Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
editors accept scientific articles in the form of scientific studies, research works and scientific innovation ideas in the field of public administration, especially related to the development and innovation of public management and public policy that contains social issues that have not been published in journals or other scientific media either in Indonesia or abroad.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 2 (2020)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa dengan Pendekatan Analisis Jabatan (Studi Kasus Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[Asmoro, Bramantyo Tri]]>;
<![CDATA[Resmiatini, Erna]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2223
<![CDATA[ABSTRAKOtonomi yang semakin luas harus didukung oleh kinerja pemerintah desa yang profesional. Pemerintah desa harus mempunyai struktur organisasi internal yang kuat dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk mendukung kinerja organisasi. Kendala yang terjadi di Pemerintah Desa Palaan adalah implementasi tupoksi dari beberapa jabatan dalam struktur organisasi Pemerintah Desa Palaan yang mengalami tumpang tindih pekerjaan. Penelitian ini berusaha memperkuat tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah desa dengan pendekatan analisis jabatan. Subyek penelitian adalah Pemerintah Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis jabatan menghasilkan luaran penegasan wewenang dan pelaksanaan tupoksi Kaur Pembangunan dan Kasi Pemerintahan, serta perumusan ulang tupoksi Kepala Dusun. Pemerintah Desa Palaan juga perlu melakukan sosialisasi hasil perumusan tugas pokok dan fungsi kepada seluruh perangkat desa. ABSTRACTBroader autonomy must be supported by the performance of a professional village government. The village government must have a strong internal organizational structure with a clear division of main tasks and functions to support organizational performance. The obstacle that occurred in the Palaan Village Government was the implementation of the main tasks and functions of some positions in the Palaan Village Government organizational structure that experienced overlapping work. This study seeks to strengthen the main tasks and functions of village government organizations with job analysis approach. The subjects of the study were the Palaan Village Government, Ngajum District, Malang Regency. The study was conducted with qualitative methods and data collection techniques was carried out through observation and interviews. The results of the research conducted with the job analysis approach resulted in a confirmation of the authority and implementation of the main tasks of the Head of the Development Affairs and Government Section Head,, as well as the reformulation of the function of the Head of Hamlet. Palaan Village Government also needs to disseminate the results of the formulation of basic tasks and functions to all village officials. ]]>
<![CDATA[Model Pengembangan ADDIE Dalam Penyusunan Buku Ajar Administrasi Keuangan Negara (Studi Kualitatif di Prodi D-III Administrasi Negara FISH Unesa) ]]>
<![CDATA[Noviyanti, Noviyanti]]>;
<![CDATA[Gamaputra, Gading]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2458
<![CDATA[Salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan pada perguruan tinggi adalah tersedianya buku ajar pada proses pembelajaran. Buku ajar harus mengandung materi dasar, contoh, dan materi yang dapat merepresentasikan tentang mata kuliah yang sedang dipelajari sehingga kompetensi mahasiswa dapat tercapai dan adanya peningkatan prestasi mahasiswa. Administrasi Keuangan Negara merupakan mata kuliah khusus pada bidang administrasi kepegawaian yang bertujuan sebagai pengantar bagi mahasiswa untuk memahami sistem pengelolaan keuangan negara di instansi pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Pemerintahan Daerah. Penyusunan buku ajar Administrasi Keuangan Negara ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang bertujuan untuk menghasilkan dan mevalidasi bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan prosedur atau langkah-langkah kegiatan. Untuk mengumpulkan data dilakukan observasi, wawancara, dan telaah dari ahli yang terdiri dari ahli bahasa dan materi (materi dasar, contoh, dan gambaran umum), serta desain/layout buku sehingga dapat dihasilkan draft buku ajar Administrasi Keuangan Negara yang selanjutnya dilakukan uji coba pada semester gasal 2019/2020. Tersedianya buku ajar Administrasi Keuangan Negara diharapkan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa prodi D-III Administrasi Negara untuk menjadi tenaga ahli madya yang terampil dalam pengadministrasian keuangan pada sebuah instansi khususnya instansi pemerintah, berpikir secara analitis, dan memecahkan masalah administrasi keuangan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku di masa yang akan datang. Namun, terdapat 2 kendala dalam penyusunan buku ajar Administrasi Keuangan Negara yang meliputi: masih terdapat kesalahan pada tata bahasa, dan komposisi gambar, bagan, tabel dengan keterangan isi dalam penyusunan draf buku ajar Administrasi Keuangan Negara.]]>
<![CDATA[Layanan Sosial Bina Remaja Dalam Perspektif Inovasi Program Di Dalam Kelembagaan (Youth Development Social Services In The Program Innovation Perspective In Institution) ]]>
<![CDATA[Hidayat, Taufiq]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2692
<![CDATA[Kepentingan hidup manusia yang memiliki arti akan dihadapkan pada masalah. Masalah adanya bagi manusia, harus bisa secara optimal mampu memainkan peranan dan partisipasi pada semua dimensi struktural dan fungsional secara cermat dan tepat guna. Artinya dapatmemetakan pikiran secara kreatif.. ketika kita dihadapkan atau terbenam dalam peran pemecahan permasalahan sosial, baik secara individual maupun secara kelembagaan, sehingga program - program layanan sosial menjadi akomodatif dalam memenuhi harapan semua pihak. Pemenuhan harapan terletak pada potensi sumber daya manusia yang mampu menggunakan indra sebagai metodika berpikir cerdas dan sistematis, sehingga dapat dengan mudah memetakan arah buah pikiran, kemana potensi sumber daya kesejahteraan sosial harusmelangkah dan dengan cara apa melangkahnya untuk memecahkan permasalahan sosial, terutama yang ada di dalam kelembagaan. Ini menjadi penting dalam membentuk suatu model inovasi yang strategis dalam pelayanan sosialnya, sehingga dengan inovasi dapat mampumemenuhi kebutuhan lingkungan yang terus ber-ubah dan mampu untuk bertahan dalam kompetisi global yang dinamis dan ketat. Oleh karena itu, model inovasi program pada bina remaja di dalam kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan, yaitu:perlindungan terkendali, pelayanan terarahkan, dan pembinaan kondusif.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik oleh PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende ]]>
<![CDATA[Minggu, Pionisius]]>;
<![CDATA[Rembu, Yoakim]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2759
<![CDATA[Esensi penelitian difokuskan untuk mengetahui fakta faktual tentang implementasi kebijakan Pelayanan PDAM Kabupaten Ende sebagai basis pelayanan air minum bagi masyarakat yang mencerminkan hubungan pegawai PDAM Kabupaten Ende, sarana dan prasarana, dan  masyarakat sebagai pelanggan, dalam menggali pendapatan sebagai sumber PAD dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dan untuk menjalankan kelangsungan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dekriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public menurut George Edwards III.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perusahaan Air Minum di Kabupaten Ende ini telah melalui satu  proses yang matang dan dalam  rancangan telah melibatkan semua unsur pemerintahan, dan tokoh masyarakat serta pelanggan. Namun, dalam tahap implementasi pelayanan masih mengalami banyak kendala karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada pelanggan,kurangnya debit air, jaringan distribusi yang sudah  tua dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang ada tetap baik.Secara umum dapat disimpulkan bahwa, PDAM Kabupaten Ende telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal namun adanya keterbatasan-keterbatasan menyebabkan terganggunya pelayanan ini. Semua masalah ini harus diatasi agar PDAM dapat melakukan pelayanan prima bagi seluruh pelanggannya, meningkatkan keuntungan bagi PAD dan menyelenggarakan kelangsungan perusahaan.]]>
<![CDATA[Pendekatan Bottom Up Budgeting dalam Penganggaran Pemerintah Daerah (Studi tentang Penganggaran Partisipatif di Komunitas Nelayan Miskin di Kawasan Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek) ]]>
<![CDATA[Amin, Fadillah]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2868
<![CDATA[Development programs dan projects funded by public budget (APBN and APBD) are frequently not inline with needs of the local fishermen. Due to this situation, there shoud be a participative forums to facilitate and accommodate interests of local communities in the formulation process of public budgeting. In the context of APBD (local government budget) budgeting, participatory events are implemented in form of Musrenbang (Discussion for Development Planning). The current article intends to describe and critically analise participatory forums of Musrenbang utilised by fishermen to participate in the process of APBD budgeting. Also, the paper aims at analising prominent constraining factors to optimise participation of local fishermen in the Musrenbang forums as manifestation of bottom-up budgeting approach. The article is written based on reseach conducted in the Regency of Trenggalek and the coastal area of Prigi. This study applies qualitative approach with analytical descriptive as its type. Data of the research are collected through interview, observation, and documentation. Furthermore, collected data got analysed in three stages include data condensation, data display, and drawing conclusion. The results demonstrate that the Musrenbang forums get executed in five phases as follows (1) village level Musrenbang; (2) sub-district level Musrenbang; (3) SKPD (local government agencies) Forum; (4) regency level Musrenbang; and (5) Pasca regency level Musrenbang. The local fishermen are mostly able to directly participate only at village level Musrenbang as  participation at higher level Musrenbangs is commonly in form of representative participation. Quality of participation is also considerably weak because of time lack, education lack, inappropriate timing, and apathy of fishermen.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ]]>
<![CDATA[Dwijosusilo, Kristyan]]>;
<![CDATA[Shafiyah, Siti]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.3068
<![CDATA[Partisipasi dari setiap warga desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Oleh karena begitu pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan maka penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan secara kualitatif bagaiman tingkat partisipasi masyarakat Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan infrastruktur di desanya yang memanfaatkan dana desa.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah jenis-jenis partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang terdiri dari : 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan. 2). Partisipasi dalam pelaksanaan. 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil. 4). Partisipasi dalam evaluasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LMD), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD), serta anggota masyarakat. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah 1).Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (perencanaan) pembangunan infrastruktur di desanya tergolong tinggi karena sebagian besar warga yang diundang hadir mengikuti rapat Musrenbangdes. Mereka yang hadir dalam rapat Musyawarah Desa tersebut banyak mengajukan masukan baik berupa usul, pendapat maupun saran. 2). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desanya sangat tinggi, dibuktikan dengan tingginya partisipasi mereka dalam membantu proses pelaksanaan pembangunan. 3). Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan infrastruktur di desanya tergolong tinggi. Masyarakat dengan antusiasnya menggunakan atau memanfaatkan hasil dari setiap kegiatan sesuai dengan fungsinya. 4). Partisipasi dalam mengevaluasi hasil semua kegiatan pembangunan infrastruktur di desanya sangat tingi, karena masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi bersama Tim Ahli dari kabupaten serta aparatur Desa.]]>
<![CDATA[Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa dengan Pendekatan Analisis Jabatan (Studi Kasus Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[1]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2223
<![CDATA[ABSTRAKOtonomi yang semakin luas harus didukung oleh kinerja pemerintah desa yang profesional. Pemerintah desa harus mempunyai struktur organisasi internal yang kuat dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk mendukung kinerja organisasi. Kendala yang terjadi di Pemerintah Desa Palaan adalah implementasi tupoksi dari beberapa jabatan dalam struktur organisasi Pemerintah Desa Palaan yang mengalami tumpang tindih pekerjaan. Penelitian ini berusaha memperkuat tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah desa dengan pendekatan analisis jabatan. Subyek penelitian adalah Pemerintah Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis jabatan menghasilkan luaran penegasan wewenang dan pelaksanaan tupoksi Kaur Pembangunan dan Kasi Pemerintahan, serta perumusan ulang tupoksi Kepala Dusun. Pemerintah Desa Palaan juga perlu melakukan sosialisasi hasil perumusan tugas pokok dan fungsi kepada seluruh perangkat desa. ABSTRACTBroader autonomy must be supported by the performance of a professional village government. The village government must have a strong internal organizational structure with a clear division of main tasks and functions to support organizational performance. The obstacle that occurred in the Palaan Village Government was the implementation of the main tasks and functions of some positions in the Palaan Village Government organizational structure that experienced overlapping work. This study seeks to strengthen the main tasks and functions of village government organizations with job analysis approach. The subjects of the study were the Palaan Village Government, Ngajum District, Malang Regency. The study was conducted with qualitative methods and data collection techniques was carried out through observation and interviews. The results of the research conducted with the job analysis approach resulted in a confirmation of the authority and implementation of the main tasks of the Head of the Development Affairs and Government Section Head,, as well as the reformulation of the function of the Head of Hamlet. Palaan Village Government also needs to disseminate the results of the formulation of basic tasks and functions to all village officials. ]]>
<![CDATA[Model Pengembangan ADDIE Dalam Penyusunan Buku Ajar Administrasi Keuangan Negara (Studi Kualitatif di Prodi D-III Administrasi Negara FISH Unesa) ]]>
<![CDATA[1]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2458
<![CDATA[Salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan pada perguruan tinggi adalah tersedianya buku ajar pada proses pembelajaran. Buku ajar harus mengandung materi dasar, contoh, dan materi yang dapat merepresentasikan tentang mata kuliah yang sedang dipelajari sehingga kompetensi mahasiswa dapat tercapai dan adanya peningkatan prestasi mahasiswa. Administrasi Keuangan Negara merupakan mata kuliah khusus pada bidang administrasi kepegawaian yang bertujuan sebagai pengantar bagi mahasiswa untuk memahami sistem pengelolaan keuangan negara di instansi pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Pemerintahan Daerah. Penyusunan buku ajar Administrasi Keuangan Negara ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang bertujuan untuk menghasilkan dan mevalidasi bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran berdasarkan prosedur atau langkah-langkah kegiatan. Untuk mengumpulkan data dilakukan observasi, wawancara, dan telaah dari ahli yang terdiri dari ahli bahasa dan materi (materi dasar, contoh, dan gambaran umum), serta desain/layout buku sehingga dapat dihasilkan draft buku ajar Administrasi Keuangan Negara yang selanjutnya dilakukan uji coba pada semester gasal 2019/2020. Tersedianya buku ajar Administrasi Keuangan Negara diharapkan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa prodi D-III Administrasi Negara untuk menjadi tenaga ahli madya yang terampil dalam pengadministrasian keuangan pada sebuah instansi khususnya instansi pemerintah, berpikir secara analitis, dan memecahkan masalah administrasi keuangan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku di masa yang akan datang. Namun, terdapat 2 kendala dalam penyusunan buku ajar Administrasi Keuangan Negara yang meliputi: masih terdapat kesalahan pada tata bahasa, dan komposisi gambar, bagan, tabel dengan keterangan isi dalam penyusunan draf buku ajar Administrasi Keuangan Negara.]]>
<![CDATA[Layanan Sosial Bina Remaja Dalam Perspektif Inovasi Program Di Dalam Kelembagaan (Youth Development Social Services In The Program Innovation Perspective In Institution) ]]>
<![CDATA[1]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2692
<![CDATA[Kepentingan hidup manusia yang memiliki arti akan dihadapkan pada masalah. Masalah adanya bagi manusia, harus bisa secara optimal mampu memainkan peranan dan partisipasi pada semua dimensi struktural dan fungsional secara cermat dan tepat guna. Artinya dapatmemetakan pikiran secara kreatif.. ketika kita dihadapkan atau terbenam dalam peran pemecahan permasalahan sosial, baik secara individual maupun secara kelembagaan, sehingga program - program layanan sosial menjadi akomodatif dalam memenuhi harapan semua pihak. Pemenuhan harapan terletak pada potensi sumber daya manusia yang mampu menggunakan indra sebagai metodika berpikir cerdas dan sistematis, sehingga dapat dengan mudah memetakan arah buah pikiran, kemana potensi sumber daya kesejahteraan sosial harusmelangkah dan dengan cara apa melangkahnya untuk memecahkan permasalahan sosial, terutama yang ada di dalam kelembagaan. Ini menjadi penting dalam membentuk suatu model inovasi yang strategis dalam pelayanan sosialnya, sehingga dengan inovasi dapat mampumemenuhi kebutuhan lingkungan yang terus ber-ubah dan mampu untuk bertahan dalam kompetisi global yang dinamis dan ketat. Oleh karena itu, model inovasi program pada bina remaja di dalam kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan, yaitu:perlindungan terkendali, pelayanan terarahkan, dan pembinaan kondusif.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik oleh PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende ]]>
<![CDATA[1]]>
<![CDATA[ Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dr. Soetomo Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2759
<![CDATA[Esensi penelitian difokuskan untuk mengetahui fakta faktual tentang implementasi kebijakan Pelayanan PDAM Kabupaten Ende sebagai basis pelayanan air minum bagi masyarakat yang mencerminkan hubungan pegawai PDAM Kabupaten Ende, sarana dan prasarana, dan masyarakat sebagai pelanggan, dalam menggali pendapatan sebagai sumber PAD dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dan untuk menjalankan kelangsungan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dekriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public menurut George Edwards III.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perusahaan Air Minum di Kabupaten Ende ini telah melalui satu proses yang matang dan dalam rancangan telah melibatkan semua unsur pemerintahan, dan tokoh masyarakat serta pelanggan. Namun, dalam tahap implementasi pelayanan masih mengalami banyak kendala karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada pelanggan,kurangnya debit air, jaringan distribusi yang sudah tua dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang ada tetap baik.Secara umum dapat disimpulkan bahwa, PDAM Kabupaten Ende telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal namun adanya keterbatasan-keterbatasan menyebabkan terganggunya pelayanan ini. Semua masalah ini harus diatasi agar PDAM dapat melakukan pelayanan prima bagi seluruh pelanggannya, meningkatkan keuntungan bagi PAD dan menyelenggarakan kelangsungan perusahaan.]]>
