cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ika Devy Pramudiana
Contact Email
jimpks6@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jimpks6@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
Published by Universitas Dr. Soetomo Surabaya
ISSN : 25811231     EISSN : 25977334     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
editors accept scientific articles in the form of scientific studies, research works and scientific innovation ideas in the field of public administration, especially related to the development and innovation of public management and public policy that contains social issues that have not been published in journals or other scientific media either in Indonesia or abroad.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2019)" : 12 Documents clear
Analisis Program Pembinaan dan Bimbingan Teknis untuk Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat 1; 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.119 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas mengenai permasalahan sosial dan program pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat kota Surabaya, khususnya Kecamatan Gunung Anyar dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian kualitatif dengan metode pengunpulan data yang dilakukan secara langsung melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak yang berwenang dalam hal pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menemukan adanya masalah sosial dalam kehidupan warga kecamatan Gunung Anyar, yaitu masalah peningkatan taraf ekonomi. Beberapa strategi yang dapat dipilih guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut diantaranya adalah dengan melakukan pelatihan kemampuan kerja bagi masyarakat sekitar dalam tujuannya untuk dapat membangun usahanya sendiri agar taraf hidup mereka. Hasil pengamatan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pelatihan kemampuan kerjaterbukti mampu untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Gunung Anyar Surabaya.
Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Guna Mewujudkan Universitas Unggul 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.18 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2140

Abstract

Perguruan Tinggi sebagai wadah untuk mencetak/menghasilkan kader-kader pemimpin bangsa, memerlukan suatu cara pengelolaan yang diatur dalam suatu manajemen yang efisien dan transparan serta akuntabel, sehingga memiliki arah jelas. Dengan demikian perlu upaya memilihstrategi tepat untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan agar Perguruan Tinggi menjadi lebih unggul, lebih efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misinya dan kemudian dapat menuju Universitas bertaraf internasional, yang lazim disebut World Class University/Universitas kelas dunia. Untuk memberi peran dan nilai tambah bagi stakeholder, serta meraih posisi yang sama dengan Perguruan Tinggi unggul, universitas tidak lagi cukup hanya sebagai sebuah Excellent Teaching University, tetapi Universitas harus bergerak lebih jauh menuju ke research university. Tahapan perubahan dari Teaching University menjadi research university merupakan konsekuensi logis dari visi Universitas Dr. Soetomo yang mengedepankan keunggulan dalampelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas bertekad untuk membuat langkah berani, jika perlu melakukan lompatan jauh ke depan dalam mengelola kegiatan pokok, yaitu: pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dengan dukungan organisasi Sumber DayaManusia, sarana dan prasarana, teknologi, serta keuangan.
Evaluasi Kebijakan Pembangunan Frontage Roads Dalam Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Surabaya 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.027 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.1432

Abstract

The number of motorized vehicles in major cities in Indonesia is increasing, including also the city of Surabaya with a population of more than 3 (three) million, which tends to have an impact on the increase in traffic density. Increasing the density of traffic will increase the number of vehicles, causing a decrease in vehicle speed compared to the planned speed for each function and role of the road.This study aims to determine the volume of vehicles or traffic flows that pass on the frontage road road. Furthermore, the purpose of this study is to provide an overview of the performance of the road after the opening of the frontage road on both the east and the west side. This evaluation examines the benefits of operating frontage road, how useful it is to reduce traffic congestion on Jalan Wonokromo and Jaan Ahmad Yani. Jalan Wonokromo and Jalan Ahmad Yani are two-way primary arterial roads (with separating directions) as a link between the cities of Surabaya and Sidoarjo and Mojokerto. The results of this evaluation are expected to be useful as a material consideration, by policy makers in the field of transportation both in terms of management and traffic engineering.
Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.407 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2138

Abstract

Konteks penelitian ini beraras pada tatakelola pemerintahan lokal yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bersama Masyarakat Sipil,untuk mendukung tatakelola pemerintahan lokal yang terbuka dan berkomitmen dalam keanggotaan OpenGovernment Indonesia(OGI) dan menjadi salah satu pilot project keterbukaan pemerintahan terbuka dari15 pemerintahan daerah lainnya di dunia.Sebagai subnational pioneers keterbukaan pemerintahan, Kabupaten Bojonegorotelah merumuskan dan menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai berikut; Revolusi Data, Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa, Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah, Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak PengadaanBarang dan Jasa, danPeningkatan Kualitas Layanan Publik.Untuk mengetahui apakah implementasi rencana aksi berlangsung efektif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan teori kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik, peneliti memilih pendekatan yang digunakan oleh Ripley (Ripley & Franklin, 1986: 11) sebagai alat bantu mengukur implementasi kebijakan tersebut, yang mengacu pada “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Temuan peneliti menunjukkanproses penyusunan RAD telah mengacu pada prinsip transparansi dan partisipatif sebagaimana prinsip OGP, namunkomitmen-komitmen dalam RAD belum sepenuhnya berjalan efektif seperti, One Data Bojonegoro sebagai komitmen Revolusi data belum terwujud, 369 Desa belum mentransparansikan APBDesa, Portal ABPD online tidak bisa diunduh, perbub open kontrak belum sepenuhnya berjalan. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperluas partisipasi lebih luas dengan jaringan-jaringan NGo, Stakeholder dan memperkuat komitmen OPD yang menjadi penanggungjawab teknis RAD OGP. Perlu adanya jaminan keberlanjutan kebijakan dengan memasukkan RAD dalam perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD, RKPD danAPBD, Serta diperkuat melalui peraturan daerah.Kata Kunci : Open Government Partnership, Transparansi, Partisipasi, Inovasi
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Kasus Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Bojonegoro) 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.266 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2139

Abstract

Untuk menunjang jalannya Pemerintahan Desa (Pemdes) agar berjalan stabil, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada akhir Oktober 2017 menyelenggarakan ujian calon Perangkat Desa secara masal. Ujian calon Perangkat Desa secara masal untuk mengisi 1.152 lowongan. Ujian calonPerangkat Desa diikuti 7.668 peserta dari 28 Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Agar pengisian Perangkat Desa berjalan baik, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Namun, dalampelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, khususnya Pemerintah Desa. Sebagian Pemerintah Desa menolak hasil ujian pengisian perangkat desa, sedangkan Pemkab tetap kukuh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa berlangsung efektif dan efisien. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti memilih pendekatan Bridgman & Davis sebagai alat bantu mengukur kebijakan, yang mengacu pada empat indikator, yaitu input, process, outputs, dan outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun2017 tentang Perangkat Desa belum menjadi kebijakan publik yang ideal, sebagaimana dipersyaratkan Bridgman & Davis. Munculnya pro dan kontra di kalangan pemerintah desa dipicu tidak masuknya hak otonomi desa dan mekanisme rekrutmen di dalam Perda. Berdasar temuan di lapangan, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD Bojonegoro untuk secepatnya mengajukan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2017 dengan mengakomodasi hak-hak dasar dan otonomi desa sebagaimana diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta memasukkan mekanisme seleksi yang lebih fair. DPRD Bojonegoro secepatnya membahas revisi perda bersama pemerintah kabupaten, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang transparan, partisipatif, aspiratif, dan akuntabel.Keyword: Bojonegoro, Evaluasi, Perda, Perangkat, Desa
Inovasi Pelayanan Pembuatan SIM di Polres TTU Kabupaten Timor Tengah Utara 1
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (687.378 KB) | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2381

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh  adanya pelayanan yang sulit diakses, prosedur yang berbelit-belit, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), yang merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia Masalah pokok penelitian ini yaitu: Bagaimana Inovasi Pelayanan Pembuatan SIM di Polres TTU, Kabupaten Timor Tengah Utara? Faktor apa saja yang yang menjadi pendukung dan penghambat inovasi pelayanan pembuatan Surat Ijin Mengemudi di Polres TTU, Kabupaten Timor Tengah Utara?.  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan inovasi pelayanan pembuatan SIM di Polres TTU, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan untuk mengidentifikasi mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterretasikan faktor pendukung dan penghambat Inovasi Pelayanan Pembuatan SIM di Polres TTU, Kabupaten Timor Tengah Utara.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam membedah masalah ini adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau kejadian secara apa adanya serta menganalisa data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menggali informasi kepada informan ini penulis menggunakan utama pedoman wawancara (interview guiding) sebagai alat bantu dalam melakukan wawancara. Wawancara diawali mulai dari Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Utara dan informasi bergerak menuju Kepala-kepala seksi yang lain sampai kepada informan mana informasi dianggap jenuh.Hasil penelitian membuktikan bahwa (1)Terdapat inovasi baru layanan di Polres TTU berupa aplikasi “Apaot” dengan empat jenis layanan publik Pertama: untuk mengurus Surat Kehilangan, Kedua, Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Ketiga, Panggilan Emergency (110) dan Keempat, Pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM). (2). Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mudah. (3) Adanya pelayanan SIM Keliling yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan perpanjangan SIM ditempat.
Evaluasi Kebijakan Pembangunan Frontage Roads Dalam Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Surabaya pramono, sapto
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.1432

Abstract

The number of motorized vehicles in major cities in Indonesia is increasing, including also the city of Surabaya with a population of more than 3 (three) million, which tends to have an impact on the increase in traffic density. Increasing the density of traffic will increase the number of vehicles, causing a decrease in vehicle speed compared to the planned speed for each function and role of the road.This study aims to determine the volume of vehicles or traffic flows that pass on the frontage road road. Furthermore, the purpose of this study is to provide an overview of the performance of the road after the opening of the frontage road on both the east and the west side. This evaluation examines the benefits of operating frontage road, how useful it is to reduce traffic congestion on Jalan Wonokromo and Jaan Ahmad Yani. Jalan Wonokromo and Jalan Ahmad Yani are two-way primary arterial roads (with separating directions) as a link between the cities of Surabaya and Sidoarjo and Mojokerto. The results of this evaluation are expected to be useful as a material consideration, by policy makers in the field of transportation both in terms of management and traffic engineering.
Implementasi Open Government Partnership (OGP) di Kabupaten Bojonegoro Huda, Muhammad Miftahul
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2138

Abstract

Konteks penelitian ini beraras pada tatakelola pemerintahan lokal yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bersama Masyarakat Sipil,untuk mendukung tatakelola pemerintahan lokal yang terbuka dan berkomitmen dalam keanggotaan OpenGovernment Indonesia(OGI) dan menjadi salah satu pilot project keterbukaan pemerintahan terbuka dari15 pemerintahan daerah lainnya di dunia.Sebagai subnational pioneers keterbukaan pemerintahan, Kabupaten Bojonegorotelah merumuskan dan menjalankan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai berikut; Revolusi Data, Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa, Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah, Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak PengadaanBarang dan Jasa, danPeningkatan Kualitas Layanan Publik.Untuk mengetahui apakah implementasi rencana aksi berlangsung efektif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan teori kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik, peneliti memilih pendekatan yang digunakan oleh Ripley (Ripley & Franklin, 1986: 11) sebagai alat bantu mengukur implementasi kebijakan tersebut, yang mengacu pada “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan. Temuan peneliti menunjukkanproses penyusunan RAD telah mengacu pada prinsip transparansi dan partisipatif sebagaimana prinsip OGP, namunkomitmen-komitmen dalam RAD belum sepenuhnya berjalan efektif seperti, One Data Bojonegoro sebagai komitmen Revolusi data belum terwujud, 369 Desa belum mentransparansikan APBDesa, Portal ABPD online tidak bisa diunduh, perbub open kontrak belum sepenuhnya berjalan. Peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperluas partisipasi lebih luas dengan jaringan-jaringan NGo, Stakeholder dan memperkuat komitmen OPD yang menjadi penanggungjawab teknis RAD OGP. Perlu adanya jaminan keberlanjutan kebijakan dengan memasukkan RAD dalam perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD, RKPD danAPBD, Serta diperkuat melalui peraturan daerah.Kata Kunci : Open Government Partnership, Transparansi, Partisipasi, Inovasi
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Kasus Pengisian Perangkat Desa Secara Serentak di Kabupaten Bojonegoro) Taufiq, Ahmad; Junadi, Junadi
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2139

Abstract

Untuk menunjang jalannya Pemerintahan Desa (Pemdes) agar berjalan stabil, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada akhir Oktober 2017 menyelenggarakan ujian calon Perangkat Desa secara masal. Ujian calon Perangkat Desa secara masal untuk mengisi 1.152 lowongan. Ujian calonPerangkat Desa diikuti 7.668 peserta dari 28 Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Agar pengisian Perangkat Desa berjalan baik, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Namun, dalampelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, khususnya Pemerintah Desa. Sebagian Pemerintah Desa menolak hasil ujian pengisian perangkat desa, sedangkan Pemkab tetap kukuh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa berlangsung efektif dan efisien. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti memilih pendekatan Bridgman & Davis sebagai alat bantu mengukur kebijakan, yang mengacu pada empat indikator, yaitu input, process, outputs, dan outcomes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun2017 tentang Perangkat Desa belum menjadi kebijakan publik yang ideal, sebagaimana dipersyaratkan Bridgman & Davis. Munculnya pro dan kontra di kalangan pemerintah desa dipicu tidak masuknya hak otonomi desa dan mekanisme rekrutmen di dalam Perda. Berdasar temuan di lapangan, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD Bojonegoro untuk secepatnya mengajukan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2017 dengan mengakomodasi hak-hak dasar dan otonomi desa sebagaimana diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta memasukkan mekanisme seleksi yang lebih fair. DPRD Bojonegoro secepatnya membahas revisi perda bersama pemerintah kabupaten, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang transparan, partisipatif, aspiratif, dan akuntabel.Keyword: Bojonegoro, Evaluasi, Perda, Perangkat, Desa
Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Guna Mewujudkan Universitas Unggul Sedarmayanti, Sedarmayanti; Augustinah, Fedianty
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v3i2.2140

Abstract

Perguruan Tinggi sebagai wadah untuk mencetak/menghasilkan kader-kader pemimpin bangsa, memerlukan suatu cara pengelolaan yang diatur dalam suatu manajemen yang efisien dan transparan serta akuntabel, sehingga memiliki arah jelas. Dengan demikian perlu upaya memilihstrategi tepat untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan agar Perguruan Tinggi menjadi lebih unggul, lebih efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misinya dan kemudian dapat menuju Universitas bertaraf internasional, yang lazim disebut World Class University/Universitas kelas dunia. Untuk memberi peran dan nilai tambah bagi stakeholder, serta meraih posisi yang sama dengan Perguruan Tinggi unggul, universitas tidak lagi cukup hanya sebagai sebuah Excellent Teaching University, tetapi Universitas harus bergerak lebih jauh menuju ke research university. Tahapan perubahan dari Teaching University menjadi research university merupakan konsekuensi logis dari visi Universitas Dr. Soetomo yang mengedepankan keunggulan dalampelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Universitas bertekad untuk membuat langkah berani, jika perlu melakukan lompatan jauh ke depan dalam mengelola kegiatan pokok, yaitu: pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dengan dukungan organisasi Sumber DayaManusia, sarana dan prasarana, teknologi, serta keuangan.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5 No 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue