Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Ilmu Administrasi Publik Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Society Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Community Empowerment JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)
Yoakim Rembu
Universitas Timor
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik oleh PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende Minggu, Pionisius; Rembu, Yoakim
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2759

Abstract

Esensi penelitian difokuskan untuk mengetahui fakta faktual tentang implementasi kebijakan Pelayanan PDAM Kabupaten Ende sebagai basis pelayanan air minum bagi masyarakat yang mencerminkan hubungan pegawai PDAM Kabupaten Ende, sarana dan prasarana, dan  masyarakat sebagai pelanggan,  dalam menggali pendapatan sebagai sumber PAD dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dan untuk menjalankan kelangsungan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dekriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public menurut George Edwards III.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perusahaan Air Minum di Kabupaten Ende ini telah melalui satu  proses yang matang dan dalam  rancangan telah melibatkan semua unsur pemerintahan, dan tokoh masyarakat serta pelanggan. Namun, dalam tahap implementasi pelayanan masih mengalami banyak kendala karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada pelanggan,kurangnya debit air, jaringan distribusi yang sudah  tua dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang ada tetap baik.Secara umum dapat disimpulkan bahwa, PDAM Kabupaten Ende telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal namun adanya keterbatasan-keterbatasan menyebabkan terganggunya pelayanan ini.  Semua masalah ini harus diatasi agar PDAM dapat melakukan pelayanan prima bagi seluruh pelanggannya, meningkatkan keuntungan bagi PAD dan menyelenggarakan kelangsungan perusahaan.
Program Kemitraan Pengembangan Desa Wisata Di Desa Noepesu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Fritantus, Yohanes; Minggu, Pionisius; Rembu, Yoakim
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 01 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i01.4997

Abstract

Noepesu Village is one of the villages located in the West Miomaffo District, North Central Timor Regency, and is one of the border villages bordering the South Central Timor district. Geographically, Noepesu Village still has a beautiful environment that makes this village very beautiful. The objectives of implementing community service activities include a). provide an understanding related to “tourism awareness” for village officials and administrators of BUMDES Noepesu, b). provide understanding and assistance to Village Apparatus and BUMDES Management regarding archive administration management, as well as social media as village promotion media based on customer satisfaction. In order to achieve the objectives listed above, the method of activity used is conducting field observations, carrying out counseling and mentoring with lecture and question and answer methods. The results of service activities are first, contacting partners and field observations, second, preparing tools and materials to carry out activities, and third, carrying out counseling and assistance to partner target groups.
POLA PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MALANG Yoakim Rembu; Sugeng Rusmiwari; Dody Setyawan
JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.755 KB) | DOI: 10.33366/jisip.v1i1.42

Abstract

Abstrak: Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) dapat duwujudkan dengan adanya upaya dari pemerintah untuk mengakomodasi segalah aspirasi masyarakat yang dapat ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat disegala aspek yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan sangat dipengaruhi oleh pola atau model pengawasan yang diterapkan DPRD dalam mengawaasi segalah proses formulasi, implementasi serta evaluasi dari kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah kantor Komisi D DPRD Kota Malang dengan fokus penelitian yakni model pengawasan DPRD Kota Malang khususnya di bidang pendidikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memenuhi tujuan penelitian ini maka digunakan teknik analisa data yang meliputi tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang Khususnya dalam bidang pendidikan menggunakan model pengawasan dari segi waktu atau obyek yang diawasi yang meliputi, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dan pengawasan lintas sektoral. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan yakni tingkat keseriusan lembaga-lembaga yang memiliki peran dan fungsi pengawasan, penerapan etika dalam pengawasan dan jenis kebijakan itu sendiri dilihat dari manfaat dan tujuan dari kebijakan tersebut serta peran masyarakat kota malang dalam membantu melaksanakan proses pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Dampak yang timbul akibat proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang adalah semakin kecilnya kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan proses implementasi kebijakan sehingga mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, DPRD, Pengawasan, Peraturan Abstract: Good local governance can be realized by the government’s efforts to accommodate the all aspirations that can be characterized by the existence of policies that pro-people in all aspects becoming the local government’s business. In the process of governance, local government will be constantly monitored by various institutions that have authority in the field of supervision, including parliament. To achieve the objective of the policy is strongly influenced by the pattern or model of supervision applied by Parliament in controlling the formulation process, implementation, and evaluation of the policy. The research method used in this research is descriptive qualitative method. The location researched was the office of Commission D of Parliament of Malang with focus on the model of the control model of Parliament of Malang City, especially in educational sector. To meet the objectives of this study, it was used data analysis technique that involves three phases namely data reduction, data presentation, and conclusion. The results show that control done by Parliament of Malang City especially in educational sector uses supervision model in terms of time or object supervised including direct control, indirect control, and control across sectors. There are several factors that influence in implementing control, they are the level of seriousness of institution having role and function of supervision, implementation of ethics in monitoring, and the type of policy viewed from the benefits and objectives of the policy, and the role of society in helping to carry out the monitoring of the existing policies. The impact arising from the process of control by Parliament of Malang City is the small possibility the abuse of the policy implementation process the possible the realization of the goal of the policy. Keyword: Local Government, Regional House Of Representatives, Control, Policy
New normal: Is the village ready? (a webinar on preparing villages for the new era) Hendrikus Hironimus Botha; Makarius Erwin Bria; Yohanes Fritantus; Pionisius Minggu; Yoakim Rembu; Yohanes Imanuel Naif
Community Empowerment Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.7949

Abstract

This community service activity aims to examine the extent of village preparation in facing the implementation of the New Normal policy (new normal life) and at the same time to provide information through socialization related to the implementation of the New Normal policy. The village as the spearhead in implementing the New Normal policy should prepare all resources that can support the implementation of the policy. This New Normal policy is designed to support the economic life of the people who had experienced a decline during the Covid-19 prevention and handling period. The purpose of this policy is to re-increase the productivity of the people who had stopped while keeping them safe from Covid-19. Forms of Community Service Webinar through online media (Google Meet). The results of the service activities carried out were that the people of Oeprigi Village and Kaenbaun Village, which were the target group in this activity, knew and understood the New Normal policy.
NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN Dimas Agustian; Marthen Patiung; Yoakim Rembu; Muhammad Nur; Samsul Ode
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8225

Abstract

Governance network mampu membantu pihak pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki salah satunya kebijakan ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini yakni mengalisis governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana dalam proses pelaksanaanya terjadi interaksi antar banyak aktor dalam jaringan kebijakan ketahapan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis social network theory (Klijn & Kopenjan) yang melihat struktur dalam jaringan implementasi kebijakannya yakni aspek kontak, kepercayaan, sharing informasi, pertukaran sumber daya. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui jaringan governance network bahwa permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayah. Kesimpulan bahwa dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan aspek kontak yaitu menetapkan organisasi dan tata kerja, kepercayaan yaitu Dinas Pertanian Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian. Sharing informasi yaitu adanya Penetapan Tim Kerja FSVA Kabupaten Timor Tengah Utara. Pertukaran sumber daya yaitu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.
PELATIHAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA BAGI ANGGOTA KARANG TARUNA DESA KUANEK DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT Pionisius Minggu; Yohanes Fritantus; Yoakim Rembu
AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2023): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LP2M UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v7i1.1660

Abstract

Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan di desa yang mengutamakan kepentingan kaum muda, menjembatani para pemuda dalam berkreatifitas, bersosialisasi dan melakukan pengembangan diri menjadi lebih baik dari waktu ke waktu serta memiliki visi dan misi yang harus dicapai. Oleh karena itu setiap organisasi Karang Taruna harus memiliki program kerja untuk dijalankan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi tersebut. Seringkali terjadi bahwa program kerja yang dibuat terkesan asal-asalan, tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi sehingga menghambat upaya pencapaian tujuannya, bahkan membuat organisasi Karang Taruna “mati suri”. Maka, sangat penting bagi para pengurus sebagai motor penggerak organisasi dan semua anggota untuk memahami situasi organisasinya secara komprehensif agar dapat membuat program kerja yang baik. Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang dipakai untuk dapat mengenal organisasi (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) sehingga mereka dapat menyusun suatu program kerja yang tepat, realistis dan mampu menjawabi kebutuhan organisasi serta upaya-upaya pencapaian tujuannya. Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada para pemuda anggota Karang Taruna desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Metode yang dipakai adalah melalui ceramah, praktikum dan evaluasi dengan target akhir adalah tersusunnya rancangan program kerja Karang Taruna desa Kuanek. Luaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya draft rancangan program kerja bagi kelompok Karang Taruna desa Kuanek. Dari kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa kelompok Karang Taruna Desa Kuanek masih sangat memerlukan pendampingan dalam menyusun program kerja terutama yang berbasis analisis SWOT.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Kecamatan Musi Kabupaten Timor Tengah Utara Yohanes Fritantus; Yoakim Rembu
Society Vol 11 No 1 (2023): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v11i1.427

Abstract

The impact of the COVID-19 pandemic in Indonesia, including the existence of a Village Fund refocusing policy for handling COVID-19 that for the management of Village Funds for the 2021 fiscal year, a minimum of 8 percent and 40 percent of the Village Funds realized in each village must be focused on handling COVID-19 19. This study aimed to analyze and describe the factors that influenced the Village Government in Musi Sub-District, North Central Timor Regency, in implementing the Village Fund Refocusing and Reallocation Policy during the COVID-19 pandemic. Data was collected through observation, direct interviews with informants and searching archives and documents related to research. The results of the study concluded that the implementation of the Village Fund refocusing and reallocation policies had not been implemented optimally. Factors that cause it not to be optimal are understanding and mastery of information technology systems (Village Financial Systems) and the administrative requirements needed. Another obstacle is the overlapping laws and regulations regarding the refocusing and reallocating of Village Funds during the COVID-19 Pandemic.
Analysis of Village Financial Management Supervision (Case Study on The Regional Inspectorate of North Central Timor Regency) Yoakim Rembu; Yohanes Fritantus
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v13i1.40402

Abstract

Supervision is a systematic effort by management to compare the predetermined standards performance, plans, or objectives to determine whether performance meets the standards and whether human resources are empowered effectively and efficiently to achieve the objectives as well as a step for corrective actions that need to be taken. Village Financial Management is the activities including planning, implementing, administering, reporting, and accountability of village finances based on the transparency, accountability, and participation principles, which is carried out orderly and budgetary manner. This study aims to analyze the village financial management supervision process conducted by the Regional Inspectorate of North Central Timor Regency. This study used a qualitative approach. The research instrument was the researchers who conducted interviews and interactions in the field by observing the supervision process. The results showed that the Regional Inspectorate has supervised financial management by following the stages namely planning, implementation, reporting, and follow-up. However, the supervision process was not conducted in all village areas due to limited human resources. It was also found that the village government's compliance level in managing village finances was low. It is indicated by the high findings of an inspection conducted by the North Central Timor Regional Inspectorat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Reinha Fransiska; Fidelis Atanus; Yoakim Rembu; Agustinus Longa Tiza
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol 4 No 1 (2022): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v4i1.2584

Abstract

Reinha Fransiska, NPM: 22180014 “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA” dengan pembimbing utama Fildelis Atanus S.Fil.,M.Si dan dosen pembimbing pendamping Yoakim Rembu, S.Sos.,M.AP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yg dihubungkan dengan faktor pendukung dan penghambat kebijakan tersebut. Penelitian ini didasarkan pada model implementasi kebijakan dari George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang kemudian dianalisis lebih lanjut melalui identifikasi faktor pendukung
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENERTIBAN TERNAK DI DESA NAPAN KECAMATAN BIKOMI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Sigibertus Nono; Fidelis Atanus; Yoakim Rembu
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol 5 No 2 (2023): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v5i2.6344

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penertiban Ternak di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara kabupaten Timor Tengah Utara. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif yang dianalisis dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merille S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Peraturan desa ini karena empat dari sembilan indikator implementasi kebijakan Menurut Merille S. Grindle belum dilaksanakan secara maksimal, diantaranya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, pelaksana program, kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Saran peneliti agar implementasi Peraturan desa ini lebih optimal adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat peternak dalam menertibkan hewan ternaknya serta melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat malam implementasi perdaturan desa.
Co-Authors Agustinus Longa Tiza Antonia Trisilva Siki Botha, Hendrikus Hironimus Dimas Agustian Fidelis Atanus Marthen Patiung Minggu, Pionisius Muhammad Nur Reinha Fransiska Samsul Ode Sigibertus Nono Sugeng Rusmiwari Yohanes Fritantus Yohanes Fritantus, Yohanes Yohanes Imanuel Naif