Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah Jurnal Gizi dan Kuliner Journal of Health Technology Assessment in Midwifery
Nurlailasari, S.H., M.H, Ella
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN BAGI PENYEDIA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN ATAS PASIEN BPJS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Nurlailasari, S.H., M.H, Ella
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Abstract

ABSTRAKPraktek yang terjadi, pengaturan BPJS belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena adanya sebagian masyarakat masih belum mengerti mengenai sistem rujukan yang ditetapkan dalam BPJS Kesehatan, termasuk adanya keluhan dari masyarakat/pasien tentang biaya kesehatan yang tidak jelas, tidak seperti pada saat berlakunya PT. Jamsostek. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjelaskan tentang kepastian hukum pembayaran bagi Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) dan jasa pelayanan kesehatan atas pasien BPJS dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo. Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Akibat hukum atas pasien BPJS, apabila tidak ada kepastian hukum atas jasa pelayanan kesehatan serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh pasien BPJS terkait dengan tidak adanya kepastian hukum jasa pelayanan kesehatan BPJS berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari BPJS bagi PPK sudah diatur dan memiliki kepastian hukum, namun timbul permasalahan kepastian hukum manakala terdapat permasalahan terkait dengan besarnya jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh BPJS terhadap PPK, apabila terdapat pasien yang mengalami/mengharuskan untuk ditangani dengan kebutuhan biaya yang melebihi tarif yang telah ditentukan oleh BPJS.Kata kunci: BPJS, Kepastian Hukum, Pelayanan Jasa KesehatanABSTRACTPractices that happens, the arrangements regarding BPJS yet fully run well, it is because some people still do not understand about the referral system set out in BPJS, including complaints from patients about health care costs that are not clear, not like at the time of entry into force Jamsostek. PT. Based on this, this study explains the legal certainty of payment for Health Service Provider (PPK) and health services for BPJS patients associated with Law No. 24 of 2011 on Social Security Administering Body Jo. Presidential Decree Number 111 Year 2013 on Amendment of Presidential Regulation No. 12 of 2013 on Health Insurance. The legal consequences on patients BPJS, if there is no legal certainty on health services and efforts to what can be done by the patient BPJS linked to the absence of legal certainty BPJS health services based on applicable laws. Legal certainty payment of medical services from BPJS for PPK has been adjusted and legal certainty, but raised the question of the rule of law when there are problems associated with the large number of payments to be paid by BPJS for PPK, if there are patients who have to be dealt with financial needs that exceed the rate that has been by BPJS. Keywords: BPJS, Legal Certainty, Health Services
SOSIALISASI MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DI PONDOK PESANTREN SYEKH QURO KABUPATEN KARAWANG Undang Ruslan Wahyudin; Hinggil Permana; Ella Nurlailasari; Taufik Mustofa
Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 5 No 2 (2021): Juni 2021
Publisher : LPPM Univ. Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.69 KB) | DOI: 10.32832/abdidos.v5i2.865

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan model manajemen pendidikan yang berbasis masyarakat. Pihak yang dilibatkan sebagai mitra dalam kegiatan ini ialah lembaga pendidikan yang berbentuk pesantren, karena pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan yang dapat diasumsikan sebagai model pendidikan berbasis masyarakat. Kabupaten karawang mempunyai pesantren yang dikategorikan sebagai salah satu pesantren tertua di Jawa, yaitu Pondok Pesantren Syekh Quro. Pesantren ini didirikan oleh Syekh Hasanudin atau Syekh Quro pada tahun 1340 Saka (1418 M) di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Karawang Barat. Realitas yang terjadi di lapangan berkaitan dengan manajemen Pendidikan berbasis masayarakat di pondok pesantren tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh belum dipahaminya model manajemen pendidikan berbasis masyarakat dan kurang kolaborasi antar pemangku kepentingan. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini ialah ceramah dan tanya jawab yang diselenggarakan dalam bentuk seminar langsung terbatas dikarenakan pandemic covid-19. Sasaran dalam pengabdian kepada masyarakat ini ialah para pengelola dan pengajar pesantren, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat di sekitar pondok pesantren. Melalui kegiatan PKM ini diharapkan para pengelola pondok pesantren lebih memahami model manajemen Pendidikan berbasis masyarakat sehingga dapat diiplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan menghasilkan produk SDM unggul di pondok pesantren Syekh Quro, Karawang.
Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda Nadia Nuraini Hasni; Faizal Arifin; Ella Nurlailasari
Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah Vol 5, No 1 (2021): Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hm.v5i1.11971

Abstract

The Dutch Colonial Government formed a colonial legal system aimed at strengthening power in the Dutch East Indies. Haatzaai Artikelen is one of the products of colonial law used to sanction anyone who criticizes Dutch rule. The study of Haatzaai Artikelen is interesting because colonial legal instruments impose injustice through criminal offense with accusations of utterance or expressions of hostility, hatred, and contempt for Dutch political interests. This Research uses the historical method with this legal approach aims to analyze the implementation of Haatzaai Artikelen and its impact on the struggle against colonialism. The results showed that the Dutch colonial government interpreted Haatzaai Artikelen according to their political interests. Also, the Dutch Colonial Government and its judicial system systematically used the Haatzaai Artikelen as a rubber article to arrest Indonesian activists, silence, and imprison them. The implementation and demands of the Haatzaai Artikelen offense have implications for the rise of resistance against Dutch colonialism and exploitation, and on the other hand, have weakened the struggles of several figures so that the application of this punishment affects the dynamics of the Indonesian national movement. Keywords: Haatzaai Artikelen, Colonialism, Netherlands Indies’ Laws, History of Law, Hate Speech.
PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KARAWANG Rahmi Zubaedah, S.H., M.H., Ella Nurlailasari, S.H., M.H., dan Nelly Apriningrum, S.ST. M.Keb
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.207 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v4i1.1866

Abstract

ABSTRAKSebagai salah satu program pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan yang baik adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang banyak membantu masyarakat dalam berbagai aspek. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian pelayanan jaminan kesehatan nasional antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan klinik kesehatan di Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang berjalan dengan baik karena pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama menggunakan sistem pembayaran kapitasi. Apabila terjadi tindakan wanprestasi dari salah satu dalam pelaksanaan perjanjian dilakukan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, apabila tidak disepakati, maka dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.Kata kunci: Perjanjian Kerjasama, Jaminan Kesehatan, Pelayanan.ABSTRACTAs one of the government programs that provide good health services, the Social Insurance Administration Organization, which helps many people in various aspects. The research method that will be used in this study is a normative juridical research method, which is a method that focuses on research on library data which is secondary data supported by primary data. The results of the study state that in the implementation of the cooperation agreement on the provision of national health insurance services between the Social Insurance Administration Organization and health clinics in the Teluk Jambe Timur District of Karawang Regency, the payment of health services provided by the Social Security Organizing Agency to the first level health facilities uses a system capitation payments. In the event of a default of one of the implementations of the agreement, an alternative dispute resolution is carried out by means of mediation, if it is not agreed upon, then it can submit a dispute resolution through the court.Keyword: Cooperation Agreement, Health Insurance, Services.
ANALISIS AIR MINERAL TER HADAP KESEHATANDIHUBUNGKAN DENGAN UU KESEHATAN ella Nurlailasari; Rina Marlina
Jurnal Gizi dan Kuliner Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Gizi dan Kuliner
Publisher : Program Studi Gizi UNSIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/giziku.v1i1.3631

Abstract

Water is one of the basic human needs, especially drinking water. But the availability of eligible drinking water is increasingly difficult to meet demand, even the water absorption areas that have been converted into human settlements and industrial wastes that polluting rivers, make it more difficult for people to get qualified water to drink.Excessive exploitation of groundwater sources that do not consider the carrying capacity of the environment and unbalanced environmental conservation efforts will affect water quality. Besides, the lack of awareness of various parties to dispose of waste will lead to increased water pollution. Experiment research is needed to determine the properties of water so that it can be identifying characteristic of the water is polluted or not.Keywords: water, drinking water, health
Antenatal care quality measurement conducted by midwives in Karawang, Indonesia Astri Nurdiana; Ella Nurlailasari
Journal of Health Technology Assessment in Midwifery Vol 3, No 1 (2020): May
Publisher : Universitas Aisyiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.975 KB) | DOI: 10.31101/jhtam.1278

Abstract

Antenatal care standards currently deals with the implementation of 10T (Indonesian Abbreviation), which consist of measurements weight and height, blood pressure checks, examination of uterine fundus, Tetanus Toxoid immunization, administration of Fe tablets, assessment of nutritional status, laboratory tests, assessment of fetal heart rate and presentation, case management and counseling. This study aims to identify the implementation of antenatal care performed by midwives in Karawang District based on the 10 T antenatal care standards. This is a quantitative study, which used the descriptive-analytic design and was conducted for six months. The results showed that measurement of fundus height, nutritional status, TT immunization, determination of fetal heart rate as well as waiting time, reached a standard of above 85%. The measurements weight and height, administration of Fe tablets, tests laboratory, case management, counseling, and service duration are standard care with an achievement rate of less than 85%. The quality of midwifery service and compliance in conducting antenatal care according to the 10T standard need to be improved for early detection of complications to prevent maternal deaths in Karawang Regency.
Co-Authors Astri Nurdiana Faizal Arifin Hinggil Permana Nadia Nuraini Hasni Rina Marlina Taufik Mustofa Undang Ruslan Wahyudin