cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2018)" : 7 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Burhan Sulaeman; Risno Mina; Firmansyah Fality
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.253 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.229

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada umumnya terbagi bagi delik materil dan delik formil. Dalam ketentuan Pasal 97 UUPPLH disebutkan bahwa tindak pidana lingkungan adalah merupakan kejahatan (misdrijven) bukan pelanggaran (overtredingen). Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, namun dalam tindak pidana lingkungan hidup telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi berdasarkan kesalahan (liability based on fault). Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Lingkungan ABSTRACT This research examines the setting of environmental crime in the Law Number 32 Year 2009 on the protection and management of the environment as well as the system of criminal liability in the criminal act of protection and management of the environment. This research uses research methods i.e. normative legal research. A criminal offence provided for in Act No. 32 of the year 2009 on the protection and management of the environment (UUPPLH) are generally divided for material and formyl delik delik. In the provisions of article 97 UUPPLH mentioned that environmental crime is a crime (misdrijven) rather than offense (overtredingen). The error element is the heart of criminal liability. No one who commits a criminal offence, was sentenced to a criminal without any errors. Accountability was always dikonsepsikan only can only be dropped on the individuals, but in environmental criminal act can also be d. .. Keywords : Accountability, Environmental Crime
PELAKSANAAN TUGAS BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SOBOL BARU KECAMATAN MANTOH KABUPATEN BANGGAI Devi s Dimalaya; Dri Sucipto; Endang Mustikowati
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.674 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.225

Abstract

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan Tugas Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal, akan tetapi tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan desa tetap dilaksanakan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu faktor yang mendukung adalah faktor peraturan perundang-undangan dan adanya pendamping desa dan pendamping lokal desa. Sedangkan faktor yang menghambat kurangnya pembinaan secara rutin tentang tata cara penatausahaan keuangan desa. Kata Kunci : Bendahara, Keuangan Desa
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS POKOK TIM PENGELOLA/PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DESA DI DESA BINOTIK KECAMATAN MANTOH KABUPATEN BANGGAI Yasman Sandung; Arianti A Ogotan; Muksin Muksin
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.496 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.231

Abstract

Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa desa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang/jasa desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan tugas pokok TPK dalam pengadaan Barang/jasa di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai telah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa. Dimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertangungjawaban hasil pekerjaan. Sedangkan dalam pelaksanaan Tugas Pokok Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Desa Di Desa Binotik Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok tersebut, yaitu faktor pendukung adalah faktor peraturan perundang-undangan dan pembinaan rutin, sedangkan faktor penghambat adalah kurangya komunikasi. Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Desa ABSTRACT This research focuses on the implementation of the basic tasks of the Team Managers/Implementers activities (TPK) in the procurement of goods/services at the village Binotik village sub district of Banggai Regency, Mantoh as well as the factors that affect the implementation of the basic tasks of the team Manager/Managing activities (TPK) in the procurement of goods/services of the village. This research uses this type of research is empirical juridical method by using the analysis used was qualitative, descriptive methods of analysis. The implementation of the basic tasks TPK in procurement of goods/services in the village of Binotik sub-district of Banggai Regency Mantoh have been implemented based on the regulations of the Banggai Regent Number 40 of the year 2015 On The procurement of goods/services in the village. Where implementation of the procurement of goods/services include the preparation, implementation, monitoring, reporting, submission and pertangungjawaban the results of the work. Whereas in the implementation of the basic tasks of the Team Managers/Implementers activities (TPK) in the procurement of goods/services in the Village De. Keywords : Procurement Of Goods/Services Of The Village
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA PULO DUA KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI Ilham Ayu; Arpan Gulla; Asis Haarianto
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.087 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.226

Abstract

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak terhadap lahirnya kewenangan desa yang sebelumnya belum diatur secara lengkap. Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, karena kedua bentuk kewenangan desa tersebutlah yang merupakan ruh otonomi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal research berangkat dari sebuah konsep, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat. Implementasi kewenangan hak asal usul di Desa Pulo Dua Kecamatan Balantak Utara, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dilaksanakan sepenuhnya karena kewenangan tersebut tidak ada, sehingga hanya meliputi Penyelesaian sengketa tanah garapan berdasarkan adat dan Perihal perkawinan berdasarkan adat. Sedangkan pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa terjabarkan dalam setiap penyusunan APBDesa yang tergambar pada setiap penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK), yang setiap tahunnya menyesuaikan dengan besaran APBDesa. Kata Kunci : Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRINSIP TANGGUNG JAWAB (LIABILITY PRINCIPLE) ATAS KERUSAKAN BARANG DALAM ANGKUTAN MENURUT KONSEPSI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Rahmat Setiawan
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.369 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.232

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan Menganalisis secara mendalam tentang Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) yang dianut oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. serta menelaah dan dan menganalisis Konsekuensi yuridis terhadap dianutnya Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan Metode Penelitian Perpustakaan ( Library Research Method ) sebagai cara untuk memperoleh bahan Hukum dan selanjutnya dianalisis secara normatif, maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip Tanggung Jawab (Liability Principle) yang dianut oleh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah Prinsip Tanggung Jawab adanya kesalahan (Fault Of Liability Principle), menurut prinsip ini , tanggung jawab pengangkut melakukan ganti rugi, apabila adanya unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pengangkut pada proses pengangkutan. Dan diperoleh 5 ( lima ) hal sebagai Konsekuensi yuridis dianutnya Prinsip Tanggung Jawab adanya kesalahan (Fault Of Liability Principle) di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu 1). Harus ada Kesalahan atau Kelalaian pengangangkut 2). Pembuktian adanya kesalahan, 3).Besarnya ganti rugi berdasarkan kerugian yang nyata, 4). Tanggung jawab Pengangkut sejak barang diserahkan 5). Pengangkut dapat dibebasnya tanggung jawab pengangkut untuk mengganti kerugian apabila terjadi force majeure, adanya kesalahan dan kelalaian dari pengangkut itu sendiri. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerusakan Barang ABSTRACT This study is intended to review and analyse in depth about the principle of Responsibility (Liability Principle) shared by Law – Law number 22 of the year 2009. as well as studying and analyzing the consequences and juridical Responsibility Principle adhered against (Liability Principle) within the Law – Law number 22 of the year 2009. Based on the results of research using the method of Research Library (Library Research Method) as a way to gain Legal materials and further analyzed the normative basis, then it can be concluded that the principle of liability (Liability Principle) shared by Law – Law number 22 of the year 2009 is the principle of the responsibility of an error (Fault Of Liability Principle), according to this principle, the responsibility of the carrier do the indemnity, in the presence of elements of errors or omissions performed by the carrier in the transportation process. And retrieved 5 (five) things as a juridical Consequences ... Kata Keywords : Liability, Damage To Goods
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANGGAI Alimin Labunga; Nirwan Moh Nur; Ridwan Labatjo
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.978 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.227

Abstract

Tenaga kerja yang kompeten, profesional dan produktif merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan di semua sektor. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja di wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang dalam Pembina Lapangan pelatihan kerja di wilayah masing-masing. Dalam tulisan ini akan dibahas kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan dan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Banggai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Hasil penelitian di Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja meliputi pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktifitas tingkat daerah telah dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Kabupaten, Tenaga Kerja ABSTRACT The workforce is competent, professional and productive is the key of the success of development in all sectors. For that the Government and the local governments have the authority to carry out labor productivity improvement program in the area of kabupaten/kota. Based on Government Regulation No. 38-year 2007 that the County Government has the authority in the Pembina Field work training in their respective territories. In this paper will be discussed in the construction of County Government authority and labor productivity in Banggai Regency, as well as the factors which affected it. Research methods used are empirical legal research with the juridical sociological type. Banggai Regency in the research results show that implementation of the authorized the construction of the training and labour productivity include the implementation of the competency based training units, the construction of private job training agencies, licensing and the registration of training institutions, consultancy work pr. Key words : Authority, County Government, labor
ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN HAK KUNJUNGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUWUK Sugianto Sugianto; Nasrun Hipan; Mustating Dg Maroa
Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.492 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.228

Abstract

Pemidanaan bukan hanya memenjarakan akan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk serta faktor yang menghambatnya. Pelaksanan Hak Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk dilaksanakan dengan baik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, bahwa pelaksanaan kunjungan dilakukan oleh unit Pembinaan dan Pengamanannya oleh KPLP Lembaga Pemasyarakatan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat factor-faktor yang menghambat yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya Ketaatan Pengunjung Kata Kunci : Kunjungan, warga binaan pemasyarakatan ABSTRACT Pemidanaan not only imprisoned but also an undertaking rehabilitation and social reintegration for the citizens in our prisons. This effort is carried out in an integrated between Builder, built, and also the community in order to improve the quality of citizens in our prisons. This research aims to find out and analyze the execution of visitation rights Assisted Residents in Correctional Institutions Correctional Class IIB Luwuk and the factors that slow him down. Pelaksanan visitation rights Assisted Residents In Correctional Institutions Correctional Class IIB Luwuk well-executed based on the decision of the Director-General of prisons, number: e. 22. Pr. 08.03 Year 2001 about the procedure fixed (PROTAP) Implementation Correctional duties, that the implementation of visits conducted by unit Construction and Pengamanannya by KPLP correctional facility. And it cannot be denied that in practice there are factors that inhibit factor i.e. the limitation of facilities and infrastructure, the lack of . Keywords : visit, residents built correctional

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol 6, No 1 (2022): April Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue