts can be made to minimize the negative impact of Number 20 / PUU-XVII / 2019. The approach method used in this research is normative juridical and analytical descriptive, namely describing the object that is the subject matter, from this description an analysis that is adapted to existing legal theories is taken and puts the law as a norm system building. The results of this study indicate that the Decision of the Constitutional Court Number 20 / PUU-XVII / 2019, there are several positive impacts including the voters registered in the Additional Voters (DPTb) did not feel disadvantaged because to take care of the administration moved to vote can be done before 7 (seven ) voting day. The government is also considered to have escaped the accusation of being the party most responsible for the fate of millions of voters unable to take part in the election because they do not have an e-KTP to use a Certificate. In addition to having a positive impact, it also has a negative impact, among others, by loosening the additional voter registration period up to seven days before the vote count is certainly an additional heavy workload for PPS and Regency / City KPU. Regarding their incentives, if they are not considered and there are adjustments for their welfare, it will have an impact on the loyalty and quality of work of KPPS and PTPS officers. The addition of the counting time will cause a number of new vulnerabilities. The suggestion from this research is that the government can anticipate the negative impact of the MK Decision by making several alternatives that have been answered in the results of this study.Keywords: Constitutional rights, Decision of the Constitutional Court, ElectionsAbstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII /2019, dan bagaimana upaya agar dampak negatif dari Nomor 20/PUU-XVII/2019 dapat diminimalisir. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini, ada beberapa dampak positif diantaranya adalah bagi pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPTb) tidak merasa dirugikan karena untuk mengurus administrasi pindah memilih bisa dilakukan menjelang 7 (tujuh) hari pemungutan suara. Pemerintah juga dianggap lolos dari tudingan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas nasib jutaan pemilih tidak dapat mengikuti pemilu karena belum memiliki e-KTP dapat menggunakan Surat Keterangan. Selain berdampak positif juga mempunyai dampak negatif, antara lain dengan adanya kelonggaran masa pendaftaran pemilih tambahan hingga tujuh hari menjelang penghitungan suara tentu menjadi tambahan beban pekerjaan berat bagi PPS dan KPU Kabupaten/Kota. Mengenai insentif mereka jika tidak dipikirkan dan ada penyesuaian bagi kesejahteraan mereka, maka akan berdampak terhadap loyalitas dan kualitas kerja dari petugas KPPS dan PTPS. Penambahan waktu penghitungan suara akan menimbulkan sejumlah kerawanan baru. Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah dapat mengantisipasi dampak negatif dari Putusan MK tersebut dengan melakukan beberapa alternatif yang sudah terjawab dalam hasil penelitian ini. Kata Kunci: Hak kontitusional, Putusan Mahkamah Kontitusi, Pemilu

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Yang Bekerja Secara Putting Out System Melalui Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Tri Rahayu Utami; Naila Amrina; Maimunah Maimunah
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to determine the legal and social protection of homeworkers who work in a Putting Out System through the optimization of Village-Owned Enterprises (BUMDes). The research method used is socio-legal research that uses a doctrinal and empirical approach. The results of the study show that legal and social protection for homeworkers who work in a Putting Out System has not been fully implemented, either based on the provisions of the legislation in the field of labor and institutional governance. The regional government seems to have neglected the basic rights Putting Out Systemsessed by homeworkers who work in a Putting Out System. As; social security, wages, work time, Occupational Health and Safety (K3), workload, work disputes, etc. However, there are opportunities in efforts to protect, namely by optimizing the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bergas District as partners (PT. Ara Shoes Indonesia and PT. Inko Java) in bridging the interests of work relations between companies and workers. Keywords: Legal Protection, Workers, Putting Out System, BUMDes. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan yang berkerja secara Putting Out System melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio legal yang menggunakan pendekatan doktrinal dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja rumahan yang bekerja secara Putting Out System belum sepenuhnya dilakukan, baik berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undang dibidang ketenagakerjaan maupun secara kelembagaan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah terkesan melakukan pembiaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh pekerja rumahan yang berkerja secara Putting Out System. Seperti; jaminan sosial, upah, waktu kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), beban kerja, perselisihan kerja, dll. Namun demikian, terdapat peluang dalam upaya melakukan perlindungan yaitu dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di Kecamatan Bergas sebagai mitra (PT. Ara Shoes Indonesia dan PT. Inko Java) dalam menjembatani kepentingan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Putting Out System, BUMDes.

Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The research aims to find out the legal protection for workers in the national labor law system. The research method used is normative legal research that uses the regulatory approach. the results of the study show that legal protection for workers in the national labor law system includes: 1). Protection about wages, welfare, labor social security; 2). Occupational safety and health protection; 3). Legal protection to form and become a member of a trade union/labor union; 4). Protection of basic rights of workers/laborers to negotiate with entrepreneurs. Keywords: Legal Protection, Labor, Labor Law System Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan. hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi: 1). Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; 2). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3). Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/ serikat buruh; 4). Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding; dengan pengusaha. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Buruh, Sistem Hukum Ketenagakerjaan

Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan Ana Silviana
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to study normatively to see the implementation of the one map policy in the land sector and prevent land administration conflicts. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the One Map Policy or One Map Policy in order to realize the Land Administration Order is still a roadblock because there are still many problems that arise related to ownership disputes and duplicate disputes as evidence of land ownership. In an effort to accelerate the development of quality spatial data, efforts have been made through the implementation of land registration to ensure the legal certainty of land rights. Keywords: One Map Policy, Agrarian Conflict, Land Administration Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif untuk melihat implementasi kebijakan one map policy di bidang pertanahan dan mencegah konflik administrasi pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan masih dipersimpangan jalan, karena masih banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan sengketa kepemilikan dan sengketa duplikasi alat bukti kepemilikan tanah. Dalam upaya untuk percepatan pembangunan data spasial yang berkualitas telah dilakukan usaha-usaha melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Kata Kunci: Kebijakan Satu Peta, Konflik Agraria, Administrasi Pertanahan

Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan Sukirno Sukirno
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This article is motivated by the existence of various laws and regulations that discredit and discriminate against believers to get their rights guaranteed by Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which affirms the right to freedom of religion and belief. The problem raised is what legal politics underlie legislation that prevents trustees from obtaining the same rights as other Indonesian citizens. The search results found that the legal politics underlying the discrediting legislation and discriminating against religious believers were the legal politics of the world religions paradigm which gave the majority the religious role to intervene in government policies to marginalize religious minorities. Keywords: legal politics, belief groups. Abstrak Artikel ini dilatar belakangi adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendiskreditkan dan mendiskriminasi penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak-haknya yang sudah dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan. Permasalahan yang diangkat adalah politik hukum apa yang melandasi peraturan perundang-undangan yang menghalangi penghayat kepercayaan untuk memperoleh hak-hak yang sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Hasil penelusuran menemukan bahwa politik hukum yang melandasi peraturan perundang-undangan yang mendiskreditkan dan mendiskriminasi penghayat kepercayaan adalah politik hukum paradigma agama dunia yang memberikan peran agama mayoritas untuk mengintervensi kebijakan pemerintah untuk meminggirkan agama minoritas atau kepercayaan. Kata kunci: Politik Hukum, Penghayat Kepercayaan.

Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional yang Mendukung Iklim Investasi di Daerah F.C. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to Synchronize the Authority of Regency / City Government Regulations as a Model of the Implementation of National Economic Policies that Support the Investment Climate in the Region. By using a statute approach and empirical approach, this research is carried out to identify regulatory authorities and solutions to problems in regional regulations that are not conducive to national policies on investment in the region. The results of the study obtained conclusions: a) the characteristics and problems of regional regulations in supporting the implementation of investment policies in regions categorized into general and specific characteristics. General characteristics include legal products that have juridical problems, substance, and legal principles, while special characteristics are problems related to supporting legal products that can affect the business climate and competitiveness of investment, spatial planning, and regional institutions; b) Measures for governance of regional regulations to support the implementation of national economic policies that are conducive to investment for investment require planning, design, and preparation of comprehensive regional regulations by synchronizing the content of regional regulations involving all elements in the region, namely: executive institutions , legislative, business actors, and the community. Some recommendations from the results of this study are: a) local governments need to increase institutional capacity, innovation, and public services; b) the existence of experts who can be a reference in the design and preparation of regional regulations that are conducive to the investment climate and business competitiveness; c) in the preparation and design of regional regulations it is necessary to further increase access to public participation. Keywords: National Economic Policy, Regional Regulations, Investment Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk Sinkronisasi Kewenangan Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Model Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasionalyang Mendukung Iklim Investasi di Daerah. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan empiris (empirical approach), penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kewenangan regulasi dan model solusi permasalahan peraturan daerah yang tidak kondusif bagi kebijakan nasional tentang investasi di daerah. Hasil kajian diperoleh kesimpulan : a) karakteristik dan kebermasalahan peraturan daerah dalam mendukung implementasi kebijakan investasi di daerah kategorikan ke dalam karakteristik umum dan khusus. Karakteristik umum meliputi produk-produk hukum yang mempunyai kebermasalahan yuridis, substansi, dan prinsip-prinsip hukum, sedangkan karakteristik khusus adalah kebermasalahan yang berkaitan dengan produk-produk hukum pendukung yang dapat mempengaruhi iklim usaha dan daya saing investasi, tata ruang, dan kelembagaan daerah; b) Langkah-langkah solutif tata kelola peraturan daerah untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi nasional yang kondusif bagi investasi bagi investasi memeerlukan perencanaan, perancangan, dan penyusunan peraturan derah yang komprehensif dengan sinkronisasi materi muatan peraturan daerah yang melibatkan semua elemen di daerah, yaitu: lembaga eksekutif, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat. Beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah : a) pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, inovasi, dan pelayanan publik; b) adanya tenaga ahli yang dapat menjadi rujukan dalam perancangan dan penyusunan peraturan daerah yang kondusif bagi iklim investasi dan daya saing usaha; c) dalam penyusunan dan perancangan peraturan derah perlu lebih meningkatkan akses partisipasi publik. Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Nasional, Peraturan Daerah, Investasi

Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The research aims to determine the juridical review of changes in the authority of labor inspection from the Regency / City Government to the Central Java Provincial Government. The research method used is the legal research method. the results of the study show that the transfer of labor inspection authority to the Department of Manpower and Transmigration of Central Java Province, made labor inspection activities not yet / less effective. This can be seen since 2017 the number of supervisory staff has decreased, which in 2014 amounted to 585 employees while in 2017 there were only 154 employees, and there was no additional funding budgeted for Central Java Province, which should have been done when the number of activities had to done increasing or increasing. Consequently, the performance of supervisory staff and the number of findings of labor violations has decreased. Keywords: Effectiveness, Supervision, Employment. Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap perubahan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. hasil penelitian menunjukan bahwa Pengalihan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, menjadikan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan belum/kurang efektif. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2017 jumlah pegawai pengawas mengalami penurunan, yang mana pada Tahun 2014 berjumlah 585 pegawai sedangkan pada Tahun 2017 hanya berjumlah 154 pegawai, dan tidak adanya dana tambahan yang dianggarkan untuk Provinsi Jawa Tengah, yang seharusnya dilakukan ketika jumlah kegiatan yang harus dilakukan bertambah atau meningkat. Konsekuensinya kinerja pegawai pengawas dan jumlah temuan pelanggaran ketenagakerjaan mengalami penurunan. Kata kunci : Efektivitas, Pengawasan, Ketenagakerjaan.

Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review Nabitatus Sa'adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to find out about the constitutional court as a guardian of democracy and the constitution especially in carrying out constitutional review. The research method used is normative legal research. The results of the study show that there are several limitations to the authority of the Constitutional Court as guardians of constitutional values and democracy, especially in conducting judicial review, these boundaries become a sign for the Constitutional Court to decide upon a judicial review so that it can produce decisions in line with the spirit of democracy Parameters or reference basis for the Constitutional Court to determine whether or not constitutional law is not only based on what is written in the constitution but also based on basic principles are not written, because the basic principles are not written and moral values ideal politics, also included in the unwritten constitution. Keywords: Constitutional Court, Democracy, Institutional Review. Abstrak Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui mahkamah konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan konstitusi khususnya dalam menjalankan constitutional review. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ada beberapa batasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, khususnya dalam melakukan judicial review , batasan-batasan tersebut menjadi rambu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan atas judicial review sehingga dapat menghasilkan putusan yang sejalan dengan semangat demokrasi Parameter atau dasar rujukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan konstitusional tidaknya suatu undang-undang tidak hanya didasarkan pada apa yang tertulis dalam undang-undang dasar tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tidak tertulis, sebab prinsip-prinsip dasar tidak tertulis dan nilai-nilai moral politik yang ideal, juga termasuk dalam konstitusi tidak tertulis. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Comtitutional Review.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol 5, No 3 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhamad Azhar

Contact Email azhar@live.undip.ac.id

Phone -

Journal Mail Official alj@live.undip.ac.id

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA