Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216) merupakan Prosiding yang memuat artikel-artikel yang telah dideseminasikan dalam kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang berkomitmen menjadi wadah akademik bagi pakar hukum, pemerhati, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum dan isu-isu penegakan hukum di Indonesia. Secara berkala, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang mengangkat tema-tema khusus yang kekinian sehingga Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang mampu menjadi forum pakar hukum dari berbagai instansi di seluruh Indonesia.
Articles
67 Documents
<![CDATA[Penanaman Modal Asing pada Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Silalahi, Kristianto P. H.]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.482
<![CDATA[Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengelolaan Sumber Daya Alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat Indonesia. UUD 1945 tidak pernah melarang adanya penanaman modal asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia bahkan penanaman modal asing secara nyata telah memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian bangsa. Desakan optimalisasi potensi lokal yang diperhadapkan tuntutan membuka diri dalam era globalisasi perlu diatur dengan baik agar kehadiran perusahaan multinasional dalam pengelolaan SDA di Indonesia tetap efektif memberikan sebesar0besarnya kemakmuran rakyat.]]>
<![CDATA[Peran Masyarakat Tradisional di dalam Mengelola Sumber Daya Alam ]]>
<![CDATA[Permana, Raditya]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.483
<![CDATA[Menjelang paripurna sebagai Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 1 September 2014, mengeluarkan tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Presiden memberikan instruksi seluruh pejabat negara beserta jajarannya, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkordinasi dan terintegrasi untuk melakukan peningkatan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan masyarakt ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada tahun 2015.]]>
<![CDATA[Diversi Sebagai Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ]]>
<![CDATA[Rasdi, Rasdi]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.484
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis produk hukum yang digunakan oleh Kepolisian Resort Rembang terkait penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, jugga uuntuk mengetahui model atau bentuk diversi yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Rembang, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyelesaian perkaran anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesejahteraan, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Perlindungan Hukum Hasil Pertanian Sebagai Aset Kekayaan Intelektual (Studi di Jawa Tengah) ]]>
<![CDATA[Kusumaningtyas, Rindia Fanny]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.485
<![CDATA[Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organisation dan pendukung gagasan ASEAN Free Trade Area telah menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesian sangat mendukung sistem perekonomian yang bebas dan terbuka. Konsekuensi logis Indonesia sebagai anggota WTO sesuai asas pacta sunt servanda harus menataati kesepakatan internasional TRIP’s sebagai kesepakatan bersama anggota WTO sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organisation. Perdagangan bebas yang terus meningkat mengharuskan Indonesia bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam berbagai sektor. Indonesia sebagai negara agraris, untuk hasil pertaniannya beraneka ragam serta sangat melimpah, tidak terkecuali hasil pertanian di Jawa Tengah.]]>
<![CDATA[Antara Normatif dan Empirik: Pembentukan Hukum Sumber Daya Alam Indonesia (Perspektif Legal Sistem: Substansi Hukum) ]]>
<![CDATA[Rodiyah, Rodiyah]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.486
<![CDATA[Lawrence M friedman mentasbihkan sistem hukum meliputi aspek substansi, aspek struktur, dan aspek kultur. Tiga aspek ini menjadi ekkuatan yang bersinergi dalam memperkuat pelaksanaan sistem hukum suatu negara pada pembentukan hukum. Dalam konteks pembentukan perundang-undangan seringkalii pada aspek substansi terabaikan karena teori bekerjanya hukum dalam masyarakat William C. Chamblis dan Robert B. Seidman tidak berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang dipilih dalam pembentukan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Relevansinya dengan Kesiapan Indonesian Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ]]>
<![CDATA[Suhadi, Suhadi]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 1 No. 1 (2015): Kesiapan Sistem Hukum Sumber Daya Alam Indonesia dalam Menghadapi Era Masyaraka ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v1i1.487
<![CDATA[Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu upaya negara mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengadaan tanah merupakan upaya meyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan, yang ditujukan untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakt. Secara tekstual, politik hukum pengadaan tanah sudah jelas mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dalam tataran implementasinya masih terjadi inkonsistensi. Hal ini tampak dari praktik pengadaan tanah baik pada masa orde baru maupun reformasi. Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, politik hukum pengadaan tanah akan diuji dalam tataran praktisnya, apakah konsisten atau bergeser kepada kepentingan pemodal.]]>
<![CDATA[Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini ]]>
<![CDATA[Arief Hidayat]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 2 No. 1 (2016): Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum (Bagi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v2i1.488
<![CDATA[Istilah revitalisasi Pancasila sebagai ideologi berarti pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, idiologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia. Revitalisasi Pancasila meniscayakan upaya penggalian kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dalam perspektif negara hukum, disinilah Pancasila sebagai ideologi dimanifestasikan secara optimal melalui pembentukan dan penegakan hukum.]]>
<![CDATA[Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini ]]>
<![CDATA[Hidayat, Arief]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 2 No. 1 (2016): Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum (Bagi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v2i1.488
<![CDATA[Istilah revitalisasi Pancasila sebagai ideologi berarti pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, idiologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia. Revitalisasi Pancasila meniscayakan upaya penggalian kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dalam perspektif negara hukum, disinilah Pancasila sebagai ideologi dimanifestasikan secara optimal melalui pembentukan dan penegakan hukum.]]>
<![CDATA[Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global ]]>
<![CDATA[Widjojo, Agus]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 2 No. 1 (2016): Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum (Bagi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v2i1.489
<![CDATA[Pemantapan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting guna mengembalikan ruh karakter bangsa Indonesia di tengah gempuran arus globalisasi dan era modern saat ini. Kuatnya karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi perhatian pemerintah dalam berbagai program ketahanan nasional.]]>
<![CDATA[Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global ]]>
<![CDATA[Widjojo, Agus]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 2 No. 1 (2016): Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum (Bagi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/snhunnes.v2i1.489
<![CDATA[Pemantapan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting guna mengembalikan ruh karakter bangsa Indonesia di tengah gempuran arus globalisasi dan era modern saat ini. Kuatnya karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi perhatian pemerintah dalam berbagai program ketahanan nasional.]]>
