Garuda - Garba Rujukan Digital

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW. dan di Era Reformasi Umam, Nurul; Hariyanto, Erie
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i2.3441

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah. Allah memerintahkan terhadap hamba-nya untuk memutuskan suatu hukum atau menghukumi manusia seperti apa yang diturunkannya. Rasulullah SAW. langsung mengadili dan menghukumi semua perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. yang berkenaan dengan harta benda. Ketika terjadi persengketaan ekonomi syariâ€™ah, maka diperlukan instrument penting sebagai sebuah solusi yang adil bagi para pihak-pihak yang bersengketa, dengan menggunakan model perdamaian, arbitrase, dan kekuasaan kehakiman. Penyelesaian sengketa yang di aplikasikan saat ini tidak berbeda jauh dari masa Nabi, perbedaannya hanya terletak pada sistem dan perkembangan zaman yang semakin modern, yaitu semuanya penyelesaian sengketa baik itu sengketa ekonomi, keluarga, maupun sosial sudah tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah dikodifikasi dalam kitab undang-undang, hanya saja pengadilan atau tahkim saat ini menyampaikan dari catatan kecil tersebut. (Religious Courts have absolute authority to resolve first-level cases between Muslims in the fields of marriage, inheritance, wills, and gifts based on Islamic law, waqf, shadaqah and Islamic economic. Allah orders His servants to decide a law or punish humans as He sent them. Rasulullah SAW. directly judge and punish all cases that arise in the midst of society with the laws sent by Allah SWT. property related. When there is an economic dispute of Islamic law, an important instrument is needed as a fair solution for the disputing parties, using the model of peace, arbitration and the judiciary. The dispute resolution that is currently applied is not very different from the time of the Prophet, the only difference lies in the increasingly modern system and the development of the time, that is, all dispute resolution, whether economic, family disputes or social, has been contained in the rules codified in the book. the law, it is just that the current court or tahkim is delivered from these little notes.)

Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia Sa'diyah, Halima Tus; Sitti Lailatul Hasanah; Abdul Mukti Thabrani; Erie Hariyanto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) lahir sebagai respon akan lahirnya UU No.3 tahun 2006 terkait dengan perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasaan wewenang peradilan agama termasuk dalam membentuk penyelesaian dibidang Ekonomi Syariah. Terbentuknya KHES merupakan suatu terobosan dan positifisasi hukum fiqh muamalat dalam peraturan yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi pegangan umat Islam dalam bermuamalah dan berkekuatan hukum. Keberadaan KHES menjadi pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dan dibentuk dengan me-unifikasi keseragaman pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab kuning (fiqh) dan fatwa DSN-MUI dalam kesederhanaan hukum yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan untuk menemukan kepastian hukum di Indonesia. KHES merupakan pembaharu dan hukum baru yang lahir dari PERMA No. 2 Tahun 2008 berfungsi sebagai rujukan dalam putusan hukum oleh para hakim dalam peradilan agama dan bahan pertimbangan hukum dalam persoalan ekonomi syariah akan tetapi, KHES termasuk peraturan perundang-undangan semu (pseoude wetgeving/beleidsgerels) tidak termasuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedepan KHES ini diharapkan dapat dinaikkan derajatnya ke tingkat Peraturan pemerintah agar dapat mengikat sebagaimana peraturan- peraturan yang lain yang ada di Indonesia seperti terbentuknya KHI yang hanya berada pada dataran Inpres No.1 tahun 1991 yang dikemudian hari terbitlah Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan . (The Sharia Economic Law Compilation (KHES) was created in response to the issuance of Law No. 3 of 2006 regarding amendments to Law No. 7 of 1989 on Religious Courts related to the extension of the authority of the religious courts , including in settlement formation in the area of â€‹â€‹the Sharia economy. The establishment of KHES is a breakthrough and a positive effect of the muamalat fiqh law in existing regulations in Indonesia so that it can become a guide for Muslims in muamalah and has legal force. The existence of KHES is a differentiator between Sharia economics and conventional economics and is shaped by the uniformity of opinions of the ulama in the yellow books (fiqh) and DSN-MUI fatwas in legal simplicity in keeping with the Indonesian context. unite for legal security in Indonesia. Indonesia. KHES is a reformer and a new law born from PERMA No. 2 of 2008 serves as reference in legal decisions of judges in religious courts and material for legal considerations in Sharia economic matters, but KHES including pseudo-law/policy rules is not included in Indonesian laws and regulations. In the future, it is hoped that KHES can be raised to the level of government regulations, so that it can be binding like other regulations in Indonesia, such as the formation of KHI which is only on the plains of Presidential Instruction No. 1 of 1991, which later became law no. 1 of 1974 jo. Law No. 16 of 2019 on Marriage)

Pengembangan Baitul Mal wat Tamwil Berbasis Nilai-Nilai Santri Rohmaniyah, Wasilatur
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i1.3501

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peranan nilai-nilai santri yang bersumber dari ajaran Islam dan budaya lokal pesantren dalam meningkatkan etos, semangat dan sikap pengelola BMT UGT Sidogiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang (pattern for behaviour).Â Sebagaimana kesimpulan sama yang diberikan oleh Lukman Al-Hakim (2008), Ajaz Ahmed Khan dan Issabel Philips (2010) Warsisto Raharjo Jati (2013), yang menyatakan bahwa agama merupakan refleksi dari tingkah laku serta memberi kesadaran manusia terhadap kegiatan ekonomi. PenelitianÂ iniÂ membuahkanÂ kesimpulanÂ bahwa BMTÂ UGT SidogiriÂ secara konsisten menerapkan nilai-nilai santri dalam pengembangannya. Nilai-nilai santri yang bersumber dari ajaran agama seperti shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah serta yang bersumber dari tradisi kepesantrenan seperti sikap kepatuhan, keikhlasan, kemandirian, kerjasama dan solidaritas sosial, kebersamaan dan silaturrahim, telah menjadi kultur dalam aktifitas sehari-hari di lingkungan BMT UGT Sidogiri. Secara statistik juga menujukkan bahwa terdapat hubungan korelasional sebesar 57,3% antara nilai-nilai santri dengan kinerja karyawan BMT UGT Sidogiri. [This research aims to explore the role of the values of pesantrenâ€™s studentsÂ sourced from Islam and local culture of pesantren on improving ethos, spirit and attitude of the employees of BMT UGT Sidogiri. This research shows that religion can affect a person's behavior (pattern for behavior). The same conclution was shown by Lukman Al-Hakim (2008), Ajaz Ahmed Khan and Issabel Philips (2010) Warsisto Raharjo Teak (2013), which states that religion is a reflection of the behavior and provide the human consciousness to economic activities. The result of research concludes that the BMT UGT Sidogiri applies the values of pesantren's students consistently. The values of pesantren's students sourced from Islamic values such as Siddiq, trust, tabligh and fathanah and also sourced from traditions of pesantren such us attitude of obedience, sincerity, self-reliance, cooperation and social solidarity, togetherness and silaturrahim, have become a culture in BMT UGT Sidogiri that shown in their daily activities. Statistically also shows that there is correlation about 0,573 percent between values of pesantren's students and BMT UGT Sidogiri employee performance.]Â

Pembiayaan Istishsnaâ€™ dan Implementasinya di Perbankan Syariah Suaidi, Suaidi; Hakim, Lukmanul
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i1.3555

This paper discusses the financing of Istishna ' and some of its accompanying issues in Sharia banking practices in Indonesia. This financing is a sell-based product that is not uncommon to be practiced by Sharia banking today. In this study, can be drawn some conclusions stating that; Firstly, one of the financing based on trading in the form of Bai ' is Istishna ' which is referred to as order contract on an item from Shani ' to Mustashni '; Secondly, on the basis of the ruling Istishna ' is an agreement that can be practiced by banking; Thirdly, in general the implementation of Sharia banking in the community is able to form the construction of housing projects, motorcycle orders, electricity tokens, school buildings, etc.; Fourth, the problem in this Istishna financing is that it is seen in their lack of innovation in field practice, tends to be rigid and unflexible due to short-term financing. In one of the other problems, the difference between landowners and contractors has resulted in inefficiency of the transaction process so that new violations arise for consumers. On the other hand, this product tends to come from the upper class community when the orientation of the banking formation is to settle the community economy evenly and not see due to caste and other proximity factors.

Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Bekas dengan Akad Salam di Desa Tamberu Laok Kurniawan, Agung; Rasyid, Moh.
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i1.3886

Praktik jual beli sepeda motor bekas yang terjadi di Desa Tamberu Laok dapat disimpulkan belum sesuai dengan kaidah-kaidah akad salam, mengingat banyaknya keluhan dari pembeli sebagai pihak yang dirugikan. Fenomena tersebut, karena itu, menjadi isu menarik untuk diteliti guna memberikan landasan metodologis-ilmiah yang beririsan dengan ketentuan-ketentuan fiqh muamalah. Dengan menggunakan metode wawancara, jenis penelitian field research ini merumuskan dua masalah yang menjadi obyek kajian; pertama, tentang transaksi jual beli sepeda motor bekas di Desa Tamberu Laok, Kec. Sokobanah, Kab Sampang, dan kedua, bagaimana elaborasi atau pandangan akad salam terhadap transaksi jual beli sepeda motor bekas tersebut. Hasil temuan penulis dapat dilihat dalam dua hal, pertama, dalam pembelian sepeda motor bekas, pembeli memesan kepada pedagang dan membayar separuh harga terlebih dahulu. Kedua, dalam praktek transaksinya, ditemukan ketidaksesuaian dengan akad salam. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat ketika barang pesanan tidak sesuai dengan permintaan awal, sementara transaksi tetap berlangsung dan tidak ada pembatalan. (The practice of buying and selling a second-hand motorbike in the village of tamberu laok is not in harmony with the principle of Salam contract, in view of the heavy complaints of customers as aggrieved sides. The phenomenon, therefore, is an interesting issue for research on the basis of scientific methodologies filleted with terms of the fiqh muamalah. Using methods of interviews, this type of field research defined two issues that are subject of study; the first is about the sale of a second-hand motorcycle in the village of Tamberu Laok, kec. Sokobanah, kab Sampang, and the second is how the elaboration or viewpoint of Salam contract towards of the second-hand motorcycle sales transactions. The writer's findings can be seen in two respects, first, in the purchase of second-hand motorcycles, the buyer orders to the merchant and previously pays the half price. Secondly, in the practice of the transaction, there was a inconsistency with the Salam contract. That inconsistency can be seen when the order item is not suitable with the first request, the transaction will go on and there is no annulment).

Analisis Faktor Internal Perusahaan dalam Efisiensi BMT di Indonesia Perspektif Syariah Compliance Hadziq, M Fuad; Amelia, Erika
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i1.4178

Berdasarkan fakta di lapangan, saat ini banyak BMT kurang berkembang dan mengalami kepailitan. Hal itu disebabkan faktor internal seperti manajemen usaha, manajemen sumber daya manusia, laporan keuangan serta pengawasan. Riset ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi BMT dilihat dari faktor internalnya ditinjau dari syariah compliance. Adapun metode riset menggunakan deskriptif analisis dengan kritis mengelaborasi data lapangan secara langsung melalui deep interview & observasi ke manajer keuangan, karyawan serta direktur. Adapun samplingnya menggunakan metode judgement di BMT Pulau Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak di Indonesia. Efisiensi dilakukan dengan menganalisis variabel input dan output yaitu aset likuid, total pembiayaan, pendapatan bagi hasil, biaya operasional, beban tenaga kerja pembiayaan dan aset tetap. Hasil riset menyatakan BMT belum efisien secara keseluruhan. Permasalahan BMT terletak pada tata kelola manajemen, sumber daya manusia, laporan keuangan serta pengawasan. Inefisiensi terutama disebabkan biaya operasional dan biaya tenaga kerja. Beberapa BMT belum melakukan manajerial sumber daya manusia secara profesional. BMT belum melakukan efisiensi terstruktur dan terjadwal. Efisiensi hanya dilakukan dengan pengurangan biaya operasional dan perjalanan dinas. Belum ada standar baku dalam standar efisiensi, serta tidak adanya aturan pemerintah atau regulator dalam efisiensi terutama di laporan keuangan. Strategi efisiensi dilakukan terutama dalam pengurangan dan meminimalkan biaya perjalanan, tidak untuk biaya tenaga kerja. Dalam syariah compliance, BMT sebagai entitas koperasi syariah harus mengikuti peraturan KUKM dalam PSAK, SAK Syariah dan SAK ETAP. Mengingat BMT adalah berbasis syariah maka BMT wajib menggunakan SAK syariah karena SAK ETAP tidak mengatur transaksi syariah serta PSAK yang 27 yang telah dicabut. (Based on the facts, currently many BMTs are not growth and bankruptcy. This is due to internal factors such as business management, human resource management, financial reports and supervision. This article aims to analyze the factors that affect the efficiency of BMT seen from internal factors in terms of sharia compliance. The research method uses descriptive analysis by critically elaborating field data directly through deep interviews & observations to financial managers, employees and directors. The sampling used the judgment method in BMT of Java Island, which is the most populous island in Indonesia. Efficiency is done by analyzing the input and output variables : liquid assets, total financing, revenue sharing, operating costs, financing labor costs and fixed assets. The results of the research state that BMT has not been efficient as a whole. The problem of BMT in management governance, human resources, financial reports and supervision. Inefficiency is basicly due to operational costs and labor costs. Some BMTs have not done professional human resource management. BMT has not carried out structured and scheduled efficiency. Efficiency is only done by reducing operational costs and official travel. There are no standard standards for efficiency standards, and there are no government regulations or regulators on efficiency, especially in financial reports. The efficiency strategy is carried out mainly in reducing and minimizing travel costs, not for labor costs. In sharia compliance, BMT as a sharia cooperative entity must follow KUKM regulations in PSAK, Sharia SAK and SAK ETAP. Considering that BMT is sharia-based, BMT is required to use sharia SAK because SAK ETAP does not regulate sharia transactions and PSAK which has been revoked.)

Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab) Amin, Muhammad; Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i1.4315

Mitra kerja sangat penting untuk pengembangan penyedia layanan ojek online, yang selanjutnya mengarah pada kesepakatan kemitraan antara pengemudi ojek online dan penyedia layanan ojek online. Namun ketatnya persaingan bisnis ojek online di Indonesia menyebabkan kegiatan ini berjalan dinamis. Akuisisi terhadap uber yang dilakukan oleh grab merupakan bukti persaingan sengit dalam bisnis ini. Banyaknya kesalahpahaman antara pengemudi ojek online dan penyedia layanan ojek online menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menjadikan perjanjian kemitraan ojek online sebagai bahan hukum primernya. Perjanjian kemitraan ini berbeda dengan perjanjian kerja pada umumnya. Sistem upah, pesanan dan pekerjaan tidak nampak jelas dalam perjanjian kemitraan ini. Selanjutnya, jika kemitraan berakhir, maka tidak akan ada pesangon dan jaminan lainnya. Sebagai kesimpulan, perjanjian kemitraan hanyalah mutualisme belaka, pengakuisisian uber menjadi penjelasan tentang posisi para pihak dalam kegiatan perjanjian kemitraan, khususnya ojek online. (Partners are essential to the development of online driver service providers, which further lead to partnership agreement estabilished between online drivers and the online driver service providers. However, businees competion in Indonesia has caused this activity to go on a dynamic direction. The acquistion of uber done by grab is a prove of this business competionn. A lot of misunderstandings between online drivers and the service providers are the focus of the study. Furthermore, this research uses a normative legal research with a stautory approach and uses legal online driver agreement material. This partnership agreement is different than the general employment. Wages, orders and jobs are not apparent in this partnership agreement. Furthermore, if the partnership ended, there will be no severance pay either. As a conclusion, the partnership agreement is a merely mutualism, grabâ€™s acquistion of uber makes an explanation of the position of the parties in the partnership agreement)

Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank Witro, Doli
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i1.4570

Dalam proses pinjam meminjam, seiring perkembangan zaman manusia dikenalkan dengan sebuah sistem yang bernama perbankan. Kini perbankan terkesan dan dianggap sebagai wadah yang menjalankan praktek riba. Dalam hal ini, hukum Islam sebagai hukum yang mempunyai karakteristik atau watak yang berbeda dengan hukum lainnya diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun karakteristik yang dimiliki hukum Islam yaitu takamul (sempurna), wasathiyah (seimbang) dan harakah (bergerak). Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat pustaka. Selain itu, artikel ini juga menggunakan pendekatan filosofis. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Data dalam artikel ini disajiakan dengan naratif-deskriptif. Teknik analisis yang digunkan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan dalam filsafat hukum ekonomi syariah, nilai wasathiyah diartikan sebagai keseimbangan (pertengahan) dan harakah diartikan sebagai gerakan. Dalam menjawab permasalahan dalam ekonomi kontemporer diperlukan melihat dari sisi wasathiyah (keseimbangan) antara kedua belah pihak yang melakukan proses transaksi. Dengan menggunakan pendekatan filosofis yang berpedoman nilai wasathiyah dan harakah, terdapat tiga persepsi dan pandangan para bankir terhadap bunga bank yaitu bankir pragmatis, bankir realis-mondernis, dan bankir fundamentalis.

Implikasi Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah yang Beragama Islam dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri Galih, Harya
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.4834

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan tentang implikasi hukum bagi nasabah perbankan syariah yang beragama Islam dalam memutuskan sengketa perbankan syariah di pengadilan negeri. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis normatif. Sehingga penelitian ini menelaah tentang kepastian hukum kewenangan instansi peradilan dalam menyelesaikan urusan sengketa perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini berupa implikasi hukum bagi nasabah perbankan syariah yang beragama islam dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Pengadilan Negeri yaitu terdiri dari implikasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menimbulkan kekosongan hukum (vacumrecht) dan norma kabur, kekaburan Norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, dan dapat menguatkan kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sekaligus menutup peluang ditempuhnya penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui instansi Peradilan Umum. (The purpose of this study is to apply the legal implications for Islamic banking customers who are Muslim in deciding Islamic banking disputes in district courts. The method applied in this research is normative juridical. Thus, this study examines the legal certainty of the judicial authorities in resolving disputes over islamic banking after the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. The results of this study are in the form of legal implications for Islamic banking customers who are Muslim in resolving islamic banking disputes in the District Court, which consist of implications for the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 which creates a legal vacuum (vacumrecht) and vague norms, Norms ambiguity that creates legal uncertainty for resolving islamic banking disputes, and can strengthen the position and existence of the Religious Courts in resolving islamic banking disputes, as well as closing the opportunity for islamic banking dispute resolution through the General Courts.

Menjaga Stabilitas Usaha Pasca Pandemi Covid-19 dengan Penerapan Akad Murabahah pada Pelaksanaan Investasi Syariah Moh. Hamzah
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.5013

Indonesia yang menjadi salah satu Negara di asia yang terdampak pandemi Covid-19 ini, baik dari sektor kesehatan, pendidikan dan sektor-sektor penting lainnya. Bahkan pada sektor ekonomipun menjadi sasaran dari dampak pandemi Covid-19 tersebut, sehingga banyak perusahaan, pabrik dan beberapa pelaku ekonomi mengalami kerugian yang cukup besar. Selain itu, dampak dari pandemi Covid-19 ini menyebabkan rendahnya sentiment investor terhadap pasar yang pada endingnya membawa pasar ke arah cenderung negative. Untuk mengurai kekhawatiran para investor tersebut, dalam penelitian ini akan memberikan sebuah konsep untuk menjaga stabilitas usaha pada pelaksanaan investasi. Dalam mempertegas content pada penelitian ini, terdapat tiga pokok permasalah yang akan dijawab, yaitu bagaimana perspektif hukum Islam tentang investasi, bagaimana tinjauan umum tentang akad murabahah, serta bagaimana cara menjaga stabilitas usaha dengan penerapan akad murabahah pada pelaksanaan investasi syariah. Penelitian yang merupakan jenis penelitian normatif ini akan menggunakan metode pendekatan konseptual, serta teknik analisis data bersifat analisis deskriptive dan argumentative. Dengan harapan bahwa konsep ini akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi dan terwujudnya kemaslahatan, serta terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. (Indonesia which is one of the countries in Asia that has been effected by the covid -19 pandemic, both from the health sector, education and other important sectors. Even in the economic sector was targeted by the impact of the Covid-19 pandemic, so that many companies, factories and some economic actors suffered considerable losses. In addition, the impact of covid-19 pandemic caused low investor sentiment towards the market which in the end led the market to tend to be negative. To unravel the concerns of these investors, in this study will provide a concept to maintain business stability in the implementation of investments. In emphasizing the content of this research, there are three main issues that Will be answered, namely how is the perspective of islamic law on Investment, how is an overview of murabahah contracts, and how to maintain business stability by implementing murabahah contracts in the implementation of Sharia investment. Reseach which is a type of normative research will use conceptual approach methods, as well as descriptive and argumentative data analysis techniques. It is hoped that this concept will have a positive impact on economic development and the realization of benefits, as well as the cration of a just and prosperous society blessed by Allah SWT).

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Kudrat Abdillah

Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id

Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Kudrat Abdillah

Contact Email fasya@iainmadura.ac.id

Phone -

Journal Mail Official alhuquq@iainmadura.ac.id

Editorial Address Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id

Location Kab. pamekasan, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Kudrat Abdillah

Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id

Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA