Articles
84 Documents
<![CDATA[SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NO 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Sholihul Hakim]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 1, No 1 (2017): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (512.183 KB)
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji sinkronisasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan. Hasil penelitian yang mendasarkan pada, teori hierarki perundang-undangan, dan teori asas pembentukan perundang-undangan yang baik menunjukkan bahwa Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup tidak sinkron dengan ketentuan dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan muatan dalam aturan inilah yang menjadikan terbengkalainya beberapa permasalahan lingkungan hidup di daerah, Kota Solo sendiri belum melakukan penyesuaian terhadap UU No 32 Tahun 2009 dikarenakan belum munculnya peraturan pelaksana dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan di daerah. Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 seharusnya melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang baru yakni Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan amanah UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan kewenangan daerah dalam hal pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah. Pemerintah Kota Surakarta bersama DPRD dapat melaksanakan revisi dengan mendasarkan pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) serta UU-PPLH No 32 Tahun 2009. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan aturan pelaksana dikemudian hari, maka harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.]]>
<![CDATA[RAHASIA DAGANG DALAM USAHA FRANCHISE DI BIDANG KULINER ]]>
<![CDATA[Indira Swasti Gama Bhakti]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 1, No 1 (2017): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.694 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul "Rahasia Dagang dalam Usaha Franchise di Bidang Kuliner”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana apabila ada usaha waralaba di bidang kuliner yang dalam mewaralabakan usahanya dengan tidak mempunyai rahasia dagang akan resep masakannya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan, dengan pendekatan yuridis normatif. Penganalisaan data dari hasil penelitian ini, menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkanHak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya rahasia dagang, seperti diketahui merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Oleh karena memiliki manfaat ekonomi maka suatu kekayaan intelektual dapat menjadi aset perusahaan.Unsur rahasia dagang memegang peranan sangat penting terutama dalam waralaba, yaitu biasanya mengenai resep pembuatan seperti dalam waralaba di bidang kuliner. Berdasarkanundang-undang yang berlaku, kepada seseorang atau perusahaan yang menpunyai aset HKI diperbolehkan untuk memberikan hak atas aset HKI yang dimiliki kepada perusahaan lain untuk pemanfaatan sebesar-besarnya sebagai suatu aset HKI berdasarkan lisensi atau waralaba. Waralaba merupakan salah satu bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut franchisor memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut franchisee untuk mendistibusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (franchise agreement).Rahasia dagang merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh franchisor yang diberikan kepada franchisee akibat ditandatanganinya perjanjian waralaba diantara mereka.]]>
<![CDATA[The Conflict of Private-National Interests in the Divestation of PT. Newmont Nusa Tenggara’s Shares (The Study on Newmont Divestation 2008-2016) ]]>
<![CDATA[Ferdi Hasiman]]>;
<![CDATA[Julian aldrian Pasha]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (524.146 KB)
<![CDATA[The 1945 Constitution mandates that strategic mining must be controlled by the state. Not by foreign corporations. Based on that mandate, Indonesian government is struggling for the shares divestment of Newmont Nusa Tenggara (NNT), an American based mining company. NNT operates the Batu Hijau and the Elang Dodo Rinti mine. NNT’s Contract of Work mandates NNT to divest shares of 51 percent. NNT disobeyed the divestment order. In the divestment process, there is a conflict of private-national interests. The divestment process becomes an event to seize the oligarchy. In some term, a new oligarchy regulates Newmont]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Satrio Ageng Rihardi]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.896 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang merupakan korban dari ekploitasi anak dan hak-hak apa saja yang akan di peroleh korban eksploitasi anak. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara represif adalah dengan menerapkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomidan/atau seksual. Sedangkan perlindungan secara preventifnya adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak, Hak-Hak Eksploitasi Anak]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAM ]]>
<![CDATA[Rosa Kumalasari]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (553.358 KB)
<![CDATA[Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, termasuk hukum pidana. Makna Pancasila harus menjiwai tujuan hukum pidana. Karena itu, tujuan pidana terhadap Bangsa Indonesia bukan saja harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia saja melainkan harus juga berurat akar dalam batang tubuh Bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain tujuan pidana selain harus mencerminkan Pancasila, ia pun harus pula diterapkan dengan semangat dan jiwa Pancasila. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya ditengah maraknya perdebatan terkait eksistensi pidana mati. Pro dan kontra yang selalu muncul mengenai pidana mati tidak lain selalu dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia.Kata kunci: Kebijakan Pidana Mati, Perspektif HAM]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI SIMPAN PINJAM ]]>
<![CDATA[Wahyu Prabowo]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 1, No 1 (2017): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (452.354 KB)
<![CDATA[Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai perjanjian simpan pinjam dalam Koperasi Simpan Pinjam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mempunyai tujuan memahami masalah sosial secara holistik dan mendalam atas fenomena yang terjadi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi harus dapat menampung kebutuhan ekonomi anggotanya melalui lapangan usaha yang akan dipilih, sehingga lapangan usaha koperasi tergantung dari tujuan koperasi tersebut dalam memberikan pelayanan kebutuhan kepada anggotanya. Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi mengatur bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit simpan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[THE DECLINE OF GOLKAR PARTY’S HEGEMONY. GOLKAR’S PERFORMANCE IN FACING THE SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS IN SOUTH SULAWESI ]]>
<![CDATA[Muhammad Reza Syamsuri]]>;
<![CDATA[Sri Budi Eko Wardani]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.657 KB)
<![CDATA[After the era of decentralization and democratization, Golkar entered the era of direct regional elections. Golkar in its participation in regional elections in South Sulawesi in 2005-2013 was relatively successful in most regions in South Sulawesi. Entering the regional elections simultaneously in 2015 and 2018, Golkar valued a significant reduction of votes. In some regions, Golkar showed poor performance. Ironically, out of eleven regional elections, Golkar only nominated its candidates in six regions and only won in one region. At present Golkar is facing a serious challenge if it wants to maintain its position in South Sulawesi as the largest base in the region. This qualitative research found the weakening factor of Golkar's power in South Sulawesi in the 2015 simultaneous elections. This factor was the existence of elite factionalization that occurred inside Golkar party after the 2014 presidential election which had an impact on the creation of Golkar internal conflicts and factions in simultaneous elections in South Sulawesi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING ]]>
<![CDATA[Karlin Z Mamu]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.481 KB)
<![CDATA[Penelitian mengenai kejahatan illegal logging ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo, serta faktor-faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menangani kasus illegal logging. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang telah dicapai adalah implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo belum optimal, sehingga belum memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Faktanya bahwa dalam penegakkan hukum terhadap kasus illegal logging khususnya dalam bentuk modus operandi maupun terhadap pelaku tidak hanya dalam bentuk upaya preventif saja yang tidak dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi upaya refresif juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan sulitnya petugas menjangkau semua hutan yang ada di Gorontalo dan sulitnya menemukan barang bukti serta ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku, sehingga tidak dapat memberikan efek jera. Hal inilah yang menyebabkan belum seimbangnya antara sanksi pidana yang diterima dengan akibat perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian diperlukan peningkatan personil aparat penegak hukum (PPNS Kehutanan dan Polisi Hutan). Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah menerapkan sistem satelit di tempat yang dianggap rawan. Dengan adanya sistem tersebut, secara otomatis akan merekam siapa saja yang merusak hutan, sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam menangkap pelaku tanpa harus melakukan patroli lapangan.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERKAIT KONSEP SUKSESI NEGARA ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Brahmantari Manik Utama]]>;
<![CDATA[I Gede Eggy Bintang Pratama]]>;
<![CDATA[I Dewa Ayu Maheswari Adiananda]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 3, No 1 (2019): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.193 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan mengikat perjanjian internasional terhadap Hak Asasi Manusia terkait suksesi negara, dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan suksesi negara dalam hukum internasional dan bagaimana kedudukan perjanjian internasional tentang HAM terkait suksesi negara. Terjadinya suksesi negara tentu akan mempengaruhi hak dan kewajiban predecessor state dan successor state dalam perjanjian internasional tentang HAM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari penelitian asas-asas hukum, penelitian inventarisi hukum positif, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian yang ingin menelaah sikroniasasi suatu peraturan perundang-undangan dan penelitian sejarah. Suksesi negara menurut hukum internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969, Konvensi Wina 1978, Konvensi Wina 1983 dan suksesi negara menimbulkan akibat hukum terhadap public property right, privat property right, arsip negara, utang negara, kewarganegaraan, organisasi internasional, dan claims in tort atau delict. Perjanjian tentang HAM termasuk kedalam perjanjian yang dikecualikan dari berlakunya klausula rebus sic stantibus dan HAM disebutkan dalam konsideran Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1978 tetapi belum terdapat ketentuan pasal yang mengatur mengenai kedudukan perjanjian tentang HAM. Kedudukan perjanjian internasional tentang HAM masih belum memiliki kepastian hukum apakah beralih ke negara suksesor seperti halnya pengaturan mengenai perjanjian tapal batas wilayah yang langsung beralih kepada negara suksesor begitu terjadi suksesi negara, atau tidak]]>
<![CDATA[State Border Governance: Participatory of Local Communities (Case Study: Timor Leste – Indonesia Border) ]]>
<![CDATA[Joau Muni]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 3, No 1 (2019): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.872 KB)
<![CDATA[The participatory governance of Timor Leste-Indonesia land border as the voice of the local community cannot be separated from the concept of State Border Governance. The arrangement of the border region between the two countries is impossible to be separated from the arrangement of agreements involving the two countries. Various interests and problems that arise in the border region and along the boundary line always have a relationship of interests with the region across the boundary line that separates the two. The problem of managing the border area was initially only one of the sensitive issues related to defense and politics, mainly related to the continuation of bilateral cooperation or tensions between the two countries that had a border area that intersected. But now, these problems have developed into multilateral to international problems. Border governance must pay attention to the voices of the local community and also the various social-social organizations that exist, especially regarding how people want to connect with their relatives "across" there. The typical culture of the people in the border region also refers to the "local context". A borderline usually cuts randomly the same linguistic, custom, religious, socio-economic background, cultural identity and historical background. This study uses a qualitative method of policy analysis with a case study. The focus of the analysis is on the relationship of "State Border Governance to pay attention to the Participation of Local Communities" in the land border area of Timor Leste - Indonesia. The results of this analysis can contribute to the development of public administration science, especially governance as a reference framework for the implementation of border area management strategies.]]>
