cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformative
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25810308     EISSN : 25483323     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Transformative is published by the Department of Government Study, the Faculty of Social and Political Science, Universitas Brawijaya. There are three main issues focused on Local Government, Government Innovation, and Government Institution. The purpose is to spread critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various social, political and government issues both local and foreign. The writing is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on social, political and government issues from various perspectives. Jurnal Transformative provides high-quality studies outcomes and new thoughts for academic practitioners, researchers, and the public to break down the complexity and dynamics of contemporary socio-political changes. Published twice a year, in March and September. Jurnal Transformative invites researcher, academician, practitioners, and publics to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2020): Maret" : 6 Documents clear
SIRKULASI ELITE LOKAL DI BANTAENG Haboddin, Muhtar
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.926 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.4

Abstract

Artikel ini menjelaskan keberhasilan kalangan massa dalam meraih kekuasaan kepala daerah. Nurdin Abdullah merupakan bagian dari massa yang berhasil mengalahkan keluarga petahana pada pilkada 2008-2013 dan tidak memiliki relasi kuasa dengan elite politik bentukan Orde Baru. Keberhasilan Nurdin Abdullah meraih kekuasaan bisa dimaknai jatuhnya elite lama dari keluarga petahana dan bangkitnya elite politik baru dalam kekuasaan. Peristiwa jatuhnya keluarga petahana menandakan kebangkitan politik massa di Bantaeng. Dalam teori elite politik disebut sirkulasi elite. Dalam konteks politik Bantaeng, sirkulasi elite terjadi dari massa menjadi elit politik yang memerintah. Fenomena ini merupakan pukulan bagi elite politik petahana karena dikalahkan oleh massa dalam pilkada langsung. Sistem pemilu seperti Pilkada telaah memberikan kesempatan politik kepada Nurdin Abdullah untuk menang dalam pertarungan kekuasaan kepala daerah yang langsung, damai, dan demokratis. Pilkada langsung merupakan instrumen yang dipercaya untuk menjalankan proses sirkulasi elite politik di tingkat lokal. Terpilihnya Nurdin Abdullah sebagai elite politik yang memerintah menjelaskan kepada masyarakat bahwa siapa pun boleh menjadi kepala daerah dan keluarga petahana bisa dikalahkan dalam pilkada langsung. Selain itu, kemenangan Nurdin Abdullah dalam pilkada secara tidak langsung telah membantah argumentasi yang mengatakan bahwa pilkada langsung telah dimonopoli oleh elite-elite politik lama. 
SIMBOL MAYORITAS DI RUANG PUBLIK MASYARAKAT PLURAL: SIMBOLISASI ISLAM DI KOTA TANGERANG Nisa, Khoirun
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.272 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.5

Abstract

Tulisan ini bermaksud menjelaskan interaksi simbol identitas mayoritas yang diletakkan di ruang publik masyarakat plural pasca regulasi otonomi daerah. Studi kasus yang digunakan adalah simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang pada tahun 2010. Tulisan ini memaparkan interpretasi pemerintah dan masyarakat terhadap kehadiran simbol identitas mayoritas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 34 responden, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pemerintah meletakkan simbol pada ruang publik dipahami dengan baik oleh responden namun bahasa mayoritas menutupi maksud kebaikan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang menganggap penggunaan bahasa mayoritas pada simbol merupakan sesuatu yang wajar, namun responden menilai pemerintah bersikap eksklusif. Kebijakan simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga responden menganggap kebijakan tersebut gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Fenomena simbolisasi Islam yang terjadi di Kota Tangerang menciptakan ruang interaksi dan komunikasi  antara pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang, sekaligus kritik dalam konteks masyarakat demokratis. Simbolisasi Islam menyebabkan ketimpangan kesetaraan kelompok minoritas di ruang publik. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah multikulturalisme. Implikasi dari kajian ini adalah politik pengakuan kesetaraan dapat dijadikan alternatif jawaban dalam melihat ketimpangan identitas akibat penerapan simbolisasi identitas mayoritas di ruang publik. 
SIKAP POLITIK PEMERINTAH DESA JATIMUKTI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DESA Djuyandi, Yusa
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.679 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.2

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sebuah pemerintah desa dalam melakukan dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan yang ada di desa. Desa Jatimukti merupakan desa yang sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan kewirausahaan. Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan paling dekat sudah semestinya mengambil sikap politik dengan tujuan untuk memajukan desanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap politik Pemerintah Desa Jatimukti dalam mendukung pengembangan kewirausahaan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap politik yang diambil Pemerintah Desa Jatimukti dalam mengembangkan potensi kewirausahaan masyarakatnya sampai saat ini masih sangat kurang. Hal ini disebabkab adanya perombakan besar-besaran dalam struktur desa yang mengakibatkan belum terlaksananya sistem pemerintah desa dan paradigma masyarakat desa yang sulit untuk diubah.
‘MUSIM SEMI’ DINASTI POLITIK PADA PEMILU 2019 DI SULAWESI TENGGARA Harjudin, La Ode; Zuada, La Husen
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.6

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi praktek dinasti politik di Sulawesi Tenggara. Pemilu yang semestinya merupakan kontestasi demokrasi yang sehat, justru menjadi ajang para elit lokal di Sulawesi Tenggara untuk membangun dan memperkuat dinasti politik sejak Pemilu 2014. Para anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara banyak berasal dari keluarga politik?keluarga bupati, walikota dan ketua partai. Sebanyak sepuluh kepala daerah dari tujuh belas kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, sukses meloloskan keluarga mereka sebagai anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR dan DPD. Keterpilihan kerabat elit politik lokal ini menjadi ancaman dalam mewujudkan demokrasi yang subtansial, kompetitif dan berkualitas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan pengamatan. Hasil penelitian ditemukan, dinasti politik berkembang di Sulawesi Tenggara dalam dua model yaitu dinasti yang tumbuh dari keluarga governing elite dan keluarga non governing elite. Keberadaan dinasti politik ini ditopang oleh empat hal: pertama,  pragmatisme dan praktek oligarki partai politik; kedua, tumbuh suburnya politik uang dan politisasi birokrasi; ketiga, lemahnya pengawasaan Bawaslu dan jajarannya; keempat, budaya politik yang kolutif dan paternalistik.
KEKACAUAN PEMILU 2019: FENOMENA FIREHOSE OF FALSEHOOD DALAM RELASI SIKAP TERHADAP HOAX DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KOMISI PEMILIHAN UMUM Akhrani, Lusy Asa; Herani, Ika; Pohan, Ibnu Asqori; Alhad, Muhammad Afif
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.953 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.1

Abstract

Firehose of falsehood is a propaganda technique that has used in the political world. This propaganda is used by presenting hoax news/hoaxes in public awareness continuously until the public believes the news. The community more easily and quickly accepts media news anywhere and anytime because the public has direct media access to grasp. In contrast, the literacy and rechecking of news content are often not done due to time constraints and the emotional content of newsreaders. Information media believed to be one of the sources of increasing distrust in the election organizers, namely the KPU. This study aims to explore people's attitudes towards HOAX news on trust in the KPU. The research method uses quantitative with a survey approach to 558 2019 voter respondents through the distribution of Trust research scale to KPU and attitude scale towards hoaxes. The results study indicate there is a role for attitudes towards hoaxes towards trust in the KPU as an EMB in Indonesia.
PENYERAHAN AGENDA POLITIK PEMERINTAH: PENGELOLAAN KEBIJAKAN SMART KAMPUNG BERBASIS SOCIETY KABUPATEN BANYUWANGI Pamungkas, Nabil Lintang
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1575.612 KB) | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.3

Abstract

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan Smart Kampung yang berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menanggulangi persoalan kemiskinan. Berdasrakan konsep modal sosial dan partisipasi masyarakat, artikel ini mencoba memaparkan sejauh mana keterlibatan masyarakat, mengevaluasi kebijakan Smart Kampung secara lebih mendalam serta menawarkan bagaimana alternatif kebijakan yang seharusnya dilakukan. Melihat kondisi sosial yang majemuk, tentu kebijakan tersebut tidak dapat diseragamkan, perlunya kebijakan yang berbasis pada masyarakat itu sendiri. Data menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak dapat menjangkau daerah di wilayah pedesaan dan pesisir. Banyaknya masyarakat yang masih tidak merasakan akan hadirnya kebijakan Smart Kampung. Secara prosedur, kebijakan ini menyimpan banyak persoalan berupa pengadaan barang wifi, serta pengelolaan barang yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan tersebut terbilang cukup rendah, masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan namun dalam pelaksanaan kebijakan masyarakat justru tidak berpartisipasi secara aktif. Serta ketersediaan kelompok sosial tidak dilibatkan sepenuhnya, banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya fokus pada persoalaan administrasi berbasis teknologi dan tidak mengerti tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut. Penulis beranggapan pemerintah perlu memanfaatkan serta meningkatkan persoalan sumber daya manusia melalui pemetaan terhadap kelompok sosial yang ada serta memberikan sebuah tawaran alternatif dalam menanggapi persoalan tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 6