cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
jiastialanbdg@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jalan Hayam Wuruk No34-38 Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : 10.31113/jia.v16i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 19 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi" : 19 Documents clear
KINERJA PELAYANAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SULSEL DAN KETERTIBAN BERKENDARA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT KOTA MAKASSAR Milawaty, Milawaty
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.153

Abstract

Salah satu lembaga pemerintah yang selama ini sering mendapat sorotan miring adalah lembaga kepolisian,terutama polisi satuan lalu lintas. Birokrasi di lembaga ini acapkali dinilai buruk karena identik dengan suap, birokrasiyang kaku dan berbelit-belit, serta kebijakan-kebijakan yang kurang disosialisasikan. Hal ini menimbulkankekurangpercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Hasil analisis kualitatif atas kinerja pelayanan Direktorat LaluLintas Polda Sulsel berdasarkan perspektif 420 orang masyarakat Kota Makassar di enam kecamatan menunjukkanbahwa kinerja pelayanan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel masih belum dapat dikategorikan baik. Kinerja ini sedikitbanyaknya berdampak terhadap ketertiban masyarakat Kota Makassar dalam berkendara
KAJIAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI BKD KABUPATEN JOMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMBERIAN KOMPENSASI NONFINANSIAL Nurliawati, Nita; Puspitasari, Ratih Ayu
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.159

Abstract

Kajian ini berupaya menganalisa motivasi pegawai BKD Kabupaten Jombang ditinjau dari aspek pemberiankompensasi nonfinansial. Motivasi kerja pegawai diukur berdasarkan indikator intensitas, arah dan ketekunan dalambekerja. Sedangkan pemberian kompensasi nonfinansial dinilai dari aspek pekerjaan dan lingkungan kerja. Metodepenelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif.Berdasarkan hasil kajian terlihat bahwa motivasi kerja pegawai BKD Kabupaten Jombang dinilai cukup baikmeskipun dari tiga indikator yang dijadikan instrumen penelitian menunjukkan arah pegawai dalam bekerja termasukkategori kurang baik, salah satunya dapat dilihat dari inisiatif pegawai dalam bekerja masih minim. Demikian halnyadengan pemberian kompensasi nonfinansial yang dinilai cukup baik dengan penilaian aspek lingkungan kerja lebihrendah dibanding pekerjaan.Uji pengaruh pemberian kompensasi nonfinansial terhadap motivasi kerja pegawai BKD Kabupaten Jombangmenunjukkan angka 34,46% yang artinya faktor-faktor lain mempunyai pengaruh lebih besar dalam menggerakkanmotivasi kerja pegawai. Saran yang dapat disampaikan melalui kajian ini antara lain pentingnya penyediaaninfrastruktur dan suprastruktur yang seimbang dalam rangka menciptakan budaya organisasi yang mendukungsemangat mendukung semangat reformasi birokrasi seperti halnya fasilitas kesehatan, sarana ibadah, dan yang lebihpenting penciptaan hubungan harmonis antar pegawai, pengakuan dan penghargaan hasil kerja dari pimpinanmencakup penciptaan budaya organisasi yang mendukung amanat dan semangat reformasi birokrasi
KONTRIBUSI TRAIT KEPRIBADIAN TERHADAP KETERIKATAN KERJA PEGAWAI (STUDI PADA PELAKSANA DI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK) Ariyani, Emma Dwi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.154

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menelaah konstribusi dari trait kepribadian, yaituExtraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness to experience terhadap keterikatan kerjapegawai. Partisipan penelitian ini berjumlah 55 pegawai Pelaksana di Direktorat Kepatuhan Internal dan TransformasiSumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10-item BigFive Inventory (BFI-10) yang dikembangkan oleh Rammstedt & John (2007), dan WIFI Model yang dikembangkan olehSarah Cook (2007). Analisis data dilakukan dengan prosedur regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secaraindependen Conscientiousness dan Neuroticism memberikan kontribusi langsung yang signifikan terhadap keterikatankerja pegawai. Sedangkan Extraversion, Agreeableness dan Openness to experience terbukti tidak memberikankontribusi langsung yang signifikan terhadap keterikatan kerja pegawai. Disimpulkan bahwa untuk lingkungan dimanapenelitian ini diadakan, faktor individual khususnya trait kepribadian tidak memegang peranan yang dominan dalammenentukan keterikatan kerja pegawai.
EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI METODE KONSUMSI: COERCION VERSUS CHOICE (CAPTIVES, CLIENTS, AND CUSTOMERS) Widjayanti, Arifiani
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.156

Abstract

Warga negara yang mempunyai pilihan dalam menerima pelayanan publik yang disebut "pelanggan". Warga yangbergantung pada penyedia layanan yang disebut "klien". Warga yang menerima pelayanan publik dengan "pemaksaan"yang disebut "tawanan". Tiga jenis pelayanan publik di Yogyakarta ini dievaluasi berdasarkan jenis interaksi. Merekaadalah Pasar Malam "sekaten" (semacam pasar malam), pelayanan publik dari polisi, dan pengumpulan sampah.Menggunakan model logit memerintahkan, hasil menyimpulkan bahwa orang yang menerima Pasar Malam "sekaten"sebagai pelayanan publik disebut sebagai pelanggan. Masyarakat yang menerima layanan pengumpulan sampahdianggap sebagai klien. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Brown. Namun, evaluasiini tidak dapat dibuktikan bahwa orang yang menerima pelayanan publik dari polisi dianggap sebagai tawanan
KEDUDUKAN DAN PERANAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (MP TP-TGR) DALAM MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH Aritonang, Dinoroy Marganda
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.157

Abstract

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia belum banyak prestasi yang diciptakan oleh pemerintah.Pemberantasan korupsi masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sudah banyak regulasi dan modelkelembagaan yang diciptakan untuk mendukung pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat dan daerah.Di tingkat daerah selain keberadaan lembaga pengawas seperti inspektorat dan badan pengawas telah banyakdibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR).Lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian administratif terhadap perkara perbendaharaan dan kerugianyang terjadi di daerah. Lembaga ini sebenarnya telah diberikan dasar hukum melalui peraturan menteridalam negeri nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangandan Barang Daerah. Namun, yang menjadi pertanyaan pokoknya adalah apakah lembaga ini cukup efektifdalam mendukung pemberantasan korupsi di daerah.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I BANDUNG1 yusuf, iyus
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.170

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung dan faktor-faktor apa yang menghambat implementasi tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengungkap fenomena secara alamiah tentang implementasi kebijakan pembimbingan klien pemasyarakatan, sehingga diperoleh gambaran mengenai fenomena yang terjadi, permasalahan yang dihadapi dan solusi-solusi pemecahan masalah. Penelitian ini menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan kajian dokumen dengan informan yang berasal dari pejabat struktural Bapas Kelas I Bandung, pembimbing kemasyarakatan, klien, keluarga klien dan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung belum optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya implementasi kebijakan tersebut yaitu ukuran dan tujuan kebijakan yang belum jelas, sumber daya yang sangat terbatas, struktur organisasi yang belum dapat mengakomodir tugas yang ada, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait yang masih terbatas, sikap para pelaksana yang belum sepenuhnya mentaati kebijakan dan masih adanya stigma negatif masyarakat.
PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU DI INDONESIA (STUDI KASUS KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT) Afandi, Muhamad Nur
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.158

Abstract

Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomidaerah; beberapa provinsi/kabupaten/kota dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukanupaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi kedaerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi provinsi baru,maupun penyatuan beberapa kecamatan/kelurahan menjadi kabupaten/kota baru. Secara yuridis formal,Undang Undang No.32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) dan PP No. 78 Tahun 2007Tentang Tata Cara Pembentukan , Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (sebelumnya PP No. 129Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan danPenggabungan daerah), pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam strukturpemerintahan di Indonesia.Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan antara lain : Untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Untuk mengetahuipeluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkankesejahteraan masyarakat serta Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan danmengatasi peluang dan tantangan yang ada. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptifdengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara,observasi, dan dokumentasi.Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan adalah Warga Pangandaran memiliki percayadiri cukup tinggi, karena merasa menjadi lumbung pendapatan. Selain itu, nama daerah ini sudah dikenalluas ke berbagai daerah. Pangandaran merasa telah banyak memberikan kontribusi ke Ciamis lewatpendapatan wisata, pajak hotel, restoran dan lainnya. Tetapi, imbal balik yang diterima Pangandaran dinilaikecil. Keinginan memisahkan diri dari kabupaten induk, muncul, karena adanya kekecewaan dalampenanganan pembangunan di Pangandaran. Infrastruktur yang banyak terbengkalai, serta jarak antaradaerah ini ke pusat ibukota kabupaten terlalu jauh, yaitu lebih dari 100 km dan pada tanggal 17 Juli 2007,dibentuk sekaligus ditetapkan Presidium Pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan dan berkat perjuanganmereka keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandarandi Provinsi Jawa Barat; Daerah Otonomi Baru Pangandaran mempunyai nilai yang sangat strategis dalamstrategi pembangunan wilayah selatan Jawa yang digagas pemerintah; serta Dengan terbentuknya DaerahOtonomi Baru Pangandaran maka diharapkan Pangandaran dapat menjadi kota wisata mandiri denganmaksimal dapat mem'branding'kan namanya di dunia pariwisata.
IMPELEMENTASI KEBIJAKAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN PALASARI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG1 Sulbeni, Sulbeni
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.160

Abstract

Program bantuan beras miskin (Raskin) merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangibeban masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok beras murah dengan harga Rp. 1.000,-/kg, 15kg/rumah tangga miskin/bulan selama 12 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasikebijakan program bantuan Raskin, dengan fokus penelitian di Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung.Penelitian yang dilakukan penulis dengan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mendeskripsikanapa yang terjadi dalam implementasi kebijakan program bantuan Raskin dilihat dari faktor-faktor yangmempengaruhinya, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik badanpelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan sikap pelaksana, dengan memahami tentang faktor-faktor yangmempengaruhi implementasi program bantuan Raskin, kendala-kendala dalam implementasi program bantuan Raskin,dan menyarankan upaya pelaksanaan program bantuan Raskin ke depan yang lebih baik.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bantuan Raskin di Kelurahan PalasariKecamatan Cibiru Kota Bandung belum optimal, upaya perbaikan ke depan dalam implementasi program bantuanRaskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, sensus rumah tangga miskin terus berlanjut dan valid denganmeningkatkan kemampuan petugas pendata agar supaya tidak ada lagi rumah tangga miskin terlewat, meningkatkankerjasama dan pengawasan satuan kerja program Raskin, dan meningkatkan informasi agar supaya masyarakat menjadisadar bahwa Raskin bukan hak semua masyarakat.
BIROKRASI DALAM PRAKTIKNYA DI INDONESIA: NETRALITAS ATAU PARTISAN? Gedeona, Hendrikus Triwibawanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.155

Abstract

Birokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam negara yang kehadirannya tak mungkin terelakkan karenabirokasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi untuk memberikanpelayanan kepada masyarakat. Dengan misi tersebut maka harapan masyarakat pada birokrasi adalah bahwa birokrasiharus fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Keberpihakan kepada penguasa dankepentingan kelompok atau golongan dapat menjadikan birokrasi menjadi tidak profesional bahkan timbul berbagaimalpraktik birokrasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Kondisi tersebut tidak dapat terhindarkan karenabirokrasi selalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada konteks Indonesia, hal tersebut terjadi karena adanya sistempolitik pemerintahan dan kondisi sosial politik masyarakat, sehingga birokrasi yang digagas Weber seharusnya ideal agardapat bertindak rasional, pada kenyataannya dengan sistem politik pemerintahan dianut di Indonesia, dalam praktiknyabirokrasi bersifat partisan atau berpihak pada penguasa, partai politik yang berkuasa dan golongan tertentu.Birokrasi akhirnya menjadi ladang perburuan rente bagi elit politik dari partai politik yang berkuasa, bahkan daripartai politik yang beroposisi. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya pembusukan dalam birokrasi dan wajah birokrasiyang nampak pada masyarakat adalah ?birokrasi yang berwajah buruk?, sehingga pada akhirnya melahirkanketidakpercayaan masyarakat kepada birokrasi itu sendiri.
KAJIAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI BKD KABUPATEN JOMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMBERIAN KOMPENSASI NONFINANSIAL Nita Nurliawati; Ratih Ayu Puspitasari
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.159

Abstract

Kajian ini berupaya menganalisa motivasi pegawai BKD Kabupaten Jombang ditinjau dari aspek pemberiankompensasi nonfinansial. Motivasi kerja pegawai diukur berdasarkan indikator intensitas, arah dan ketekunan dalambekerja. Sedangkan pemberian kompensasi nonfinansial dinilai dari aspek pekerjaan dan lingkungan kerja. Metodepenelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif.Berdasarkan hasil kajian terlihat bahwa motivasi kerja pegawai BKD Kabupaten Jombang dinilai cukup baikmeskipun dari tiga indikator yang dijadikan instrumen penelitian menunjukkan arah pegawai dalam bekerja termasukkategori kurang baik, salah satunya dapat dilihat dari inisiatif pegawai dalam bekerja masih minim. Demikian halnyadengan pemberian kompensasi nonfinansial yang dinilai cukup baik dengan penilaian aspek lingkungan kerja lebihrendah dibanding pekerjaan.Uji pengaruh pemberian kompensasi nonfinansial terhadap motivasi kerja pegawai BKD Kabupaten Jombangmenunjukkan angka 34,46% yang artinya faktor-faktor lain mempunyai pengaruh lebih besar dalam menggerakkanmotivasi kerja pegawai. Saran yang dapat disampaikan melalui kajian ini antara lain pentingnya penyediaaninfrastruktur dan suprastruktur yang seimbang dalam rangka menciptakan budaya organisasi yang mendukungsemangat mendukung semangat reformasi birokrasi seperti halnya fasilitas kesehatan, sarana ibadah, dan yang lebihpenting penciptaan hubungan harmonis antar pegawai, pengakuan dan penghargaan hasil kerja dari pimpinanmencakup penciptaan budaya organisasi yang mendukung amanat dan semangat reformasi birokrasi

Page 1 of 2 | Total Record : 19

 1   2 

Filter by Year

2013 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 2, No 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue