Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum

jurnalilmiahhukumdejure
Website

Published by Universitas Singaperbangsa Karawang

ISSN : 24427578 EISSN : 25411594 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya.

Arjuna Subject : -

Articles 111 Documents

1 2 3 4 5

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari KAJIAN ILMIAH HUKUM, JIH DE'JURE:
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PASAR MALAM DAN DINAMIKANYA DI KOTA SAMARINDA Fatimah Asyari, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKKehadiran Pasar Malam di Kota Samarinda tidak dapat disangkal sudah menjadi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tidak dapat dikesampingkan keberadaannya, akan tetapi eksistensi pasar malam yang semakin marak di Kota Samarinda juga sering menimbulkan permasalahan diantaranya kenyataan bahwa Pasar Malam membuat kemacetan lalu lintas, sampah dan permasalahan penataan kota lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Peranan Pemerintahan Dalam Pengelolaan dan Dinamikanya Pasar Malam di Kota Samarinda? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil Pembahasan dalam penelitian harus dibentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda, Peraturan Daerah diharapakan dapat menjadi jawaban terhadap semua permasalahan terkait penataan Pasar Malam di Kota Samarinda. Peraturan Daerah akan menciptakan pengelolaan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di Kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar Malam menjadi salah satu tambahan objek pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis Ekonomi Pancasila di Kota Samarinda dapat tercapai dengan lebih maksimal. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Malam di Kota Samarinda diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dan diharapkan pula dapat menjadi payung hukum untuk melindungi kepentingan semua pihak terkait dengan Pasar Malam.Kata kunci: Pengelolaan, Pasar Malam, DinamikaABSTRACTThe presence of the Night Market in Samarinda City is undeniably the need of the community, especially the middle to lower society that can not be ruled out its existence, but the existence of a booming night market in the city of Samarinda also often cause problems including the fact that the Night Market makes traffic jams, garbage and other urban settlement issues. The problem in this research are: What Role Administration and Management Dynamics Night Market in Samarinda? The approach method used in this research is Normative Juridical approach method, the research specification used is descriptive. Results Discussion in the research should be established Samarinda City Regulation on Night Market Arrangement in the City of Samarinda, Regional Regulation is expected to be the answer to all problems related to the arrangement of Night Market in Samarinda City. Regional Regulations will create the management of Recreational Night Market and become one of the populist tourist destinations in Samarinda City and the increase of Local Own Revenue from Retail Market Service sector. Pasar Malam become one of the additional objects of development of Micro, Small and Medium Enterprises based on Economy Pancasila Paradigms in Samarinda City can be achieved with more leverage. With the formation of Regional Regulation on Night Market Arrangement in Samarinda City is expected to contribute to the original revenue of the region and is also expected to become a legal umbrella to protect the interests of all parties associated with the Night Market.Keyword: Management, Night Market, Dynamics

RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN MATI ATAU LUKA BERAT SEBAGAI SYARAT PIDANA BERSYARAT PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN DI POLRES KARAWANG Oci Senjaya, S.H., M.H.
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKTuntutan keseimbangan perhatian dan perlakuan dalam penelitian ini ialah terhadap korban dan pembuat tindak pidana pada tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat. Restitusi dan kompensasi yang pada kelahirannya merupakan hak korban dan keluarganya, kemudian diambil alih oleh Negara kepada korban atau keluarganya, karena restitusi dan kompensasi sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban terutama yang ekonominya lemah. Permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana restitusi kepada korban mati atau luka berat sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat diterima oleh masyarakat? dan Bagaimanakah pelaksanaan restitusi, maupun kompensasi kepada korban mati atau luka berat khususnya di Satuan Laka Lantas Polres Karawang, sebagai syarat pidana bersyarat, juga merupakan wujud perhatian dan perlakuan yang seimbang kepada korban dan pembuat tindak pidana lalu lintas jalan dapat dikembangkan oleh Satuan Laka Lantas Polres Karawang menjadi suatu diskresi penegak hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pedekatan normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil pembahasan bahwa pihak kepolisian harus aktif di dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Hak Atas Restitusi dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian agar masyarakat paham mengenai perundang-undangan yang berlaku. Mempermudah dalam proses pelaksanaan Hak Atas Restitusi dan mempercepat penyelesaian perkara pidana yang dialami oleh korban.Kata Kunci: Restitusi, Kompensasi, Tindak Pidana Lalu Lintas JalanABSTRACTThe demand for the balance of attention and treatment in this study is against victims and criminal offenders on road traffic crime resulting in death or serious injury. Restitution and compensation which at birth is the right of the victim and his family, then taken over by the State to the victim or his family, because restitution and compensation is very beneficial to the victim or the victim's family, especially the economically weak. The research problem is: How is the restitution to the dead or seriously injured as conditional conditional condition, is also a form of attention and equal treatment to the victim and the maker of road traffic crime can be accepted by society? and how the implementation of restitution, or compensation to the dead or seriously injured, especially in Unit Laka Latang Polres Karawang, as conditional conditional prerequisite, is also a form of attention and equal treatment to the victim and the crime maker of road traffic can be developed by Satuan Laka Lantas Polres Karawang becomes a law enforcement discretion. The approach method used in this research is the normative approach method, the research specification used is descriptive. The results of the discussion that the police should be active in providing socialization to the public regarding the Right to Restitution and Merger of Lawsuit for Indemnification that the public understands the applicable legislation. Facilitate the implementation process of the Right to Restitution and accelerate the settlement of criminal cases experienced by the victim.Keywords: Restitution, Compensation, Criminal Acts of Road Traffic

Formulir Berlangganan JIH DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Formulir Berlangganan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN IMPLIKASINYA BAGI BANGSA INDONESIA Abdul Atsar
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang alasan pentingnya pengetahuan tradisional dilindungi oleh hukum dan menganalisis serta mengkaji tentang implikasi yang ditimbulkan dari perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Metode penulisan menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal (doctrinal) atau normatif yang mengkaji hukum sebagai norma. Sedangkan dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian doktrinal atau normatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (teknik analisis isi). Pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang saat ini sedang berlangsung, maka Pengetahuan tradisional perlu dilindungi oleh hukum karena perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional erat kaitannya dengan alih ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan martabat bangsa, mendorong investasi di bidang penelitian dan pengembangan. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional memiliki nilai yang sangat strategis. Implikasi yang ditimbulkan dengan adanya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional antara lain dapat dikenal oleh bangsa lain sebagai bangsa yang menghormati dan menjaga sistem pengetahuan tradisional, meningkatnya pemanfaatan pengetahuan tradisional dan dapat menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan pendapatan daerah, membuka kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan akan menambah daya beli masyarakat yang disebabkan oleh semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Saran penulis terhadap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu sudah saatnya untuk mengupayakan suatu undang-undang atau peraturan lainnya tentang pengetahuan tradisional yang mengatur secara komperhensif dan diwujudkan melalui sistem yang khusus mengatur pengetahuan tradisional agar lebih bisa memuat sifat dan karakter dari pengetahuan tradisional. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya melakukan upaya pendataan (data base) dan repertori (perbendaharaan) terhadap pengetahuan tradisional milik bangsa.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengetahuan Tradisional, Masyarakat Ekonomi ASEAN Ekonomi.ABSTRACTThe purpose of this study was to analyzing about the reasons for the importance of traditional knowledge is protected by law and analyzing and assess the implications a rising from the law protection for traditional knowledge. This writing method of research is doctrinal legal research (doctrinal) or normative, who studied law as a norm. While the views of the data source is a doctrinal or normative research. Data analysis technique used is content analysis (content analysis). In the era of the ASEAN Economic Community (AEC) which is currently underway, then traditional knowledge should be protected by law because of law protection of traditional knowledge is closely related to the transfer of science and technology, economic growth and the dignity of the nation, to encourage investment in research and development. Law protection of the traditional knowledge have strategic value. The implications posed by the existence of legal protection of traditional knowledge, among others, can be recognized by other nations as a nation that respects and maintaining traditional knowledge systems, increased utilization of traditional knowledge and may be one factor driving the increase in revenues, employment opportunities so as to reduce unemployment and will increase people's purchasing power caused by rising per capita income of the people. Suggestions author of the government and the House of Representatives it is time to initiate an Act or other legislation on traditional knowledge, which set it comprehensively and realized through a special system to better regulate traditional knowledge can accommodate the nature and character of traditional knowledge. Governments should cooperate with other relevant agencies doing data collection efforts (data base) and repertoire (treasury) on traditional knowledge belonging to the nation.Keywords: Legal Protection of Traditional Knowledge, Economics ASEAN Economic Community.

Formulir Berlangganan Formulir Berlangganan
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Formulir Berlangganan untuk Pembaca

PENERAPAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN CITARUM DI KARAWANG M. Holyone Nurdin Singadimedja, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAKLingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan materinya sesuai dengan wawasan nusantara. Penerapan sistem pidana lingkungan dapat menjadi instrumen preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan bumi yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh anak cucu kita sehingga perlu optimalisasi dari penegak hukum. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Lingkungan Bagi Pelaku Pencemaran Citarum Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Karawang? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder. Hasil pembahasan menegaskan bahwa penyelesaian hukum pidana lingkungan selama ini dijalankan sesuai ketentuan Hukum acara pidana sangat menyulitkan bagi hukum acara pidana lingkungan adalah pembuktian, diperlukan sumber daya manusia yang kuat serta proses penyeledikan dan penyidikan yang sempurna berdasarkan hukum acara pidana untuk dapat menerapkan sanksi pidana terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan di bidang lingkungan.Kata kunci: Penerapan Hukum, Pidana Lingkungan, Pencemaran Citarum. ABSTRACTEnvironment as gifts and graces of God the Almighty to the people and the nation of Indonesia is a space for life in all its aspects and material in accordance with the archipelago insight. The application of the criminal law system environment can be a preventive instrument for harmony and sustainability of the earth that the damage can be felt not only in the present but also in the future by our children and grandchildren that need optimization of law enforcement. The formulation of the problem in this research that how the application of criminal law for the perpetrators of environmental pollution at Citarum River by Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management in the Karawang? The method used in this research is normative juridical approach. Normative juridical approach method used to assess or analyze secondary data in the form of legal materials, especially primary law materials and secondary legal materials. Discussion of the results confirms that the completion of the environmental criminal law has been carried out in accordance with the law of criminal procedure very difficult for the criminal procedural law, the environment is the proof, necessary human resources are strong as well as the process as a survey and investigation of the perfect law of criminal procedure in order to apply criminal sanctions against companies violation of the provisions in the field of environment.Keywords: Application of the Law, Criminal Environmental Pollution Citarum River.

PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI HAK MILIK SERTA BAGIAN ANAK ANGKAT DALAM WASIAT WAJIBAH H. Dedi Pahroji, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK Kedudukan anak angkat/orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris dan Hukum Adat, keduannya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam Hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (Sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu jangkauan kewenangan Pengadilan Agama Karawang menyelesaikan sengketa mengenai hak milik? Bagaimanakah bagian anak angkat dalam wasiat wajibah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa mengenai hak milik di Pengadilan Agama Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu yang bermaksud menguraikan/menggambarkan kewenangan Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang dalam menyelesaikan sengketa mengenai hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah. Hal tersebut merupakan upaya dalam mencari pelaksanaan penerapan peraturan tentang hak milik dan bagian anak angkat dalam wasiat wajibah khususnya di Pengadilan Agama Klas IIA Kab. Karawang.Kata kunci: Hak Milik, Anak Angkat, Wasiat Wajibah. ABSTRACTPosition adopted children/adoptive parent in inheritance laws regulated in the Law of Civil Law, Inheritance Law and Customary Law in the Republic of Indonesia, both of them are as heir to inherit each other, whereas in Islamic law both are not included as an heir. According to Article 209 paragraph (1) and (2) Compilation of Islamic Law, adopted children or eligible foster parents was borrowed as much as 1/3 (third), if the adopted children or the adoptive parents do not accept testament. The formulation of the problem in this research is the reach of its jurisdiction to resolve disputes concerning property rights in Religiuos Court Karawang? How part was borrowed adopted children in relating to settlement of disputes regarding property rights in the Religious Court Karawang. This research is descriptive research that is intended to decipher/ describe its jurisdiction Religiuos Court Class IIA Kab. Karawang in resolving disputes regarding property rights and part of the adopted children was borrowed. The method used is a normative juridical research method with the aim to analyze the existence of legislation governing property rights and part of the adopted children was borrowed. It is an effort in searching for the implementation of the implementation of regulations on property rights and portion in adopted children was borrowed particularly in the Religious Class IIA Kab. Karawang.Keywords: Property Rights, Adopted, Wasilah Wajibah.

SENGKETA TANAH DAN PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI DESA PASIRLANGU KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT) S.H., M.H, Sarinah,
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

ABSTRAKPermasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya sengketa tanah di lingkungan Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Tanah yang disengketakan tersebut masih dalam keadaan sedang disewa oleh penduduk lokal dari desa Pasirlangu. Tujuan penelitian adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah, para pihak yang terlibat dalam sengketa, upaya-upaya yang ditempuh guna menyelesaikan sengketa dan para pihak yang dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan metodologis melalui metode kasus sengketa (trouble case method) klasik, yaitu metode dengan cara menganalisis dan mengkaji kasus-kasus sengketa yang ada dalam masyarakat, guna menguji hukum apa sebenarnya yang berlaku di dalam masyarakat, apakah masyarakat menjalankan hukum yang hidup atau hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab sengketa tanah adalah tanah Carik dan milik desa yang sedang disewa penduduk lokal telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik. Para pihak yang terlibat dalam sengketa adalah penduduk lokal dan pemilik Sertifikat. Upaya yang dilakukan untuk menyelesai-kan sengketa adalah penduduk lokal membawa sengketa ke lembaga peradilan dan meminta agar Sertifikat Hak Milik gugur demi hukum dan sertifikat yang masih dalam proses dibatalkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah aparat dari Kantor Desa Pasirlangu dan Kecamatan Cisarua. Kata kunci: Sengketa, Tanah Carik, PenyelesaiannyaABSTRACTThe problem in this study is the occurrence of land disputes at the village Pasirlangu Sub-District Cisarua of West Bandung District. Disputed land was still in which being hired by local residents of the village Pasirlangu. The purpose of this research is to know cause land disputes, the parties involved in the dispute, the efforts taken to resolve disputes and the parties involved in the dispute settlement process. The method used is the methodological approach through the method of dispute cases (trouble-case method) classic, which is the method by analyzing and reviewing the cases of disputes that exist in society, in order to examine what the law actually in force in the community, are the people running the law of life or normative law. The results showed that the causes of land disputes is land owned by the village clerk and was hired by the local population has been turned into a Certificate of Land Ownership. The parties involved in the dispute are a local residents and owner of the certificate. Efforts are made to resolve the dispute is a local resident brought the dispute to the courts and request for Certificate of Land Ownership fall by law, and certificates that are still in the process of withdrawal. The parties involved in dispute resolution are the apparatus of the Village Pasirlangu and Sub-District Cisarua Officers. Suggestion is this research still needs to be continued, because the result of this research is still too simple, while the studied material can be developed and expanded.Keyword: Dispute, Fungtional Land, Setlement

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN BAGI PENYEDIA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN ATAS PASIEN BPJS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Nurlailasari, S.H., M.H, Ella
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

ABSTRAKPraktek yang terjadi, pengaturan BPJS belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena adanya sebagian masyarakat masih belum mengerti mengenai sistem rujukan yang ditetapkan dalam BPJS Kesehatan, termasuk adanya keluhan dari masyarakat/pasien tentang biaya kesehatan yang tidak jelas, tidak seperti pada saat berlakunya PT. Jamsostek. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjelaskan tentang kepastian hukum pembayaran bagi Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) dan jasa pelayanan kesehatan atas pasien BPJS dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo. Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Akibat hukum atas pasien BPJS, apabila tidak ada kepastian hukum atas jasa pelayanan kesehatan serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh pasien BPJS terkait dengan tidak adanya kepastian hukum jasa pelayanan kesehatan BPJS berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari BPJS bagi PPK sudah diatur dan memiliki kepastian hukum, namun timbul permasalahan kepastian hukum manakala terdapat permasalahan terkait dengan besarnya jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh BPJS terhadap PPK, apabila terdapat pasien yang mengalami/mengharuskan untuk ditangani dengan kebutuhan biaya yang melebihi tarif yang telah ditentukan oleh BPJS.Kata kunci: BPJS, Kepastian Hukum, Pelayanan Jasa KesehatanABSTRACTPractices that happens, the arrangements regarding BPJS yet fully run well, it is because some people still do not understand about the referral system set out in BPJS, including complaints from patients about health care costs that are not clear, not like at the time of entry into force Jamsostek. PT. Based on this, this study explains the legal certainty of payment for Health Service Provider (PPK) and health services for BPJS patients associated with Law No. 24 of 2011 on Social Security Administering Body Jo. Presidential Decree Number 111 Year 2013 on Amendment of Presidential Regulation No. 12 of 2013 on Health Insurance. The legal consequences on patients BPJS, if there is no legal certainty on health services and efforts to what can be done by the patient BPJS linked to the absence of legal certainty BPJS health services based on applicable laws. Legal certainty payment of medical services from BPJS for PPK has been adjusted and legal certainty, but raised the question of the rule of law when there are problems associated with the large number of payments to be paid by BPJS for PPK, if there are patients who have to be dealt with financial needs that exceed the rate that has been by BPJS. Keywords: BPJS, Legal Certainty, Health Services

Page 3 of 12 | Total Record : 111

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1 Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2 Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1 Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2 Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1 Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1 Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. karawang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA