cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kudrat Abdillah
Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 2715003     EISSN : 27145514     DOI : DOI 10.19105/al huquq.v1i2.3072
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and scope Jurnal (Hukum Ekonomi Syariah) yaitu: hukum ekonomi syariah, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Abdillah, Kudrat; Susilawati, Yenny
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Abstract

Tulisan ini mengungkapkan sejarah kodifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Keluarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam format Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tidak lepas dari bertambahnya kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara. Kewenangan Peradilan Agama tertuang dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan perubahan tersebut, kini Peradilan Agama berwenang menangani perkara-perkara ekonomi syariah, yang sebelumnya hanya menangani perkara di bidang keluarga Islam. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, tulisan ini berusaha mengangkat sejarah perjalanan munculnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta implikasinya.  Hasilnya menunjukkan bahwa munculnya KHES merupakan jawaban atas perubahan kewenangan Peradilan Agama. KHES menjadi hasil pemikiran di bidang ekonomi Islam yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung. Hadirnya KHES juga memberikan tiga kontribusi penting bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pertama KHES menjadi pedoman dan pegangan hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ekonomi syariah. Kedua, KHES menjadi bukti hasil produk asli mujtahid di Indonesia dengan mempertimbangkan hukum Islam dan karakter keindonesiaan. Ketiga, KHES menunjukkan sisi fleksibilitas Hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman
Peran zakat dan pajak dalam menyelesaikan masalah perekonomian Indonesia Hidayatulloh, M. Haris
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v1i2.3087

Abstract

Kemiskinan masih menjadi permasalahan Indonesia yang belum terselesaikan. Ditribusi kekayaan yang tidak merata menjadi penyebab naik turunnya tingkat kemiskinan. Disisi lain, permasalahan yang dihadapi sedang dihadapi Indonesia adalah bidang infrastruktur.  Rendahnya kualitas infrastrktur menghambat laju perekonomian negara, infrastruktur merupakan salah satu media dalam yang yang dilalui segala kegiatan termasuk juga didalamnya kegiatan perekonomian. Dua permasalahan ini menyebabkan perekonomian Indonesia sulit untuk berkembang. Jadi dengan demikian rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana zakat dan pajak berperan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian Indonesia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang ada melalui zakat dan pajak. Dalam islam, zakat digunakan sebagai pendistribusi kekayaan dari pemberi (muzakki) kepada penerima (mustahik). Sedangkan dalam peraturan negara dana yang diperoleh dari pajak  salah satunya dialokasikan pada pengembangan infrastruktur. Zakat dan pajak berperen penting pada peekonomian negara, zakat menyelasakan masalah secara mikro sedangkan pajak menyelasaikan masalah secara makro. (Poverty remains an unresolved Indonesian problem. Unevenly distributed wealth is the cause of poverty. On the other hand, the problems faced are facing Indonesia is the field of infrastructure.  Low quality infrastructure inhibits the rate of economy of the country, infrastructure is one of the media in which all activities are traversed as well as economic activities. These two problems cause the Indonesian economy to be difficult to thrive. So, thus the formulation of the problem raised in this research is how zakat and tax play a role in resolving Indonesia's economic problem?. The purpose of this research is to know the solution of the problems that exist through zakat and tax. In Islam, Zakaah is used as a distribution of wealth from The Giver (muzakki) to the recipient (mustahik). While in the State regulation the funds obtained from the tax are allocated to the development of infrastructure. Zakat is a solution in micro scope while tax is a solution in the scope of macro.)
Manipulasi Merk Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Harisa, Harisa; Habibah, Sirna Dewi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v1i2.3105

Abstract

Merek merupakan salah satu kekuatan bagi para pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan serta menuju kesuksesannya, sehingga dalam praktik bisnis sangat membutuhkan kemampuan hukum ekonomi syariah dalam setiap tindakannya. Namun, dalam menguasai hukum masyarakat membutuhkan wadah atau payung hukum yang jelas termasuk dalam merek, karena wadah hukum menjadi penting bagi masyarakat untuk bisa menghindari manipulasi merek dalam kegiatannya. Dengan demikian penulis mengkaji tentang manipulasi merek dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Kajian ini menggunakan metode kualitatif denga teknin kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa aturan hukum baik secara hukum negara maupun hukum Islam, mengenai tindak pidana Islam tentang pelanggaran merek. Dimana tindak pelanggaran manipulasi merek tersebut dihukumi haram, baik produsen, distributor bahkan konsumen. Serta praktik tersebut dapat dijatuhi hukum pidana Ta’zir dimana hukumannya di putuskan oleh hakim, dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat atau kadar tindak pelanggarannya. (Brand is one of the strengths for business people to get profit and to its success, so that in business practice desperately need the ability of sharia economic law in every action. However, in mastering the Law of society requires a clear legal container or umbrella included in the brand, because the legal container becomes important for the community to avoid brand manipulation in its activities. Thus the author examines the manipulation of brand in the view of Sharia economics law. This study uses qualitative methods with the library's teknin. The study found that the rule of law was both law of the State and of Islamic law, concerning the Islamic Criminal Act on brand violations. Where violations of the brand manipulation is unlawful, both producers, distributors and even consumers. And the practice could be sentenced to Ta'zir criminal law whereby the sentence was decided by the judge, and sentenced to the level or rate of the act of offense. (Land pawn with the gold price in Plakpak village occurs with a payment system in which the pledge is obliged to repay the debt by are the gold price exchange rate in effect at the time the debt is repaid.)
Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang) Rohmaniyah, Wasilatur; Anas
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i1.3106

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perkembangan praktik jual beli di era modern, di mana ketiadaan ijab dan qabul secara ekplisit menjadi suatu hal yang lumrah. Berdasarkan hal tersebut, ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, pertama, bagaimana penerapan akad jual beli di toko Basmalah Pulau Mandangin; kedua, bagaimana penerapan akad jual beli di toko modern dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah jajaran staff toko Basmalah cabang Pulau Mandangin, pelanggan dan tokoh masyarakat. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, analisis kasus negatif dan uraian rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan akad jual beli di toko modern di Pulau Mandangin ini menggunakan barcode dan pelanggan diperbolehkan mengambil produk/barang yang inginkan; kedua, mengenai transaksi jual beli di toko modern, ulama berbeda pendapat sebagian ulama tidak membolehkan karena akad itu harus jelas dan sebagian ulama lainnya membolehkan, seperti Ibnu Syuraih berpendapat sebagaimana firman Allah telah menghalalkan jual beli dan tidak ada lafal khusus untuk hal tersebut sehingga diperbolehkan memakai adat kebiasaan yang berlaku. (This study discusses the development of buying and selling practices in the modern era, where the absence of consent and qabul is explicitly becoming a common thing. So, there are two problems which is the main idea in this case; first, how the implementation of the sale and purchase agreement at the Basmalah store of Mandangin Island; second, how is the application of the sale and purchase agreement in a modern store in the view of Islamic economic law. This research is a descriptive study by using a qualitative approach. Sources of data obtained through interviews, observation and documentation. The informants were the staff of the Basmalah store branch of Mandangin Island, customers and community leaders. While checking the validity of the data is done through extended participation, perseverance of observation, triangulation, negative case analysis and detailed description. The results showed that: first, the implementation of the sale and purchase agreement at this modern shop on Mandangin Island used barcodes and customers were allowed to take the products / items they wanted comfortably; secondly, regarding buying and selling transactions in modern stores, some scholars disagree, it do not allow because the contract must be pronounced clearly, while some others allowed, as Ibn Syuraih which is though that God has justified the sale and purchase and there is no specific pronunciation for that matter so it is permissible to use prevailing customs).
Omnibus Law Sebagai Reformasi Hukum Investasi di Indonesia Berdasarkan Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan A'la, Muhammad Amiril; Supriyadi, Aditya Prastian
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i2.3161

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsi, memahami dan menganilisis omnibus law sebagai reformasi hukum investasi di Indonesia berdasarkan asas hirarki peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penulisan artikel ini  menggunakan penelitian hukum normatif. Selain itu penulisan artikel ini menggunakan pendekatan teoritis dan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pembentukan omnibus law sebagai aturan yang mempermudah investasi Indonesia akan berlaku asas hirarki peraturan perundang-undngan. Kemudian ada beberapa urgensi pembentukan omnibus law dalam aspek investasi. Salah satunya teori negara kesejahteraan yang berlaku bagi Indonesia menjadi peran untuk meningkat perekonomian di bidang investasi melalui omnibus law dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya sebagai kemakmuran rakyat Indonesia. (This paper aims to describe, understand and analyze omnibus law as a reform of investment law in Indonesia based on the hierarchical principle of laws and regulations. The writing of this article uses normative legal research.  In addition, the writing of this article uses a theoretical and juridical approach. The results of this study indicate that in the formation of the omnibus law as a rule that facilitates Indonesian investment will apply the principle of a legislative hierarchy. Then there is the urgency of establishing an omnibus law in the investment aspect. One of them is the theory of the welfare state that applies to Indonesia as a role to increase the economy in the field of investment through the omnibus law in order to realize the mandate of the Indonesian constitution, namely to promote public welfare as much as possible as the prosperity of the people of Indonesia)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PAJAK RESTORAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MAKANAN Fakhruzy, Agung
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v1i2.3164

Abstract

Jual beli merupakan  suatu perjanjian tukar menukar barang dengan melepaskan hak milik secara sukarela antara kedua belah yaitu penjual dan pembeli. Jual beli dalam Islam dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Di antaranya adalah objek transaksi harus diketahui dengan jelas baik sifatnya, ukuran nya, jumlahnya dan harganya serta dapat diserahkan. Dalam akad jual beli harus berdasarkan kerelaan tanpa adanya unsur paksaan dan unsur ketidakjelasan karena dapat merugikan salah satu pihak. Didalam praktik jual beli sering sekali terdapat transaksaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan hukum islam salah satunya jual beli makanan dengan tambahan pajak  restoran di Pamekasan dengan alasan karena restoran sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak kepada pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya tambahan pajak pihak pembeli merasa dirugikan dan adanya kekecewaan karena tidak adanya keterbukaan dari pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa setiap makanan yang dibeli adanya tambahan pajak dan sepengetahuan pembeli. Menurut hukum Islam Jual beli makanan dengan tambahan pajak restoran di Pamekasan belum memenuhi syarat sah dalam objek akad jual beli karena mengandung unsur gharar pada harga makanan adanya tambahan pajak yang tidak diketahui oleh pembeli. Maka, jual beli makanan dengan tambahan pajak di restoran Pamekasan tidak sah berdasarkan hukum Islam
Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Almahmudi, Nufi Mu'tamar
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i2.3166

Abstract

Perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Akan tetapi dalam aplikasinya sebagian masyarakat  masih  berasumsi   bahwa  bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim dalam bidang perbankan. Akad mudharabah menjadi salah satu produk yang digunakan di perbankan syariah. Tulisan ini mencoba menyajikan uraian terkait akad mudharabah dari konsep fikih klasik ke kontemporer dan penerapanya di bank syariah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep mudharabah, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan pada kondisi kekinian. Adapun perbedaan konsep akad mudharabah dari teori ke praktek terlihat pada penentuan nisbah bagi hasil mudharabah, penetapan masa kontrak/ jangka waktu mudharabah, mempersyaratkan agunan, serta pihak yang menanggung kerugian. (Islamic banking is currently experiencing rapid development in Indonesia. However, in its application, some people still assume that Islamic banks are only a label that is used to attract the sympathy of the Muslim community in the banking sector. Mudharabah contract is one of the products used in Islamic banking. This paper tries to present a description of the mudharabah contract from the classical fiqh concept to the contemporary and its application in Islamic banks using descriptive analysis methods. The principle of prudence is something that must be considered by banks in the provision of financing or funding, this principle which requires Islamic banks to modify the concept of mudharabah, so that it can be applied and developed in the banking world to the present conditions. The difference in the concept of mudharabah contract from theory to practice can be seen in the determination of mudharabah profit sharing ratio, stipulation of the contract period/ mudharabah period, requiring collateral, and the party that bears the loss.)
ASAS KONTRAK PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hidayah, Nur
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v1i2.3183

Abstract

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu mengadakan kontak dengan manusia lainnya dalam bentuk muamalah. Contohnya, Manusia selalu melakukan jual beli untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupannya. Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Sebuah perjanjian (akad) dilakukan manusia hampir setiap hari, seperti sewa menyewa, jual beli, dan lain sebagainya. Sebuah akad mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian Islam memegang peranan penting dalam pelaksanaan muamalah yang menyangkut ekonomi Islam..(Humans are social creatures that can not be separated from social life, which is always in contact with other humans in the form of muamalah. For example, Humans always buy and sell to get the items needed to fulfill their lives. Relationships between humans, especially in the field of assets are usually realized in the form of agreements (contracts). An agreement (contract) is done by humans almost every day, such as leasing, buying and selling, and so forth. A contract has a harmony and conditions that must be met for the validity of a contract. In short it can be said that Islamic treaty law plays an important role in the implementation of muamalah which involves Islamic economics.)
Konsep Rukhsoh Relevansinya dengan Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir (Studi Kasus pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020) Maulida, Camelia Rizka
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i2.3208

Abstract

Penyebaran penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas makro dan mikro ekonomi, termasuk Indonesia. Dalam hal ini pemerintah sebagai amri dan para pemangku kepentingan diperbolehkan untuk membuat kebijakan sebagai bentuk takhfif (keringanan) kepada masyarakat sebagai bentuk stimulus bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11 / POJK.03 / 2020 dan Nomor Edaran S-9 / D.05 / 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan juga melalui metode langsung maupun tidak langsung. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder eksternal yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti orang lain atau buku referensi dokumen terkait. Metode analisis data menggunakan teknik analitik sehingga mampu menjawab dan mengkorelasikan permasalahan kontemporer dengan teks jika ditemukan, dan melalui kesepakatan ulama jika diperlukan. Kesimpulan yang didapat adalah melihat bahwa Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bahkan pemeliharaan jiwa lebih penting dari pada pemeliharaan agama itu sendiri dan kondisi terkini yang menyangkut keselamatan dan kepentingan banyak orang. Ketika ada dharurah, hukum yang diambil ringan, demikian pula ketika ditemukan masyaqqah (kesulitan) maka mengambil rukhsoh diimbangi dengan melakukan 'azimah. Dalam hal ini pemerintah sebagai amri dan para pemangku kepentingan diperbolehkan untuk membuat kebijakan sebagai bentuk takhfif (keringanan) kepada masyarakat sebagai bentuk stimulus bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11 / POJK.03 / 2020 tentang stimulus ekonomi nasional sebagai kebijakan countercycial terhadap dampak penyebaran penyakit coronavirus 2019 dan Surat Edaran Nomor S-9 / D.05 / 2020 tentang kebijakan countercyclical terhadap dampak penyebaran penyakit coronavirus (Covid-19) bagi perusahaan keuangan. (The spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) globally has had a direct or indirect impact on macro and microeconomic stability, including Indonesia. In this case the government as amri and the stakeholders are allowed to make policies as a form of takhfif (relief) for the community as a form of stimulus for covid-19 impact communities as stipulated in OJK Regulation Number 11/POJK.03/2020 and Circular Number S-9/D.05/2020. This research is a qualitative research and the method used in this study is a descriptive qualitative research method and also through direct or indirect methods. Data sources used are external secondary data obtained indirectly through intermediaries, such as other people or relevant documents reference books. The method of data analysis uses analytical techniques so that they are able to answer and correlate contemporary problems with texts if found, and through the scholars' agreement if necessary. The conclusion obtained is to see that Islam upholds the value of humanity, even the maintenance of the soul is more important than the maintenance of religion itself and the current conditions concerning the safety and interests of many people. When there is dharurah, the law that is taken is light, and likewise when it is found masyaqqah (difficulty) then taking rukhsoh is balanced by doing ‘azimah. In this case the government as amri and the stakeholders are allowed to make policies as a form of takhfif (relief) for the community as a form of stimulus for covid-19 impact communities as stipulated in OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 concerning national economic stimulus as a countercycial policy on the impact of the spread of coronavirus disease 2019 and Circular Letter Number S-9/D.05/2020 concerning countercyclical policies on the impact of the spread of coronavirus disease (Covid-19) for finance companies.)
Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Taufiq, M.
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v2i1.3350

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/ POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi; dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, memberikan payung hukum untuk keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang mana salah satu ciri khasnya adalah kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah. Sehingga melalui tulisan ini,  penulis membahas apakah sudah optimal peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Page 3 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue