Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol"
:
14 Documents
clear
PENGELOLAAN PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL DI KABUPATEN JEMBER (Studi terhadap PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Jember tahun 2011- 2015)
Angin, Ria;
Putra, Popong Mega
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.864 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v16i2.742
Kajian tentang pengelolaan program keaksaraan fungsional di Kabupaten Jember di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Jember memiliki tujuan untuk mendepenelitiankan pengelolaan program keaksaraan fungsional dan bagaimana kontribusi para pihak dalam pengelolaan PKBM Nurul Huda. Adapun metode kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Di mana dalam metode ini kajian dalam pengumpulan data menggunakan data primer berupa observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Sedangkan untuk data sekunder penulis menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis ditemukan fakta, bahwa: 1). PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam program keaksaraan fungsional sudah baik, dengan melalui mekanisme, antara lain: a). Perencanaan program keaksaraan fungsional, dan b). Pelaksanaan program keaksaraan fungsional (Pengorganisasian, pengarahan/pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, dan evaluasi program). 2). Keterlibatan Dinas Pendidikan dalam program keaksaraan fungsional di PKBM Nurul Huda masih belum optimal. Dinas Pendidikan hanya melakukan pengawalan program saja, tanpa melakukan pembinaan kelembagaan PKBM secara optimal dan profesional. Kata kunci: Pengelolaan, Kebijakan dan Keaksaraan Fungsional.
PENGARUH KOMPETENSI DENGAN KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER
Siswanto, Edhi;
Zakaria, Oktavian Agyl
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (68.682 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v16i2.743
Manusia merupakan peran utama dari setiap kegiatan. Tanpa adanya manusia, semua sarana dan prasarana tidak dapat berjalan dengan maksimal demi mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan sumberdaya manusia yang memadai dalam mendorong kinerja pegawai. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak faktor yang berkaitan dengan kinerja seorang pegawai, salah satunya adalah faktor kompetensi. Dalam hal ini, seorang pegawai harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang terbaik dalam dirinya. Seorang pegawai akan berkembang dan mampu bertahan dalam lingkungan persaingan yang kompetitif apabila didukung oleh pegawai-pegawai yang berkompeten dibidangnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kompetensi dengan Kinerja Pegawai Kantor Desa Sukorambi Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengukuran data berupa statistik objektif melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor desa sukorambi yang berjumlah 23orang. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik total sampling dimana jumlah sample yang digunakan sama dengan populasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor desa sukorambi kabupaten jember. Uji secara regresi menunjukkan bahwa indicator konsep diri memberikan pengaruh paling dominan, sedangkan indicator pengetahuan memberi pengaruh paling kecil. Kata kunci: Kompetensi, Kinerja Pegawai
EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
Haerah, Kahar;
Wahyudi, Farisa
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.19 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v16i2.748
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektifitas pemungutan pajak hiburan yang terjadi di daerah kabupaten jember. Berdasarkan hasil penelitian, efektifitas pemungutan pajak  hiburan yang terjadi di Jember di tahun 2015 mengalami peningkatan selama satu tahun tersebut tercatat bahwa lebih banyak pajak yang efektif dari pada yang tidak efektif. Dan dapat dilihat dari bukti daftar target dan realisasi selama satu tahun tersebut disitu tercatat bahwa targetnya yaitu sekitar Rp.1.050.600.000,00 juta dan realisasi. Sampai dengan akhir bulan yaitu sekitar Rp 1.111.566.807,00 juta. Pajak hiburan selama satu tahun tersebut dan efektif sanagtlah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang berada di Jember karena bias membantu pembiyaan terhadap pembangunan yang belum terealisasi. Adapun faktor-faktor yang mendukung terhadap pemungutan pajak hiburan tersebut yaitu: kesadaran wajib pajak yang meningkat, keterbukaan omset penerimaan, pemilik hiburan gambang ditemui. Kata kunci: Efektifitas, Pemungutan Pajak Hiburan
PERAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN DALAM MENGEMBANGKAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DI KECAMATAN TLOGOSARI KABUPATEN BONDOWOSO
R, Emy Kholifah;
Pasa, Harnies Marika
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (608.188 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v16i2.744
Penelitian ini yang berjudul Peran Dinas Peternakan dan Perikanan dalam Mengembangkan Usaha Perikanan Budidaya di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan dampak adanya perikanan budidaya bagi masyarakat.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi, kemudian analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,  penyajian  data serta penarikan  kesimpulan.  Dari  hasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan bahwa Peran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso dalam mensosialisasikan program perikanan budidaya kepada pembudidaya di Kecamatan Tlogosari dengan menyampaikan informasi-inftor yaitu mengoptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, program pengembangan perikanan budidaya, mengembangkan kawasan budidaya laut, air tawar dan air payau, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan perikanan budidaya. Kata Kunci: peran dinas peternakan dan perikanan, perikanan uidadaya
INTERRELASI PARA PIHAK? STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GUNUNUG SEMERU DI KABUPATEN LUMAJANG
Suhari, suhari
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.034 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v16i2.745
Kajian ini difokuskan pada Implementasi kebijakan  mitigasi  bencana Gununug Semeru di Kabupaten Lumajang. Jenis kajian yang digunakan adalah kajian kualitatif dengan  pendekatan deskriptif.  Di mana hasil kajian  ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Semerudi  Kabupaten  Lumajang masih  belum  optimal.  Adapun  faktor  yang  menjadi penyebab tidak optimalnya efektivitas implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang tersebut, antara lain: 1. Faktor internal antara  lain,  a). Tidak  adanya peraturan  daerah.  b).  Lemahnya  koordinasi Pemerintah  Kabupaten  Lumajang.  c).  Lambatnya  penetapan  tanggap  darurat bencana yang dilakukan oleh Bupati Lumajang dalam setiap kali terjadi bencana. d). Minimnya  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  daerah  (APBD)  Kabupaten Lumajang  untuk  alokasi  mitigasi  bencana.  e).  Kurangnya  keterpaduan  dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mitigasi bencana di Kabupaten Lumajang. f). Kurang  adanya  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  pengelolaan  anggaran mitigasi  .bencana.  g).  BPBD  Kabupaten  Lumajang  dalam  bencana  lebih berorientasi  pada  saat  pasca  bencana. 2). Faktor  eksternal  antara  lain,  a). Rendahnya partisipasi stakeholders dalam mitigasi bencana. b). Lemahnya peran Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Lumajang  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  bupati  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  khususnya  dalam  penanggulangan  mitigasi  bencana.  c). Lemah koordinasi  antara  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kata kunci: Interrelasi, Implementasi Kebijakan, Bencana
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENANGGULANGGI ANAK JALANAN. (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER).
Nusanto, Baktiawan;
Toni, Toni
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (448.532 KB)
|
DOI: 10.32528/politico.v16i2.746
Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Masalah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember. dan untuk menganalisis penerapan Peran Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember (PERDA ) No 8 Tahun 2015. Tipe penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Diskriptif dengan metode pendektan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan nantinya. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yakni mencakup:Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Jalanan studi Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Tentang Upaya Dinas Sosial Dalam Pembinaan ANJAL/Anak Jalanan,berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember NO 8 Tahun 2015 Sudah meulai mendpat titik terang khusunya dalam pembinaan ANJAL/Anak Jalanan. Kesimpulan yang kedua, perlindungan ANJAL/ Anak Jalanan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, (Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002). Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.Kata kunci: Upaya, Anak Jalanan
INTERRELASI PARA PIHAK? STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GUNUNUG SEMERU DI KABUPATEN LUMAJANG
suhari Suhari
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/politico.v16i2.745
Kajian ini difokuskan pada Implementasi kebijakan mitigasi bencana Gununug Semeru di Kabupaten Lumajang. Jenis kajian yang digunakan adalah kajian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Di mana hasil kajian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Semerudi Kabupaten Lumajang masih belum optimal. Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya efektivitas implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang tersebut, antara lain: 1. Faktor internal antara lain, a). Tidak adanya peraturan daerah. b). Lemahnya koordinasi Pemerintah Kabupaten Lumajang. c). Lambatnya penetapan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh Bupati Lumajang dalam setiap kali terjadi bencana. d). Minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Lumajang untuk alokasi mitigasi bencana. e). Kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mitigasi bencana di Kabupaten Lumajang. f). Kurang adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran mitigasi .bencana. g). BPBD Kabupaten Lumajang dalam bencana lebih berorientasi pada saat pasca bencana. 2). Faktor eksternal antara lain, a). Rendahnya partisipasi stakeholders dalam mitigasi bencana. b). Lemahnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penanggulangan mitigasi bencana. c). Lemah koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kata kunci: Interrelasi, Implementasi Kebijakan, Bencana
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENANGGULANGGI ANAK JALANAN. (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER).
Baktiawan Nusanto;
Toni Toni
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/politico.v16i2.746
Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Masalah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember. dan untuk menganalisis penerapan Peran Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember (PERDA ) No 8 Tahun 2015. Tipe penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Diskriptif dengan metode pendektan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan nantinya. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematik tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yakni mencakup:Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Menanggulangi Anak Jalanan studi Dinas Sosial Kabupaten Jember. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Tentang Upaya Dinas Sosial Dalam Pembinaan ANJAL/Anak Jalanan,berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember NO 8 Tahun 2015 Sudah meulai mendpat titik terang khusunya dalam pembinaan ANJAL/Anak Jalanan. Kesimpulan yang kedua, perlindungan ANJAL/ Anak Jalanan sesuai dengan Undang-Undang 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, (Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002). Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.Kata kunci: Upaya, Anak Jalanan
PENGELOLAAN PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL DI KABUPATEN JEMBER (Studi terhadap PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Jember tahun 2011- 2015)
Ria Angin;
Popong Mega Putra
POLITICO Vol 16, No 2 (2016): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/politico.v16i2.742
Kajian tentang pengelolaan program keaksaraan fungsional di Kabupaten Jember di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Jember memiliki tujuan untuk mendepenelitiankan pengelolaan program keaksaraan fungsional dan bagaimana kontribusi para pihak dalam pengelolaan PKBM Nurul Huda. Adapun metode kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Di mana dalam metode ini kajian dalam pengumpulan data menggunakan data primer berupa observasi (pengamatan) dan interview (wawancara). Sedangkan untuk data sekunder penulis menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis ditemukan fakta, bahwa: 1). PKBM Nurul Huda Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam program keaksaraan fungsional sudah baik, dengan melalui mekanisme, antara lain: a). Perencanaan program keaksaraan fungsional, dan b). Pelaksanaan program keaksaraan fungsional (Pengorganisasian, pengarahan/pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, dan evaluasi program). 2). Keterlibatan Dinas Pendidikan dalam program keaksaraan fungsional di PKBM Nurul Huda masih belum optimal. Dinas Pendidikan hanya melakukan pengawalan program saja, tanpa melakukan pembinaan kelembagaan PKBM secara optimal dan profesional. Kata kunci: Pengelolaan, Kebijakan dan Keaksaraan Fungsional.