Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) adalah akses terbuka, dan jurnal peer-review. Tujuan utama Publikasi Jurnal ini adalah untuk menyebarluaskan artikel dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer.
Articles
93 Documents
<![CDATA[Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance ]]>
<![CDATA[Nur Aini]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (848.283 KB)
|
DOI: 10.33474/jisop.v1i1.2671
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai evaluasi (penilaian) kinerja pegawai yang berkerja pada institusi pemerintah, pada dasarnya institusi pemerintah memiliki tujuan yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, selain memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat institusi pemerintah juga ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan mengimplementasikan pelayanan yang mudah, cepat, bebas pungli. Adapun Tujuan untuk mengetahui evaluasi kinerja pegawai untuk mewujudkan pelayanan publik dalam perspektif Good Governance. dan faktor pendukung, penghambat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai untuk mewujudkan pelayanan publik dalam perspektif Good Governance. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis deskriptif, penelitian ini juga diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan diperkuat dengan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan yaitu, analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen sial dan terakhir analisis tema budaya. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat cukup baik, walaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal ke pada masyarakat. dan juga untuk meningkatkan pelayanan Kantor Kelurahan Tlogomas Kota Malang mengadopsi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sistem ini merupakan sistem dimana masyarakat hanya menemui satu loker pelayanan yang akan melayani segala urusan administrasi masyarakat. Adapun faktor pendukung pelaksanaan evaluasi Di kelurahan Tlogomas Kota Malang adanya regulasi/peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam pengevaluasian, sarana pasarannya yang nyaman bagi pegawai kantor kelurahan, kedisiplinan pegawai yang datang sesuai jam kerja dan didukung dengan absen sidik jari sehingga kedisiplinan pegawai sangat menunjang proses pelayanan. Faktor penghambat nya ialah rasa sungkan (ketidak enakan) dalam pemberian penilaian kepada setiap pegawai dikarenakan suasana yang dibangun merupakan suasana kekeluargaan. Kesimpulannya bahwa pelayanan di kantor Kelurahan Tlogomas sudah cukup baik. Adapun saran yang dapat diberikan penulis dapat memberikan pelayanan yang maksimal, profesional, memiliki motivasi yang kuat dalam memberikan pelayanan, memberikan pendapat dan menyuarakan pendapat memiliki rasa tanggung jawab yang besar sehingga dalam pengevaluasian tercipta lah perubahan-perubahan yang akan meningkatkan kualitas kinerja setiap pegawai.]]>
<![CDATA[Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kesenjangan Kerja Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ]]>
<![CDATA[Rispa Ngindana]]>;
<![CDATA[Romy Hermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.713 KB)
|
DOI: 10.33474/jisop.v1i1.2669
<![CDATA[Tuntutan akan produktifitas organisasi semakin tinggi baik profit maupun non-profit secara otomatis harus mampu mengadapi komplekitas lingkungan. Demikian halnya organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, kinerjanya dituntut untuk selalu dapat melayani masyarakat beserta segala komplekitas kebutuhannya sebagai koteks lingkungannya. Kinerja organisasi dapat dikatakan sebagai akumulasi dari kinerja individu-individu yang bekerja sama di dalamnya. Begitu pula dengan kinerja organisasi pemerintahan yang tidak bisa lepas dari kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai individu-individu di dalamnya. Kondisi tersebut menunjukan bahwa kompetensi PNS di Indonesia menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi permasalahan kompetensi PNS yakni melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tentang adanya kebutuhan dalam hal peningkatan kinerja maupun kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah, menentukan kebutuhan Diklat PNS, menentukan jenis Diklat yang dapat memenuhi kebutuhan Diklat PNS di Lingkungan Pemerintah. Peneliti melakukan wawancara, survey dan observasi terhadap Pegawai Aperatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota Mojokerto. Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa Setiap Unit Kerja memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada level jabatan struktural juga memeiliki kebutuhan diklat yang dapat diusulkan secara individu sesuai pangkat dan jabatan.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Nurhasanah Nurhasanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.245 KB)
|
DOI: 10.33474/jisop.v1i1.2672
<![CDATA[Program KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) adalah program penanganan pemukiman kumuh menjadi pemukiman yang layak huni di perkotaan, melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang memberikan peranan masyarakat yang lebih besar. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program KOTAKU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi dalam implementasi kebijakan program KOTAKU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program ini untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Adapun faktor penghambat dari program KOTAKU adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pelaksaan kegiatan program KOTAKU. Faktor pendukung dari program KOTAKU masih ada sebagian masyarakat yang masih ikut berpartisipasi dalam kegiatan program KOTAKU bahkan dengan sukarela memberikan bantuan berupa tenaga maupun materi.]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Transportasi Publik Berbasis Teknologi Informasi ]]>
<![CDATA[Mar Atun Nasikhah]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.578 KB)
|
DOI: 10.33474/jisop.v1i1.2670
<![CDATA[Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi pelayanan publik apa saja yang sudah diterapkan pada Stasiun Malang untuk menunjang semakin majunya perkembangan zaman yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu produk pelayanan publik. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah terhadap inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Stasiun Malang, selain itu apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Stasiun Malang, serta bagaimana tanggapan masyarakat mengenai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Stasiun Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena diharapkan penelitian ini akan mendapatkan ketepatan bagaimana penerapan inovasi pelayanan transportasi publik berbasis teknologi informasi di Stasiun Malang, sehingga diperlukan observasi, wawancara maupun dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik yang dihadirkan pada stasiun malang seperti : B2B (Business to Business) atau pembelian melalui Channel Eksternal, Reservasi Tiket Kereta Api H-90, CIC (Check In Center), Customer Care, Manajemen Komplain, dan Toilet Ramah Lingkungan, merupakan sebuah inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut akan memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam melakukan proses pelayanan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Desy Nafilah Ayuning Tyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.603 KB)
|
DOI: 10.33474/jisop.v1i1.2679
<![CDATA[Menyadari pentingnya diversifikasi pangan, pemerintah telah mengambil berbagai upaya dan kebijakan, salah satu upaya kebijakan tersebut adalah pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengkaji peran aktor dalam melaksanakan pemberdayaan kelompok tani KRPL Kenanga melalui program KRPL, (2) Mengetahui implementasi kebijakan program KRPL, (3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam melaksanakan pemberdayaan kelompok tani KRPL Kenanga melalui program KRPL di Kelurahan Merjosari. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang adalah sebagai dinamisator, sedangkan peran Kelurahan Merjosari adalah sebagai fasilitator. Untuk peran kelompok tani KRPL Kenanga sendiri adalah memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan pangan dan peningkatan keberdayaan kelompok. Implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berjalan efektif, namun pelaksanaan di lapangan masih ditemukan kendala. Bentuk kegiatan implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah melakukan perencanaan program, pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasi.Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah memberdayakan rumah tangga dan masyarakat dalam penyediaan sumber pangan dan gizi melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal. Adapun faktor pendukung yang dihadapi dalam melaksanakan pemberdayaan kelompok tani KRPL Kenanga antara lain partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat. Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah sedikitnya pemahaman anggota kelompok mengenai teknologi produksi atau teknik budidaya tanaman serta jarangnya dilakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan kepada anggota KRPL Kenanga.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang ]]>
<![CDATA[Abdul Haris Nur Sugeng]]>;
<![CDATA[Retno Wulan Sekarsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (461.727 KB)
|
DOI: 10.33474/jisop.v1i1.2685
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang strategi-strategi pemerintah Kota Malang dalam penertiban pemasangan banner dan reklame ilegal disepanjang jalan Sukarno Hatta sampai Jalan Tlogomas dan optimalisasi pemerintah Kota Malang dalam penertiban terhadap pemasangan banner dan reklameilegal disepanjang Jalan Sukarno Hatta sampai Jalan Tlogomas. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi pemerintah Kota Malang dalam penertiban pemasangan banner dan reklame ilegal disepanjang Jalan Sukarno Hatta sampai Jalan Tlogomas dan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemerintah Kota Malang dalam pengawasan dan penertiban terhadap pemasangan banner dan reklame ilegal disepanjang Jalan Sukarno Hatta sampai Jalan Tlogomas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif – kualitatif. Hybert Hyman dalam Koentjaraningrat (1991:29) mengartikan jenis penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat. Sedangkan metode penelitian kualitatif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) bahwa metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemasangan papan reklame, sebetulnya sudah ada mekanismenya, seperti papan reklame harus dipasang pada tempat yang memang tidak mengganggu kepentingan publik seperti di trotoar. Bila ada pemasangan reklame tidak pada tempatnya, kewajiban petugas Tramtib di kecamatan dan kelurahan untuk melarangnya dan mengarahkan pemasangan reklame sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pemasangan papan reklame tidak pada tempatnya, berdampak besar terhadap terganggunya keamanan dan kenyaman publik serta keindahan daerah. Bukan saja dilarang pasang di trotoar, konstruksi papan reklame juga harus melihat segi keamanan dan kenyamanan, jangan-jangan suatu ketika tiba-tiba reklamenya roboh hingga menimbulkan korban bagi orang lain. Maka diperlukan penegakan hukum agar tercapai ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan dalam perizinan reklame.Selain untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum dan dampak negatif dari pemberian izin dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame.Bagi Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah, reklame merupakan salah sumber APBD, dimana pelaku usaha yang berkepentingan terhadap pemasangan iklan tersebut membayar pajak dalam jumlah tertentu untuk pemasangan reklame dalam durasi tertentu di wilayah-wilayah strategis Kabupaten/Kotamadya.]]>
<![CDATA[Penguatan Kapasitas Budaya Andeb Ashor Dan Patronisasi Masyarakat Madura ]]>
<![CDATA[Laili Amalia]]>;
<![CDATA[Hayat Hayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.429 KB)
|
DOI: 10.33474/jisop.v1i1.2686
<![CDATA[Kecepatan teknologi dan informasi serta globalisasi yang semakin instan memberikan konskuensi nyata dalam kehidupan masyarakat kini. Rasa individualisme terus bergerak menuju struktur sosial masyarakat indonesia yang disertai oleh jarak yang didekatkan oleh teknologi tetapi dijauhkan oleh rasa ukhuwah islamiyah yang semakin terkikis. Patronisasi sudah bergeser, dari panutan terhadap orang-orang yang berilmu, sholeh dan dekat dengan Tuhannya, beralih kepada kekuatan teknologi sebagai alat komunikasi dan menyelesaikan persoalan hidup. Tak terkecuali, masyarakat Madura yang dikenal sebagai masyarakat santri, meneguhkan nilai andeb ashor dalam kehidupan keluarga maupun sosial kemasyarakatan. penuh ketawadduan terhadap nilai-nilai patronisasi kepada kiai, ulama dan orang alim, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial kemasyarakat, kegotongroyongan, musyawarah mufakat sebagai pengambilan keputusan dalam struktur sosial masyarakat Madura, serta kehidupannya yang memegang teguh pada prinsip-prinsip kebersamaan dan kemandirian sosial.]]>
<![CDATA[Interaksionisme Simbolik Aparatus Dan Pekerja Seks Di Bali ]]>
<![CDATA[I Dewa Ayu S Joni]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Dewi Pascarani]]>;
<![CDATA[Tedi Erviantono]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.657 KB)
|
DOI: 10.33474/jisop.v1i2.4807
<![CDATA[This article explores a form of symbolic interaction between the formal security apparatus of the State and sex workers in Bali. The study uses qualitative research methods with data collection methods for interviews and observations. Through this type of research traced the efforts of sex workers to communicate in order to negotiate their interests with the power represented by the local government security apparatus (apparatus). Sanders' (2001) and O'Neill's (2001) study shows sex workers are resistant to control. But in this capacity, sex workers have a communication style to negotiate activities with local state officials. Theory used symbolic interactionism from Blumer. In the field data obtained there are two types of meaning in symbolic interactions. Sex worker as a party spreading disease and violation of morality. Even this is used as building the meaning of the moral image of regional leaders. In this symbolic interaction meaning, sex workers with bureaucratic state apparatus are very dependent on social structures in society which depend on social status, involvement in sex trade organizations, and laws or policies related to the regulation of CSWs. Bali as a world tourism destination prioritizes the basic value of the development of cultural tourism and has never once declared it as sex tourism. It's just ironic that Bali is often used as a transit point for the existence of the trafficking industry before they depart overseas. Bali is used as the main transit of commercial sex workers in the women's trafficking network. Although in the interactionism the symbolic meaning of the repression of the state apparatus is still considered to manifest a patriarchal value system that provides more legal sanctions to service providers in this case sex workers, especially women, than their users, namely men.]]>
<![CDATA[Dominasi Kedaulatan Negara dalam Integrasi Pemerintahan Uni Eropa: Penolakan Yunani Terhadap Pengungsi Syria ]]>
<![CDATA[Hirshi Anadza]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.776 KB)
|
DOI: 10.33474/jisop.v1i2.4803
<![CDATA[Integration becomes a solution when global government does not have capability to overcome power domination of state. By having integration, it is expected that all of member state can put all their authority in supranational governance, such as European Union (EU) so balance could be happen. By giving such kind of integration, the agreement of policies can be followed by the members of EU based on solidarity and tolerance among the members. However, this integration has not succeeded in reducing domination of country sovereignty that influences the variety of each country necessity, even it happen in not powerful state. This phenomenon is reflected when Greece broke the agreement of EU policy related to refugees protection, called Common European Asylum System (CEAS), by refuse asylum seekers from Syria. There are two things that must be highlighted when Greece refuse asylum seekers from Syria. First, domestic problem that can restrain Greece government in obeying CEAS policies. Second, the value of tolerance and solidarity from other countries has not be adhered in the policies agreed by each members of EU. Therefore, this paper explain further about studies to find the relationship between integration in supranational governance and country sovereignty.]]>
<![CDATA[Pengaruh Terpaan Iklan Dan Brand Loyalty Terhadap Minat Beli Produk Samsung Galaxy ]]>
<![CDATA[Dionisius Aditya Yoganata]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (76.482 KB)
|
DOI: 10.33474/jisop.v1i2.4791
<![CDATA[The purpose of this research is to find out whether exposure to advertising and brand loyalty influences buying interest of Samsung Galaxy products. The theory used in this study is the AIDA model (Attention, Interest, Desire, Action), and the Advertising Exposure Process proposed by David. A Aaker. The research method used by the authors in this study is a quantitative method approach. The objects in this study are those who want to make purchases of Samsung Galaxy products, as well as those who have already used Samsung Galaxy products, which are determined by 85 respondents of the study sample. This research is quantitative descriptive, where the primary data collected through questionnaires are processed statistically, so that the measurement scale. The results of this study indicate that the variable exposure to advertising has an influence on buying interest of Samsung Galaxy by 46.6 percent. Also, the brand variable variable has an influence on buying interest of Samsung Galaxy products by 48.4 percent. Also, the variable exposure to advertising and brand loyalty has an influence on buying interest of Samsung Galaxy products by 61.8 percent together. Meanwhile, the rest is influenced by other variables not examined in this study. The conclusion of this study shows that there is an influence between exposure to advertising and brand loyalty on the purchase interest of Samsung Galaxy products, both partially and simultaneously. Suggestions from this study that the author can provide include further research of a similar nature in order to use other variables not contained in this study. Also, it is hoped that this research can be used as a reference, both for producers and those who should be consumers.]]>
