Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Trias Politika

jurnaltriaspolitika
Website

Published by Universitas Riau Kepulauan Batam

ISSN : 25977431 EISSN : 25977423 DOI : 10.33373

Core Subject : Social,

Social Sciences

JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April" : 10 Documents clear

GENDER, POLITIK DAN AGAMA Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Muhammadiyah is the largest religious social movement in Indonesia, based in Yogyakarta, Yogyakarta. The organization was founded on 8 Dhu al-Hijjah 1330 H or November 18, 1912 in Yogyakarta by KHAhmad Dahlan, the movement known as the Islamic purification movement " amal ma’ruf nahi munkar ", but what counts Muhammadiyah became the basis of religion in the construction and reproduction root doctrine on value socio-cultural-value in the relationship between men and women as well as a political legitimacy on gender inequality in Muhammadiyah. This research is a field research, using methods kualitatfi with the sociological approach-fenomenolis reinforced by some theoretical analysis of Antonio Gramsci with terminology hegemony, Michel Foucult, with power relations the history of sexuality and assisted by other theories one structural functionalism. From the findings of this study that gender inequality and the strong role of religion as a value in the process of construction and reproduction of gender in the Muhammadiyah movement. Keywords: religion, gender, politics, construction, muhammadiyahMuhammadiyah merupakan gerakan sosial keagamaan yang terbesar di Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi ini didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 Nopember 1912 M di Yogyakarta oleh K.H.Ahmad Dahlan, gerakan ini dikenal sebagai gerakan purifikasi Islam “amal ma’ruf nahi munkar”, namun problemnya basis agama di Muhammadiyah menjadi akar kontruksi dan reproduksi doktrin atas nilai-nilai sosio cultural dalam relasi laki-laki dan perempuan sekaligus menjadi legitimasi politik atas ketidakadilan gender di Muhammadiyah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode kualitatfi dengan pendekatan sosiologis-fenomenolis yang diperkuat oleh beberapa analisis teoritis dari Antonio Gramsci dengan terminology hegomoni, Michel Foucult, dengan relasi kuasa the history of sexuality dan dibantu oleh teori lainnya salah satunya fungsionalisme struktural. Dari hasil temuan penelitian ini bahwa ketimpangan gender dan kuatnya peran agama sebagai nilai dalam proses konstruksi dan reproduksi gender di gerakan Muhammadiyah. Kata kunci: agama, gender, politik, konstruksi, muhammadiyah

PERSEPSI PEMILIH PEMULA TERHADAP KINERJA PEYELENGGARA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2014 Muhammad Solihin; Tree Setiawan Pamungkas; Jhon Roi Tua Purba
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

The rapid population of beginner voters in Indonesia than in 2004-2009 should be a calculation in influencing election results. Perception of beginner voters on the performance of electoral institutions in a sense it is important to be discussed because of the independence and professionalism an important factor general election success.This study uses the quantitative research survey. Data collection techniques by questionnaire. The sampling technique is done with strafied random sampling technique. The survey conducted on students at nine universities in YogyakartaResults from this study: First, Knowledge voters on electoral institutions. Voters who do not know Bawaslu that as many as 49.7 percent of respondents. As for the KPU as much as 65.1 percent of voters know; Second, the level of confidence in electoral institutions quite good 57.2 percent of voters believe; Third, the perception of the neutrality of electoral institutions 50.5 percent; and Fourth, the Electoral Institute of Professionalism 48.1 percent of voters declared "professional"; and Fifth, Satisfaction with the performance of the KPU was satisfied only 44.4 percent, while 40.5 percent expressed "not satisfied.In conclusion the perception of beginner voters on the performance of electoral institutions KPU and Bawaslu overall is still relatively low and should be increased by way of socialization to voters. Keywords: general election, performance of electoral institutions, beginner voters, voter perceptions Pesatnya populasi pemilih pemula di Indonesia dari tahun 2004-2009patut menjadi perhitungan dalam mempengaruhi hasil Pemilu. Persepsi pemilih pemula terhadap kinerja peyelenggara Pemilu di rasa penting untuk di bahas dikarenakan independensi dan profesionalitas peyelenggara merupakan faktor penting keberhasilan peyelenggaraanPemilu.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yakni survei. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik strafied random sampling. Survei dilakukan terhadap mahasiswa di 9 perguruan tinggi di DIY.Hasil dari penelitian ini: Pertama, Pengetahuan pemilih terhadap lembaga penyelenggara pemilihan umum.pemilih pemula yang tidak mengetahui Bawaslu yakni sebanyak 49,7 persen responden. Sedangkan untuk KPU sebanyak 65,1 persen pemilih pemula mengetahui; Kedua, Tingkat kepercayaan terhadap lembaga peyelenggara pemilihan umum cukup baik 57,2 persen pemilih pemula percaya; Ketiga, Persepsi terhadap netralitas lembaga penyelenggara pemilihan umum 50,5 persen; dan Keempat, Profesionalisme Lembaga Pemilu 48,1 persen pemilih pemula menyatakan “professional”.; dan Kelima, Kepuasan terhadap kinerja KPU menyatakan puas hanya 44,4 persen sedangkan 40,5 persen lainnya menyatakan “tidak puas”.Kesimpulannya persepsi pemilih pemula terhadap kinerja peyelenggaraan pemilu yakni KPU dan Bawaslu secara keseluruhan masih tergolong rendah dan harus dilakukan peningkatan dengan cara sosialisasi terhadap pemilih pemula. Kata Kunci: pemilihan umum, pemilih pemula, persepsi pemilih, kinerja peyelenggara pemilu

PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI Desriadi Desriadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Karl Marx states that bureaucracy is a parasitic and exploitative organization. Bureaucracy is an instrument for the powerful class to exploit other social groups of people (in their authority). Bureaucracy functions to maintain the privilege and status quo of the capitalist class. On the other hand, Hegel states that bureaucracy is a system created by the have class to deceive the lower classes to maintain and increase their own welfare. In this case bureaucracy becomes the scapegoat for all mistakes of the ruler toward the people. The whole mistakes of the ruler will finally come back to the bureaucracy which is only an instrument.Hegel explains that bureaucracy is an institution which occupies a neutral organic position in a social structure and it functions as a link in a country in manifesting the general needs civil society which represents special needs. Hegel sees that bureaucracy is bridge created to link different kinds of needs of people and state. Therefore the role of bureaucracy is very significant in unifying the perceptions and perspectives among countries and people in order to avoid a chaos happen. Keywords: governance, bureaucracy KARL MARX mengatakan Birokrasi adalah Organisasi yang bersifat Parasitik dan Eksploitatif. Birokrasi merupakan Instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengekploitasi kelas sosial yang lain (yang dikuasai). Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan privilage dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas (the have) untuk memperdayai kalangan bawah (the have not) demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini birokrasi menjadi kambing hitam bagi kesalahan penguasa terhadap rakyatnya. Segenap kesalahan penguasa akhirnya tertumpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya menjadi alat saja.HEGEL mengatakan Birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Kata Kunci: pemerintahan dan birokrasi

KONSEP WELLFARE STATE DI INDONEISA Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Walfare State concept born in the era of the 20th century as a correction of the development of the concept of the country as night watchman, the phenomenon of economic capitalism that gradually leads to lameness in the distribution of sources of prosperity. In the Walfare State concept, the state is required to extend its responsibility to the socio-economic problems facing the people. The functions of the state also include activities that were previously beyond the scope of state functions, such as extending the provision of social services to individuals and families in specific matters, such as social security. The role of the state can not be separated with Welfare State because the state that plays a role in managing the economy which includes the responsibility of the state to ensure the availability of basic welfare services in certain levels. Welfare State does not reject the existence of a capitalist market economy system but believes that there are elements in the public order that are more important than market objectives and can only be achieved by controlling and limiting the operation of such market mechanisms.Keywords: walfare state, country, economic systemKonsep Walfare State yang lahir di era abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara sebagai penjaga malam, gejala kapitalisme perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersarma. Dalam konsep Walfare State, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti social security, kesehatan. Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan Welfare State karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu. Welfare State tidak menolak keberadaan sistem ekonomi pasar kapitalis tetapi meyakini bahwa ada elemen-elemen dalam tatanan masyarakat yang lebih penting dari tujuan-tujuan pasar dan hanya dapat dicapai dengan mengendalikan dan membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut. Kata Kunci: walfare state, negara,sistem ekonomi

KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BATAM MELALUI PENDIDIKAN GUNA MEMPERCEPAT PENCAPAIAN MDG’s Diah Ayu Pratiwi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

The development of human capital through education is one of the requirements for the creation of poverty reduction. During the development of education in Batam has been done efforts development and relevance of education in accordance with the development goals of science and technology and the needs of the labor market, with the national education system running and also the target of international commitments in the field of education. However, education development indicators in Batam are still low.The purpose of this study is to identify poverty and how it relates to education and reduce poverty and accelerate the achievement of the MDGs. The research method used in this research uses qualitative method to explore poverty and education development in Batam. Survey documents relating to educational and psychological development in Batam became an important source of data in this study.The results of this study indicate that based on the achievement of Gross Participated on Education (APM/APK) and the average years of education in Batam have reached the target according to MDG's, but the number of illiterates in Batam is still high. Educational development brings with it the inequality of education among various community groups in Batam according to the income they earn. Keywords: development education, poverty, and hinterland Pembangunan modal manusia melalui pendidikan merupakan salah satu syarat terciptanya penurunan kemiskinan. Selama ini pembangunan bidang pendidikan di Kota Batam telah dilakukan upaya pengembangan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tujuan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja, dengan sistem pendidikan nasional yang berjalan dan juga sasaran komitmen-komitmen internasional dibidang pendidikan. Namun, indicator pembangunan pendidikan di Kota Batam masih rendah.Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kemiskinan dan bagaimana kaitannya antara pembangunan pendidikan dan upaya mengurangi kemiskinan, guna mempercepat pencapaian MDG’s. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi kemiskinan dan pembangunan pendidikan di Kota Batam. Dokumen yang terkait pengembangan pendidikan dan psikologi di Kota Batam menjadi data penting dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pembangunan pendidikan yang didasarkan pada pencapaian APK/APM dan rata-rata lama tahun pendidikan di Kota Batam telah mencapai sasaran menurut MDG’s, namun jumlah buta aksara di Kota Batam masih tinggi. Pembangunan pendidikan membawa serta ketimpangan pendidikan diantara berbagai kelompok masyarakat di Kota Batam menurut pendapatan yang mereka peroleh. Kata Kunci: pembangunan pendidikan, kemiskinan, hinterland

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO.7 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjung Pinang) Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

This study aimed to analyze the compatibility between the implementation of gender mainstreaming is implemented by the Regional Regulation No. 7 Year 2011. This research was conducted at the Department of Financial Management and Asset (DPKAD) city of Tanjung Pinang. This research was conducted using the case study method. The results of this study shows the implementation of gender mainstreaming in the town of Tanjung Pinang. However, the gender mainstreaming only in activities carried out and is not accompanied by a budget allocation so that gender mainstreaming, not in accordance with Regional Regulation No. 7 Year 2011 on Gender mainstreaming is endorsed by the government.Keyword: implementation regulation, PUG and PPRG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011. Penelitian ini dilakukan di Departemen Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKAD) Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengarusutamaan gender di kota Tanjung Pinang. Namun, pengarusutamaan gender hanya dalam kegiatan yang dilakukan dan tidak disertai dengan alokasi anggaran sehingga pengarusutamaan gender, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender yang disahkan oleh pemerintah.Kata Kunci: peraturan pelaksanaan, PUG dan PPRG

PERANAN WARGA TIONGHOASEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIFDI KOTA BATAM TAHUN 1999-2009 Fitri Yanti; Nunung Krisnawati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

The background of this thesis is an increasing number of legislators Batam from Chinese citizens, at the 1999 elections, there were two people who passed to the DPRD Kota Batam, in the elections of 2004 increased to four Chinese citizens who become legislators Batam. It is not independent of their role during the sitting in the legislature as a representative of the people. This study aims to clarify the role of Chinese citizens who sat as a legislative member in Batam 1999-2009This research is a qualitative research, the historical method with the approach of political science. Steps historical research include: first heuristic, there are two sources of data are primary data and secondary data, primary data in this study is a member of the legislative representatives of the Chinese community, Chinese people, community leaders and members of the Commission, the secondary data taken from any books , newspapers and other documents, the authors do critique source consisting of external criticism and internal criticism, the three researchers to interpret, fourth historiography.The results in this study explained that the role of the Chinese community as a member of the legislature in Batam years 1999-2009, the first legislative function is set statutorily in the form of local regulations (Perda), the second control function or supervise the activities of local government in implementing legislation has been agreed , of these control functions legislators have the right to ask questions, interpellation, questionnaires and motions, the three other functions related to the budget or APBD that has been agreed with the local governments when the plenary session. Keywords: legislative member, chinese societyLatar belakang penelitian ini adalah terjadinya peningkatan jumlah anggota DPRD Kota Batam dari warga Tionghoa, dimana pada pemilu tahun 1999 terdapat dua orang yang lolos menjadi anggota DPRD Kota Batam dan pada pemilu tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi empat orang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran mereka selama duduk di legislatif sebagai wakil rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran warga Tionghoa yang duduk menjadi anggota legislatif di Kota Batam tahun 1999-2009.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif historis dengan pendekatan ilmu politik.Adapunlangkah-langkah penelitian historis meliputi: pertama heuristik, di dalamnya terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini adalah anggota legislatif dari perwakilan masyarakat Tionghoa, masyarakat keturunan Tionghoa, tokoh masyarakat dan anggota KPU, data sekunder diambil dari buku-buku, koran dan dokumen lainnya.Kedua, kritik sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern.Ketiga, interpretasi dan keempat, historiografi.Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa peranan warga Tionghoa sebagai anggota legislatif di Kota Batam tahun 1999-2009, pertama fungsi legislasi yaitu mengatur undang-undang dalam bentuk peraturan daerah (Perda), kedua fungsi kontrol atau mengawasi kegiatan pemerintah daerah dalam menjalankan Perda yang telah disepakati, dari fungsi kontrol ini anggota DPRD memiliki hak untuk bertanya, interpelasi, angket dan mosi, ketiga fungsi lainnya yang berkaitan dengan anggaran atau APBD yang telah disepakati bersama pemerintah daerah saat sidang paripurna. Bermainnya peran-peran tersebut dengan baik, semakin menambah nilai kepercayaan warga Tionghoa memilih dari kalangan mereka untuk pemilu selanjutnya. Kata Kunci: anggota legislatif, masyarakat tionghoa, kota batam

PEMERINTAH DAN PERANANNYA DALAM PELAYANAN PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN LUBUK BAJA KOTA BATAM Meri Enita Puspitasar Sari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract This study is intended to see how the government service in the management of identity card (KTP) either from the apparatus or from its role. Identity Card (KTP) is one of the mandatory identity that must be owned by every citizen of Indonesia and has been regulated by the rules in effect so that in the implementation of society must get good service. A policy will be successfully implemented if the government apparatus in running it in the community in accordance with the role and rules that apply and the community must also accept and support the policy so that there is a good interaction. Lubuk Baja sub-district has performed its role and provide maximum services, but there are still obstacles in terms of human resources, access and facilities. The importance of increasing human resources by providing training and training for the socialization, implemtation and evaluation of the policy can work well, the government should also provide easy access for the community and the addition of facilities that support the role and services to run well. Keywords: government, role, public service AbstrakStudi ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelayanan pemrintah dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) baik itu dari aparaturnya ataupun dari peranannya. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas wajib yang harus dimiliki setiap warga Negara Indonesia dan sudah diatur oleh aturan-aturan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik. Suatu kebijakan akan berhasil dilaksanakan apabila aparatur-aparatur pemerintah dalam menjalankannya dimasyarakat sesuai dengan peranan dan aturan yang berlaku dan masyarakat juga harus menerima dan mendukung kebijakan tersebut sehingga terjadi interaksi yang baik. Kecamatan Lubuk Baja sudah menjalankan peranannya dan memberikan pelayanan yang maksimal, hanya saja masih terdapat kendala dari segi sumber daya manusia, akses dan fasilitas-fasilitas. Pentingnya peningkatan sumber daya manusia missal dengan memberikan pelatihan dan diklat agar dalam tahap sosialisasi, implemtasi dan evaluasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, pemerintah juga harus memeberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan penambahan-penambahan fasilitas yang mendukung peranan dan pelayanan agar berjalan dengan baik. Kata Kunci : pemerintah, peranan, pelayanan publik

KORELASI ANTARA HUKUM ADAT DENGAN ALIRAN POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA Afrinald Rizhan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

The Republic of Indonesia, which is a recht state, we recognize the existence of various laws, both written laws are regulations relic of the Dutch East Indies, as well as unwritten law which is customary law that diverse. It's just the problems that arise at this time, when we see that the trend of Indonesia that follows the flow of Positivism will affect the customary law which is an unwritten law that is recognized and developed within the indigenous peoples of Indonesia.Key words: recht state, unwritten law, and legal positivism Negara Republik Indonesia, yang merupakan negara hukum, kita mengenal adanya bermacam-macam hukum, baik hukum tertulis yang merupakan peraturan-peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda, maupun hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat yang beraneka ragam. Hanya saja permasalahan yang timbul saat ini, ketika kita melihat bahwa kecenderungan Indonesia yang mengikuti aliran Positivisme akan berpengaruh pada hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis yang diakui dan berkembang di lingkungan masyarakat adat IndonesiaKata Kunci: negara hukum, hukum adat, dan positivisme hokum

MARKETING POLITIK PEMENANGAN JOKOWI-JK PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 Linayati Lestari; Alpikri Alpikri
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Election of President and Vice President of the Republic of Indonesia Year 2014 (2014 presidential election) was held on July 9, 2014 to elect the President and Vice President of Indonesia for the period 2014-2019. Efforts towards the award process, the politicians do the propaganda and agitation against the people (voters) in order that the candidate from the party that wins diusungnya at a general election. This is where the strategy is needed as a vehicle for political dynamic development and as a means to the goal in question.The problems of research that is how political marketing Joko Widodo-Jusuf Kalla on winning the presidential election of 2014 in the city of Batam. The purpose of this study was to determine political marketing Joko Widodo - Jusuf Kalla on winning the presidential elections in 2014 in the city of Batam. The benefits of this research is theoretically and practically.The method used in this research is using the qualitative approach with descriptive approach. Data collection techniques used in this study is observation, interview and dokumnetasi.The results of the study describes the Winning Strategy Joko Widodo-Jusuf Kalla On Presidential Elections of 2014 in the city of Batam (Case Study Sagulung Subdistrict, District Batam City and District Bengkong). Victory Joko Widodo-Jusuf Kalla in the 2014 presidential election in Batam will be seen from the process of political marketing that product offered, promotion is done, the selling price, a prioritized and market segmentation. From the research that has been done can be concluded that the victory of Joko Widodo-Jusuf Kalla at the presidential election in 2014 in the city of Batam, influenced by products that offer is to build elektabilitas candidate in the eyes of society, promotion done is to convey the benefits of its products to the public in the form of banners, billboards , tabloids and pamphlets. Selling prices here focuses on the psychological price to image nationally be a price to pay. Place priority aims to establish communication with the voters as the campaign must touch all levels of society. Market segmentation is done is to investigate complaints of people who are not uniform. To get the victory Joko Widodo-Jusuf Kalla, the more accurate the 2014 presidential election should be held for further research in terms of other strategies. Keywords: election, marketing, strategy, politic, presidential election Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2014-2019. Upaya menuju proses pemenangan, para politisi melakukan propaganda dan agitasi terhadap masyarakat (pemilih) agar calon dari partai yang diusungnya menang pada saat pemilihan umum. Di sinilah strategi dibutuhkan sebagai wahana perkembangan dinamika politik dan sebagai alat menuju cita-cita yang dimaksud.Rumusan masalah dari penelitian yaitu bagaimana marketing politik Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemenangan pemilihan Presiden Tahun 2014 di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui marketing politik Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemenangan pemilihan presiden tahun 2014 di Kota Batam. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis dan secara praktis.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumnetasi.Kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 di Kota Batam akan dilihat dari proses marketing politik yaitu produk yang ditawarkan, promosi yang dilakukan, harga jual, tempat yang diprioritaskan dan segmentasi pasar. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pilpres 2014 di Kota Batam, di pengaruhi oleh produk yang tawarkan adalah untuk membangun elektabilitas calon dimata masyarakat, Promosi yang dilakukan adalah untuk menyampaikan keunggulan produknya kepada masyarakat baik berupa spanduk, baliho, tabloid dan pamplet. Harga Jual disini menitik beratkan pada harga secara psikologis hingga citra secara nasional menjadi harga yang harus dibayar. Tempat yang diprioritaskan bertujuan untuk membangun komunikasi dengan pemilih karena kampanye harus menyentuh semua lapisan masyarakat. Segmentasi pasar dilakukan adalah untuk mengetahui keluhan-keluhan masyarakat yang tidak seragam. Untuk mendapatkan proses kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang lebih akurat pada pilpres 2014 perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang ditinjau dari strategi lainnya. Kata Kunci : Pemilihan Umum, Marketing, Strategi, Politik, Pemilihan Presiden

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 1 (2023): April 2023, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Solihin

Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone
+6282133515052

Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Solihin

Contact Email jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone +6282133515052

Journal Mail Official jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Solihin

Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone
+6282133515052

Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA