cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haris Retno Susmiyati
Contact Email
harisretno@fh.unmul.ac.id
Phone
+6281297555572
Journal Mail Official
mulrev@fh.unmul.ac.id
Editorial Address
Mulawarman Law Review Faculty of Law, Mulawarman University Sambaliung Street, Kampus Gunung Kelua, Samarinda - East Borneo - Indonesia 75119
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Mulawarman Law Review
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 25273477     EISSN : 25273848     DOI : https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mulawarman Law Review (MULREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Mulawarman University. MULREV published twice a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, State and Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Adat Law and Local Custom, Natural Resources and Environmental Law and another section related contemporary issues in law. ISSN: 2527-3485 | e-ISSN: 2527-3477
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 99 Documents
 3   4   5   6   7 
Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang Aviany Yanti; Winda Fitri
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.772

Abstract

Pengaturan sanksi pencemaran lingkungan hidup di Indonesia mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Terdapat beberapa perubahan dan penghapusan pasal-pasal krusial seperti perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, penambahan sanksi baru berupa denda administratif, penghapusan sanksi pidana terkait pembuangan limbah B3 tanpa izin, pergeseran yang menyebabkan multitafsir makna terkait konsep strict liability, dan penyusunan Amdal tanpa sertifikat kompetensi yang dulunya diatur sebagai sanksi pidana kini menjadi denda administratif. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat menimbulkan implikasi bagi pemberlakuan UU Cipta Kerja di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan ketentuan sanki lingkungan pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan mengetahui perbandingan ketentuan sanki lingkungan di negara Jepang. Utamanya untuk melakukan kajian terkait perbandingan hukum pengaturan di bidang lingkungan pada negara Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum lingkungan hidup di Jepang, dimana pengaturan penerapan sanksi pidana, pengawasan, perizinan dan penerapan mekanisme pembuktian dengan konsep strict liability lebih ketat, selain itu adanya kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang tinggi akan pentingnya lingkungan hidup itu sendiri yang dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi Indonesia.
Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Diya Ul Akmal; Dea Linta Arlianti
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.780

Abstract

Dinamika ketatanegaraan yang terjadi saat ini menempatkan Hak Konstitusional harus terlanggar terlebih dahulu ketika disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tidak dapat melakukan apa-apa dalam proses legislasi karena bukan kewenangannya. Meskipun begitu, Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal yang diperkuat dengan analisis data normatif. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Banyaknya jumlah pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi menjadi penegasan besarnya harapan masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dirasa terbatas dalam melakukan pengujian Konstitusional. Hal ini dikarenakan penafsiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam melakukan pengujian Konstitusional hanya sebatas pengujian Undang-Undang. Sejatinya penafsiran pengujian Konstitusional juga mencakup kewenangan pengujian Rancangan Undang-Undang dan Constitutional Question yang saat ini belum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi urgensi untuk dapat melindungi Hak Konstitusional warga negara secara maksimal.
Criminal Liability Of Misuse Personal Identity Number For Cellphone Cards Registration Illegally Ubait Kurniawan Aziz; Nur Azizah Hidayat
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.790

Abstract

Telecommunication network is a necessity needed today and ever after. This momentum is exploited by several cheaters who looking for big profits. The one of bad trick is misuse someone else's ID card to register cellphone SIM Card so it can be sells faster. And that’s actually against not only Law no. 24 of 2013 concerning Population Administration but also Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The regulations about criminal liability misuse ID cards other person for registration cellphone SIM card not get serious attention from government. Therefore, the purposes of this research are : (1) using someone else's Personal Identity Number and Family Identity Number for cellphone SIM Cards registration illegally is an act of crime; (2) criminal liability of misuse other people's Personal Identity Number and Family Identity Number for registration cellphone SIM Cards based on the ITE Law and the Population Administration Law. This research using normative legal research, while methods using Statute Approach and Conceptual Approach. The results of this research found criminal liability sanctions for misuse someone else’s Personal Identity Number and Family Identity Number for registration cellphone SIM Cards illegally based on the ITE Law, the Criminal Code Law, and the Population Administration Law.
Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Nurfaika Ishak
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v7i1.834

Abstract

Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu hal yang bertujuan agar apa yang menjadi objek pengawasan tersebut berjalan sesuatu dengan seharusnya sehingga tidak terjadi “detournement de pouvoir”. Pelayanan publik merupakan suatu aktivitas atau interaksi antara masyarakat dan pemerintah atau birokrasi. Pelayanan publik yang baik akan membentuk pemerintahan yang baik “good governance”. Pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat di segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, eksisnya sebuah lembaga independen yang berwenang untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik menjadi penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia. Kajian menarik adalah bagaimana kemudian efektivitas pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Pendekatan penelitian hukum normative, pengumpulan data dengan sumber hukum primer dan pengumpulan data sekunder dari literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa tidak seluruh laporan yang masuk ke meja Ombudsman RI dapat diselesaikan. Ombudsman masih memiliki keterbatasan, salah satunya adalah apabila laporan masyatakat tersebut tidak dapat dilanjutkan jika hasil pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan. Namun, dapat dilihat bahwa masyarakat mulai memberikan kepercayaan kepada Ombudsman RI dengan terjadinya peningkatan konsultasi non laporan yang dilakukan oleh masyarakat periode 2017-2021.
Interpretation Qualification Proof toward Humiliation Performer or Libel in Social Media Bayu Fermadi; La Sina; La Syarifudin
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 3 ISSUE 1 JUNE 2018
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v3i1.26

Abstract

Information openess is needed by society, the improvement of information technology sector, electronic media and globalization happens almost in all life sectors. Technology improvement which is marked with internet can be operated by using electronic media such as computer or handphone. Through internet, information exchange can be done fast, accurate and with cheap cost. Therefore internet can be media to ease someone to do type of criminal act which based on informaton technology (cybercrime) such as, criminal ac like libel, pornography, gamling, account breaking, and etcetera. Related with libel via electronic media, as it is organized in Law Number 11 Year 2011 about Electronic Information and Transactions. Then this issue which is done and is also not missed from electronic media itself. The proof is issue which hold important role in investigation process in law. The provision about the criminal act method can be done toward person who is accused doing certain criminal act. This provision is organized in formal criminal law. Verification process becomes important because it will decides defendant fate. If proof result with proof of evidence which is determined with law does not enough proof the guilt which is accused to defendant, then defendant is freed from punishment. It is vice versa, if the defendant guilt can be proved with enough proof of evidence, then the defendant can be avowed guilty and will be punished according to valid law.
The Formulation of The Norm On Handling The Violation of Local Election Atiqah Mumtazah Ameliah Bura Datu
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 3 ISSUE 1 JUNE 2018
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v3i1.27

Abstract

The study to analyze the formulation of the norm on handling the violations of local election which can affirm sanctions for violators of Article 73 of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to the Act Number 1 of 2015 regarding the Government Regulation in Lieu of Act Number 1 of 2014 about the Election of Governors, Regents and Mayors into Law. The Type of the Research Method used in this study is normative legal research. The results of this study are the sanction formulation policies specifically regarding the formulation of administrative sanctions for violators of Article 73 of Act Number 10 of 2016 regarding The Election of Governors, Regents and Mayors, which have a number of fundamental weaknesses, thus affecting the effectiveness of handling violation, because the weaknesses in the formulation stage (in abstracto) are strategic weaknesses for the next stage, namely the application and execution stage (in concret). The conclusion of this study is that there is a legal certainty about the violation handling for the local election that is structured, systematic and massive. It is recommended that these elements are not to be used as a series of reasons that will be difficult in proving all three together since it will cause legal uncertainty and a short amount of time to handle an election crime, the bureaucracy to handle election crimes should be designed more simply.
Fostering Social Justice Through Managing Civil Law Clinic in Indonesia: A Comprehensive Framework and Practice I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 3 ISSUE 1 JUNE 2018
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v3i1.28

Abstract

The development of Clinical Legal Education (CLE) in Indonesia will significantly contribute for graduating more competent and more professional students as it equally combines knowledge, skills and value that reflects what lawyer do (practical skill), what lawyer should do (value), and how lawyer should do (knowledge) in legal cases. As a part of CLE, the existence of civil law clinic plays important role for enhancing the competency of law students. Nationally, some aspects of civil law significantly contribute to the fulfillment of basic human need in Indonesia. Specifically, contract law, family law, employment law, and consumer protection. Internationally, as an undeniable impact from globalization in Indonesia, this process requires harmonization of law that has adopted new concepts, practices, and legal institutions in Indonesia. Maintaining its existence, law schools in Indonesia should manage civil law clinics by designing planning stage, learning stage, and reflection stage. Planning stage consists: developing the objective; formulating Curriculum, preparing clinic member; organizing clinic in day-to-day basis; and establishing clinic Assessment and grading criteria. Next, in learning stage, it should combine the process of transfer of knowledge, skills, and values. Lastly, it should contain journaling, feedback and debriefing as a reflection stage. As a result, the existence of civil law clinic will foster social justice as an ultimate vision of clinical legal education in Indonesia.
Akibat Hukum Tidak Membentuk Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Arief Rahman Mahmoud; Suhariningsih Suhariningsih; Imam Koeswahyono
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 4 ISSUE 1 JUNE 2019
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v4i1.30

Abstract

This article aims to determine legal consequences and remedies not filling the provisions of article 74 paragraph 1 of law number 20 year 2011 jo article 54 paragraph 1 of government regulation number 4 of 1988 concerning the association of the occupants unit of flats, using normative legal research methods, through approach to legislation, conceptual and comparison in order to obtain the views an doctrines as a basis legal arguments on legal issues studied. Based on the survey result revealed that, with no formation of associations of occupant flats units, then the resident will lose the right to enjoy a sense of comfort, easy, safe, orderly and organized the principles in the flats. According to article 107 flats legislation may be subject to adminisrative sanctions contained in article 108 of the law enactment flats in stages, ranging from a written warning to revocation of business license. Remedies that can be given the resident can do prosecution by first reporting to the local authorities for further prosecution to the developer. According article 75 paragraph 1 law flats: ”development actors are required to facilitate the formation of associations occupant apartment units at the latest before the transitional period ends. In article 59 paragraph 2”. The transitional period a maximum of one year since the first delivery of flats units to the owner.
Penguasaan Tanah Oleh Orang Asing Dalam Perspektif Hak Bangsa Arif Rachman Nur
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 3 ISSUE 1 JUNE 2018
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v3i1.32

Abstract

The Indonesians has a close relation with land, water, space and natural resources in the territory, in order of the Nations Right to the highest order in the hierarchy of land tenure. But concurrently with the times, not only the Indonesian needed land and buildings, but also foreigners who working in Indonesia. It is the background of enactment of Government Regulation No. 41 of 1996 replaced by Government Regulation No. 103 of 2015 about Residential Ownership by Foreigner. Nevertheless the Government Regulation is considered not nationalists because mortgaging the Indonesia's territory to foreigner for investment reason. The method used in this research is a normative research with statute approach, historical approach and comparative approach. This research used primary legal sources and secondary legal sources incorporating nonlegal resources collected with literature research. Then the legal sources are qualitatively analyzed and then presented descriptively. The results of the study shows: 1) Housing ownership does not necessarily have an implication on land ownership, because the adoption of the Horizontal Separation Principle does not allow foreigners to own land even though they already have buildings on it. However, the period of Right to Use which is too long to reach 80 years can conflict with the Rights of the Nation; 2) Land tenure restriction by foreigners permanent residence in Indonesia is an obligation for the government to respect and protect the Rights of the Nation. The land tenure restriction is carried out by limiting housing ownership in the elaboration of subjects, quota restrictions, zoning, arrangements related to buying and selling and the establishment of duties to supervise the ownership of residential houses for foreigners domiciled in Indonesia.
Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki) Ikhsan Azhar
Jurnal Mulawarman Law Review VOLUME 3 ISSUE 1 JUNE 2018
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v3i1.33

Abstract

In the past three years, the profession as a judge has been in the spotlight. The reason is because this profession can be referred to as "God’s Deputy" and as a place for the last hope of the public in seeking justice it turns out that it was also been exposed by the Corruption Eradication Commission’s sting operation (KPK OTT) and so many were proven and punished for violating ethics. This is the reason why the urgency of the management of judges will be echoed. To make improvements, the research should not stand alone, but also see the practice of independence from the judicial power institutions and similar institutions of Judicial Commission (KY). In this regard, it is important to study with practice abroad, which in this paper takes Turkey as the comparative country of Indonesia. It is hoped to get a picture of practices from other countries, there are lessons that can be adopted in Indonesia to be regulated and practiced. In order for writing to be more focused the author uses normative legal research methods with a comparative approach. After studying the material and data, there are several results of this study, including the first judicial power institutions in Turkey and Indonesia which are independent institutions, and are equally regulated in the constitution, especially the judicial power chapter; second, the history of reform in implementing the management functions of judges in Turkey and Indonesia is different. If in Turkey it is done by separating it from the executive institution by establishing an HCJP institution, while in Indonesia it is carried out by being united to the judicial power institution; third, in Turkey the management of judges such as recruitment, regulating the placement, promotion, transfer, supervision, and imposition of disciplinary measures is carried out by other institutions called HCJP, while in Indonesia the management of judges is carried out by the Supreme Court. Even though KY has a duty in relation to the management of the judge's position, only in terms of training and supervision; fourth, HCJP and KY are equally regulated in the constitution, especially the judicial power chapter, and also have their own technical rules made to facilitate the implementation of their authority and duties.

Page 5 of 10 | Total Record : 99

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 ISSUE 1 JUNE 2023 VOLUME 7 ISSUE 2 DECEMBER 2022 VOLUME 7 ISSUE 1 JUNE 2022 VOLUME 6 ISSUE 2 DECEMBER 2021 VOLUME 6 ISSUE 1 JUNE 2021 VOLUME 5 ISSUE 2 DECEMBER 2020 VOLUME 5 ISSUE 1 JUNE 2020 VOLUME 4 ISSUE 2 DECEMBER 2019 VOLUME 4 ISSUE 1 JUNE 2019 VOLUME 3 ISSUE 2 DECEMBER 2018 VOLUME 3 ISSUE 1 JUNE 2018 More Issue