cover
Contact Name
Kudrat Abdillah
Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law
ISSN : 2715003     EISSN : 27145514     DOI : DOI 10.19105/al huquq.v1i2.3072
Focus and scope Jurnal (Hukum Ekonomi Syariah) yaitu: hukum ekonomi syariah, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Articles 62 Documents
Problematika Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah Akhmad Farid Mawardi Sufyan; Hofifatur Khoriah
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.10452

Abstract

Madura sebagai penghasil garam nasional diharap menjadi pemasok garam nasional, hanya saja menyisakan masalah dalam proses produksinya terutama pada mekanisme upah pekerja garam sehingga kajian ini fokus pada bagaimana sistem pengupahan kuli garam dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahannya di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan riset ini adalah pelaksanaan pengupahan kuli garam yang terjadi di Desa Lembung ialah berdasarkan kesepakatan secara lisan yaitu setelah selesai bekerja panen garam langsung dibayar, namun terkadang dibayarkan terlambat lima hingga tujuh hari setelah kerja panen garam, tanpa ada kejelasan waktu dan konfirmasi. Adapun perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pelaksanaan pengupahan kuli garam di Desa Lembung melanggar ketentuan ijarah karena menyalahi perjanjian yang sudah disepakati, sebab terkadang dibayar terlambat dari kesepakatan pembayaran yang semestinya tanpa ada konfirmasi. (Madura as a national salt producer is expected to become a national salt supplier, but it only leaves problems in the production process, especially in the wage mechanism for salt workers, so this study focuses on how the wage system for salt workers is and what the perspective of Sharia Economic Law is on the wage system in Lembung Village, Galis District, Pamekasan Regency. . This research is empirical research (field research) with a qualitative approach. The conclusion of this research is that the implementation of wages for salt workers in Lembung Village is based on a verbal agreement, namely after completing work on salt harvesting, they are immediately paid, but sometimes they are paid 5-7 days late after work on salt harvesting, without clear timing or confirmation. As for the Sharia Economic Law perspective on the salt worker wage implementation system in Lembung Village, it violates the provisions of ijarah because it violates the agreed agreement, because sometimes they are paid late from the proper salary agreement without any confirmation.)
Implementasi Prudential Banking Principles pada Akad Mudharabah di Perbankan Syariah Inti Ulfi Sholichah Amelisah
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.7613

Abstract

Kontrak atau akad merupakan bentuk perjanjian yang digunakan dalam memberikan pembiayaan di perbankan syariah. Salah satu bentuk akad yang digunakan dalam pembiayaan di perbankan syariah adalah akad mudharabah muqayyadah. Dalam menyalurkan pembiayaan perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) jika tidak, maka berpotensi menimbulkan masalah persengketaan akad pembiayaan antar para pihak. Kasus ini terjadi antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT Sari Indo Prima. Fokus penelitian ini adalah mengenai sengketa kontrak akad mudharabah muqayyadah yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pengajuan dana serta pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah muqayyadah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan prudential banking principles dalam proses pengajuan dana dan pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad mudharabah muqayyadah belum diterapkan sehingga menimbulkan akibat huku(A contract or contract is a form of agreement used in providing financing in Islamic banking. One form of contract used in financing in Islamic banking is the mudharabah muqayyadah contract. In channeling Islamic banking financing, it must apply prudential banking principles, otherwise, it has the potential to cause problems in financing contract disputes between the parties. This case occurred between Bank Syariah Mandiri and the Pension Fund of Angkasa Pura II and PT Sari Indo Prima. The focus of this research is on mudharabah muqayyadah contract disputes caused by indiscipline in the application of prudential principles in the process of applying for funds and the implementation of mudharabah muqayyadah contract financing carried out by Bank Syariah Mandiri. This research is a normative legal research using qualitative methods. The results of this discussion show that the application of prudential banking principles in the process of applying for funds and implementing financing using mudharabah muqayyadah contracts has not been implemented, causing legal consequences.).