Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Jurnal DINAMIKA GOVERMANCE (JDG) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel mengenai Manajemen dan Kebijakan Publik, Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat serta relasi sektor privat terhadap publik yang bersifat terbuka terhadap pendekatan multi dan interdisipliner. JDG terbit dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April dan Oktober.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Optimalisasi Hak dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Sumenep ]]>
<![CDATA[Yuliastina, Roos]]>;
<![CDATA[Andiriyanto, Ach.]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1021.81 KB)
|
DOI: 10.33005/jdg.v9i1.1415
<![CDATA[Pemerintahan “kabinet kerja” memiliki salah satu agenda kerja prioritas berupa pembangunan melalui pinggiran dan memperkuat desa – desa dalam kerangka membangun kesatua bangsa. Agenda prioritas itu dibuktikan dengan kebijakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah sebanyak 1 miliar per desa. Pada tahun 2016 rata –rata desa di Kabupaten Sumenep mendapatkan dana sebanyak 900 juta. Penggunaan DD dan ADD dibutuhkan peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pelaksanan pemerintahan yang memiliki hak dan fungsi strategis dalam mendorong efektifitas penggunaan DD dan ADD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan optimalisasi Hak dan Fungsi yang dimiliki BPD dalam Meningkatkan efektifitas penggunaan DD dan ADD di kabupaten Sumenep. Rumusan awal kehadiran BPD sebagai badan pemusyawaratan desa di kabupaten Sumenep, khususnya di empat desa yan dijadikan lokasi penelitian belum berjalan secara optimal. Karena masih lemahnya peran BPD dalam mengawasi tarnsparansi dan akuntabilitas penggunaan DD dan ADD di desa masing – masing. Ketika fungsi utama BPD sebagai pelaksana pemerintah dalam mengawasi alokasi dana desa yang digunakan kepala desa tidak optimal maka besar peluang pihak kepala desa dan aparatur desa melakukan tindakan otoriter dan korup.Sejatinya kehadiran BPD dalam mengawasi penggunaan DD dan ADD bukan berarti tidak memberikan manfaat pada pemerintah desa. pada sisi lain fungsi BPD menjadi sangat optimal jika dikaitkan dengan kegiatan mengayomi dan menampung aspirasi masyarakat di tingkat dusun dan desa dari segi pembangunan, selain itu fungsi BPD dalam meyalurkan usulan warga terkait penggunaan DD dan ADD telah menunjukkan arah perubahan kebijakan pemerintah desa yang pada periode sebelumnya bersifat topdown saat ini mulai bergeser ke arah bottom-up. Fungsi BPD juga menjadi optimal jika dihubungkan dengan kegiatan memberikan pemahaman ke pada masyarakat terkait berapa anggaran yang diterima desa, berapa ususlan yang akan disampaikan pada kepala desa dan apa yang menjadi alasan utama usulan daari warga ditolak. Dengan kata lain, peran BPD sampai saat ini di kabupaten Sumenep lemah atau belum optimal pada sisi pengawasan dan evaluasi, namun di sisi lain menjadi optimal sebagai pihak penerangan atau pihak jurubicara yang menampung aspirasi warga ke kepala desa atau sebaliknya DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1415]]>
<![CDATA[IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI KOMUNITAS BUMI SURABAYA DI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Zuhri, Saifuddin]]>;
<![CDATA[Fadilah, Ach.Muhammad]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jdg.v9i1.1416
<![CDATA[Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, kurang atau tidak adanya komunikasi dalam organisasi dapat menyebabkan kemacetan atau tidak berjalan secara efektif. Cara seseorang membangun reaksi terhadap aspek organisasi menciptakan suatu iklim komunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana iklim komunikasi organisasi di Bumi Surabaya(Peduli Lingkungan) di Surabaya. Untuk mengukur variabel Iklim Komunikasi Organisasi yaitu kepercayaan, pembuatan keputusan bersama, kejujuran, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan dalam komunikasi ke atas, Perhatian pada tujuan-tujuan berkinerja tinggi. Populasi penelitian ini adalah para anggota Bumi Surabaya di Surabaya yang berjumlah 50 orang (Bumi Surabaya Community) dan teknik untuk menentukan sampel mengunakan metode total sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Iklim Komunikasi.Hasil dari penelitian ini adalah Nilai Iklim Komposit sebesar 0,1158. dari hasil tersebut menunjukkan iklim komunikasi pada Bumi Surabaya Commmunity(Peduli Lingkungan) di Surabaya berada pada koefisien yang nilainya kurang dari 0,79, sehingga dikatakan Bumi Surabaya Commmunity(Peduli Lingkungan) di Surabaya mempunyai iklim komunikasi yang negatif. DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1416]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Layanan Tanggap Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat di Surabaya ]]>
<![CDATA[Putra, Edwin Pramana]]>;
<![CDATA[Tukiman, Tukiman]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jdg.v9i1.1417
<![CDATA[Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pelayanan publik terdiri dari segala bentuk pelayanan baik berupa barang, jasa maupun administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kota Surabaya yang memiliki upaya pelayanan publik yang terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Salah satu konsep penataan kota-kota di dunia beberapa tahun ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi adalah dalam layanan pengaduan darurat bencana yang bernama Command Center 112 dengan Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat sebagai leading sector. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan Command Center Room Fokus dalam penelitian ini yang digunakan adalah menurut teori George Edward III dikutip oleh Subarsono (2012) : 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Komunikasi sudah terimplementasi tetapi belum maksimal, karena sosialisasi yang dilakukan belum cukup jelas diterima oleh masyarakat dan belum merata, serta petugas belum konsisten terkait respawn time yang sudah ditentukan 2) Sumber Daya sudah terimplementasi tetapi belum maksimal dan kurang tepat sasaran dalam sarana prasarana yang disediakan meskipun sudah didukung anggaran oleh pemerintah, 3) Disposisi sudah terimplementasi dengan baik, karena karakteristik atau watak yang dimiliki operator dan petugas Command Center 112 sudah baik dalam melayani masyarakat. 4) Struktur Birokrasi sudah terimplementasi dengan baik, karena tidak ada perubahan tetapi hanya ada penambahan leading sector yaitu Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan dalam bertindak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Kata kunci: Implementasi Kebijakan Layanan Pengaduan Darurat, Command Center 112 DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1417]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN REMUNERASI PNS BERBASIS E-PERFORMANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Hertati, Diana]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (933.234 KB)
|
DOI: 10.33005/jdg.v9i1.1418
<![CDATA[Salah satu kebijakan yang dapat menunjang kinerja sekaligus kesejahteraan dalam penciptaan pelayanan publik yang baik adalah remunerasi berbasis elektronik performance. Penelitian ini didasari oleh fenomena tentang penggunaan aplikasi e-kinerja yang lebih memudahkan dalam penilaian kinerja pegawai yang diatur dalam Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013. Penilaian kinerja pegawai yang nantinya akan mengukur besarnya tunjangan remunerasi kepada setiap masing-masing pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan situs penelitian di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Fokus penelitian ini (1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); (2) Perilaku Kerja; (3) Kinerja Pegawai berbasis elektronik (e-Kinerja);. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang yang didapat bahwa Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik (e-kinerja) meliputi SKP, Absensi dan Kelas Jabatan digunakan untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian kompensasi. DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1418]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan) ]]>
<![CDATA[Abdul, Kartini Maharani]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jdg.v9i1.1420
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). Keberadaan pedagang kaki lima di pasar sore dianggap sebagai salah satu permasalahan dalam penataan pedagagang kaki lima di Kota Tanjung Selor karena berjualan diatas trotoar jalan suprapto dan mengganggu keindahan kota karena menyalahgunakan fungsi fasilitas umum. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan serta faktor penghambat yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor merupakan non-implementation (implementasi yang belum terlaksana). Hal ini disebabkan karena beberapa faktor penghambat yakni para pedagang yang menolak untuk dipindahkan serta belum tersedianya alternatif tempat berjualan yang pas untuk para pedagang yang berjualan di area pasar sore tersebut. Kata Kunci : implementasi kebijakan, penataan pedagang kaki lima pasar sore DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1420]]>
<![CDATA[REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PELAYAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Lestari, Ratna Ani]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jdg.v9i1.1421
<![CDATA[Indonesia merupakan negara berkembang atau negara dunia ketiga, reformasi adalah suatu hal yang selalu melekat dalam rangka mewujudkan perbaikan dan kemajuan negara. Reformasi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 hingga kita terus bergulir, dan belum menampakkan akan ke arah mana ia berakhir. Birokrasi yang terlau hirarkihis, terlihat ketika ada kebiasaan kerja bahwa setiap hal atau pekerjaan harus menunggu petunjuk, perintah dan persetujuan dari atasan. Akibatnya kreatifitas, inisiatif dan sikap kemandirian birokrasi menjadi berkurang. Kualitas pelayanan birokrasi dinilai buruk, lama, berbelit-belit. Reformasi birokrasi sebagai pelayan publik, maka reformasi itu harus segra dilakukan dan terarah dan penuh dengan metode atau perhitungan yang matang. Pelayanan yang baik terhadap publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birrokrasi yang merasa dirinya adalah bagian dari publik (pelayan publik), bukan birokrasi yang mempersulit publik dengan berbagai peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang sengaja di persulit. DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1421]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BELA NEGARA MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN BELA NEGARA DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Pitaloka, Anis Rosella]]>;
<![CDATA[Wibawani, Sri]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jdg.v9i1.1422
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pembangunan Karakter Bela Negara melalui Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.Sementara itu, objek dari penelitian ini adalah implementasi perkuliahan Pendidikan Bela Negara di dalam kelas serta implementasi Outbound Praktikum Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pembangunan Karakter di UPN “Veteran” Jawa Timur Melalui Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara belum terimplementasi sepenuhnya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan Karakter, Pendidikan Bela Negara DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1422]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Badrudin]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jdg.v9i1.1424
<![CDATA[Produksi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terus bertambah besar tidak hanya di negara maju namun juga di negara berkembang termasuk di Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi, salah satunya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam kenyataannya, pelanggaran akan peraturan tersebut masih banyak terjadi. Pelanggaran terjadi di setiap jenis aktifitas pengelolaan limbah B3. Hal ini yang mendasari peneliti untuk membahas pengawasan pengelolaan limbah B3 di Indonesia dan tantangannya. Metode penelitian yang digunakan peneliti yakni studi pustaka. Mayoritas jenis data yang digunakan yakni literatur-literatur yang ada Namun peneliti juga menggunakan hasil wawancara untuk memperjelas beberapa poin. Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan setidaknya dengan cara melakukan (1) verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3 dan/atau dumping (pembuangan) Limbah B3 dan/atau (2) inspeksi. Apabila ditemukan pelanggaran aturan dalam pengelolaan limbah B3 maka pemerintah berwenang dalam memberikan sanksi administratif. Namun pengelola limbah B3 tidak secara langsung mendapatkan sanksi administratif. Prinsip yang dipegang oleh pemerintah yakni pengawasan dilakukan dengan mengutamakan aspek pembinaan. Penerapan pengawasan ini tidak selalu berjalan lancar, justru seringkali menghadapi berbagai tantangan yakni kurangnya jumlah dan kemampuan pengawas, keterbatasan sarana pemeriksaan, minimnya pengetahuan masyarakat, banyaknya pengelola limbah B3 yang tidak berizin, dan jenis instrumen kebijakan Command and Control memiliki kelemahan-kelemahan.Kata Kunci: limbah bahan berbahaya dan beracun, pengawasan, tantanganDOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1424]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PARU DI PAMEKASAN ]]>
<![CDATA[Arif, Lukman]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jdg.v9i1.1423
<![CDATA[Masalah pelayanan publik merupakan fenomena yang terus mengalami dinamika yang tidak pernah berhenti. Kecenderungan yang terus berkembang dari perspektif pengguna pelayanan adalah semakin berkembangnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) di Pamekasan sebagai merupakan salah satu penyelenggara pelayanan di bidang kesehatan dan selanjutnya menjadi locus penelitian. Tingkat kepuasan masyarakat yang belum mencapai pada semuas aspek penilaian merupakan permasalahan yang dikeluhkan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendiskripsikan mengenai kualitas pelayanan BP4. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Sedang pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Hasil penelitian tentang kualitas pelayanan BP4 di Pamekasan ini secara keseluruhan menunjukkan hal yang positif meskipun dari aspek-aspek yang diteliti memerlukan perhatian dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.Kata kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan. DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1423]]>
