Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi dan Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Aktivitas Pasar Modal Syariah di Indonesia Siti Erlania Fitrianingsih; Iwan Setiawan
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.6388

Perkembangan dunia investasi dalam masyarakat Indonesia semakin meningkat salah satu bentuk investasi yang banyak digunakan yaitu berinvestasi pada Pasar Modal syariah. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal syariah adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran utama untuk mengawasi kepatuhan syariah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini mengupas kembali akan urgensi serta optimalisasi peran dan tugas DPS dalam melakukan pengwasan terhadap aktivitas pasar modal syariah. Sebenarnya peran DPS telah dirinci dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator pada pasar modal syariah. Namun demikian semestinya Indonesia sudah memiliki undang-undang khusus menangani pasar modal syariah karena aturan yang diberlakukan saat ini masih berdasakan pasar modal dengan sistem konvensional yang tentunya berbeda dengan sistem syariah, aturan yang ada saat ini sudah tidak relevan dan tidak dapat mengimbangi perkembangan pasar modal syariah yang telah begitu pesat dan diminati masyarakat muslim khususnya. (The development of the world of investment in Indonesian society is increasing, one form of investment that is widely used is investing in the Islamic Capital Market. One of the important elements in the implementation of Islamic capital market activities is the role of the Sharia Supervisory Board (DPS), which has the main role of overseeing sharia compliance. The method used in this paper is a type of normative legal research using an approach. The purpose of this paper is to review the urgency and optimize the role and duties of DPS in supervising Islamic capital market activities. Actually, the role of DPS has been detailed in the regulations of the Financial Services Authority (OJK) as a regulator of the Islamic capital market. However, Indonesia should already have a special law dealing with the Islamic capital market because the current regulations are still based on the conventional capital market system which is certainly different from the Islamic system, the current regulations are no longer relevant and cannot keep pace with the development of the Islamic capital market. which has been so rapid and in demand by the Muslim community in particular)

Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan Moh. Karim; Achmad Badarus Syamsi; Fajar
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.6707

Artikel ini akan membahas penerapan sertifikasi halal produk UMKM dalam perspektif budaya hukum di Madura. Masyarakat Madura memiliki budaya yang unik dan kuat dalam memegang teguh prinsip. Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang religius, patuh dan tunduk dalam menjalankan perintah agama, dalam hal ini adalah Islam. Wujud ketaatan terhadap ajaran Islam ini terangkum dalam ungkapan populer, yaitu: “bhuppa’, bhabhu’, ghuru dan rato” (ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Madura berupa taat dan patuh “bhuppa’, bhabhu’, ghuru, dan rato” (bapak, ibu, guru dan pimpinan pemerintahan) sangat berpengaruh terhadap budaya hukum pelaksanaan atau penegakan sertifikasi halal. Pemerintah yang dalam budaya Madura dikenal dengan sebutan rato dan ghuru atau ulama membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan patuh mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. (This article will discuss the application of halal certification for MSME products in the perspective of legal culture in Madura. Madurese people have a unique and strong culture in upholding principles. The Madurese community is a religious society, obedient and submissive in carrying out religious orders, in this case Islam. This form of obedience to Islamic teachings is summarized in a popular expression, namely: "bhuppa', bhabhu', ghuru dan rato" (father, mother, teacher and government leader). This research is a field research that is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the values adhered to by the Madurese community in the form of obedience and obedience to "bhuppa', bhabhu', ghuru, and rato" (fathers, mothers, teachers and government leaders) greatly influence the legal culture of implementing or enforcing halal certification. The government, which in Madurese culture is known as rato and ghuru or ulemas, makes micro, small and medium enterprises in the Pademawu sub-district, Pamekasan district comply with registering halal certification for their products.)

Akad Mukhabarah pada Pengelolaan Gadai Tanah di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Perspektif ‘Urf Zulaekah; Harisah; Fathorrozi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.6826

Pelaksanaan akad mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kapedi cukup berbeda, dimana tanah yang dikelola oleh petani penggarap merupakan tanah gadai. Pelaksanaan tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan pada masyarakat di Desa Kapedi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji pelaksanaan akad mukhabarah pada pengelolaan gadai tanah dengan perspektif ‘urf, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian dari pelaksanaan akad mukhabarah ditinjau dari perspektif ‘urf yaitu pelaksanaan penggarapan lahan tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari akad mukhabarah. Sedangkan dilihat dari segi pemanfaatan tanah gadai yaitu hukumnya boleh, karena pihak penerima gadai sudah memperoleh izin dari pihak penggadai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut apabila dianalisis dengan perspektif‘urf maka hasil dari analisis yaitu pertama, ditinjau dari segi keabsahannya termasuk kepada ‘urf shahih atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits). Kedua, dari segi cakupannya termasuk kepada ‘urf khas. Ketiga, dari segi objeknya termasuk kepada ‘urf amali. (The implementation of the mukhabarah agreement carried out by the community in Kapedi Village is quite different, where the land managed by cultivator farmers is pawn land. This implementation has become a habit in the community in Kapedi Village. So that researchers are interested in studying the implementation of mukhabarah agreements on land pawn management with a 'urf perspective, using qualitative methods with an empirical legal approach. The results of the research from the implementation of the mukhabarah contract are viewed from the perspective of 'urf, namely the implementation of the cultivation of the land is in accordance with the pillars and conditions of the mukhabarah contract. Meanwhile, in terms of the use of pawn land, it is legally permissible, because the pawn recipient has obtained permission from the mortgagee. Based on the results of the study, if analyzed with a 'urf perspective, the results of the analysis are first, in terms of validity including 'urf shahih or habits that do not conflict with nash (Al-Qur’an or Hadith). Secondly, in terms of scope, it belongs to the urf khas. Third, in terms of its object including to 'urf amali.

Pendekatan Holistik Pembayaran Uang Kembalian dengan Non-Rupiah dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah, Pidana dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen Musataklima
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.7003

Penggunaan uang koin dalam transaksi bisnis mengalami penurunan, di berbagai daerah tidak terkecuali di Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertama, rendahnya efektivitas penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian; aspek pidana, penyebab dan solusinya. Kedua, Aspek hukum perjanjian syariah, dan ketiga, implikasinya terhadap hak konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertumpu kepada data primer yang didapat melalui wawancara, selain data primer, data sekunder juga dibutuhkan dalam penelitian ini yang didapat melalui studi dokumen dan kepustakaan. Semua data ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama, tidak digunakannya rupiah sebagai alat pembayaran uang kembalian merupakan tindakan pidana yang disebabkan (1) norma hukumnya mandatur, (2) kultur masyarakat yang cenderung tidak menghargai koin. Solusinya adalah sosialisasi melalui klinik konsumen cerdas dan gerakan peduli koin nasional. Kedua, pembayaran uang kembalian dengan barang dalam hukum perjanjian syariah tidak ditemukan pertemuan kehendak sehingga cacat kehendak. Ketiga, implikasinya mengakibatkan hak konsumen untuk dilayani dengan benar dan jujur tercederai. (The use of coins in business transactions has decreased in various regions, including Malang. This study aims to describe: first, the low effectiveness of using the Rupiah as a means of payment for change; the criminal aspects, causes, and solutions. Second, the legal aspects of sharia agreements, and third, the implications for consumer rights. This research is an empirical study with a sociological juridical approach, which relies on primary data obtained through interviews. Besides, this study uses secondary data obtained through documents and literature studies. All of these data were analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study are: first, the non-use of the rupiah as a means of payment for change is a criminal act caused by (1) the mandatory legal norms, (2) the culture of people who tend not to value coins. The solution is socialization through smart consumer clinics, and movements care about national coins. Second, payment of change with goods in the Sharia agreement law doesn't meet the will, so it is defective to the will. Third, the implication is that the consumer's right to be served appropriately and honestly is harmed.)

Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19 Dwi Hidayatul Firdaus; Teguh Setyobudi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.7004

Penelitian ini berangkat dari realitas empiris keberadaan platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) dan perannya dalam sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian lapangan, yang mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan di atas dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu pertama. Platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) secara faktual dalam ketentuan yang tertera di websitenya tidak menjadikan kehalalan produk menjadi syarat bagi UMKM untuk bermitra dengannya, sehingga dapat dikatakan tidak berperan dalam upaya percepatan. sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia, kedua, ada beberapa peran yang dapat diambil oleh platform digital (Go Food, Grab Food dan Shopee Food) untuk membantu percepatan sertifikasi halal produk UMKM, yaitu: (1) kampanye, sosialisasi dan edukasi tentang urgensi sertifikasi halal produk UMKM, (2) fasilitasi aspek pembiayaan sertifikasi halal produk UMKM melalui dana CSR, (3) menjadikan halal produk UMKM sebagai mitra. (This research departs from the empirical reality of the existence of digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) and their role in halal certification of MSME products in Indonesia. The method used in this research consists of the type of field research, which relies on primary and secondary data obtained through interviews and document studies. These data were analyzed descriptively qualitatively. As for the research that has been done above, two conclusions can be drawn, namely first. Digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) factually in the provisions listed on their website do not make product halal a condition for MSMEs to partner with them, so it can be said that they do not play a role in efforts to accelerate the halal certification of MSME products in Indonesia, secondly, there are several roles that can be taken by digital platforms (Go Food, Grab Food and Shopee Food) to help accelerate the halal certification of MSME products, namely: (1) campaigns, socialization and education on the urgency of MSME product halal certification, (2) facilitation in the financing aspect of MSME product halal certification through CSR funds, (3) make the halal products of MSMEs as partners.)

Aspek Perlindungan Hak Spiritual Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Noer Yasin
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.7005

Penelitian dilatarbelakangi realitas putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun fokus kajiannya adalah aspek perlindungan hak spiritual konsumen dalam penyelesaian sengketa wanpretasi pembiayaan murabahah. Untuk membahasnya digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum doktrinal yang bertumpu pada tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi pustaka dan dianalisa secara deksriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dapat dilakukan: (a) di luar pengadilan secara musyawarah. Pada konsteks ini agar konsumen terlindungi hak spiritualnya dapat dilakukan secara hybrid mediasi-arbitrase pada badan arbitrase syariah atau pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), namun karena kedua lembaga ini tidak mudah diakses konsumen, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diberi kewenangan terhadapnya dengan kewajiban menerapkan prinsip syariah dalam kasus sengketa wanprestasi pembiayaan syariah. Kedua, dapat dilakukan di pengadilan agama dengan melalui mekanisme gugatan sederhana. (The research is motivated by the reality of the decision of the Constitutional Court 18/PUU-XVII/2019 regarding the review of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The focus of the study is on the aspect of protecting the spiritual rights of consumers in the settlement of the murabahah financing default dispute. To discuss this research method is used with the type of doctrinal legal research that relies on three legal materials, namely primary, secondary and tertiary obtained through literature study and analyzed descriptively qualitatively. The results of this study are that the settlement of the murabahah financing default dispute based on the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 can be carried out: (a) out of court by deliberation. In this context, so that consumers' spiritual rights can be protected, hybrid mediation-arbitration can be carried out at the sharia arbitration body or at the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK), but because these two institutions are not easily accessible to consumers, the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) ) may be given authority over it with the obligation to apply sharia principles in the case of a sharia financing default dispute. Second, it can be done in a religious court through a simple lawsuit mechanism.)

Literasi Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital dan Kontribusinya bagi Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi terhadap Platform Instagram) Moch Dzul Fahmi; Arifki Budia Warman; Riska Fauziah Hayati
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.5729

Tulisan ini bertujuan untuk melihat literasi hukum ekonomi syariah di ruang digital dan kontribusinya terhadap penguatan ekonomi Islam di Indonesia. Tulisan ini berangkat dari semakin majunya perkembangan teknologi digital di Indonesia. Memasuki era 4.0, informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Media sosial juga mengalami percepatan dan pengembangan fungsi sebagai media komunikasi dan informasi, salah satunya sebagai media literasi hukum ekonomo syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi pada akun di platform instagram (@fikihmuamalatkontemporer, @sharfinid, dan @muamalah_daily), dengan melakukan observasi media dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, kemudian data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial instagram ikut berperan sebagai media literasi hukum ekonomi syariah, yang bertujuan untuk penguatan dan pembangunan ekonomi Islam Indonesia. Nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam keuangan syariah, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan hidup dan penguatan ekonomi Indonesia. (This paper aims to examine Islamic economic law literacy in the digital space and its contribution to strengthening the Islamic economy in Indonesia. This paper departs from the increasingly advanced development of digital technology in Indonesia. Entering the 4.0 eras, information can be accessed quickly and easily. Social media has also experienced acceleration and development of its function as a medium of communication and information, one of which is as a medium for Islamic financial literacy. Using a netnographic approach to accounts on the instagram platform (@fikihmuamalatkontemporer, @sharfinid, and @muamalah_daily), by conducting media observations and documentation studies as data collection methods, then the data is processed and analyzed descriptively qualitatively. This study found that instagram social media plays a role as a medium for Islamic financial literacy, which aims to strengthen and develop Indonesia’s economy. The values and principles contained in Islamic finance are basically aimed at realizing harmony in life and strengthening the Indonesian economy).

Peran Strategis Kiai Pesantren dalam Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura Muwaffiq Jufri; Agung Ali Fahmi; Saiful Abdullah
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.7872

Salah-satu tujuan penting didirikannya Halal Centre di Universitas Trunojoyo Madura ialah untuk mengusahakan terciptanya pola kehidupan masyarakat yang bergaya hidup halal. Salah-satu upaya untuk mencapai hal itu ialah dengan cara menjalin Kerjasama kelembagaan dengan pondok pesantren di Madura. Persoalan penting yang ingin dijawab dalam penelitian ini ialah terkait peran strategis kiai pesantren dalam upaya mendukung pelaksanaan gaya hidup halal di Madura melalui kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan legal antropologis. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini ialah bahwa faktor strategisnya peran kiai pesantren dalam kehidupan sosial masyarakat Madura disebabkan oleh ajaran tradisi, budaya, dan agama yang sama-sama memposisikan figur guru sebagai panutan dalam melaksanakan kehidupan di dunia. Strategisnya figur kiai ini nantinya akan dimanfaatkan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang bergaya hidup halal melalui optimalisasi peran kiai pesantren, dengan cara menggencarkan gerakan pendidikan gaya hidup halal, baik Gerakan yang sifatnya internal ataupun eksternal. (One of the important goals of establishing the Halal Center at Trunojoyo University, Madura, is to strive to create a pattern of community life that has a halal lifestyle. One of the efforts to achieve this is by establishing institutional partnerships with Islamic boarding schools in Madura. An important issue to be answered in this study is related to the strategic role of Islamic boarding schools in an effort to support the implementation of a halal lifestyle in Madura through collaboration with higher education institutions. This study uses an empirical legal research method with a sociological juridical and anthropological legal approach. The results and discussion in this study is that the strategic factor of the role of kiai pesantren in the social life of the Madurese community is due to the teachings of tradition, culture and religion which both position the teacher figure as a role model in carrying out life in the world. Strategically, this kiai figure will later be used to create a community life order that has a halal lifestyle through optimizing the role of the Islamic boarding school kiai, by intensifying the halal lifestyle education movement, both internal and external movements.)

Penetapan Harga Beras di Pasar Duko Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam dan Hukum Persaingan Usaha Agung Fakhruzy
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.8358

Penetapan harga beras di Pasar Duko Timur Pamekasan telah mengalami pergeseran yang berpotensi merusak iklim usaha yang sehat. Pergeseran ini ditandai dengan pemusatan harga beras oleh sekelompok pelaku usaha dalam pasar. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab persoalan di atas berdasarkan pandangan etika bisnis Islam dan hukum persaingan usaha. Tulisan ini dibangun di atas desain penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara bersama para pelaku usaha yang melakukan penjualan beras dengan harga yang berbeda kemudian dianalisis dengan cara induktif. Penelitian ini menunjukkan sebuah temuan bahwa di Pasar Duko terdeteksi sebuah praktik persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan dalam menetapkan harga beras yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha agar beras yang mereka jual lebih diminati oleh konsumen. Dalam etika bisnis Islam perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran (truth, goodness, honesty), Sedangkan dari perpektif hukum persaingan usaha, perbuatan di atas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasar 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pada intinya melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dalam menetapkan harga. (Rice pricing in Pamekasan's East Duko Market has undergone a shift that has the potential to damage a healthy business climate. This shift is marked by the centralization of rice prices by a group of business actors in the market. This paper aims to answer the above problems based on the views of Islamic business ethics and business competition law. This paper is built on qualitative research design using a case study approach. The data collected was obtained from interviews with business actors who sold rice at different prices and then analyzed by inductive means. This research shows a finding that in Duko Market an unhealthy business competition practice was detected in the form of a conspiracy in setting rice prices carried out by a group of business actors so that the rice they sell is more attractive to consumers. In Islamic business ethics this act is very contrary to the principles of Truth, Virtue and Honesty (truth, goodness, honesty), while from the perspective of business competition law, the above actions have violated the provisions in Article 5 paragraph (1) and Market 7 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition which in essence prohibits business actors from entering into agreements with other business actors in setting prices)

Transaksi Chip Game Higgs Domino dalam Pandangan Hukum Perjanjian Syariah Alfian Izzat El Rahman
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v5i1.8823

Higgs Domino merupakan Game berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai Game, mulai dari domino, kartu, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak Chip yang didapat dari kemenangan. Permainan Higgs Domino menjadi semakin menarik karena Game Higgs Domino menyediakan fitur Top Up (isi ulang), sedekah, dan kirim Chip (koin mas). Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai pandangan ekonomi syariah dalam transaksi chip yang terjadi pada Game Higgs Domino. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif untuk membedah masalah tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan sebagaimana yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa transaksi jual beli Chip Game Higgs Domino menurut pandangan hukum ekonomi syariah adalah bathil yang berarti hokum transaksinya haram. Letak keharaman transaksinya karena keluar dari kaidah, syarat dan rukun jual beli yang diperbolehkan dalam Islam karena transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah transaksi yang tidak mengandung unsur Maysir, Gharar dan Riba. (Higgs Domino is an Android-based game in which some sites or applications provide various games, ranging from dominoes, cards, and slots which are a means to collect many chips obtained from winning. The Higgs Domino game becomes even more interesting because the Higgs Domino Game provides Top Up (refill), alms, and send Chip (gold coins) features. This research will focus on the discussion of Islamic economic views in chip transactions that occur in the Higgs Domino Game. This research uses a Qualitative approach to dissect the problem. The data analysis techniques used as described by Miles and Huberman, namely: data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. Based on the research conducted, it was found that the transaction of buying and selling Higgs Domino Game Chips according to the view of Sharia economic law is bathil which means the transaction law is haram. The location of the haram transaction is because it is out of the rules, conditions, and pillars of buying and selling that are allowed in Islam. After all, transactions that are allowed in Islam are transactions that do not contain elements of Maysir, Gharar, and Riba.)

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Kudrat Abdillah

Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id

Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Kudrat Abdillah

Contact Email fasya@iainmadura.ac.id

Phone -

Journal Mail Official alhuquq@iainmadura.ac.id

Editorial Address Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id

Location Kab. pamekasan, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Kudrat Abdillah

Contact Email
fasya@iainmadura.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alhuquq@iainmadura.ac.id

Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Madura Email: alhuquq@iainmadura.ac.id

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA