Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
editors accept scientific articles in the form of scientific studies, research works and scientific innovation ideas in the field of public administration, especially related to the development and innovation of public management and public policy that contains social issues that have not been published in journals or other scientific media either in Indonesia or abroad.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 2 (2017)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi ]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.536 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.792
<![CDATA[Landasan hukum pengelolaan SDA Indonesia sebelum era desentralisasi dan otonomi daerah khususnya di sektor mineral dan batubara adalah UU No 11 tahun 1967. UU tersebut mengatur tentang kontrak karya generasi pertama dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Semangat didalam kontrak karya sebagai legalitas pengelolaan SDA dalam negeri bersifat hubungan lex spesialis antara pemilik modal dengan negara. Dalam era reformasi sistem pemerintahan yang sebelumnya di kendalikan oleh pusat yang sentalistik berubah menjadi desentralisasi dengan dibentuknya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian di ganti menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terakhir telah diganti menjadi UU No 23 Tahun 2014. Dari sinilah pemerintah daerah diberikan peran yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya masing-masing. Desentralisasi dan otonomi daerah melatarbelakangi terciptanya suatu perubahan Peraturan dibidang pertambangan yang lebih banyak memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola usaha pertambangan di daerahnya masingmasing. Dengan adanya pembagian kekuasaan dalam proses pengelolaan sumber daya alam ini, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam konteks areal division of power belum berjalan secara maksimal.]]>
<![CDATA[Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya ]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (479.878 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.784
<![CDATA[Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi masalah cukup serius di Indonesia. Korupsi dalam konteks pelayanan publik disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarkat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (red-tape) menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebihmenitikberatkan pada adanya fenomena rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Strategi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan dua hal: pertama penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional. Birokrasi profesional harus dijalankandengan menerapkan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaanya dikontrol oleh atasan secaraketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memilikikompetensi memadai. Kedua penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mendorongbirokrasi diisi oleh orang-orang yang profesional. Sumber daya manusia yang profesionaladalah pegawai yang bekerja dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai danmemiliki integritas yang unggul. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukanmelalui profesional development program dan character building program.]]>
<![CDATA[Penggunaan Aplikasi WhatsApp dalam Komunikasi Organisasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo ]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (604.331 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.788
<![CDATA[Adanya kemajuan teknologi yang terjadi memberikan banyak pengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal komunikasi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam hal komunikasi ialah berkembangnya media komunikasi, yakni WhatsApp. Di era yang modern ini penggunaan aplikasi WhatsApp menjadi perihal yang umum dilakukan oleh instansi ataupun perusahaan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi kerja. Hal ini juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari adanya penelitian ini ialah mendeskripsikan peranan aplikasi WhatsApp dalam komunikasi organisasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan observasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Setelah memperoleh data, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa komunikasi organisasi yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sangat dibantu oleh aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp memiliki peran penting dalam mendukung fungsi komunikasi organisasi yang meliputi fungsi produksidan pengaturan, fungsi pembaharuan, fungsi pemeliharaan, fungsi tugas, fungsi perintah, dan fungsi relasional tetap dapat terkomunikasikan, dengan percepatan dan efisiensi dari fasilitas aplikasi WhatsApp yang ditawarkan. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami dalam komunikasi organisasi yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, yakni kendala baterai telepongenggam yang cepat habis dan kesulitan dalam mencari sinyal yang baik ketika berada di lapangan.]]>
<![CDATA[Menalar Penguatan Partisipasi dalam Penyusunan Kebijakan di Era Pemerintahan Digital ]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (478.026 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.789
<![CDATA[Ditengah beragamnya kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan kebijakan berbasis pada penguatan Information and Communication Technology (ICT), maka kemudian muncullah dominasi tentang formulasi maupun penyelenggaraan kebijakan yang efektif dan efisien. Konsekuensi dari dominasi tersebut kemudian mendahulukan dimensi teknokratisadministratif, sedangkan dimensi politik atas ruang partisipasi mulai terpinggirkan. Hal tersebut diwujudkan dengan model pengambilan kebijakan teknokratis-administratif. Hal ini tentu membuat kesimpang-siuran paradigma terkait dengan letak dari dimensi teknokratisadministratif maupun dimensi politik dalam kebijakan publik, dimana sebagaimana diketahui formulasi kebijakan menjadi bagian dari proses politik dan implementasi adalah proses administrasi. Oleh karena itu, perlu kembali untuk menalar penguatan partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik di era pemerintahan digital. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan desk-research. Hasil penelitian menunjukkan dimensi politik atas ruang partisipasi menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan publik di era pemerintahan digital. Artinya, ruang partisipasi masyarakat tetap menjadi titik tekan yang perlu diperkuat ditengah adanya tuntutan akan penyelenggaraan kebijakan publik yang efektif dan efisien dalam era pemerintahan digital yang berbasiskan pada Information and Communication Technology (ICT).]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.204 KB)
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.791
<![CDATA[Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi JawaTengah merupakan instansi penyelenggara diklat teknis pengelolaan aset/barang daerah Provinsi Jawa Tengah. Diklat teknis pengelolaan aset/barang daerah bertujuan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang perencanaan, pemeliharaan dan penghapusan aset sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah. Identifikasi masalah yang ditemukan adalah sebagian peserta diklat bukan pegawai yang tugasnya mengelola aset/barang daerah sehingga masih diperlukannya peningkatan kompetensi, serta beberapa peserta kurang setuju, bahkan tidak setuju atas keberhasilan penyelenggaraan diklat pada bidang akademis maupun non akademis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga dapat berusaha menangkap dan menjelaskan terkait dengan fenomena yang ditemukan. Hasil dari Penelitian ini, Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar dan efektif yang dilihat dari proses penyelenggaraannya yang terdiri dari persiapan penyelenggaraan diklat meliputi persiapan administrasi dan persiapan akademis, persyaratan peserta dan widyaiswara, ketersediaan sarana dan prasarana apakah telah sesuai dengan kebutuhan diklatatau belum, pihak-pihak yang berperan sebagai panitia dalam diklat, serta evaluasi diklat. Selain itu, sasaran dan tujuan dari penyelenggaraan diklat telah tepat sebagai sarana menambah pengetahuan dan kemampuan PNS dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengelola aset/barang. Rekomendasi dari penelitian ini disarankan agar penyusunan program diklat tetap sesuai dengan analisis kebutuhan diklat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mengawasi kondisi sarana prasarana agar tetap layak untuk digunakan sertasikap dan perilaku pegawai diharapkan selalu menunjukan profesionalisme dan transparan dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. ]]>
<![CDATA[Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya ]]>
<![CDATA[Fatkhuri, Fatkhuri]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.784
<![CDATA[Korupsi dalam pelayanan publik telah menjadi masalah cukup serius di Indonesia. Korupsi dalam konteks pelayanan publik disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarkat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (red-tape) menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebihmenitikberatkan pada adanya fenomena rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Strategi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan dua hal: pertama penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional. Birokrasi profesional harus dijalankandengan menerapkan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaanya dikontrol oleh atasan secaraketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memilikikompetensi memadai. Kedua penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mendorongbirokrasi diisi oleh orang-orang yang profesional. Sumber daya manusia yang profesionaladalah pegawai yang bekerja dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai danmemiliki integritas yang unggul. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukanmelalui profesional development program dan character building program.]]>
<![CDATA[Penggunaan Aplikasi WhatsApp dalam Komunikasi Organisasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Rahmansari, Riskyta]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.788
<![CDATA[Adanya kemajuan teknologi yang terjadi memberikan banyak pengaruh pada setiap  aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal komunikasi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam hal komunikasi ialah berkembangnya media komunikasi, yakni WhatsApp. Di era yang modern ini penggunaan aplikasi WhatsApp menjadi perihal yang umum dilakukan oleh instansi ataupun perusahaan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi kerja. Hal ini juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari adanya penelitian ini ialah mendeskripsikan peranan aplikasi WhatsApp dalam komunikasi organisasi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan melakukan wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan observasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Setelah memperoleh data, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa komunikasi organisasi yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  Kabupaten Sidoarjo sangat dibantu oleh aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp memiliki peran penting dalam mendukung fungsi komunikasi organisasi yang meliputi fungsi produksidan pengaturan, fungsi pembaharuan, fungsi pemeliharaan, fungsi tugas, fungsi perintah, dan fungsi relasional tetap dapat terkomunikasikan, dengan percepatan dan efisiensi dari fasilitas aplikasi WhatsApp yang ditawarkan. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami dalam komunikasi organisasi yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, yakni kendala baterai telepongenggam yang cepat habis dan kesulitan dalam mencari sinyal yang baik ketika berada di lapangan.]]>
<![CDATA[Menalar Penguatan Partisipasi dalam Penyusunan Kebijakan di Era Pemerintahan Digital ]]>
<![CDATA[Nugroho, Hanantyo Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.789
<![CDATA[Ditengah beragamnya kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan kebijakan  berbasis pada penguatan Information and Communication Technology (ICT), maka kemudian muncullah dominasi tentang formulasi maupun penyelenggaraan kebijakan yang efektif dan efisien. Konsekuensi dari dominasi tersebut kemudian mendahulukan dimensi teknokratisadministratif, sedangkan dimensi politik atas ruang partisipasi mulai terpinggirkan. Hal tersebut diwujudkan dengan model pengambilan kebijakan teknokratis-administratif. Hal ini tentu membuat kesimpang-siuran paradigma terkait dengan letak dari dimensi teknokratisadministratif maupun dimensi politik dalam kebijakan publik, dimana sebagaimana diketahui formulasi kebijakan menjadi bagian dari proses politik dan implementasi adalah proses administrasi. Oleh karena itu, perlu kembali untuk menalar penguatan partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik di era pemerintahan digital. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan desk-research. Hasil penelitian menunjukkan dimensi politik atas ruang partisipasi menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan publik di era pemerintahan digital. Artinya, ruang partisipasi masyarakat tetap menjadi titik tekan yang perlu diperkuat ditengah adanya tuntutan akan penyelenggaraan kebijakan publik yang efektif dan efisien dalam era pemerintahan digital yang berbasiskan pada Information and Communication Technology (ICT).]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Agustina]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.791
<![CDATA[Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi JawaTengah merupakan instansi penyelenggara diklat teknis pengelolaan aset/barang daerah Provinsi Jawa Tengah. Diklat teknis pengelolaan aset/barang daerah bertujuan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang perencanaan, pemeliharaan dan penghapusan aset sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah. Identifikasi masalah yang ditemukan adalah sebagian peserta diklat bukan pegawai yang tugasnya mengelola aset/barang daerah sehingga masih diperlukannya peningkatan kompetensi, serta beberapa peserta kurang setuju, bahkan tidak setuju atas keberhasilan penyelenggaraan diklat pada bidang akademis maupun non akademis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga dapat berusaha menangkap dan menjelaskan terkait dengan fenomena yang ditemukan. Hasil dari Penelitian ini, Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Aset/barang Daerah Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar dan efektif yang dilihat dari proses penyelenggaraannya yang terdiri dari persiapan penyelenggaraan diklat meliputi persiapan administrasi dan persiapan akademis, persyaratan peserta dan widyaiswara, ketersediaan sarana dan prasarana apakah telah sesuai dengan kebutuhan diklatatau belum, pihak-pihak yang berperan sebagai panitia dalam diklat, serta evaluasi diklat. Selain itu, sasaran dan tujuan dari penyelenggaraan diklat telah tepat sebagai sarana menambah pengetahuan dan kemampuan PNS dalam menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengelola aset/barang. Rekomendasi dari penelitian ini disarankan agar penyusunan program diklat tetap sesuai dengan analisis kebutuhan diklat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mengawasi kondisi sarana prasarana agar tetap layak untuk digunakan sertasikap dan perilaku pegawai diharapkan selalu menunjukan profesionalisme dan transparan dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. ]]>
<![CDATA[Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Desentralisasi ]]>
<![CDATA[Risal, Semuel]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 1 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v1i2.792
<![CDATA[Landasan hukum pengelolaan SDA Indonesia sebelum era desentralisasi dan otonomi daerah khususnya di sektor mineral dan batubara adalah UU No 11 tahun 1967. UU tersebut mengatur tentang kontrak karya generasi pertama dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Semangat didalam kontrak karya sebagai legalitas pengelolaan SDA dalam negeri bersifat hubungan lex spesialis antara pemilik modal dengan negara. Dalam era reformasi sistem pemerintahan yang sebelumnya di kendalikan oleh pusat yang sentalistik berubah menjadi desentralisasi dengan dibentuknya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian di ganti menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terakhir telah diganti menjadi UU No 23 Tahun 2014. Dari sinilah pemerintah daerah diberikan peran yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya masing-masing. Desentralisasi dan otonomi daerah melatarbelakangi terciptanya suatu perubahan Peraturan dibidang pertambangan yang lebih banyak memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola usaha pertambangan di daerahnya masingmasing. Dengan adanya pembagian kekuasaan dalam proses pengelolaan sumber daya alam ini, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antara izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam konteks areal division of power belum berjalan secara maksimal.]]>
