cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
La Ode Muhammad Elwan
Contact Email
muh.elwan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
muh.elwan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Journal Publicuho
Published by Universitas Halu Oleo
ISSN : 26211351     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal Publicuho is peer-reviewed Open Access Journal published by Universitas Halu Oleo. This journal dedicated publishing article on research results as a support for all academic community, civil society and practitioners who care with public and governmental issues and aims for the development of science, especially social science. The results of published research include the study of state administration, management and public policy, politics, government, global issues, community development and social issues as well as various studies of other social sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 4, No 4 (2021): November - January" : 34 Documents clear
ANALISIS PEMBINAAN KEPADA NARAPIDANA ANAK KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK Devin Christiyanto Ku; Mitro Subroto
Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i4.21049

Abstract

Penyalahgunaan narkotika bukan hanya dilakukan dan terjadi kepada orang dewasa, tetapi juga terhadap  anak-anak. Posisi anak yang dianggap belum cakap hukum dan posisi mereka yang masih labil, menjadikan anak sebagai sasaran empuk bagi para bandar untuk dapat memasarkan barang haramnya tersebut. Metode Penlitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlakuan yang diberikan kepada terpidana mati berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berkewajiban untuk membesarkan, melatih, melatih, dan melakukan lainnya sesuai dengan persyaratan hukum. Hal ini karena anak yang dihukum karena melakukan tindak pidana berhak atas pembinaan, bimbingan, pengawasan, dukungan, pendidikan dan pelatihan, serta hak-hak lainnya menurut ketentuan undang-undang. Faktor keluarga dan lingkungan menjadi faktor utama seorang anak melakukan penyalahgunaan narkotika. Selain itu adapula faktor internal seperti krisis identitas dan kontrol diri yang lemah, yang juga dapat dengan mudahnya mempangaruhi seorang anak melakukan hal diluar kendalinya. Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak, dan melindungi anak dari bahaya narkotika.
PELAKSANAAN KERJA PELAYANAN WORK FROM HOME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KENDARI Reski Melyana Melamba; Jamal Bake; Erni Qomariyah
Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i4.23587

Abstract

The implementation of work from home certainly has a positive and negative impact on employee work productivity, this paper provides a description of whether or not the work system needs to be continued after the pandemic ends or an evaluation is required considering the emergence of a deadly new type of covid 19 virus variant, it is very possible for government organizations to carry out WFH, this study aims to describe the implementation of work from home and explain its implications,The dimensions of feasibility, availability, speed of response, physical environment, data security, office equipment, and technical support have not been effective, whereas work supervision has been running quite effectively, if there are several employees who experience a decrease in work productivity while working from home, this is based on an assessment of the ability to carry out tasks, work enthusiasm, and motivation to develop oneself, as w workplace. compatible, domestic disturbances in households, the absence of standard operating procedures that touch on technical issues, operating hours restrictions, a lack of conducive communication between superiors and subordinates, and a growing mindset that work from home is perceived as only an appeal/temporary recommendation During an emergency,it is not a binding regulation
POLITIK DINASTI DALAM KEPEMIMPINAN DESA (STUDI DESA WANTIWORO KECEMATAN KABAWO KABUPATEN MUNA) Asriani Asriani; La Ode Muh. Karman; Wawan Wawan
Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i4.23235

Abstract

This study aims to determine the factors that lead to the occurrence of dynastic politics in village leadership in Wantiworo Village. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews (interviews), observation and document studies. Analysis of the data and informants that have been obtained was carried out qualitatively.The results of research on dynastic politics in village leadership (Study of Wantiworo Village, Kabawo District, Muna Regency) where the most influencing the occurrence of dynastic politics in Wantiworo Village are only two factors, including capital strength (economic), the economic ability of a village head is also a consideration in the nomination . Wealth owned by the village head is the basic capital to achieve a goal or victory. Then the power of the network (the family), the family of the village head does have quite a big influence in the community. For example, the former village head of La Ode Gafar is a religious figure and La Ode Kiji is a person who is quite respected in the community besides other important positions in the village that have kinship relations.
KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN Syafrianda Syafrianda; Zaili Rusli; Adianto Adianto
Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i4.22193

Abstract

This study aims to find out how the capacity of local institutions in administering government and public services after the expansion with a case study in Kulim District, Pekanbaru City, and to find out what factors support institutional capacity in administering government and public services after the division of the sub-district area. This research use desciptive qualitative approach. Primary data were obtained directly through interviews with informants, namely the administrative staff of the regional secretariat of the Mayor of Pekanbaru, the Head of Kulim District, the Village Head of Mentangor, sub-district service staff, and community service recipients in the sub-district. The results of this study indicate that the capacity of regional institutions in administering government and public services after the division in Kulim District is sufficient. This is marked by the implementation of various activities in the sub-district in carrying out government administration, public services, and also empowering the community in Kulim District. The factors that support the institutional capacity of the sub-district after the division include organizational structure, work team, number of human resources, commitment and competence, work experience and seniority, and completeness of supporting infrastructure.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas kelembagaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pasca pemekaran dengan studi kasusnya di Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pasca pemekaran wilayah kecamatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu Staf bidang pemerintahan sekretariat daerah walikota pekanbaru, Camat Kulim, Lurah Mentangor, staff pelayanan kecamatan, dan masyarakat penerima layanan di kecamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pasca pemekaran di Kecamatan Kulim sudah cukup memadai. Ini ditandai dengan sudah berjalannya berbagai aktifitas kegiatan di kecamatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan juga pemberdayaan kepada masrayakat di Kecamatan Kulim. Adapun faktor-faktor yang mendukung kapasitas kelembagaan kecamatan pasca pemekaran antara lain, struktur organisasi, tim kerja, jumlah SDM yang dimiliki, komitmen dan kompetensi, pengalaman kerja dan senioritas camat, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung.     Kata Kunci:  Kapasitas Organisasi, Desentralisasi, Pelayanan Publik
IMPLEMENTASI PROGRAM BUMDES MEKAR LESTARI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Ahibbau Syaifullah; Afifuddin Afifuddin; Hayat Hayat
Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i4.21723

Abstract

BUMDes adalah salah satu Lembaga yang didalamnya terdapat interaksi ekonomi antara masyarakat desa dan pemerintah desa, sehingga dalam hal ini hubungan baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa akan tercipta. Dan dengan adanya BUMDes ini diharapkan bisa mendorong minat masyarakat agar bisa lebih kreatif dalam mengolah sesuatu yang bisa menghasilkan uang sehingga angka kemiskinan secara perlahan akan menurun dan mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Lestari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjangawan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan untuk mengetahui apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dari pengimplementasian program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Lestari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjangawan Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program BUMDes Mekar Lestari Desa Tanjangawan belum optimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dengan BUMDes sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. 
PENGELOLAAN BARANG INVENTARIS PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPTEN BUTON Sartono Sartono; Nofita Satia
Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i4.23354

Abstract

The purpose of this study is to determine the management of inventory good and to know the influencing factors of inventory goods management at the general election commission office of Buton regency. Data collection technique using observation techniques, interviews, and documentation. The data analysis technique in this research is using qualitative descriptive analysis techniques. Informants in the study amounted to 5 (five) people at the general election commission office of Buton regency. The results of this study indicate that the management of goods in the general election commission office of Buton regency is less that optimal, it can be seen that there is no special warehouse for goods, and more attention to goods so as not to be damaged, while the factors in the office are slightly improved with regard to inventory goods, there is always recording of goods and making reports by employees, regarding asset reporting techniques, it is further improved and it is necessary to check goods every month so that they can be known about goods that are  suitable for use or not, then there is no such thing as Bimtek an the general election commission office Buton regency.
POLITIK PEMBIAYAAN HIBAH PILKADA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DAN KABUPATEN SUKABUMI 2020 Harry Ramdhani
Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i4.22430

Abstract

Penelitian ini menganalisis kelemahan dan peran aktor-aktor pada mekanisme dan proses politik penetapan anggaran pembiayaan pilkada melalui hibah APBD di Kabupaten OKU Timur dan kabupaten Sukabumi. Pendekatan Penelitian ini adalah kualiatif, dengan jenis studi kasus kolektif. Teknis Pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa informan yang terlibat dalam proses penetapan anggaran pilkada dan aktor politik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pilkada melalui APBD secara umum berjalan baik dengan sejumlah catatan yang harus diperbaiki. Peran DPRD dan relasi antara KPUD bersama Pemerintah Daerah serta DPRD menjadi kunci munculnya permasalahan di kedua daerah tersebut. Penelitian ini menghasilkan sejumlah catatan, yaitu mekanisme pembiayaan pilkada melalui hibah APBD membebani anggaran daerah, mendistorsi anggaran kesejahteraan rakyat untuk dana pilkada, keterlambatan pencairan anggaran, standar honor lembaga ad hock yang tidak diatur secara ketat, evaluasi kinerja perangkat daerah, pilkada yang tidak bisa diseragamkan, dan besarnya peluang politik anggaran di daerah yang berdampak pada integritas dan independensi Lembaga penyelenggara pemilu.
EFEKTIVITAS PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TERINTEGRASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU Rian Andrianus Manik; Mayarni Mayarni
Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i4.21809

Abstract

AbstractOnline Single Submission is an information technology-based licensing system innovation that integrates regional and central licensing in accordance with the mandate of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The purpose of this study was to determine whether the OSS program was running. The use of this OSS program is to shorten the licensing bureaucracy. This research is descriptive with a case study approach and the data needed are primary and secondary data derived from observations, interviews, and documentation which are analyzed by researchers so as to obtain accurate and clear data. The results of this study indicate that the OSS program at the Office of Investment and One Stop Services in Rokan Hulu Regency has been running effectively. The accuracy of the program targets was in accordance with the expectations set before the program was launched. The socialization of the program has not yet been effectively carried out. The achievement of program objectives is in accordance with the initial purpose of this program, the community has felt the convenience offered by OSS. Program monitoring is still not fully effective but has started to lead to improvements.Keywords: Effectiveness; Online Single Submission; Program  AbstrakOnline Single Submission merupakan inovasi sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program OSS berjalan efektif atau tidak. Penggunaan program OSS ini untuk mempersingkat birokrasi perizinan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus serta data yang diperlukan ialah data primer dan sekunder yang berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi yang dianalisis oleh peneliti  sehingga mendapatkan data yang akurat dan jelas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan efektif. Ketepan sasaran program sudah sesuai dengan harapan yang ditetapkan sebelum program ini diluncurkan. Untuk sosialisasi program masih belum efektif dilakukan. Pencapaian tujuan program sudah sesuai dengan tujuan awal program ini dibuat, masyarakat sudah merasakan kemudahan yang ditawarkan OSS. Untuk pemantauan program masih belum sepenuhnya efektif tetapi sudah mulai mengarah kepada perbaikan.    Kata Kunci:  Efektivitas; Online Single Submission; Program
DINAMIKA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PILKADA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018 Sopian Ependi Manalu; Nurul Nurhandjati
Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i4.21282

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai dinamika koalisi partai  politik pengusung calon tunggal dalam proses pencalonan bupati dan wakil bupati pada pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018. Dengan menggunakan teori koalisi Arend Lijphart akan di elaborasi bagaimana dinamika pembentukan koalisi partai politik dalam mendukung pasangan calon tunggal. Adapun Lijphart mengkategorikan koalisi kedalam 2 bentuk yakni : policy blind coalition dan policy based coalition. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini dimulai dari penjelasan partai politik pengusung calon, dinamika yang terjadi antar partai politik, kemudian dilakukan analisis bentuk koalisi yang dibangun oleh partai didukung realita politik untuk menguatkan hasil analisis penulis. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa koalisi partai politik pengusung calon tunggal pada pilkada Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018 condong pada bentuk koalisi policy blind coalition yakni koalisi yang mengutamakan untuk memaksimalisasi kekuasaan daripada mempertimbangkan kesamaan ideologi dan platform partai. Koalisi yang terbentuk cenderung pragmatis, elitis dan berorientasi office seeking. Penentuan kandidat cenderung mempertimbangkan popularitas, pengaruh elit pusat dan elit lokal serta kepemilikan modal besar sehingga mampu menghimpun seluruh partai politik dalam satu blok koalisi. 
PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KENDARI Darpin Darpin; Astrid Yunita; Ninik Endang Purwati
Journal Publicuho Vol 4, No 4 (2021): November - January
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/jpu.v4i4.23237

Abstract

This study aims to determine and analyze the application of the principle of transparency and the implementation of excellent service at the Kendari City Investment and One Stop Integrated Service Office. This study uses a descriptive qualitative approach, data analysis uses interactive model analysis techniques consisting of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. The results showed that the application of the principle of transparency at the Kendari City Investment Office and PTSP from the informative (informative) aspect of the agency was good enough in providing convenience to the public to obtain information either directly or indirectly about services in the field of investment and licensing, in terms of openness has been good enough in conveying information to the public openly, and is easily accessible through several channels of information delivery, on the other hand, the agency still needs to be more intense in explaining all service requirements both technical and administrative in a clear and easy to understand manner using the system. and simple language to the public, from the aspect of disclosure, it is still not optimal in informing the public of financial details and annual reports regarding revenue, financial management and assets of the organization. In terms of the implementation of excellent service in terms of the dimensions of service procedures, service costs, completion time, service products, infrastructure, the overall competence of service providers is good, with the Public Service Standards  that have been standardized in 2018.

Page 1 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2022): May-July Vol 5, No 1 (2022): February - April Vol 4, No 4 (2021): November - January Vol 4, No 3 (2021): August - October Vol 4, No 2 (2021): May - July Vol 4, No 1 (2021): February - April Vol 3, No 4 (2020): November - January Vol 3, No 3 (2020): August - October Vol 3, No 2 (2020): May - July Vol 3, No 1 (2020): February - April Vol 2, No 4 (2019): November - January Vol 2, No 4 (2019): ( Article on press ) Vol 2, No 3 (2019): August - October Vol 2, No 2 (2019): May - July Vol 2, No 1 (2019): February - April Vol 1, No 1 (2019): Public policy, Community Empowerment and Bureaucracy Vol 1, No 4 (2018): November - January Vol 1, No 3 (2018): August - October Vol 1, No 2 (2018): May - July Vol 1, No 1 (2018): February - April Vol 1, No 1 (2018): Journal Publicuho More Issue