Sospol : Jurnal Sosial Politik
The Social and Political Research Center (PKSP), Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang proudly presents Journal Sospol (Sospol: Jurnal Sosial Politik). Journal Sospol cordially invites researchers, academicians, and experts to submit research on sociology, communications, international relations, governance, and social welfare sciences.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Dampak Keberadaan Penderita Gangguan Jiwa Terhadap Ketahanan Wilayah Kabupaten Jombang ]]>
<![CDATA[Febiadi Faisal Hakim]]>
<![CDATA[ Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/sospol.v7i2.7460
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjelaskan dampak keberadaan penderita gangguan jiwa terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Jombang. Tingginya jumlah penderita gangguan jiwa di wilayah tersebut berdampak pada terancamnya ketahanan wilayah yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban sosial yang ada. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada 3 jenis informan sebagai subjek penelitian yakni: penderita gangguan jiwa, informan tahu (keluarga, tokoh masyarakat/agama dan masyarakat lingkungan sosial) dan informan ahli (dokter spesialis kesehatan jiwa) melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi wawancara dan studi dokumentasi. Sebagai hasilnya, fenomena gangguan jiwa di Kabupaten Jombang memberikan dampak negatif terhadap ketahanan wilayah tersebut terutama pada (1) gatra ekonomi, yaitu hilangnya kemampuan produktivitas diri sehingga berdampak pada penurunan ketahanan ekonomi keluarga dan rendahnya ketahanan ekonomi wilayah, (2) gatra sosial, yaitu isolasi sosial, adanya tindakan pemasungan dan melekatnya stigma dan labelling gila pada mantan penderita gangguan jiwa, (3) gatra keamanan, yaitu munculnya teror akibat hilangnya ketertiban sosial masyarakat dan beredarnya berita hoax.]]>
<![CDATA[Penolakan Dominika Terhadap Pemberlakuan Mata Uang SUCRE ]]>
<![CDATA[Selviana Lailil Maghfiroh]]>
<![CDATA[ Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/sospol.v7i2.10365
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Dominika membuat kebijakan untuk menolak mata uang SUCRE. Mata uang tersebut merupakan sebuah regional currency yang telah dicetuskan oleh ALBA untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. ALBA menganggap SUCRE sangat penting untuk diikuti oleh para anggotanya karena akan memberikan manfaat secara ekonomis. Penelitian ini menjelaskan keputusan Dominika menolak integrasi moneter SUCRE yang dianalisis dari berbagai faktor internal dan eksternal berdasarkan teori The Formulation of Foreign Policy Objectives oleh Keith R. Legg dan James F. Morisson. Artikel ini menggunakan metode eksplanatif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dalam prosesnya. Hasilnya menunjukkan bahwa keputusan Dominika tidak menerapkan SUCRE sebagai regional currency dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut yaitu: 1) Jika Dominika mengadopsi mata uang tersebut maka akan bertentangan dengan keanggotaannya di OECS, 2) Keadaan ekonomi Dominika yang rendah membuat negara tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan di SUCRE yang berdampak pada ketidakleluasaan untuk mempengaruhi kebijakan moneter terhadap mata uang tersebut. Selain itu, faktor eksternal yang juga menjadi pertimbangan terbatasnya pangsa pasar dominika di SUCRE.]]>
<![CDATA[Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru ]]>
<![CDATA[Mahpudin]]>
<![CDATA[ Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/sospol.v7i2.10781
<![CDATA[Tulisan ini berupaya menjelaskan bagaimana kebangkitan politik identitas di Indonesia pasca Orde Baru. Guna menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan teori tentang politik identitas dan metode penelitian kualitatif–deskriptif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Kebangkitan politik identitas di Indonesia pasca Soeharto menyebabkan pejalanan demokrasi di Indonesia selama dua dekade tidak berjalan maju ke arah demokrasi substansial. Demokrasi Indonesia pada akhirnya masih terjebak pada demokrasi prosedural yang hanya berkelindan soal urusan pemilu dan proses pergantian elit. Namun dalam praktik kehidupan warga negara masih belum menunjukkan kehidupan yang demokratis. Berbagai kasus kekerasan dan intoleransi serta menguatnya sentimen identitas atas dasar etinisitas dan agama telah menimbulkan praktik diskriminasi dan pengeksklusian terhadap kelompok identitas lain yang berbeda. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh elit politik yang memainkan peran penting dalam mempertajam sentimen identitas dan agama untuk mendapatkan kekuasaan, terutama memasuki masa pemilu.]]>
<![CDATA[Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Cintia Cahya Ningrum]]>;
<![CDATA[Sri Yuliani]]>
<![CDATA[ Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/sospol.v7i2.10839
<![CDATA[Penelitian ini berfokus menjelaskan bagaimana langkah yang mesti dilakukan dalam penguatan program Kebijakan Kota Layak Anak sebagai upaya penanganan kekerasan seksual anak di Kota Surakarta. Kota Layak Anak sendiri merupakan salah satu bentuk Kebijakan Perlindungan Anak yang dibuat pada tahun 2006, dimana Kota Surakarta menjadi salah satu pilot project dalam program ini. Pada tahun 2017 Kota Surakarta telah mendapatkan penghargaan untuk Kategori Utama, namun kasus seperti Kekerasan Seksual Anak (KSA) cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam program Kota Layak Anak terdapat indikator Penguatan Kelembagaan dan 5 indikator Klaster Hak Anak yang harus dipenuhi. Indikator Perlindungan Khusus menjadi salah satu indikator yang memiliki penilaian lebih rendah dibanding ke-4 indikator lainnya. Dengan menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa guna memaksimalkan penguatan program Kota Layak Anak dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak diperlukan adanya pembaharuan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak, adanya konsistensi anggaran, keikutsertaan Dinas dalam pelatihan KHA bersertifikat, serta diadakannya rapat koordinasi rutin antar stakeholder yang terlibat.]]>
<![CDATA[Implementasi Pengembangan Wisata Kampung Keramat di Kota Malang ]]>
<![CDATA[Muhammad Fahmil Islami]]>;
<![CDATA[Krishno Hadi]]>
<![CDATA[ Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/sospol.v7i2.11307
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana kolaborasi antara antara pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam membangun sebuah relasi dan sinergitas dalam upaya melaksanakan pembangunan Kampung Keramat di Kota Malang. Konsep yang digunakan yaitu Collaborative Governance sebagai pisau analisa untuk mendeskripsikan topik yang diangkat. Kemudian metode yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi beserta dokumentasi. Subyek penelitian yang digunakan purposive sampling. Sebagai hasilnya, terdapat dua progam kegiatan yakni pertama pembangunan fisik contohnya museum, gapura makam, pergola, taman, fasilitas jalan umum dan kios sentra UKM, pengecatan gambar mural dan pembuatan papan branding dan denah lokasi. Kemudian yang non fisik adalah Pelatihan Pemasaran Produk melalui web. Secara monitoring dan evaluasi pada program pembangunan Kampung Keramat adalah dari sisi teknis dan kinerja para pihak tidak ditemukan kendala, dan pembangunan di RT. 07 100% teralisasi.]]>
<![CDATA[Fenomena Konstruksi Politik Dinasti pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Batang Hari ]]>
<![CDATA[Hatta Abdi Muhammad]]>;
<![CDATA[Dony Anggara]]>
<![CDATA[ Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/sospol.v7i2.15160
<![CDATA[Tulisan ini berfokus mengkaji fenomena konstruksi politik dinasti di Batang Hari, khususnya pada momentum Pilkada serentak tahun 2020. Terdapat upaya pelanggengan kekuasaan dari dua tokoh elit politik melalui representasi mereka dengan pola kekerabatan politik. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi dengan memanfaatkan data sekunder dan data primer dari berbagai informan. Berbagai data dianalisis secara interaktif dan dikonfirmasi keabsahannya kemudian disajikan secara analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa konstruksi politik dinasti di Kabupaten Batang Hari mudah terbentuk bukan saja disebabkan faktor ekonomi namun juga disebabkan karakteristik masyarakat yang masih tradisional. Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang memperihatinkan selama kurang lebih 20 tahun secara tidak langsung mendukung kelanggengan pelokalan politik. Dalam kurun waktu tersebut berdampak pada terbentuknya budaya politik masyarakat yang pragmatis. Hal-hal yang menyangkut rasionalitas (visi misi, program kerja, pembangunan) dalam memilih dipaksa diabaikan karena kondisi sosial ekonomi sehingga menjadikan masyarakat lebih menyukai hal-hal yang praktis (politik uang) yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara langsung.]]>
<![CDATA[Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Neraca Perdagangan di Tengah Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Natsha Nabilla]]>
<![CDATA[ Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/sospol.v7i2.15925
<![CDATA[Sejak pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok, COVID 19 telah diumumkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai suatu darurat kesehatan dunia. Bagi Indonesia pandemi COVID 19 telah menyebabkan neraca perdagangan mengalami defisit sejumlah 344,7 juta USD per April 2020. Situasi akibat pandemi COVID 19 membuat Indonesia membutuhkan strategi baru dalam menjaga arus lalu lintas perdagangan baik domestik maupun internasional. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai strategi baru dalam diplomasi ekonomi Indonesia sebagai instrumen dalam meningkatkan perdagangan dan investasi internasional. Tulisan ini juga akan membatasi penelitian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo baik sebelum maupun pada saat pandemi COVID-19. Adapun dalam pembahasannya akan digunakan konsep tahapan strategi diplomasi ekonomi negara berkembang dari Kishan Rana. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa beberapa dari strategi Indonesia yang pada masa sebelum COVID 19 mulai mengalami kesulitan. Akibatnya Indonesia menggunakan strategi baru yang disesuaikan dengan keadaan pada saat pandemi COVID 19 terjadi. Meskipun begitu, secara garis besar, strategi yang digunakan tetap mencakup 4 tahapan yaitu Economic Salesmanship, Networking, Image Branding/Promotion, dan Regulation Management.]]>
<![CDATA[Bumerang Kerjasama EU-Turkey Joint Action Plan Terkait Penanganan Krisis Pengungsi Terhadap Turki ]]>
<![CDATA[Fitri Sholihin]]>;
<![CDATA[Rama Fernandhy Alfan]]>
<![CDATA[ Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/sospol.v7i2.16098
<![CDATA[Tulisan ini menganalisis tentang tata kelola pengungsi Suriah di Turki dan hubungan kerja sama antara Uni Eropa dan Turki tentang penanganan krisis pengungsi. Migrasi massal dari Suriah telah menjadi titik balik utama dalam hubungan Uni Eropa dan Turki. Melalui migrasi massal Suriah pada tahun 2011, Turki menerapkan open door policy guna menangani masalah tersebut. Pada tahun 2013, Uni Eropa mulai menawarkan bantuan untuk berbagi beban bersama menangani krisis pengungsi tersebut yang dilanjutkan dengan action plan. Melalui action plan tersebut, Turki mulai menggunakan pengungsi sebagai alat kebijakan luar negeri yang memaksa yang digunakan untuk menentang persyaratan Uni Eropa. Turki mulai bertindak sebagai penekan oportunistik dengan menggunakan masalah krisis pengungsi untuk mendapat “keuntungan” dari action plan tersebut. Namun, alih-alih mendapat keuntungan, Turki harus menanggung “beban” pengungsi sendirian untuk menampung dan memberikan bantuan.]]>
<![CDATA[Akun Twitter BNPB_RI Sebagai Media Komunikasi Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Vindhi Putri Pratiwi]]>;
<![CDATA[Dian Eka Rahmawati]]>;
<![CDATA[Titin Purwaningsih]]>
<![CDATA[ Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/sospol.v7i2.16116
<![CDATA[Adanya pandemi COVID-19 secara global menjadi tantangan sendiri khususnya bagi pemerintah Indonesia. Salah satunya dalam penyampaian informasi terkait dengan COVID-19. Adanya pandemi besar ini juga menghasilkan berbagai informasi-informasi yang mampu menciptakan ketegangan bagi masyarakat. Oleh karenanya perlu adanya komunikasi pemerintah yang efektif dan tepat kepada masyarakat terkait dengan pandemic ini. Sehingga tujuan penelitian ini untuk melihat komunikasi pemerintah di masa pandemi melalui akun Twitter @BNPB_Indonesia dengan mengetahui intensitas komunikasi pemerintah dan melihat hubungan interaksi komunikasi pemeirntah melalui akun Twitter @BNPB_Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dan analisis data diolah dengan bantuan software NVivo 12 Plus. Data diperoleh melalui akun Twitter @BNPB_indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh komunikasi yang dibangun oleh pemerintah di masa pandemic COVID-19 melalui akun Twitter @BNPB_indonesia aktif menyampaikan informasi kepada public dan informasi tersebut dapat diterima oleh public dengan baik. Sehingga hal ini melihatkan komunikasi pemerintah yang bersifat eksternal dimana memiliki fungsi to managing people.]]>
<![CDATA[Indonesian Democracy as A Model for Egypt after The Arab Spring ]]>
<![CDATA[Ahmad Sahide]]>;
<![CDATA[Rezki Satris]]>
<![CDATA[ Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 7 No. 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/sospol.v7i2.16222
<![CDATA[The Arab Spring in 2011 opened the way for democratization in some Arab countries, including Egypt. Egypt succeeded in overthrowing Hosni Mubarak as the president, but Egypt failed in consolidating democracy after holding a general election in 2012. The main factors of the failure in consolidating democracy in Egypt come from internal and external factors. The internal factor was that Egypt had not been ready for democracy , whereas the external factor was foreign intervention due to national interest. This article analyzes the failure of democratization in Egypt by using Jack Snyder and Georg Sorensen’s theory. In the last part of this article, the writer suggested that Egypt should have learned how to consolidate democracy from Indonesia. Indonesia is the best model of democracy for Egypt due to some reasons. The first one is Indonesia and Egypt near a culturally (religious approach), and the second one is Indonesia's success, as the majority Muslim state, in consolidating democracy since 1998.]]>
