cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kudrat Abdillah
Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 2715003     EISSN : 27145514     DOI : DOI 10.19105/al huquq.v1i2.3072
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus and scope Jurnal (Hukum Ekonomi Syariah) yaitu: hukum ekonomi syariah, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
Menyoal Denda Nasabah Mampu yang Tidak Membayar Kewajiban kepada Bank Syari'ah Wasilul Chair; Abdillah, Kudrat
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.5071

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis beberapa ketentuan penjatuhan sanksi denda kepada nasabah yang sejatinya mampu secara financial namun tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada Bank Syariah akibat adanya perjanjian pembiayaan antara nasabah yang bersangkutan sebagai pengguna pembiayaan dengan Bank Syariah sebagai penyedia jasa pembiayaan. Dalam hal terjadi suatu kasus nasabah yang mampu secara financial namun tidak membayar kewajibannya kepada Bank Syariah dapat diselesaikan melalui tiga cara, yaitu dengan cara musyawarah, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasioanl, atau melalui Peradilan Agama. Selain itu, ketentuan mengenai penjatuhan sanksi denda bagi nasabah yang tidak membayar kewajiban namun ia mampu untuk membayar dipertegas dengan diberlakukannya fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang membolehkan bank syariah untuk memberlakukan denda bagi nasabah mampu namun tidak membayar kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam akad. (This article aims to analyze some provisions for the imposition of fines to customers who are actually financially able but do not carry out their obligations in making payments to Islamic Banks due to financing agreements between customers concerned as financing users with Islamic Banks as financing service providers. In the event of a case of a customer who is financially able but does not pay his obligations to The Islamic Bank can be resolved through three ways, namely by means of deliberation, through the National Sharia Arbitration Board, or through the Religious Justice. In addition, the provisions regarding the imposition of fines for customers who do not pay obligations but are able to pay are strengthened by the enactment of DSN-MUI fatwa No. 17 / DSN-MUI / IX / 2000 which allows Islamic banks to impose fines for able customers but do not pay their obligations as agreed in the agreement.)
Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam di Kerukunan Kayubulan Kota Manado Kasim, Adriandi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.5139

Abstract

Praktik simpan pinjam pada kerukunan Kayubulan menerapkan bunga sebesar sepuluh persen dan untuk anggota yang belum mampu mengembalikan pinjaman maka diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman terlebih dahulu. Adapun rumusan masalah yang di angkat. Bagaimana praktik simpan pinjam pada kerukunan kayubulan di Kota Manado? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam pada kerukuna Kayubulan Kota di Kota Manado? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik simpan pinjam di kerukunan Kayubulan Wanea Kota Manado sudah berkesesuaian dengan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia tentang fatwa riba pada tanggal 22 syawal 1424 H/6 Desember 2003. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa praktik simpan pinjam kerukunan Kayubulan yang bertentangan dengan hukum Islam, karena sejak awal akad telah menentukan beberapa besar bunga pinjaman dan pihak kerukunan sudah memahami haramnya umat muslim mempraktikan riba, akan tetapi mereka masih menjalankan kerukunan tersebut. (The practice of savings and loans in the “Kerukunan Kayubulan” applies an interest of ten percent and for members who have not been able to repay the loan, they are required to pay the interest on the loan first. The formulation of the problem raised. How is the practice of saving and borrowing in the “Kerukunan Kayubulan” in Manado City? How is the review of Islamic law on the practice of savings and loans in the Kayubulan Kota harmony in Manado City? This study aims to determine the practice of savings and loans in the Kayubulan Wanea harmony, Manado City is in accordance with the Ijtima Ulama Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the fatwa of usury on 22 Shawwal 1424 H/6 December 2003. This study uses a type of field research (field research). ), using a normative juridical approach. The results of the study show that the practice of saving and borrowing in “Kerukunan Kayubulan” is contrary to Islamic law, because from the beginning the contract has determined the majority of the loan interest and the harmony party has understood that it is forbidden for Muslims to practice usury, but they still carry out the harmony)
Hukum Bisnis Perspektif Islam dan Kapitalis (Tinjauan Teoritis Pada Aktivitas Bisnis di Indonesia) Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.5218

Abstract

Sistem ekonomi merupakan sistem yang digunakan dalam sebuah negara untuk mengatur dan mengelola semua bentuk aktivitas ekonomi, sehingga dengan berlakunya sebuah sistem ekonmi ini, negara dapat memaksimalkan perannya dalam mengelola dan meningkatkan segala sumber daya yang dimiliki. Tulisan ini mencoba untuk membandingkan sebuah sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok ketika diaplikasikan dalam aktivitas bisnis. Hasil kajian menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam mengemban visi homo Islamicus yang memandang manusia sebagai kholifah di muka bumi yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi beserta isinya dengan baik dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang di sekitarnya dengan tujuan memberikan keseimbangan antara individu, masyarakat dan negara, sehingga pengaplikasiannya dalam aktivitas bisnis adalah economic value of time atau nilai ekonomi adalah waktu. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis mengemban visi homo economicus yang memandang manusia sebagai makhluk ekonomi dengan sistem yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang kecil, sehingga pengaplikasiannya dalam aktivitas bisnis adalah time value of money atau nilai waktu adalah uang. (An economic system is a system used in a country to organize and manage all forms of economic activity, so that with the enactment of an economic system, the state can maximize its role in managing and improving all resources at its disposal. This paper attempts to compare an Islamic economic system with a capitalist economic system, both of which have very striking differences when applied in business activities. The results of the study concluded that the Islamic economic system carries a vision of homo Islamicus who views humans as kholifah on earth who is given the ability by Allah to manage the earth and its contents well in meeting its own needs and those around it with the aim of providing balance between individuals, communities and the state, so that its application in business activities is economic value of time or economic value is time. While the capitalist economic system carries a homo economicus vision that views humans as economic creatures with a system that aims to achieve maximum profits with small capital, so that its application in business activities is time value of money or time value is money).
Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia Rohmaniyah, Wasilatur
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v3i2.5743

Abstract

Transformasi digital telah terjadi di segala aspek kehidupan, tak terkecuali pada penyelenggaraan zakat secara global. Digitalisasi zakat yang diterapkan pada pembayaran zakat maupun pengelolaan dan distribusi zakat merupakan upaya untuk dapat mencapai efektifitas, efisiensi dan jangkauan yang lebih luas. Tulisan ini membahas tentang urgensi digitalisasi zakat dan upaya mengoptimalkan digitalisasi zakat tersebut melalui penguatan ekosistem zakat di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan bahwa; pertama, digitalisasi zakat merupakan suatu keniscayaan di zaman digital saat ini. Kedua, digitalisasi zakat akan optimal dengan penguatan ekosistem yang melingkupinya yaitu lembaga amil zakat, lembaga keuangan syariah, pemerintah dan masyarakat; ketiga, digitalisasi zakat merupakan sebuah alat atau media yang tidak hanya dapat meningkatkan realisasi zakat dan pendayagunaannya, namun juga serta merta meningkatkan trust dan pelayanan kepada masyarakat. (Digital transformation has occurred in all aspects of life, including the implementation of zakat globally. Digitization of zakat which is applied to zakat payments as well as zakat management and distribution is an effort to achieve effectiveness, efficiency and a wider reach. This paper discusses the urgency of digitizing zakat and efforts to optimize the digitization of zakat through strengthening the zakat ecosystem in Indonesia. This paper shows that; First, the digitization of zakat is a necessity in today's digital age. Second, the digitization of zakat will be optimal by strengthening the ecosystem that surrounds it, namely zakat amil institutions, Islamic financial institutions, the government and the community; Third, digitizing zakat is a tool or media that can not only increase the realization of zakat and its utilization, but also increase trust and service to the community)
Implementasi Akad Muamalah di Pasar Tradisional Keppo Pamekasan M. Haris Hidayatulloh
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i1.5258

Abstract

Akad merupakan suatu aspek penting yang dibutuhkan masyarakat dalam melakukan transaksi, dengan adanya akad sistem transaksi akan lebih jelas dan terarah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis akad yang digunakan serta penerapannya oleh para pelaku ekonomi di Pasar Keppo Pamekasan khususnya pada sistem jual-beli sapi dan juga untuk mengetahui kesesuaiannya dengan aturan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana data diperoleh dari hal wawancara bersama para pedagang dan pembeli sebagai pelaku kegiatan ekonomi di pasar tradisional Keppo Pamekasan untuk selanjutnya disimpulkan secara deskriptif. Penelitian ini menhasilkan temuan bahwa akad-akad yang digunakan oleh para pelaku ekonomi di pasar ini memiliki kesesuaian dengan akad muamalah atau sesuai dengan aturan-aturan islam dalam menjalankan setiap transaksi ekonomi, akad-akad yang digunakan diantaranya jual-beli, kerjasama (musyarakah), kerjasama penyertaan modal (mudharabah) dan jual beli dengan penentuan margin (murabahah). Pada dasarnya secara istilah pada pedagang maupun pembeli tidak memahami tentang jenis-jenis akad muamalah yang digunakan, namun secara implementasi akad-akad yang digunakan tersebut dilakukan dengan baik dan benar. (The contract is an important aspect that is needed by the community in carrying out transactions, with the existence of a contract the transaction system will be clearer and more focused. The purpose of this research is to find out the types of contracts used and their application by economic actors in the Pamekasan Keppo market, especially in the cattle buying and selling system and also to determine their compliance with Sharia rules. This study uses a descriptive qualitative approach where data is obtained from interviews with traders and buyers as actors in economic activities in the Pamekasan Keppo traditional market to be concluded descriptively. This study resulted in the findings that the contracts used by economic actors in this market were in conformity with the muamalah contract or in accordance with Islamic rules in carrying out every economic transaction, the contracts used included buying and selling, cooperation (musyarakah), cooperation on equity participation (mudharabah) and buying and selling with the determination of margin (murabahah). Basically, in terms of terms, traders and buyers do not understand the types of muamalah contracts used, but the implementation of the contracts used are carried out properly and correctly).
Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan Fajar; Achmad Badarus Syamsi; Adiyono
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i1.5457

Abstract

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Termasuk pelaku usaha jamu tradisional yang ada di Madura. Sebagai upaya untuk melaksanakan hal tersebut, terdapat badan usaha milik desa, yang mempunyai peran untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat. Sinergi antara UMKM jamu dan badan usaha milik desa menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, apalagi jika dikaitkan dengan sertifikasi halal. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan masih belum ada sinergi antara pemilik UMKM jamu dan badan usaha milik desa setempat, dikarenakan kebanyakan badan usaha milik desa masih fokus untuk mengelola wisata dan unit jasa layanan. Sinergi yang dimaksud adalah kedua belah pihak akan saling membantu dan memberikan keuntungan. Sinergi dapat dilihat dari terwujudnya lembaga yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini membantu meningkatkan usaha UMKM jamu, mulai dari perizinan sampai pemasaran. Salah satu hal yang urgen dari perizinan adalah kebutuhan sertifikasi halal yang diwajibakn oleh pemerintah. Dari semua UMKM jamu di Bangkalan dan Sampang hanya ada satu badan usaha milik desa yang mengelola usaha jamu, yaitu badan usaha milik desa Sokat Dajah, kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan, sementara UMKM jamu yang sudah memperoleh sertifikat halal adalah UMKM Al-Manshurien di Bangkalan. (Entrepreneurs have an obligation to register halal certification of their products. This has not been done much because of the lack of information and assistance on the registration mechanism. Including traditional herbal medicine business actors in Madura. As an effort to implement this, there are village-owned enterprises, which have a role to help and prosper the community. The synergy between herbal medicine SMEs and village-owned enterprises is an interesting study to study, especially if it is associated with halal certification. This research is a field research using an empirical juridical approach. The results of this study indicate that there is still no synergy between the owners of herbal medicine SMEs and local village-owned enterprises, because most village-owned enterprises are still focused on managing tourism and service units. The synergy in question is that both parties will help each other and provide benefits. Synergy can be seen from the establishment of cooperative, participatory, emancipatory, transparent and accountable institutions. In this context, it helps to increase the business of herbal medicine SMEs, from licensing to marketing. One of the things that are urgent about licensing is the need for halal certification which is required by the government. Of all the herbal medicine SMEs in Bangkalan and Sampang, there is only one village-owned business entity that manages the herbal medicine business, namely a business entity owned by the village of Sokat Dajah, Tragah sub-district, Bangkalan district, while the herbal medicine SMEs that has obtained a halal certificate is the Al-Manshurien SMEs in Bangkalan.)
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Muhamad Izazi Nurjaman; Doli Witro
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan fatwa DSN-MUI yang mengalami transformasi yang awalnya sebagai legal opinion menjadi legal binding, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara tidak langsung, substansi fatwa diadopsi oleh peraturan perundang-undangan. Namun, apakah substansi fatwa mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga diadopsi oleh peraturan perundang-undangan atau fatwa yang mengadopsi peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa DSN-MUI. Dengan menggunakan metode deskriptif kepustakaan melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa dalam substansi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, DSN-MUI mengadopsi peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada sebuah lembaga untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Sehingga memberikan pilihan penyelesaian sengketa yang beragam dengan memposisikan jalur musyawarah mufakat sebagai jalur penyelesaian sengketa utama yang harus ditempuh terlebih dahulu sebagai ciri khasnya, sebelum para pihak memilih jalur penyelesaian sengketa yang lain. (This research is motivated by the position of the DSN-MUI fatwa which underwent a transformation which was originally a legal opinion to become legal binding, so that it has binding legal force. Indirectly, the substance of the fatwa is adopted by legislation. However, whether the substance of the fatwa regarding the settlement of sharia economic disputes is also adopted by laws and regulations or the fatwa that adopts laws and regulations. Therefore, this study will describe the settlement of sharia economic disputes according to the DSN-MUI fatwa. By using the descriptive literature method through a normative juridical approach, this study reveals the fact that in the substance of sharia economic dispute resolution, DSN-MUI adopts laws and regulations that authorize an institution to examine and decide on sharia economic cases. Thus providing various dispute resolution options by positioning the deliberation and consensus path as the main dispute resolution path that must be taken first as a characteristic, before the parties choose another dispute resolution path.)
Kontekstualisasi Fiqh Budgeting di Indonesia: Systematic Literature Review Soleh Hasan Wahid; M. Muhsin
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i1.4856

Abstract

Korupsi dalam bentuk mark-up anggaran menjadi salah satu kasus yang cukup sering terjadi di Indonesia. Model penganggaran yang kurang transparan menjadi salah satu faktornya. Dalam kaitan ini, beberapa peneliti mengusulkan konsep integrasi penganggaran dengan menyuntikkan teori fiqh budgeting namun tataran aplikatif masih sangat minim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat riset-riset mengenai fiqh budgeting, dalam jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia, menilai relevansi dan keterbatasannya. Metodologi yang diadopsi dalam artikel ini adalah tinjauan pustaka sistematis. Pencarian artikel dilakukan secara sistematis melalui Google Scholar dan Bielefeld Academic Search Engine (BASE) dengan memilih literatur dari publikasi ilmiah di jurnal dan mengecualikan literatur yang berasal dari selain jurnal. Periode artikel yang dipilih adalah artikel jurnal terbitan 2010-2020. Penelitian penganggaran fikih di Indonesia masih minim pada tataran praktis. Selain itu, riset mengenai fiqh budgeting telah menghubungkan dengan konsep fiskal negara, namun temuan riset masih berupa konsep dan belum menyentuh aspek yang lebih aplikatif (terapan). Temuan penelitian saat ini menekankan pada dua aspek: pertama, perlu dilakukan kontekstualisasi penganggaran fikih berbasis Maqashid Syariah dan kontekstualisasi dan penganggaran Fiqh berbasis integrasi pajak dan zakat. (Corruption in budget mark-ups is a reasonably frequent case in Indonesia. The less transparent budget model is one of the factors. In this regard, several researchers have proposed the concept of budgeting integration by injecting fiqh budgeting theory, but the applicative level is still very minimal. Therefore, this study aims to examine research on fiqh budgeting in scientific journals in Indonesia to assess their relevance and limitations. The methodology adopted in this article is a systematic literature review. Article searches were carried out systematically through Google Scholar and Bielefeld Academic Search Engine (BASE) by selecting literature from scientific publications in journals and excluding literature from other than journals. The selected article period is journal articles published from 2010-2020. Jurisprudence budgeting research in Indonesia is still minimal at a practical level. In addition, research on fiqh budgeting has connected with the concept of state fiscal, but the research findings are still in the form of concepts and have not touched on more applicable (applied) aspects. The current study's findings emphasize two aspects: first, it is necessary to contextualize fiqh budgeting based on Maqashid Syariah and contextualization and Fiqh budgeting based on the integration of taxes and zakat.)
Hukum Menyegerakan Zakat Harta dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Dlawabith Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi Muhammad Khatibul Umam; Abbas Arfan; Burhanuddin Susamto
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i1.6106

Abstract

Menyegerakan zakat harta yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No.06 Tahun 2020 dilakukan untuk kemaslahatan umat. Teori dlawabith al-Maslahah d al-Buthi dirasa pelu menjadi alat pengukur tentang Batasan seuatu dikatakan sebagai maslahah. Maka dari itu timbulah rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana hukum menyegerakan zakat dalam Undang-Undang zakat?. Kedua, bagaimana kesesuaian menyegerakan zakat perpsektif teori Dlawabith al-Maslahah Al-Buthi. Penelitian ini merpakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan konseptual atau pustaka (Conceptual Approach). Hasil penelitan ini mempunyai kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang zakat, bahwa untuk melakukan pembayaran zakat harta harus mencapai Nishab dan haul. Kedua, dalam teori Dlawabith al-Maslahah al-Buthi jika menyegerakan zakat harta demi kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah, al-Qur’an dan Hadis. (hastening the zakat of assets contained in the Circular of the Minister of Religion No. 06 of 2020 is carried out for the benefit of the people. The theory of dlawabith al-Maslahah d al-Buthi feels the need to be a measuring tool about the boundaries of something said to be maslahah. Therefore, the formulation of the problem arises as follows: first, how is the law hastening zakat in the zakat law? Second, how is the suitability of accelerating zakat from the perspective of Dlawabith al-Maslahah Al-Buthi theory. This research is a normative research using a conceptual approach or literature (Conceptual Approach). The results of this research have the conclusion that in the Zakat Act, that in order to pay zakat assets, it must reach the Nishab and haul. Second, in the theory of Dlawabith al-Maslahah al-Buthi, if it hastens the zakat of wealth for the benefit and does not conflict with the objectives of sharia, the Koran and Hadith.)
Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren dalam Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren Ansori
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i1.6749

Abstract

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren merupakan dasar hukum untuk mengembangkan pesantren, salah satu pengembangan pesantren dengan mendirikan koperasi pondok pesantren (Kapontren), sedangkan pendirian kapontren harus mengikuti prosedur pendirian koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya adalah bahwa dengan adanya peraturan pelaksana dari Perda Jatim yaitu peraturan gubernur dapat memberikan kemudahan pendirian dengan cara pendampingan pendirian kapontren sesuai dengan Undang-undang. (Law number 18 of 2019 concerning Pesantren and East Java Regional Regulation No. 3 of 2022 concerning the Facilitation of Pesantren Development is the legal basis for developing Pesantren, one of which is the development of Pesantren by establishing cooperative pesantren (Kapontren), while the establishment of Kapontren must follow the procedures for establishing cooperatives as regulated in the Cooperative Law and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises. The research method used in this study is the normative juridical method with a statutory approach. The result is that the implementing regulations of the East Java Regional Regulation, namely the government's regulation, it can provide ease of establishment by assisting the establishment of kapontren in accordance with the law)

Page 5 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue