cover
Contact Name
ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Contact Email
jurnaladliya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaladliya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
ISSN : 19788312     EISSN : 26572125     DOI : -
Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan merupakan terbitan berkala ilmiah ini berisi artikel bidang ilmu Hukum yang diterbitkan secara berkala 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan" : 8 Documents clear
MAQASID ASY-SYARIAH PERSPEKTIF PENDIDI-KAN HUKUM ISLAM Didi Sumardi
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.477 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8622

Abstract

Tulisan ini akan menjelaskan metode maqasid asy-syariah sebagai cara  untuk menetapkan tujuan hukum syara. Kajian terhadap maqasid as- syariah sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena maqasid asy-syariah dapat menjadi landasan dalam penetapan hukum. ulama usul fikih maqasid asy-syariah disebut juga asrar asy-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara’’, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik didunia maupun di akhirat. Atas dasar itu, tulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai metode maqasid asy-syariah baik secara konsepsional dan operasional dalam penetapan hukum syara’.
REDISTRIBUSI ZAKAT MELALUI PENDEKATANDIYÂNI DAN QADHÂ’I DALAM HUKUM ISLAM Aden Rosadi
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.262 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8615

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang redistribusi zakat melalui pendekatan diyâni dan bersifat qadhâ’i. Keduanya meru­pa­kan sifat hukum yang melekat dalam identitas hukum Islam yang sangat bergantung pada kesadaran beragama masya­rakat Islam sendiri, serta insti­tusi-institusi hukum. Penge­lolaan zakat di era modern bermetamorfosis dari zakat konsumtif ke zakat produktif seiring dengan penafsiran baru atas teks-teks wahyu tentang zakat. Lebih dari itu, para ahli dan pemerintahan muslim juga mulai melirik zakat sebagai alat untuk mening­katkan kesejahteraan ekonomi. Tulisan ini akan dijelaskan secara ringkas tentang pende­ka­tan diyâni dan qadhâ’i menjadi penalaran baru dalam proses redistribusi zakat.
PERKEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Yuyu Wahyu
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.43 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8623

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang perkembangan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pem­berantasan korupsi di Indonesia bukanlah isu baru atau kebijakan politik hukum yang sudah berlangsung sejak pra pen­jajahan hingga era reformasi sekarang ini. Penegakan hu­kum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum bisa berjalan masksimal di­sebabkan oleh banyak faktor, baik sistem dan regulasi maupun mentalitas aparatur penegak hukum. Memasuksi era reformasi ini, kebijakan politik hukum yang paling mencolok adalah adanya tuntutan untuk mela­kukan peru­bahan di bidang pemberantasan tindak pidana ko­ru­psi. Adapun tulisan ini akan memberikan gam­baran singkat tentang perkembangan regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan isu penerapan syariat Islam di Indonesia.
IJTIHAD UMAR IBN AL-KHATHAB TENTANG HAK MUALLAF DALAM ZAKAT J Jaenudin
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.078 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8618

Abstract

Ijtihad merupakan ruh dalam dinamika hukum Islam yang senantiasa terus mengalami perkembangan dalam persesuaian­nya dengan kondisi yang terjadi. Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh ulama yang berkompeten di bidangnya, baik dari aspek keilmuan maupun kemulian pribadinya, seperti di antaranya adalah Umar bin Khathab. Umar selain ia sebagai seorang faqih juga ia seorang khalifah. Di antara ijtihad yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khathab adalah mengenai pember­hen­tian bagian harta untuk para muallaf didasarkan atas pertimbangan bahwa kondisi Islam sudah berbeda dengan kondisi pada masa Nabi Saw. Pada masa Nabi saw kondisi umat Islam yang masih lemah menjadikan kelompok ini salah satu yang mendapat bagian penerimaan zakat, hal inipun didasari dengan tujuan agar mereka semakin kuat dalam memeluk Islam atau orang kafir yang bersedia masuk Islam. Namun Umar melihat bahwa ketika Islam sudah kuat, maka bagian muallaf tidak lagi menjadi bagian penerima harta zakat.
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN MELALUI LEMBAGA MEDIASI PERBANKAN Muhamad Kholid
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.42 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8624

Abstract

Lembaga mediasi perbankan terbilang baru karena sebelum aturan ini keluar fungsi mediasi untuk penyelesaian sengketa per­bankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI).Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Sebelumnya te­lah dibentuk lembaga mediasi perbankan independen melalui PBI No: 8/5/PBI/2006. Namun lembaga ini perlu untuk me­la­kukan evaluasi terhadap efektifitas penye­lesaian sengketa per­bankan. Tulisan ini akan memberikan deskripsi tentang pe­ran lembaga mediasi dalam membantu menyelesaikan seng­ke­ta perbankandengan cara sederhana, murah, dan cepat.
'ILAL AL-HADIS Mohammad Najib
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.013 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8620

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang Ilmu 'Ilal al-Hadits, yang dike­nalkan oleh Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburiy seba­gai ilmu hadis tersendiri, bukan tentang keshahihan dan keca­ca­tan hadis, ataupun al-Jarh dan at-Ta'dil, tetapi melacak tingkat otentisitas hadis melalui jalan penelusuran periwayatan hadits yang mengandung 'illat. Para ulama' sependapat mengenai urgensi dan posisi ilmu ini. Atas dasar itulah, maka tulisan ini akan memberikan gambaran umum tentang fungsi Ilmu 'Ilal al-Hadits untuk mengukur otentisitas hadis dari karya Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburiy.
MEMAKSIMALKAN LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DALAM MEMPERMUDAHMENDAPATKAN KREDIT Mia Lasmi Wardiyah
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.57 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8625

Abstract

Makalah ini membahas mengenai UMKM dan permasa­lahan-permasalahan yang dihadapinya, terutama dalam usaha  men­dapat­kan sumber dana. Persoalan klasik, yang selalu didapat dari para UMKM ini,dalam mendapatkan sumber dana, adalah keharusan memiliki agunan, banyaknya biaya yang harus dike­luar­kan, yang nilainya cukup besar, dalam setiap pengurusan kredit.Program Menkeu pada dasarnya memihak pada para UMKM dalam usaha mendapatkan sum­ber dana secara mudah, melalui program pengua­tan kapasitas Lembaga Penjamin Kredit UMKM.  Sehingga dengan kuatnya Lembaga Penjamin Kredit ini maka akan meningkatkan kemam­puan UMKM, yang tidak atau kurang memiliki agunan, dengan membagi resiko antara Bank dengan Lembaga Pen­jamin Kre­dit. Dengan demikian akan mening­katkan kemauan Perbankan dalam menyalurkan kredit pada UMKM. Lembaga Penjamin Kredit dapat dianggap sebagai jembatan antara para pengu­saha kecil,yang tidak mempunyai agunan, dengan pihak Bank.Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, menjelaskan me­ngenai apa itu UMKM, usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Peme­rintah dalam memajukan para pengusaha UMKM ini, serta berbagai sanksi hukum yang diambil Pemerintah ter­hadap para kreditur dan debitur yang nakal.
KEDUDUKAN AKAL DALAM AL-QUR’AN DAN FUNGSINYA DALAM PENDIDIKAN HUKUM ISLAM Dadang Mahdar
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 8, No 1 (2014): ADLIYA : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.552 KB) | DOI: 10.15575/adliya.v8i1.8621

Abstract

Tulisan ini menjelaskan fungsi akal dalam Al-Qur’an yang bisa digunakan untuk merenungi dan memahami aspek kehidupan, ter­ma­suk dalam pendidikan hukum Islam. Akal tidaklah bisa berdiri sendiri. Akal tetap sangat membutuhkan wahyu sebagai piranti untuk membimbing dan mengarahkan fungsinya. Akal ibarat mata. Mata memiliki potensi untuk melihat suatu benda, namun tanpa cahaya mata tidak dapat melihat apa-apa. Apa­bila ada cahaya, maka mata bisa melihat benda dengan jelas. Demikian pula wahyu menjadi cahaya bagi akal untuk memperoleh kebenaran, tak terkecuali bagi Ilmu Pendidikan Islam. Manusia sebagai pelaku dan sasaran pen­didikan tentu memerlukan alat untuk memperoleh pengetahuan dan kebe­naran. Dalam konteks ini, akal dapat menjadi salah satu alat yang berfungsi untuk mengembangkan Ilmu Pendi­dikan Hukum Islam yang sesuai dengan tuntunan wahyu.

Page 1 of 1 | Total Record : 8