Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Pelaksanaan Ketentuan Reklamasi Di Desa Mapur Kabupaten Bangka (Studi Tindak Pidana Pertambangan Dalam Perubahan UU Minerba) ]]>
<![CDATA[Faisal Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Ndaru Satrio]]>;
<![CDATA[Guskarnali Guskarnali]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page199-212
<![CDATA[ABSTRAK Kewajiban pelaksanaan reklamasi merupakan tanggungjawab yang memiliki konsekuensi hukum apabila tidak dijalankan. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Problematika pelaksanaan reklamasi di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip. Jawaban permasalahan akan ditemukan dengan menggunakan metode sosio legal, yaitu suatu metode yang tidak hanya melihat hukum sebagai peraturan perundang-undangan namun juga pelaksanaan di masyarakat yang dikaitkan dengan kesadarannya yang sangat dipengaruhi faktor di luar dirinya. Problematika Pelaksanaan Reklamasi di Desa Mapur Kabupaten Bangka adalah ketika akan direklamasi selalu dilakukan penambangan lagi oleh masyarakat dan masih menghasilkan timah yang banyak. Ketentuan sanksi tidak menjalankan kewajiban reklamasi dikenakan pasal 151 ayat 1 bahwa yang memberikan penjatuhan sanksi adminitrasi. Pasal 161A dan Pasal 161B mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan ketentuan pidana tambahan bagi pemegang IUP dan IUPK jika tidak melaksanakan ketentuan mengenai reklamasi.]]>
<![CDATA[FENOMENA JUDI TOTO GELAP (TOGEL) ONLINE PADA MASYARAKAT (KAJIAN KRIMINOLOGI) ]]>
<![CDATA[Denny Latumaerissa]]>;
<![CDATA[Jetty Martje Patty]]>;
<![CDATA[Carolina Tuhumury]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page236-255
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam judi togel online serta mengetahui teori kriminologi yang dapat menjelaskan fenomena judi togel online pada masyarakat di kota Ambon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P.P. Lease, Mapolda Maluku, Negeri Halong, Negeri Nusaniwe, Negeri Passo, Polres Maluku Tengah serta kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi keputakaan yang kemudian dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat simpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam judi Togel Online, yaitu: Faktor Ekonomi; Faktor Lingkungan Faktor Hiburan. Adapun teori kriminologi yang dapat dipakai sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena judi togel online yang marak yang terjadi pada masyarakat yaitu teori anomi dari perspektif Robert K. Merton dan teori asosiasi diferensial. Kata Kunci : Togel Online, Kriminologi]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[Chairizka Sekar Ayu]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page133-144
<![CDATA[Perlindungan hukum pada anak bisa berarti menjadi upaya perlindungan hak asasi anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Namun dewasa ini pemberitaan media massa berbanding terbalik, dimana anak yang seharusnya dilindungi dan diberikan pengawaan dalam tumbuh dan berkembangnya malah menjadi korban kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual dimana anak menjadi korban tentunya membuat masyarkat terkejut. Apalagi dampaknya sangat luar biasa bagi tumbuh dan berkembangnya anak. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual.]]>
<![CDATA[Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Astuti Nur Fadillah]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page145-155
<![CDATA[Fenomena catcalling sebagai perilaku pelecehan seksual secara verbal telah lama terjadi dimasyarakat. Perilaku catcalling merupakan sesuatu aksi kejahatan yang tercantum dalam pelecehan seksual. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisaaturan hukum terkait dengan catcalling. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil penelitin ini yaitu Catcalling di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya mmenggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 281 dan Pasal 315 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 9, dan Pasal 35. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku catcalling tetapi masih dirasa belum maksimal dalam menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami perlakuan catcalling.]]>
<![CDATA[Studi Kriminologis Residivis Perempuan Tindak Pidana Penipuan Di Lapas Perempuan Kelas III Ambon ]]>
<![CDATA[Anna Maria Salamor]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page156-164
<![CDATA[Seiring dengan waktu dan perubahan kondisi sosial membuat perempuan terlibat dalam berbagai tindak kejahatan seperti: rentenir, penipuan, perampokan bersenjata, kurir narkoba, dan pembunuhan bahkan melakukan residivis. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang menyebabkan residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan dan upaya pembinaan terhadap residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan residivis perempuan melakukan tindak pidana penipuan dilatarbelakangi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Selain faktor internal dan faktor eksternal perlu adanya kebijakan dari pihak lapas untuk memberikan pembinaan secara khusus bagi WBP residivis perempuan serta pelatihan psikolog bagi petugas pemasyarakatan, khususnya bagi petugas pengamanan agar memiliki kemampuan dalam melakukan pembinaan.]]>
<![CDATA[Penggunaan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Maluku Tengah ]]>
<![CDATA[Yonna Betrix Salamor]]>;
<![CDATA[Leonie Lokollo]]>;
<![CDATA[Hadibah Zachra Wadjo]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page165-172
<![CDATA[Perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Harapan adanya perlindungan negara dalam kehidupan rumah tangga warga negaranya agar kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan pidana adat dalam penyelesaian kasus KDRT di Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Meskipun sebagai negeri adat yang masih mempertahankan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat hampir 99%, akan tetapi untuk masalah-masalah pidana, lebih menggunakan penyelesaian melalui hukum pidana nasional. Akan tetapi ada hal menarik yang ditemui Ketika melakukan penelitian, yaitu masyarakat di kecamatan leihitu barat memiliki pemahaman bahwa KDRT hanya berupa tindakan kekerasan fisik. Sementara kasus penelantaran keluarga, masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan bukan merupakan bentuk KDRT. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum khususnya pengetahuan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Erwin Ubwarin]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page173-198
<![CDATA[Polisi merupakan salah satu penegak hukum, namun Polisi juga terlibat dalam perbuatan yang merupakan tindak pidana, Polisi yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana juga menjalani sidang kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Berbeda Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2011, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang teknik pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri untuk penerapan sanksi pelanggaran pasal 6 sampai dengan pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berdiri sendiri tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu ini tidak mewajibkan proses sidang kode etik setelah ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak perlu menunggu putusan untuk menjatuhkan hukuman. Saran penulis, harus adanya ketegasan dalam penjatuhan sanksi dalam sidang kode etik agar tidak terjadi ketidak seimbagan antara kasus bintara dan perwira. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. makna equality before the law semua harus sama didepan hukum tidak membedakan perwira dan bintara, penegakan hukumnya harus sama.]]>
<![CDATA[Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Negara ]]>
<![CDATA[Anna Maria Salamor]]>;
<![CDATA[Jacob Hattu]]>;
<![CDATA[Juanrico A. S. Titahelu]]>;
<![CDATA[Elias Zadrack Leasa]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page213-223
<![CDATA[Perkembangan saat ini menunjukan bahwa pengelolaan barang milik Negara/Daerah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berpikir dalam menangani aset negara secara tepat, bukan sebaliknya negara mengalami kerugian dari pengelolaan barang milik negara akibat pengelolaan barang milik negara tersebut di salahgunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perbuatan-perbuatan apa sajakah yang dapat di kualifikasi sebagai perbuatan pidana dalam kejahatan terhadap harta kekayaan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan milik daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta asas kepatutan dan keadilan. Kualifkasi perbuatan dalam kejahatan terhadap barang milik negara : tindak pidana pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan keuangan negara, perbuatan merugikan negara, penghancuran dan pengrusakan barang milik negara dan penadahan hasil kejahatan terhadap barang milik Negara.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat ]]>
<![CDATA[Astuti Nur Fadillah]]>;
<![CDATA[Steven Makaruku]]>;
<![CDATA[Sherly Adam]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue2page224-235
<![CDATA[Lemahnya penegakan hukum memunculkan keprihatinan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus memperbaiki kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam menangani kasus illegal logging. Kasus tindak pidana illegal logging yang terjadi di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat dan keberhasilan penegakan hukum bergantung dari oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana illegal logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu faktor undang-undang atau hukumnya, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Sehingga penegakan hukum tindak pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan yang diharapkan masyarakat khususnya didesa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat.]]>
