Journal of Law and Policy Transformation
The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of legal and policy issues contains full-length theoretical and empirical articles from national and international authorities which analises legal and policy development, reformation and transformation.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 2 (2017)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Land Reform Melalui Pembatasan Penguasaan Tanah ]]>
<![CDATA[Jaya, Febri]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.018 KB)
<![CDATA[Pembatasan penguasaan tanah untuk rumah tinggal bagi individu secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namun kedua regulasi tersebut belum memberikan ketentuan secara tegas mengenai pembatasan penguasaan tanah untuk rumah tinggal bagi individu. Kekosongan peraturan hukum mengenai pembatasan penguasaan tanah tersebut menyebabkan seseorang dapat secara bebas dan tanpa batas membeli rumah tinggal sehingga menyebabkan disparitas antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi, menengah dan kecil. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, telah dilakukan penelitian dengan jenis penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang untuk mengisi kekosongan peraturan hukum yang ada di Indonesia karena secara yuridis obyek penelitian belum didapatkan pengaturan secara konkrit. Adapun jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini adalah suatu tawaran pemikiran untuk mengisi kekosongan peraturan hukum melalui pendekatan kajian teori Negara Kesejahteraan (welfare state), teori keadilan yang dikemukan oleh John Rawls, dan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Covernote Notaris/PPAT Terkait Pemasangan Hak Tanggungan Agunan Bank ]]>
<![CDATA[Shahrullah, Rina Shahriyani]]>;
<![CDATA[Djufri, Welly Abusono]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.372 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Covernote Notaris/PPAT terkait pemasangan Hak Tanggungan Agunan Bank. Penggunaan Covernote Notaris/PPAT khususnya di industri Perbankan merupakan best practice dan berlangsung sejak lama serta sudah menjadi bagian dari Hukum Kebiasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dari Covernote Notaris/PPAT, untuk menganalisis mengapa Covernote Notaris/PPAT tidak diatur dalam perundangan serta solusi hukum yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum atas penggunaan Covernote Notaris/PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata Covernote Notaris/PPAT merupakan bentuk hukum kebiasaan dan tidak diatur dalam perundangan serta bukan merupakan produk hukum Notaris/PPAT sehingga terjadi kekosongan hukum. Akibatnya Covernote Notaris/PPAT tidak mempunyai kepastian hukum sehingga sangat rentan dalam hal penegakan hukum. Penelitian ini menyarankan solusi jangka pendek dan juga solusi jangka panjang sebelum ada kejelasan perundangan yang mengatur secara tegas tentang Covernote Notaris/PPAT ini.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pencegahan Kejahatan Melalui Kamera Pengaman di Objek Vital di Kota Batam ]]>
<![CDATA[Girsang, Junimart]]>;
<![CDATA[Purba, Septianus Rauna]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.176 KB)
<![CDATA[Masyarakat dalam pergaulan hidup, pada dasarnya memiliki pandangan tertentu tentang apa yang baik dan apa yang buruk untuknya. Pandangan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk seperti nilai ketertiban, nilai ketentraman, nilai kepentingan umum, nilai kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Pengaturan penggunaan Kamera Pengintai atau yang sering disebut dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Batam mengacu pada ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2007. Perda tersebut dianggap mampu membantu pekerjaan manusia dalam bentuk pengamanan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pemasangan kamera CCTV di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu menurut Perda Nomor 2 Tahun 2007 di Kota Batam tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pemanfaatan Hasil rekaman CCTV dalam hukum acara pidana kurang bisa diterima dikarenakan lemahnya pemahaman aparatur penegak hukum tentang adanya perluasan alat bukti. Perda Nomor 2 Tahun 2007 juga tidak memberikan kontribusi kepada pihak kepolisian dalam mengungkap terjadinya kejahatan yang terekam kamera CCTV di Kota Batam.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Suyanto, Naga]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.725 KB)
<![CDATA[Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya sebagai Dewan Komisaris yang baik. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut memberikan batasan kewenangan dan pertanggungjawaban anggota Dewan Komisaris. Secara implisit, tanggung jawab komisaris juga terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Oleh karena itu, anggota Dewan Komisaris dapat saja dimintakanpertanggungjawaban hingga harta pribadi bila dapat dibuktikan bahwa dia adalah penyebab kerugian perusahaan.]]>
<![CDATA[Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris ]]>
<![CDATA[Syarief, Elza]]>;
<![CDATA[Balqist, Attika]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.891 KB)
<![CDATA[Perseroan sebagai Badan Hukum (rechtspersoon/legal person) merupakan Perseroan Terbatas yang pengaturannya tunduk pada ranah hukum privat yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai organ penting Perseroan, Direksi sebagai pengurus adalah pilar utama untuk menjamin dan untuk melanjutkan bisnis Perseroan. Itu sebabnya tanggung jawab Direksi sebagai pengurus atau manajemen didasarkan pada itikad baik, loyalitas, kejujuran, penuh tanggung jawab, kepedulian dan kemampuan serta maksud yang terbaik bagi Perseroan, untuk mengurus hingga tercapainya tujuan Perseroan dan yang mewakili Perseroan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Tanggung jawab Direksi berdasarkan prinsip Fiduciary Duty dalam Perseroan Terbatas harus mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik, bertanggungjawab, serta menghindari adanya benturan kepentingan. Direksi juga dituntut untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan (duty of care) serta mampu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadinya (duty of loyalty). Seorang Direksi dikategorikan melakukan Corporate Opportunity dan melakukan pengelolaan Perseroan yang salah, apabila seorang Direksi melakukan pelanggaran Code Of Conduct. Tidak melaksanakan duty of care dan duty of loyalty yang terdapat dalam prinsip perusahaan dan memiliki itikad buruk dengan mengambil kesempatan bagi dirinya pribadi atas nama untuk kepentingan Perseroan.]]>
<![CDATA[The Copyright Infringement In Cinematography ]]>
<![CDATA[Andini, Putri]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.309 KB)
<![CDATA[The drama entitled ?Kau Yang Berasal Dari Bintang? produced by SinemArt and aired by RCTI TV station on 28 April 2014 was claimed as a plagiarism of the most popular South Korean drama "You Who Came from the Stars". Consequently, the screening of the drama was pending until the negotiation of the Korean and Indonesian production house was settled. This research advanced a question whether the Indonesian Copyright Law provides sufficient protection to the works of cinematography either produced by Indonesian or foreign nationals. To answer this research question, the legal protection theory of Phillipus M. Hadjon was used as a platform. It also analyzed the effective implementation of the Law by adopting the Effectiveness of Law Theory of Satjipto Rahardjo. Furthermore, it reviewed the settlement made by the Indonesian and South Korean production house. In order to obtain concrete findings, this research adopted a normative research method (doctrinal method) by using secondary data as its sources. Data collected were analyzed based on its content (a content analysis) by using the qualitative approach. The research found that cinematographic work is one of the protected works under the Indonesia Copyright Law; therefore the Indonesian drama violated the Law because of the similarities of stories, plot, and roles played with the Korean drama. However, the Law was not effective in its implementation due to its weak enforcement by those responsible and a lack of public awareness. It was also found that the amicable settlement through negotiations were the best solution to resolve the infringement of Copyright Law relating to cinematography. ]]>
<![CDATA[Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Wirasaputra, Ayub]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.461 KB)
<![CDATA[Praktek gadai tanah ulayat di Minangkabau lazim di kenal dengan pagang gadai yang awalnya sebagai bagian tolong menolong dalam masyarakat namun saat sudah bertranformasi menjadi suatu transaksi ekonomi dan atau kapitalis. Hak dari si penggadai seakan di kebiri karena pelaksanaanya yang tidak merujuk kepada Hukum Nasional. Secara umum gadai tanah merupakan suatu penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan bahwa si penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Dari hasil penelitian diketahui bahwa praktek gadai tanah di masyarakat Minangkabau di Kenagarian Taram Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan perikatan artinya terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaannya. Surat perjanjiannya dibuat dengan judul ?pinjam meminjam? akan tetapi merupakan praktek dari ?gadai? yang terjadi dalam pelaksanaannya. Perlunya aturan yang jelas untuk kembali ?meluruskan? atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ini. Kemudian menginisiasi lahirnya suatu lembaga keuangan non-bank yang mampu mengokomodir kepentingan semua pihak yang terlibat. ]]>
<![CDATA[Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ]]>
<![CDATA[Patmos, Yan]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.152 KB)
<![CDATA[Harta kekayaan mungkin berasal dari berbagai kejahatan.. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun efektivitas tersebut akan dikaji dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang belum cukup efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman hakim dan keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Investasi Negara Investor Asing ]]>
<![CDATA[Hutauruk, Rufinus Hotmaulana]]>;
<![CDATA[Cik, Agus]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.328 KB)
<![CDATA[Setiap Negara mempunyai metode penghindaran pajak berganda, akan tetapi dalam hal ini perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Negara Maju terutama dalam hal pengenaan dividen kepada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Negara Maju yang beroperasi di Indonesia perlu ditinjau kembali dimana pengenaan atas pajak penghasilan dividen tersebut mendapatkan potongan sebesar 50% dari tarif yang berlaku normal yakni 20%. Terdapat potensi kerugian pajak sebesar 10% dalam hal ini, dan di lain pihak pemanfaatan atas tax incentive ini bagi perusahaan Indonesia di Negara Maju tidaklah signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) di Kota Batam apakah telah mencapai tujuan yang sebenarnya dan menemukan pemberlakuan tax treaty yang telah mengurangi pendapatan Negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Berdasarkan hasil penelitian, Secara garis besar menurut sebagian pelaku usaha yang sudah diwawancarai pemberlakuan pemotongan terhadap dividen tidak terlalu berpengaruh terhadap daya tarik investor dikarenakan penyebab utama dari menariknya investasi di suatu Negara bukan dikarenakan insentif Pajak melainkan rendahnya biaya operasional produksi dan keamanan Negara serta kemudahan dalam perizinan.dan belum seutuhnya tercapai tujuan dari perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau lebih di kenal dengan nama Tax Treaty, dikarenakan tujuan dari Tax Treaty selain untuk penghindaraan pajak berganda juga menjadi daya tarik investor asing masuk kedalam negeri, dan tentunya pemberlakuan P3B memberikan dampak negatif terhadap penerimaan Pajak dalam negeri. ]]>
<![CDATA[Pemberian Remisi Kepada Narapidana Sesuai PP No. 99 Tahun 2012 di Rutan Batam ]]>
<![CDATA[Afrizal, Said]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.631 KB)
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2012, yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan khususnya tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dalam pelaksanaannya masih menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam penegakan hukum dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana tertentu. Asas persamaan di depan hukum merupakan asas mutlak dari hak asasi manusia, namun asas tersebut dilanggar dalam pembatasan pemberian remisi dalam PP No. 99 Tahun 2012.]]>
