cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bukittinggi,
Sumatera barat
INDONESIA
Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
ISSN : 25493809     EISSN : 25494198     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Al-hurriyah merupakan media publikasi hasil penelitian dan kajian konseptual tentang tema-tema kajian hukum Islam: Jurnal ini terbit dua edisi dalam satu tahun ditujukan untuk kalangan pakar akademisi, praktisi, LSM, lembaga kajian dan lembaga penelitian sosial keagamaan.
Arjuna Subject : -
Articles 202 Documents
 17   18   19   20   21 
Reformation of Islamic Family Law in Indonesia : The Nusyuz Resolvation Process Rizqa Febry Ayu
Alhurriyah Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i2.4644

Abstract

Family law has an important position in Islam. Updates were made to respond to the usual conditions. As an ireform religion, Islam changes the order of life. The family system is an issue that is being updated. Two important points were discussed, namely the concept of Islamix law and the renewal of Islamic family law in Indonesia towards the nusyuz settlement process. The purpose of this study is to find out how to reform Islamic family law in Indonesia and the concept of nusyuz that fits the current situation. The research method used is a literature review, collecting data from the literature so that t is related to the theme under study, and collecting data using descriptive qualitative techniques. The modernity of nusyuz, according to the author, for the current context, it is clear that women should not be treated like women during the jahiliyyah period. That today’s women can be seen not only play a role in the domestic sphere (housewives), but also have a role in the public sphere starting from educational needs, even professional demans that require wives to  enter and leave the house freely. So the meaning of nusyuz at the present time must be understood more deeply whether the wife or even the husband has actually committed real disobedience, because the conditions of the present must be different from the past.Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. iPembaruan idilakukan iuntuk imenjawab ikondisi izaman. iSebagai iagama ipembaruan, iIslam imengubah itatanan ikehidupan. iSistem ikekeluargaan iadalah isalah isatu ihal iyang idiperbarui. Dua poin penting yang dibahas yaitu konsep hukum Islam dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap proses penyelesaian nusyuz. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia serta konsep nusyuz yang cocok dengan keadaan sekarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, mengumpulkan data-data yang bersumber dari literatur sehingga berkaitan dengan tema yang diteliti, dan pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif deksriptif. Modernitas nusyuz menurut penulis untuk konteks saat ini jelas bahwa perempuan seharusnya tidak diperlakukan layaknya perempuan pada masa jahiliyyah. Bahwa perempuan masa kini dapat dilihat tidak hanya berperan dalam ranah domestik (ibu rumah tangga) saja, namun juga memiliki peran dalam ruang publik mulai dari kebutuhan pendidikan, bahkan tuntutan profesi yang mengharuskan istri keluar masuk rumah secara bebas. Maka pemaknaan nusyuz pada masa sekarang harus dipahami lebih mendalam apakah istri atau bahkan suami benar-benar telah melakukan pembangkangan yang nyata, sebab kondisi masa kini pasti berbeda dengan masa lalu.  
Gus Dur's Thought about Accommodation of Islamic Law and Culture Suardi Kaco H; Busrah Busrah
Alhurriyah Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i2.4995

Abstract

This paper is a study of Gus Dur's thoughts on the accommodation of Islamic law and culture. The research method used is the library research method by analyzing the data qualitatively. In this study it was found that Gus Dur is a contemporary Islamic law thinker whose Islamic legal thought is accommodating to culture. In his thinking, Gus Dur used ushul fiqh, qaidah fiqh, and maqashid syariah in responding to personal problems that occurred in Indonesia. One of the cases that Gus Dur responded to within the cultural framework was zakat law, Islamic marriage law, and islamic inheritance law. In these cases, in Gus Dur's view, the law may be applied with cultural instruments, in this case is customs (adat).Tulisan ini meneliti pemikiran Gus Dur tentang akomodasi hukum Islam dan kebudayaan. Metodo penelitian yang digunakan, yakni metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis data secara kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Gus Dur adalah pemikir hukum Islam kontemporer yang pemikiran hukum Islamnya akomodatif terhadap kebudayaan. Gus Dur dalam pemikirannya banyak menggunakan ushul fiqh, qaidah fiqh, dan maqashid Syariah dalam merespon persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang direspon oleh Gus Dur dalam kerangka kebudayaan adalah zakat, perkawinan, dan kewarisan. Kasus-kasus ini, dalam pandangan Gus Dur, hukumnya boleh diaplikasikan dengan perangkat kebudayaan, dalam hal ini adalah adat.  
Family Law Enforcement Problems and Islamic Heritage in Thailand Mada O Puteh; Phaosan Jehwae
Alhurriyah Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v6i2.5053

Abstract

The Islamic Law on Family and Inheritance of 1946 was enforced only in the four southern provinces of Thailand consisting of Pattani, Narathiwat, Yala and Setun Provinces. Islamic law applies only to the plaintiff, defendant or applicant who submits a request must be Muslim. The problem of law enforcement consists of the lack of clarity in the terms of membership of the Provincial Islamic Committee in the 1997 Law on the Administration of Islamic Organizations. The problem of setting the condition that requires Datok Qadi to be alone in deciding matters of Islamic law. Datok Qadi's decision is absolute and cannot be appealed. The problem of limiting the enforcement of Islamic law can only be enforced in court. Solving the problem in avoiding the legal inconsistency can be done by expanding the enforcement of family and inheritance law outside the court. In addition, there is also a need for legal reform, both the Islamic Law on Family and Inheritance of 1946 and the 1997 Law on Administration of Islamic Organizations which are clearer.Hukum Islam tentang keluarga dan warisan 1946 hanya diberlakukan di empat provinsi selatan Thailand yang terdiri dari Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan Setun. Hukum Islam hanya berlaku bagi penggugat, tergugat atau pemohon yang mengajukan permohonan harus beragama Islam. Masalah penegakan hukum terdiri dari ketidakjelasan ketentuan keanggotaan Majelis Ulama Provinsi dalam Undang-Undang Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Ormas Islam. Masalah pengaturan kondisi yang mengharuskan Datok Qadi sendirian dalam memutuskan perkara hukum Islam. Keputusan Datok Qadi adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Masalah pembatasan penegakan hukum Islam hanya bisa ditegakkan di pengadilan. Pemecahan masalah dalam menghindari inkonsistensi hukum dapat dilakukan dengan memperluas penegakan hukum keluarga dan waris di luar pengadilan. Selain itu, perlu juga dilakukan pembenahan hukum, baik UU Keluarga dan Kewarisan tahun 1946 maupun UU Administrasi Ormas tahun 1997 yang lebih jelas. 
organic livestock farming Yudi Anto
Alhurriyah Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v1i2.5241

Abstract

Seorang petani yang memiliki ternak sebagai bagian dari pertanian organiknya tidak perlu membeli lebih banyak produk penggabungan tanah. Di peternakan, limbah ternak dapat digunakan seperti halnya pupuk kandang. Kotoran dari susu dan unggas, menurut Penelitian dan Pendidikan Pertanian Berkelanjutan , memiliki efek pengapuran dan benar-benar menangkal pengasaman. Memasukkan kotoran hewan yang dapat diterima secara lingkungan dapat bermanfaat dalam berbagai cara, menurut laporan tersebut.Struktur tanah yang lebih baik, misalnya, menyebabkan peningkatan infiltrasi air, kapasitas menahan air yang lebih baik, retensi nutrisi yang baik, dan peningkatan keragaman mikroba. Kapasitas untuk katalisis dan pH tanah keduanya dipengaruhi secara positif.Menurut 'Komunitas Pembelajaran Lingkungan Ternak dan Unggas', pupuk kandang yang diterapkan dengan tepat berpotensi memberikan berbagai manfaat lingkungan, termasuk peningkatan kadar karbon tanah dan kadar karbon atmosfer yang lebih rendah, pengurangan pencucian nitrat, dan pengurangan erosi tanah.Aplikasi permukaan pupuk organik bertindak serupa dengan sisa tanaman, menurut percobaan di lapangan. Pupuk kandang, seperti sisa-sisa pertanian, dapat melapisi permukaan tanah dan mencegah erosi yang disebabkan oleh hujan.
The State Legal Policies on Sharia Application in Changing Pattern of Indonesia’s Islamic Movements Bani Syarif Maula
Alhurriyah Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5455

Abstract

Legal politics are inextricably linked to power politics. Political dynamics in Indonesia are always colored by the dynamics of Islamic politics, as most Indonesians' political aspirations are influenced by Islamic views. This paper examines the evolution of Islamic law in the modern Indonesian democratic system, particularly after the reform era. Indonesia's democratisation gave rise to freedom of expression and opinion. Even today, Islamic conservatism is growing in Indonesia, but this does not mean that radical Islamist groups are gaining strength. Many political organisations, including Islamic parties and other Islamic movements, have liberated themselves and broadened their organisational philosophies in order to address broader issues and concerns. While maintaining their Islamic identity, some Islamic groups are turning towards the secularization of their goals and objectives as a means of adapting to the changing political environment. Political analysts refer to this development as post-Islamism. The current direction of Islamic politics is more accommodating aspects of democracy but still highlights its Islamic sides. This makes the government more accommodative to laws and regulations based on Islamic teachings.Politik hukum tidak lepas dari aspek-aspek politik kekuasaan. Di Indonesia, dinamika politik juga tidak lepas dari politik Islam, karena aspirasi politik sebagian besar masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh pandangan Islam. Makalah ini membahas tentang perkembangan hukum Islam dalam sistem demokrasi Indonesia kontemporer, terutama setelah masa reformasi. Demokratisasi Indonesia memunculkan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Bahkan saat ini konservatisme Islam di Indonesia semakin meningkat, namun hal itu bukan berarti menguatnya kelompok Islamis radikal. Banyak organisasi politik termasuk partai Islam dan gerakan-gerakan Islam lainnya melakukan pembebasan diri dan melakukan keterbukaan filosofi organisasi mereka untuk mengakomodasi berbagai masalah dan keprihatinan yang lebih luas. Sambil mempertahankan identitas keislamannya, beberapa kelompok Islam beralih ke arah sekularisasi tujuan dan sasaran mereka sebagai sarana untuk beradaptasi dengan lingkungan politik yang berubah. Analis politik menyebut perkembangan ini sebagai post-Islamisme. Arah politik Islam saat ini lebih mengakomodasi aspek-aspek demokrasi namun tetap menonjolkan sisi keislamannya. Hal ini membuat pemerintah lebih bersikap akomodatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlandaskan ajaran Islam.
Rehabilitation Sanctions Against Addicts and Drug Abuse Victims: Overview of Islamic Criminal Law Dini Ratna Sari; Muhammad Ridha
Alhurriyah Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.4887

Abstract

This article was written because rehabilitation sanctions for victims of drug abusers and addicts are not specified in Islamic criminal law in Indonesia. Because drugs are similarly intoxicating and mind-altering under Islamic criminal law, they are referred to (qiyased)asalcohol (khamr) and are punishable by flogging and ta’zir. Neither of the two sanctions addresses treatment or rehabilitation; instead, they emphasise physical penalties and the deterrent effect they have on alcohol-related offenses. The data for this library research was gathered from reference books, encyclopedias, papers, notes, and a variety of publications.This study can be concluded as follows: first, if the defendant is caught red-handed, evidence is found with the use of one day, a positive laboratory certificate for the use of drugs according to the investigator's request, a certificate from a government psychiatrist or psychiatrist appointed by the judge, there is no evidence that the person concerned is involved in the distribution of drugs for addicts. Second, in Islamic law, drugs are qiyased to khamr because the illat(reason)is both intoxicating and depriving the mind. If khamr is the punishment for drinking in Islamic criminal law, ta’zir is the punishment for drug addicts in positive Indonesian law (rehabilitation).Artikel ini ditulis karena sanksi rehabilitasi yang dijatuhkan terhadap korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di Indonesia tidak ada dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam narkotika diqiyaskan kepada khamar karena illatnya sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal seseorang, sehingga sanksi yang diberikan ialah berupa sanksi had seperti dera dan sanksi ta’zir. Dari kedua sanksi tersebut lebih kepada sanksi fisik dan efek jera yang diberikan kepada pelaku khamar tidak ada yang menyinggung mengenai  pengobatan atau rehabilitasi. Penelitian kepustakaan merujukdata dari buku referensi, artikel, catatan, serta berbagai jurnal.Penelitianinidisimpulkan sebagai berikut: pertama, jika terdakwa dalam..keadaan tertangkap tangan, pada waktu...tertangkap tangan ditemukan barang bukti dengan pemakaian satu hari, surat laboratorium positif penggunaan..narkoba sesuai permintaan penyidik, surat keterangan psikiater atau dokter jiwa pemerintah yang ditunjuk hakim, tidak ada bukti bahwa yang.bersangkutan terlibat peredaran.narkotika bagi pecandu. Kedua, dalam hukum Islam narkotika diqiyaskan kepada khamr dikarenakan illatnya sama-sama memabukkan atau menghilangkan akal. Jika dalam hukum pidana Islam hukuman bagi peminum khamr adalah had maka dalam hukum positif Indonesia hukuman pecandu narkotika adalah hukuman ta’zir (rehabilitasi).
Islam Law Review About Applications of Contraception Vasetomy and Tubectomy Methods to Muslim Community in West Sumatera Dasrizal Dahlan; Jusmawati Jusmawati
Alhurriyah Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5368

Abstract

The population of Indonesia, the majority of whom are Muslims, automatically become participants in the Family Planning Program. The Family Planning Program has offered various contraceptives, some of which are allowed to be used by Muslims and those that are not. Contraceptive devices for Muslim women are IUD, Pills, Injectable Drugs, Implants, and other traditional methods, while those that are not allowed for Muslim women are Menstrual Regulation, Abortion, Ligasituba which binds the oviduct sac, and tubectomy, namely lifting the ovum place called the sterilization. Men can use condoms and vasectomy. Sterilization for both men (vasectomy) and women (Tubectomy) according to Islam is haram (forbidden) because it causes permanent infertility. Sterilization can be done if the family planning participant is at risk if using other contraceptive methods or other contraceptive methods fail to regulate birth. Based on the problems above, this study wants to reveal how the application of contraception devices for vasectomy and tubectomy by acceptors to the Muslim community of West Sumatra. Data was collected using documentation and interview techniques, while data analysis was carried out using qualitative descriptive techniques. The results of the study revealed that the use of vasectomy and tubectomy contraceptives was generally based on considerations of the wife's health and adjusted to the doctor's recommendations.Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dengan sendirinya menjadi peserta program Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana telah menawarkan bermacam-macam alat kontrasepsi, yang boleh dipakai oleh umat Islam ada pula yang tidak boleh. Alat kontrasepsi untuk wanita Islam adalah, IUD, Pil, Obat Suntik, Susuk dan cara-cara tradisional lainnya, sedangkan yang tidak boleh untuk wanita Islam adalah Menstrual Regulation, Abortus, Ligasituba yang mengikat saluran kantong ovum dan tubektomi yakni mengangkat tempat ovum yang disebut dengan sterilisasi. Laki-laki dapat memakai kontap kondom dan vasektomi. Sterilisasi baik untuk laki-laki (Vasektomi) maupun untuk wanita (Tubektomi) menurut Islam pada dasarnya haram (dilarang) karena mengakibatkan kemandulan yang tetap. Sterilisasi dapat dilakukan jika peserta KB beresiko jika memakai alat kontrasepsi lainnya atau alat kontrasepsi lain itu gagal mengatur kelahiran. Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini ingin mengungkap bagaimana penerapan alat kontrasepsi KB Vasektomi dan Tubektomi oleh aseptor pada komunitas Muslim Sumatera Barat.  Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemakaian alat kontrasepsi vasektomi dan tubektomi secara umum didasarkan pada pertimbangan kesehatan istri dan disesuaikan dengan rekomendasi dokter.
Child Protection Affected by the Covid-19 in Indonesia: Islamic Perspective suci ramadhani putri
Alhurriyah Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5319

Abstract

This article is a library research from textual analysis related to child protection from the perspective of Islamic regulation and Covid-19. The data analysis method is qualitative-descriptive analysis method. The description of the data is divided into several stages, namely: Islam and the Covid-19 in Indonesia, Children in Islamic point of view, National Movement for Foster Parents or Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), and Child Protection Affected by the Covid-19 from Islamic Perspective. The study shows children as one of the groups who are vulnerable to get their rights lost due to the Covid-19 pandemic, such as the right to life, economy, education and others. In Islamic regulation, children’s rights (ri'ayah) are contained in maqāshid sharia, namely maintaining children (hifż al-nasl). Responding to the absence of regulatory certainty in Indonesia that protects the rights of children affected by the Covid-19 pandemic, even though Islam protects children through the value of hifż al-nasl, the presence of the Gerakan Nasional Orang Tua Asuh is expected to be an alternative solution to protect children affected by the Covid-19 pandemic in Indonesia.Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dengan sumber data penelitian bersumber dari literatur terkait perlindungan anak perspektif hukum Islam dan Covid-19. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif-deskriptif. Deskripsi data terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu: Islam dan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Anak dalam pandangan hukum Islam, Mengenal Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dan Perlindungan Anak Terdampak Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terenggut hak-haknya akibat pandemi Covid-19, seperti hakhidup, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Di dalam hukum Islam, merawat dan memenuhi hak-hak anak (ri’ayah) merupakan salah satu makna yang juga terkandung dalam maqāshid syariah, yakni menjaga keturunan (ḥifż al-nasl). Menyikapi belum adanya kepastian regulasi di Indonesia yang melindungi hak-hak anak terdampak pandemi Covid-19, padahal Islam melindungi anak melalui nilai ḥifż al-nasl, maka kehadiran Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk melindungi anak-anak terdampak Pandemi Covid-19 di Indonesia.
The Impact of Online Gold Trade Using the Dropshipment System Based on Maqashid Syari'ah Ghana Qonitati Hanani
Alhurriyah Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5265

Abstract

In the business world, entrepreneurs have used the Internet to promote their products. This marks the start of the growth of online commerce. Many people prefer online transaction as it does not need a large investment or a physical location. The online transaction requires only a few electronic tools that are linked to the Internet. Resellers and drop shipping are two online trade systems that are popular among business actors today. This library research examined the classic fiqih books and the constitution regarding the buyer and the sale, the Fatwa of the Indonesian Council of Ulama National Sharia Board (DSN MUI) regarding gold trade, previous related research, and the reality of the current events. The researcher determined that the contract between the dropshipper and the customer was a salam contract because the transactions system is the ordering system, where payment is made in cash and the goods are delivered later. The dropshipping system used in the sample case fulfilled the salam trade regulation; however, it did not fulfill the goods for sale because the goods were still in the agents/distributors' possession (suppliers).Dalam dunia perdagangan, para pebisnis sudah menggunakan internet sebagai alat untuk memasarkan produknya.Dari sinilah muncul bisnis online. Jual beli online banyak diminati orang dikarenakan jual beli online tidak memerlukan modal yang besar dan tidak memerlukan tempat usaha. Jual beli online hanya memerlukan seperangkat alat elektronik yang tersambung internet. Sistem jual beli online yang marak oleh pelaku usaha pada masa kini adalah reseller dan dropshipping. Penelitian kepustakaan (library research), ini akan mengkaji buku-buku fiqih klasik dan perundangan-undangan tentang jual beli emas, Fatwa DSN MUI tentang jual beli emas, penelitian terdahulu yang terkait serta melihat fakta realita dari kejadian yang ada. Menurut analisa penulis, akad yang diterapkan antara Dropshipper dan Customer adalah akad salam dengan alasan sistem ini merupakan sistem jual beli dengan cara pemesanan dimana pembayaran diberikan secara tunai dan kemudian barang akan dikirim dikemudian hari. Praktik jual beli sistem dropshipping yang diterapkan pada contoh kasus dilihat dari rukun jual beli salam sudah terpenuhi namun pada syarat ketentuan tentang barang yang dijual belum terpenuhi karena barang masih berada di tangan Agen/ distributor (supplier).
Methods and Stages of Ijtihad in Fiqh Nawazil: Correlation and Implementation in Fatwa of the Indonesia Ulama Council Related to Covid-19 Muhammad Ulil Albab; Nurwahidin Nurwahidin
Alhurriyah Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/alhurriyah.v7i1.5482

Abstract

Fiqh, like the law in general, always faces new problems (nawāzil) that need solutions through ijtihad. To establish the law of the problem of fiqh nawazil, a standard method of ijtihad is needed. Through this research, the author seeks to review the literature related to ijtihad fiqh nawazil to be assembled into a standard method, which is then compared with the procedure of establishing fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) and used as a theory to dissect MUI fatwa related to Covid-19. From the results of the study of related literature, ijtihad fiqh nawazil can be conducted by three methods, namely bayānī, ta’līlī, and istiṣlaḥī, which are then practiced through three stages, namely taṣawwur al-masalat, takyīf fiqhī, and taṭbīq al-ahkām. Although there is a slight difference in the aspect of language between the methods and stages of the ijtihad fiqh nawazil with the MUI fatwa establishment procedure, both have the same substance, so it can be concluded that the fatwa establishment procedure of the MUI has included three stages of the ijtihad fiqh nawazil methods. This is increasingly seen in the MUI fatwa decree related to Covid-19, especially in the Law on the Use of AstraZeneca Vaccine.Fikih, sebagaimana hukum pada umumnya, akan selalu menemui masalah-masalah baru (nawāzil) yang membutuhkan solusi melalui proses ijtihad. Untuk menentukan hukum dari masalah fikih nawāzil, diperlukan metode ijtihad yang baku. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan ijtihad fikih nawāzil untuk dapat dirangkai menjadi sebuah metode baku, yang kemudian dikomparasikan dengan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta digunakan sebagai teori untuk membedah fatwa-fatwa MUI terkait Covid-19. Dari hasil pengkajian literatur-literatur terkait, ijtihad fikih nawāzil dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu bayānī, ta’līlī, dan istiṣlaḥī, yang kemudian dipraktikkan melalui tiga tahapan, yaitu taṣawwur al-masalat, takyīf fiqhī, dan taṭbīq al-ahkām. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dari aspek kebahasaan antara metode dan tahapan ijtihad fikih nawāzil tersebut dengan prosedur penetapan fatwa MUI, keduanya memiliki substansi yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan fatwa MUI telah mencakup tiga tahapan dari metode ijtihad fikih nawāzil tersebut. Hal ini semakin terlihat implementasinya dalam Surat Keputusan Fatwa MUI terkait Covid-19, terkhusus tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.

Page 20 of 21 | Total Record : 202

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2009 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2022): January - June 2022 Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021 Vol 6, No 1 (2021): January - June 2021 Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020 Vol 4, No 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol 4, No 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018 Vol 2, No 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 16, No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 16, No 1 (2015): Januari - Juni 2015 Vol 15, No 2 (2014): Juli - Desember 2014 Vol 15, No 1 (2014): Januari - Juni 2014 Vol 14, No 2 (2013): Juli - Desember 2013 Vol 14, No 1 (2013): Januari - Juni 2013 Vol 13, No 2 (2012): Juli - Desember 2012 Vol 13, No 1 (2012): Januari - Juni 2012 Vol 12, No 2 (2011): Juli - Desember 2011 Vol 12, No 1 (2011): Januari - Juni 2011 Vol 11, No 2 (2010): Juli - Desember 2010 Vol 11, No 1 (2010): Januari - Juni 2010 Vol 10, No 2 (2009): Juli - Desember 2009 Vol 10, No 2 (2009): Juli - Desember 2009 Vol 10, No 1 (2009): Januari - Juni 2009 More Issue