Articles
69 Documents
<![CDATA[Islamic Government System: Between Abu Zahra and Ibn Taimiyya ]]>
<![CDATA[Meirison, Meirison]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 34, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v34i2.14
<![CDATA[Government based on Islamic law or the state or system of Islamic governance is a recipe for the life of the inherited state of Rasulullah S.A.W. An ideal government in Islam that has been done by friends. Therefore, it is important for Muslims to understand the structure of the Khilafah State that was carried out after the Prophet's time and then changed during the Umayyad period. There are two causes of the form of government in Islam, namely the Caliphate and the kingdom, both of which are considered legal. Abu Zahrah said that an Islamic state should be based on deliberation to appoint its leaders, or through representatives and leadership not inherited from generation to generation. whereas Ibn Taymiyyah is more flexible, he accepts the Kingdom system as long as the constitution of the Qur'an and Sunnah is absolute. Both of these practices of government have been traversed by Muslims for a long time, each of which has a privilege, both forms of government based on deliberation and descent are listed in the verses of the Qur'an.]]>
<![CDATA[Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat ]]>
<![CDATA[Fauzi, Engrina]]>;
<![CDATA[Marwenny, Elwidarifa]]>;
<![CDATA[Cenery, Jelisye Putri]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.46
<![CDATA[Kehidupan masyarakat di Sumatera Barat sangatlah heterogen. Terkait pembagian warisan, walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan matrilineal tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya. Ada yang menerapkan hukum waris adat atau hukum waris Islam. Semua masyarakat adat Minangkabau adalah beragama Islam. Falsafah Minangkabau yang menjadi ajaran fundamentalnya adalah adat basandi syara, syara basandi kitabullah diartikan bahwa adat yang berlaku di tengah masyarakat tidak boleh bertentangan dengan yang telah disyari’atkan di dalam Alquran. Konsekuensinya segala sesuatu tindakan masyarakat di Ranah Minang (sebutan lain untuk daerah Minangkabau) yang dijadikan kebiasaan yang bertentangan dengan Alquran tidak bisa disebut adat. Pengaruh Hukum Islam sangat kental di dalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau tampak nyata. Meskipun cara pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan Ibu sangat bertolak belakang dengan kewarisan Islam yang pembagiannya berdasarkan garis kebapakan atau patrilineal. Di Minangkabau harta dibagi beberapa macam yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, menurut penelitian ini bahwa untuk harta pusaka tinggi dibagi menurut adat dan harta pusaka rendah dibagi menurut hukum Islam.]]>
<![CDATA[Pidana Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam pada Masyarakat Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Yusnani, Yusnani]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 33, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v33i1.27
<![CDATA[Enforcing norms need to criminalization, an exciting one with criminalization is watching a sex scene / cybersex impact on adultery and destroying the moral, social reality, but the rules have not been touched by the law and the Constitution. This study uses a method by ????inding the facts objectively to determine the facts that resulted in the proposition of law with normative law research empirical, which is looking for primary data directly interview to teams maker Criminal Code draft, team members Criminal Code draft and socialization to the local leaders and traditional leaders, police manuscripts / books legislation as well as academics. The conclusion: Padang city government has sought to overcome the impact of pornography negative such as additional study hours for students of religion in the mosque, and pesantren Ramadan. Especially for the closure of access to pornography has been no common ground of understanding let alone the technical implementation and enforcement of the Criminal Code Article 485 and the bill is merely the existence of a misdemeanor (plate), adultery and no single Islamic criminal law in the Marriage Law and KHI.]]>
<![CDATA[Membangun Hukum Indonesia yang Progresif ]]>
<![CDATA[Nofiardi, Nofiardi]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i2.61
<![CDATA[Untuk mengatasi keterpurukan hukum nasional yang masih dominan bersifat normatif-dogmatik, represif, legalistik yang lebih berpihak kepada penguasa, maka diperlukan pembangunan hukum yang lebih progresif yang memihak kepada kepentingan masyarakat luas, maka diperlukan membangun terlebih dahulu pranata/materi hukum, lembaga hukum dan budaya hukum yang progresif pula. Khusus untuk pembangunan materi hukum perlu dipertimbangkan untuk memasukkan syariat Islam sebagai Islam alternatif solusi dari keterpurukan hukum saat ini, mengingat syariat Islam memuat semua aturan yang dibutuhkan manusia]]>
<![CDATA[Konstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Muhkamat dan Mutasyabihat sebagai Hujjah ]]>
<![CDATA[Haryadi, Haryadi]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 34, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v34i1.8
<![CDATA[Allah SWT menurunkan Al-Qur’an kepada hamba-Nya yang tidak dapat diragukan lagi, merupakan petunjuk bagi orang yang bertaqwa. Untuk inilah kita menggali ini al-Qur’an itu untuk mengetahui isinya, pada zaman Nabi tidak begitu banyak ditemui kesulitan dalam mengetahui maksudnya, sebab Nabi sebagai penafsir yang pertama disamping menerima wahyu, dan kalau tersalah dalam menafsirkannya Allah SWT langsung membenarkannya. Pada Sahabat banyak pula yang mempelajari tafsir ini begitu juga generasi selanjutnya banyak yang bersunguh-sungguh mempelajari tafsir ini. Tulisan ini mengungkapkan kembali pendapat Ulama tentang ayat Mutasyabihat, apa ayat mutasyibihat itu bias dicapai pengertiannya atau tidak, ternyata ada ayat mutasyabihat itu dapat dicari pengertiannya da nada yang tidak dapat dicari pengertiannya yang sebenarnya, dengan ini jelas ayat mutasyabihat yang dapat difahami pengertiannya sama kedudukannya dengan ayat yang muhkamat yang menjadi pegangan dan sandaran bagi segala tindak tanduk kita sehari-hari.]]>
<![CDATA[Kontroversi Mazhab tentang Wakaf uang dan Implikasinya terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ]]>
<![CDATA[Sulfinadia, Hamda]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.40
<![CDATA[Endowments money were not only provides a new alternative for Muslims in Indonesia in berwakaf. But also serves to provide a solution for improving the welfare of the wider community. The introduction of cash waqf in the lives of Muslims in Indonesia have shifted he old paradigm. Besides the introduction of this money back waqf has also provided ample opportunity for Muslims from all walks of life to participate ful????ill waqf money though not in large numbers. The conclusions are the First, endowments developed in accordance with the development of society itself or can be said to be associated with social change. Second, the Act perwakafan in Indonesia combines different school a second opinion about the object waqf that includes movable and immovable. Among the moves bendak including cash and precious metals. Third, endowments money can be used as motivation berwakaf for Muslims, various facilities offered in cash waqf, Muslims will more easily give their contribution to the capital endowments without having to wait in a very large number.]]>
<![CDATA[Kafaah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih dalam Hukum Perkawinan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Haryadi, Haryadi]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 33, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v33i1.21
<![CDATA[Salah satu penyebab tingginya angka perceraian disebabkan oleh kurang serasi dan seimbangnya calon suami isteri dalam perkawinan. Konsep ????ikih mengenal hal ini dengan kafaah. Islam tidak membuat aturan tentang kafa’ah, tetapi manusialah yang membuatnya,oleh sebab itu mereka berbeda pendapat tentang eksistensi kafa’ah dan pelaksanaannya. Para ulama mazhab mempunyai pandangan yang berbeda terhadap hal ini. Ketentuan kafa’ah tidak diatur secara konkrit dalam regulasi perkawinan di Indonesia, kecuali dalam hal agama. Kafa’ah dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep kafa’ah dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.]]>
<![CDATA[Kedudukan Wanita dalam Adat Perpatih di Negeri Sembilan Malaysia ]]>
<![CDATA[Nelmawarni, Nelmawarni]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i1.55
<![CDATA[Masyarakat Adat Perpatih di Negeri Sembilan dipandang unik dibanding dengan masyarakat Melayu lainnya yang memakai sistem Adat Temenggung di Malaysia. Bahkan kedudukan wanita di Negeri Sembilan yang terserlah terkadang disalahtafsirkan sebagai "queen control" oleh sebagian pandangan, sehingga tidak jarang "takut" menikah dengan wanita Negeri Sembilan terutama pemuda-pemuda yang bukan berasal dari Negeri Sembilan. Dalam memberikan hak kepada wanita, Adat Perpatih telah memberi lebih dari apa yang dituntut oleh wanita modern sekarang. Adat Perpatih bukan saja memberi kedudukan yang setaraf dengan laki-laki termasuk mewarisi tanah pusaka. Sebagai balasan atas keistimewaan ini, yang tidak akan didapat secara otomatis oleh wanita barat adalah bahwa Adat Perpatih memberi tanggung jawab serta peranan yang harus dipikul oleh seorang wanita demi menjaga keutuhan, keharmonisan, serta keselamatan anggota keluarga dan kelompok kekeluargaannya.]]>
<![CDATA[Istitha’ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Hasana, Nazra Hafizatul]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 34, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v34i1.2
<![CDATA[Mazhab Hanafi memberikan tafsiran istitha’ah dengan bekal, kendaraan dan aman dalam perjalanan. Mazhab Maliki memberikan tafsiran sehat jasmani yaitu dengan berjalan kaki untuk sampai ke Baitullah. Mazhab syafi’i menafsirkan dengan bekal, kendaraan dan aman dalam perjalanan dan Mazhab Hanbali dengan bekal dan kendaraan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali adalah karena berbeda dalam menafsirkan kata istith’ah dalam surat Ali-Imran ayat 97. Mazhab Hanafi memberikan tafsiran istitha’ah dengan bekal, kendaraan dan aman dalam perjalanan. Mazhab Maliki memberikan tafsiran sehat jasmaniyah itu dengan berjalan kaki untuk sampai ke Baitullah. Mazhab Syafi’I menafsirkan dengan bekal, kendaraan dan aman dalam perjalanan serta Mazhab Hanbali dengan bekal dan kendaraan. Implikasinya adalah penerapan sistem waiting list (daftar tunggu) adalah untuk mengantisipasi terjadinya ketidakamanan dalam perjalanan ibadah haji. Kalau seandainya diberangkatkan juga maka terjadi desak-desakan dalam menunaikan ibadah haji sehingga keamanan dari jamaah haji tidak bisa dipastikan.Tujuan pemerintah dengan adanya sistem waiting list juga untuk kemaslahatan bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji.]]>
<![CDATA[Perbandingan Perkembangan Hukum Islam pada Masa Klasik dan Masa Modern ]]>
<![CDATA[Mushthafa, Mushthafa]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i1.34
<![CDATA[Hukum Islam ada, tumbuh, dan berkembang tidaklah hadir dan dapat dipahami dengan sendirinya, tetapi yang demikian itu melalui proses panjang terutama dalam memahami maksud dan keluasan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam Islam, proses pertumbuhan dan perkembangan pemahaman terhadap segala aturan yang telah di-wahyu-kan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berlaku untuk seluruh umatnya dikenal juga dengan istilah al-Tasyri'. Secara historis pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam itu sendiri dapat dikelompokkan kepada al-Tasyri' al-Islam min Jihat al-Nashsh (tasyri' dilihat dari segi sumber) dan al-Tasyri' al-Islam min Jihat al-Tawassu' wa al-Syumuliyyah (tasyri' dilihat dari sudut keluasan dan kandangannya). Tasyri' jenis pertama (tasyri' dari sudut sumber) dibatasi pada tasyri' yang dibentuk pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu pe-wahyu-an al-Qur'an dan pembentukan Sunnah. Sedangkan tasyri' (perkembangan hukum) tipe kedua, yaitu tasyri' dari sudut keluasan dan kandungannya, mencakup ijtihad shahabat, tabi'in, dan para ulama berikutnya.]]>
