Kosmik Hukum
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya. Dokumen yang dikirim harus dalam format Ms. Word dan ditulis sesuai dengan panduan penulisan. Kosmik Hukum terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 2 (2011)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH PERADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Syamsuhadi Irsyad]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.807
<![CDATA[Bagian terbesar dari perkara-perkara yang diajukan dan kemudian diselesaikan oieh Pengadilan Agama adalah perkara perceraian dengan faktor-faktor penyebabnya yang sangat bervariasi dan ini menjadi problematika bagi peradilan agama.Tugas dan misi Peradilan Agama adalah mewijudkan suasana perikehidupan yang aman dan tertib terutama dalam kehidupan rumah tangga umat Islam, karena ia merupakan unit terkecil masyarakat. Hakim atau majelis hakim Pengadilan Agama hanya menjatuhkan putusan cerai, bilamana menurut mereka segala ketentuan hukum telah dipenuhi dan setelah usaha perdamaian pada setiap hal sidang dirasakan tidak berhasil. Hakim berkewajiban secara optimal mengusahakan perdamaian tersebut. Keterbukaan dan kejujuran para pihak (Pemohon/penggugat dan termohon/tergugat), para saksi dan para pengacara jugasangat berperan dalam penyelesaian perkarra secara seadil-adil, sebenar-benarnya , dan sebaik-baiknya. Kata Kunci: Problematika, Peradilan Agama]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERPAJAKAN DALAM BISNIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Soediro Soediro]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.808
<![CDATA[Kondisi dan fenomena bisnis global pada masa sekarang dan masa mendatang akan membawa kesejahteraan dan keadilan bagi manusia terutama pelaku bisnis apabila dapat memahami dan menguasai hukum bisnis secara baik sehingga terwujud adanya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam dunia usaha, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment. Wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2000, tentang Perubahan Ketua UU No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Prinsip taat azas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Stelsel akrual (accrual basis) atau dasar waktu adalah suatu metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh atau direalisasi dan biaya diakui pada waktu terjadi atau terhutang. Kata kunci : Pajak, Wajib pajak, Surat-surat Pajak]]>
<![CDATA[PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ]]>
<![CDATA[Rahtami Susanti]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.809
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Tidak semua tindak pidana korupsi menghendaki pembalikan beban pembuktian akan tetapi yang terbatas pada 2 (dua) hal yaitu: pertama delik pemberian (Grafitifikasi atau pemberian yang berkaitan dengan suap atau Bribery). Adapun penerapan pembuktian terbalik ini menemui hambatan dalam penerapan sistem pembuktian terbaliknnya, antara lain adanya rahasia perbankan yang sulit ditembus, karena adanya privasi dan etika dalam perbankan; serta adanya pengalihan uang atau pencucian uang hasil tindak pidana. Kata Kunci: Gratifikasi dan Pembuktian Terbalik]]>
<![CDATA[NASKAH AKADEMIK DALAM KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Abdul Aziz Nasihuddin]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.736
<![CDATA[Sejak tahun 2001PemerintahPusat (MenteriDalamNegeri) melakukan kajian terhadap ribuan Perdadi seluruh wilayah Indonesia. Fenomena tersebut merupakan sejarah barubagi ketatanegaraan Indonesia, karena pada masa sebelumnya sangat jarang adanya peraturan yang dibatalkan oleh Pemerintah. Di dalam Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis .Dengan demikian Naskah Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena didalamnya terdapat kajian yang mendalam mengenai substansi masalah yang akan diatur Kata Kunci: Naskah Akademik dan Raperda]]>
<![CDATA[AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO) ]]>
<![CDATA[Susilo Wardani]]>;
<![CDATA[Indriati Amarini]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.811
<![CDATA[Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam hal cerai talak Pengadilan Agama Purwokerto selalu mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak, walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri sehingga istri pun juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik atas nafkah anak, iddah dan mut’ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak, namun hakim Pengadilan Agama tidak wajib untuk membebankan kepada mantan suami atas biaya penghidupan atau nafkah kepada mantan istri dan anak jika istri tidak menuntut hal tersebut karena hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR. Jika suami lalai terhadap kewajiban yang dibebankan oleh hakim terhadap mantan istri maupun anaknya maka mantan istri berhak mengajukan eksekusi dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama menurut ketentuan yang berlaku. Kata-kata Kunci : akibat perceraian,hak mantan istri & anak]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH PERADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Syamsuhadi Ilyas]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.737
<![CDATA[Bagian terbesar dari perkara-perkara yang diajukan dan kemudian diselesaikan oieh Pengadilan Agama adalah perkara perceraian dengan faktor-faktor penyebabnya yang sangat bervariasi dan ini menjadi problematika bagi peradilan agama.Tugas dan misi Peradilan Agama adalah mewijudkan suasana perikehidupan yang aman dan tertib terutama dalam kehidupan rumah tangga umat Islam, karena ia merupakan unit terkecil masyarakat. Hakim atau majelis hakim Pengadilan Agama hanya menjatuhkan putusan cerai, bilamana menurut mereka segala ketentuan hukum telah dipenuhi dan setelah usaha perdamaian pada setiap hal sidang dirasakan tidak berhasil. Hakim berkewajiban secara optimal mengusahakan perdamaian tersebut. Keterbukaan dan kejujuran para pihak (Pemohon/penggugat dan termohon/tergugat), para saksi dan para pengacara jugasangat berperan dalam penyelesaian perkarra secara seadil-adil, sebenar-benarnya , dan sebaik-baiknya. Kata Kunci: Problematika, Peradilan Agama]]>
<![CDATA[NASKAH AKADEMIK DALAM KERANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Abdul Aziz Nasihuddin]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.806
<![CDATA[Sejak tahun 2001 Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri) melakukan kajian terhadap ribuan Perda di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena tersebut merupakan sejarah baru bagi ketatanegaraan Indonesia, karena pada masa sebelumnya sangat jarang adanya peraturan yang dibatalkan oleh Pemerintah. Di dalam Ilmu Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan demikian Naskah Akademik memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena di dalamnya terdapat kajian yang mendalam mengenai substansi masalah yang akan diatur Kata Kunci: Naskah Akademik dan Raperda]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISOR BERKAITAN DENGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENYELENGGARAAN WARALABA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ratna Kartikawati]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.812
<![CDATA[Cara pengembangan usaha secara internasional diantaranya adalah melalui lisensi dalam bentuk hak untuk menjual produk barang dan atau jasa dengan mempergunakan merek dagang atau merek jasa yang dilindungi. Pemberi Waralaba (Franchisor) mensyaratkan bahwa usaha yang diwaralabakan harus mempunyai ciri khas usaha dan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Pihak yang tidak memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual dimungkinkan untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, melalui hak atau wewenang yang diberikan oleh pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai pihak yang berwenang, dalam bentuk perizinan. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum. Kata kunci: perlindungan hukum, franchisor, hak atas kekayaan intelektual]]>
