Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Administrative Law & Governance Journal

alj
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 26212781 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Social,

Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Administrative Law & Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) or abbreviated as ALJ is a scientific journal as a forum for lecturers and students who explore and interest the Law of State Administration in Indonesia. Containers for research publications of lecturers and research publications. ALJ is present as one of the implementation and actualization of Tri Darma from higher education activities. ALJ is also present as a means to express new thoughts in the field of State Administrative Law, included in the specific theme as follows: Administration tax law, law of administrative court, employment law, licensing law, state finance law, tax court law, state apparatus law, migrant workers administration, environmental law, forestry law, administration on mining & energy law, biotechnology law, government law, public service law, medical & biomedical law, legal aspect of e-government, and legal aspects of administration development.

Arjuna Subject : -

Articles 176 Documents

8 9 10 11 12

Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Kanyaka Prajnaparamitha; Mahendra Ridwanul Ghoni
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The study aims to determine the protection of work status and remuneration for workers in a co-19 pandemic situation based on the perspective of legal reform. The results showed that in terms of wage protection and protection for workers in the workplace the employer can hold the payment of wages (if the employer is unable to pay wages according to the minimum wage), by first negotiating with workers / laborers or related trade unions / labor unions the suspension. The suspension of payment of the minimum wage by the employer to the worker / laborer does not necessarily eliminate the obligation of the employer to pay the difference in the minimum wage during the suspension period. Then, according to the DKI Jakarta Provincial Manpower, Transmigration and Energy Office Circular Letter Number 14 / SE / 2020 Year 2020 concerning Work From Home Appeals, company leaders are expected to take preventative steps related to the risk of transmitting COVID-19 infections with do homework. Keywords: Work Status, Wages, Labor, Pandemic, COVID-19 Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan status kerja dan pengupahan tenaga kerja dalam situasi pandemi covid-19 berdasarkan perspektif pembaharuan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam hal perlindungan pengupahan dan perlindungan bagi tenaga kerja di tempat kerja pengusaha dapat melakukan penangguhan pembayaran upah (jika pengusaha tidak mampu membayar upah sesuai upah minimum), dengan terlebih dahulu melakukan perundingan dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh terkait penangguhan tersebut.Penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Kemudian, Menurut Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tahun 2020 tentang Himbauan Bekerja di Rumah (Work From Home), para pimpinan perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah pencegahan terkait risiko penularan infeksi COVID-19 dengan melakukan pekerjaan di rumah. Kata kunci: Status Kerja, Pengupahan, Tenaga Kerja, Pandemi, COVID-19

Examine The Constitutionality Of Regulations Under Laws That Are Not Contrary To The Law But Contrary To The Constitution Aditya Yuli Sulistyawan; I Putu Eka Cakra
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kewenangan untuk memeriksa UU terhadap Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian hukum dan peraturan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A paragraf 1 dan 24 C paragraf 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam perumusan pasal a quo ternyata masih menyisakan masalah, yaitu belum mengatur mekanisme pengujian norma yang terkandung dalam undang-undang di bawah undang-undang jika ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang tetapi bertentangan dengan konstitusi. Tulisan ini membahas pengujian norma-norma undang-undang melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kewenangan peradilan di casu a quo pasal 24 A ayat 1 dan 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata kunci: otoritas, hukum, konstitusi. Abstract The authority to examine the Law against the Constitution is carried out by the Constitutional Court and the testing of the laws and regulations under the Law on the Law is carried out by the Supreme Court as regulated in article 24 A paragraph 1 and 24 C paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in the formulation of the article a quo it turns out still leaves a problem, namely not yet regulating the norm testing mechanism contained in the legislation under the legislation if it turns out it is not contrary to the law but contrary to the constitution. This paper analyzes the testing of the norms of the legislation through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Republic IX concerning judicial authority in casu a quo article 24 A paragraph 1 and 24 C paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Keyword: authority, law, the constitution.

Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat Agung Basuki Prasetyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pelaksanaan perkawinan di kalangan Masyarakat Hukum Adat melalui proses yang panjang atau rites de passage, karena menyatukan dua keluarga besar. Perkawinan sebagaimana yang terjadi seperti di lingkungan Masyarakat Hukum Adat Suku Samin atau Sedulur Sikep di Pati Jawa Tengan, dan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Kuningan Jawa Barat, tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil, namun memiliki pencatatan secara administratif tersendiri di lembaga adatnya, yakni Pranata Adanya. Akibat hukum perkawinan masyarakat Hukum Adat yang tidak mencatatkan perkawinannya secara hukum negara berdampak pada beberapa hal, seperti halnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan, pewarisan, dampak pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan akibat hukum menurut hukum adatnya tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pengakuan dalam tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adatnya. Perkawinan tersebut menimbulkan hubungan dua keluarga besar menjadi satu, serta tidak dipermasalahkan yang terkait dengan hak kedudukan anak, seperti dibidak pendidikan informal, warisan, perkawinan, dan bidang hukum adat lainnya, karena semuanya dikembalikan pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Hukum Adat setempat. Abstract The implementation of marriage among the indigenous peoples of the law through a lengthy process or rites de passage, because it brings together two large families. Marriage as is the case in the environment of indigenous people of Samin or Sedulur Sikep in Pati Jawa Tengan, and indigenous Karuhun Urang (AKUR) Kuningan West Java, not recorded in the KUA or the Civil registry office, but has Its own administrative record of the institution, the Pranata. The result of the marriage Law of Adat Law Society that does not record the legal his marriage of the country affects several things, such as the position and status of the Born child, inheritance, impact of education, and so forth. While the legal consequences according to the law of law is not a problem because the marriage already has recognition in the life order of the law community. The marriage led to the relationship of two large families in one, and not in question related to the right of the child's position, such as the informal education, inheritance, marriage, and other customary areas of law, as it was all is returned to customary laws applicable to the local customary law community.

Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Solechan Solechan; Tri Rahayu Utami; Muhamad Azhar
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Human Capital Index (HCI) menempatkan Indonesia berada pada peringkat ke-87 atau urutan ke-6 di Asia Tenggara sehingga berpengaruh terhadap kualitas Pekerja Migran Indonesia. HCI Indoneisa yang rendah tentu perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pula daya saing dan kualitas Pekerja Migran Indonesia yang akan menunjang daya tawar Pekerja Migran Indonesia di tingkat global. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi diperlukannya Peningkatan Posisi Daya Tawar Sebagai Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah. Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Daya Tawar, Kualitas. Abstract Based on Article 1 Number 3 of Law Number 18 Year 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers are any Indonesian citizens who will, are or have done work by receiving wages outside the territory of the Republic of Indonesia. The Human Capital Index (HCI) ranks Indonesia at 87th or 6th in Southeast Asia so that it affects the quality of Indonesian Migrant Workers. The low Indonesian HCI certainly needs to be improved to improve the competitiveness and quality of Indonesian Migrant Workers who will support the bargaining power of Indonesian Migrant Workers at the global level. This research was conducted to determine the urgency of the need to increase the bargaining power position as an effort to improve the guarantee of protection of Indonesian migrant workers by the government. Keyword: Indonesian Migrant Workers, Bargaining Power, Quality.

LEGAL OPINION: Does China Can Be Sued for The Global Pandemic? Pulung Widhi Hari Hananto
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This legal opinion will be constructed on the current issues and chronological basis of following facts: 1. Chinese authorities have chosen denial, censorship and bluster during the early stages of the virus progression rather than the transparency that might save lives. 2 The China government blocked the COVID agenda at the United Nations Security Council (UNSC). 3. The China’s regime transmission of patently false information has made matter worse. 4. In addition, China has deliberately gives incorrect data to WHO.

Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

COVID-19 pandemic as non-nature disaster due to its impact on health, social, and economy as well, made the President attempted to treat them with public finance policy as implementation of his discretion authority in ruling the government during pandemic. This research was conducted by using empirical juridic approach, focused on analytical descriptive and the result was analyzed qualitatively. The result shows that Perpu No. 1 of 2020 that approved by The House later, represented is a constitutional discretion. In the operational aspect the Government published many regulations to follow up of Perppu Nomor 1 Tahun 2020 that used to resolve emergency condition due to COVID-19, therefore, government officers got immunity in implementing their duties based on goodwill and in accordance with regulations. Keywords: COVID-19, discretion, public finance AbstrakPandemi covid-19 yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam, membawa Presiden untuk melakukan upaya penanganannya dengan kebijakan keuangan negara, sebagai implementasi kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui DPR dan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan diskresi konstitusional. Dalam tataran teknis operasional pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan kebijakan sebagai tindak lanjut dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang digunakan sebagai upaya dalam menangani keadaan genting sebagai akibat pandemi covid-19, oleh karena itu pejabat pemerintahan mendapatkan imunitas dalam melaksanakan tugasnya jika didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: COVID-19, diskresi, keuangan negara

Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental) Sri Nurhari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This research aims to determine the use of authority by government agencies is legality. Specifically, to find out more about the prohibition of Ultra Vires (Exces De Pouvoir) in Government Actions (Comparative Study of Concepts between the Anglo Saxon Law System and the Continental Legal System). The results of the study indicate that First, the form of government agency action prohibition in the form of excès de pouvoir (ultra vires), both in the Anglo Saxon legal system (Britain, USA, Australia, etc.) and Continental especially France includes also the prohibition of abuse of authority (abuse of power, detournement de pouvoir). Second, the Prohibition of abuse of authority (detournement de pouvoir) in France has been developed into 3 (three) variants, namely the Administrative Agency has the purpose / aims to achieve goals that are entirely other than the public interest, and as a personal goal. Keywords: Prohibition of Ultra Vires, Government Actions, Legal System. Abstrak Penelitian inimbertujuan untuk mengetahui Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental). Hasil penelitian menjukan bahwa Pertama, Bentuk larangan tindakan badan pemerintah yang berupa excès de pouvoir (ultra vires), baik dalam sistem hukum Anglo Saxon (Inggris, USA, Australia, dll) maupun Kontinental khususnya Prancis meliputi juga larangan penyalahgunaan wewenang (abuse of power, detournement de pouvoir). Kedua, Larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) di Prancis telah dikembangkan ke dalam 3 (tiga) varian, yaitu Badan Administrasi memiliki tujuan/bertujuan untuk mencapai tujuan yang sepenuhnya selain bagi kepentingan umum, dan sebagai tujuan pribadi. Kata Kunci: Larangan Ultra Vires, Tindakan Pemerintahan, Sistem Hukum.

Teori dan Praktik Berkontrak dengan Penyedia Kerja Sama Operasi (KSO) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ajik Sujoko
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

In the practice of Government Goods / Services Procurement (PBJP), especially in construction services known as Operational Cooperation (KSO). KSO is interesting to discuss in PBJP because many large-scale government projects undertaken by providers with KSO and KSO are allowed according to PBJP regulations. However, in the practice of KSO in PBJP there is no uniformity or standard form of KSO what should be done in practice until the issuance of Perpres number 16 of 2018. Based on the application of contracting with KSO providers, it can be seen that the tendency to apply a combination of the characteristics of the form of KSO Administration and KSO Non-Administration. As a KSO that is commonly used in PBJP which has various applications in practice. Abstrak Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), khususnya dalam jasa konstruksi dikenal Kerja Sama Operasi (KSO). KSO menarik untuk didiskusikan dalam PBJP karena banyak proyek skala besar pemerintah yang dikerjakan oleh penyedia yang ber-KSO dan KSO diperbolehkan menurut peraturan PBJP. Namun demikian, dalam praktik KSO di PBJP terdapat belum ada keseragaman atau bentuk baku KSO harus seperti apa dalam praktiknya sampai terbitnya Perpres nomor 16 Tahun 2018. Berdasar penerapan berkontrak dengan penyedia KSO dapat dilihat bahwa kencenderungan menerapkan gabungan dari ciri-ciri bentuk KSO Administrasi dan KSO Non Administrasi. Sebagai KSO yang biasa dipakai dalam PBJP yang memiliki beragam penerapan dalam prakteknya.

Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19 FC. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang pengalaman Indonesia sebagai negara yang telah mampu mengatasi dan melampaui krisis finansial dengan menggunakan strategi kebijakan fiskal yang baik dan kebijakan pembaruan perpajakan nasional melalui reformasi regulasi dan administrasi perpajakan modern. Pengalaman mengatasi krisis finansial tersebut menjadi bahan pembelajaran yang menarik bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan antisipatif untuk menghadapi dampak ekonomi finansial dan moneter akibat pandemi Covid-19. Metode pendekatan sosiolegal digunakan untuk dapat mendeskripsikan secara mendalam penggunaan pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam praksis perpajakan nasional. Hasil penelitian ini adalah: a) fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi mengatur (regulerend) dan stabilitasi ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional, mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara (budgetair) yang berkelanjutan (sustainable budged income; b) fungsi alokasi anggaran belanja negara untuk biaya pemerintah dan kepentingan umum yang seimbang, distribusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitasi pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kebijaksanaan fiskal dalam meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global; Kata kunci: Pajak, Kebijaksanaan Fiskal, Daya Saing Investasi, Satbilitas Ekonomi Nasional Abstract This research aims to examine the experience of Indonesia as a country that has been able to overcome and surpass the financial crisis by using a good fiscal policy strategy and national tax reform policy through modern taxation and regulatory reform. The sociolegal approach method is used to be able to describe deeply the use of tax as one of the instruments of fiscal policy in the practice of national taxation.The conclusions of the results of this study are: a) the function of tax as an instrument of fiscal policy, with a combination of the function of regulating (regularend) and economic stabilization to maintain the conditions of contraction and relaxation of the national economy, having flexibility for sustainable state budget (sustainable budget); b) the function of the allocation of the state budget for government costs and balanced public interests, distribution for the welfare of the community while maintaining the stabilization of economic growth that supports national development is one of the determining factors for the success of fiscal policy in increasing investment competitiveness and anticipating the weakening of the global economy; Keywords: Tax, Fiscal Policy, Investment Competitiveness, National Economy Stability

Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 Aprista Ristyawati
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The current global pandemic clearly raises public concern. Therefore, the Government must provide protection to the community in the prevention and handling of COVID-19 cases in accordance with the mandate of UUD NRI Tahun 1945. during the effective Pandemic period according to UUD NRI Tahun 1945. The method of approach used in this research is normative juridical and analytical descriptive that is describing the object that is the subject of the problem, from the depiction taken an analysis adapted to existing legal theories and putting the law as a norm building system. The results of this study indicate that if it is associated with the mandate of UUD NRI Tahun 1945, many PSBB policies are less effective because surely the community feels that they have not fully received legal protection over the existing policies made by the current government. To avoid other levels of infertility, the following efforts were made so that the PSBB policies provided during the effective pandemic period in accordance with UUD NRI Tahun 1945 include (1) the Central Government and Regional Governments ensuring the disclosure of public information in a real way to be able to know the chain of spread of the virus, (2 ) must be able to guarantee and ensure especially to the lower middle class are able to meet their needs to guarantee the right to life of their people and not diminish any dignity of the people (in accordance with the mandate of UUD NRI Tahun 1945 and the need for public roles in terms of mutual care, mutual reminding, and help each other. Keywords: Effectiveness, PSBB, UUD NRI Tahun 1945 Abstrak Pandemi global yang terjadi saat ini jelas menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus COVID-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijakan pemerintah pada masa pandemi dan bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 antara lain (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, (2) harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain. Kata Kunci : Efektifitas, PSBB, UUD NRI Tahun 1945

Page 10 of 18 | Total Record : 176

8 9 10 11 12

Filter by Year

2018 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 5, No 3 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhamad Azhar

Contact Email azhar@live.undip.ac.id

Phone -

Journal Mail Official alj@live.undip.ac.id

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA