Claim Missing Document
Check
Articles

SOSIALISASI PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASAR PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Suhadi, Suhadi; Fibrianti, Nurul
Abdimas Vol 14, No 2 (2010)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan sosialisasi atau pun upaya penyadaran terhadap masyarakat. Kepemilikan sertifikat tersebut tidak sekedar terpeuhinya syarat administrative, dan bukti formil saja. Namun lebih dari itu, yaitu sebagai jaminan kepastian hokum. Yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah sebagai suatu surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dari pengertian sertifikat tersebut, maka secara terseirat kekuatan pembuktian suatu sertifikat adalah merupakan ”alat pembuktian yang kuat”, yang mempunyai arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Untuk memperoleh suatu sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah ini, harus didahukui dengan kegiatan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah yang pertama kali maupun pendaftaran tanah setelah terjadi peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Kepemilikan hak atas tanah, Sertifikat, Pendaftaran tanah.
The Portrait of Women Resistance Towards Patriarchy System in The Movie of Dilema Ijab Kabul Suhadi, Suhadi
KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Vol 7, No 2 (2015): Komunitas, September 2015
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/komunitas.v7i1.3601

Abstract

This paper aims to interpret the women resistance towards the patriarchy system on a documentary film entitled “Dilema Ijab Kabul”. The focus of the documentary film analysis which portrays the behavior of early marriage is to be the earliest mapping in explaining that the action the women take is really as an opposition or vice versa. The concept used in analyzing the resistance of women against patrialkhal system in this documentary was the concept of the meaning of each daily interactions in society, women’s position, and orientation in a relation to men and women. Based on the finding, the analysis result of this documentary movie tries to invite the audience to see the wedding of the social phenomenon that is very different from the usual. Marriage is shown by a hegemony which then leads to a form of resistance from the women. Resistance to the patriarchy system which is done by women in the documentary movie is seen from many phenomenon of early marriage, divorce, and re-marry. 
Kebutuhan Program Continuing Legal Education bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Sahlan, Sartono; Suhadi, Suhadi; Arifin, Saru
Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4955

Abstract

Kompetisi di pasar kerja saat ini menuntut mutu lulusan yang tidak saja memiliki kemampuan akademik yang kuat, melainkan juga alumni yang memiliki nilai tambah khususnya keterampilan di bidang ilmu yang dipelajarinya. Dalam kaitan ini, alumni Fakultas Hukum sejatinya adalah dipersiapkan untuk menjadi professional di bidang hukum, yakni menjadi praktisi hukum yang memiliki kemampuan teoretik yang baik serta keterampilan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun sayangnya, model pendidikan hukum yang ada selama ini masih terasa kurang berimbang dikarenakan masih dominan mengajarkan teori-teori hukum saja kepada mahasiswa, sehingga penguatan keterampilan hukum mahasiswa perlu dijembatani dengan penambahan program pendidikan lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan pentingnya program pendidikan hukum lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES; jenis-jenis program pendidikan lanjutan apa saja yang dibutuhkan, serta faktor-faktor pendukung apa saja yang diperlukan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dan juga eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pendidikan lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dikarenakan porsi teori dalam proses perkuliahan masih sangat dominan. Oleh sebab itu jenis-jenis kebutuhan pendidikan lanjutan yang dibutuhkan mahasiswa adalah pemagangan yang sesuai dengan kebutuhan mahaiswa, training kontrak-kontrak hukum dan legal drafting. Untuk mencapai kesuksesan dalam program pendidikan lanjutan tersebut dibutuhkan proporsi tenaga pengajar dari unsur praktisi yang lebih banyak serta revitalisasi fungsi dan peran laboratorium hukum.Competition in today’s job market demands quality graduates who not only have strong academic skills, but also graduates who have skills in particular added value in the field of science studies. In this regard, the alumni of the Faculty of Law actually are prepared to become professionals in the field of law, such as a legal practitioner who has the theoretical capability as well as legal skills that fit the needs of the working world. Unfortunately, the existing legal education model for this is still noticeably less balanced due to the still dominant legal theories taught only to students, thus strengthening legal skills students need to be bridged by the addition of further education programs. This study aimed to analyze the reasons interests of advanced legal education program for students of the Faculty of Law UNNES; the types of continuing education program of what is needed, as well as factors supporting whatever is needed. This research is an explanatory research and exploratory. Results of this study showed that advanced education program for law students UNNES due to the portion of theory in the lecture are still very dominant. Therefore, the types of continuing education requirements that students need is apprenticeship in accordance with the needs mahaiswa, training contracts and legal drafting laws. To achieve success in the continuing education program required proportion of teachers of the elements that more practitioners and revitalize the functions and role of the legal laboratory.
KAJIAN ATAS PENETAPAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN OLEH PEMERIKSA DARI SUDUT PANDANG WAJIB PAJAK Suhadi, Suhadi
Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol 1, No 11 (2012)
Publisher : STIESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penetapan atas hasil pemeriksaanpajak oleh pemeriksa yang ditinjau dari sudut pandang wajib pajak, penelitan ini untukmengevaluasi pemahaman wajib pajak dan bagaimana mereka meyikapi atas ketetapanyang diterbitkan oleh pemeriksa dan juga guna mengetahui manfaat-manfaat apa sajayang diperoleh wajib pajak setelah dilakukannya pemeriksaan.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yangbersifat deskritif dengan mengambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yangada dan mencoba untuk menjabarkan kondisi konkrit dari objek penelitian yangselanjutnya akan dihasilkan secara deskripsi tentang objek penelitian, yaitu tentang hasilketetapan pajak yang ditinjau dari sudut pandang wajib pajak. Pengumpulan datadilakukan melalui kajian kepustakaan dengan cara melakukan wawancara yang tidakterstruktur terhadap beberapa nara sumber yang dipilih sesuai prinsip yang berlakudalam metode kualitatif. Nara sumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yangterlibat langsung selama proses pemeriksaan pajak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak di Indonesia timbulkarena banyak hal-hal yang perlu dikaji lebih jauh dan dilakukan perubahan dalam halkebijakan pemeriksaan pajak dan implementasinya. Reformasi perpajakan, peningkatankepatuhan sukarela, perubahan ketentuan perundang-undangan untuk lebih menjaminkeadilan dan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak wajib pajak bisameningkatkan kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus. Oleh karena itu perludilakukan pengujian apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban secara berkala ataudengan pengecualian jika diperkirakan telah terjadi penyimpangan. Analisis tentangpemeriksaan pajak sehubungan dengan hasil ketetapan pajak menggunakan teori danperaturan pelaksanaannya sebagai bahan perbandingan.Kata Kunci : Penetapan Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak
AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK METANOL BUAH Syzygium polyanthum TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI Escherichia coli Mawan, Agni Rimba; Indriwati, Sri Endah; Suhadi, Suhadi
Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi Vol 4, No 1: Maret 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/bioeksperimen.v4i1.5934

Abstract

Buah salam (Syzygium polyanthum) memiliki manfaat sebagai obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak metanol buah Syzygium polyanthum terhadap pertumbuhan bakteri Escherchia coli. Ekstraksi dilakukandengan cara maserasi menggunakan pelarut metanol. Konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 40%, 60%, dan 80%, dengan tetracycline sebagai kontrol positif dan aquades sebagai kontrol negatif. Aktivitas antibakteri diuji dengan menggunakan metode one way anova, dilanjutkan dengan uji LSD (least signifiance diffrent). Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak buah Syzygium polyanthum berpengaruh signifian dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherchia coli(p <0,05). Konsentrasi 80% memiliki aktivitas paling tinggi dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherchia coli, yang tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 60% dan kontrol positif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak metanol buah Syzygium polyanthum memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherchia coli
Peranan Akuntan Publik Pada Pasar Modal Syariah Suhadi, Suhadi
BISNIS Vol 3, No 2 (2015): BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam
Publisher : Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/bisnis.v3i2.1507

Abstract

The development of the capital market shari’a implicated in the demandsof stakeholders on the role of the public accountant in order to produce a reportaudited financial maximum more. Of course this is not an excessive, because itwants the real financial information and avoid the asymmetry of information. Inthe audit of course there are some differences with the conventional accountingreport because in Islamic capital market report using the earlier shari’a. In thisSharia PSAK development is done with general PSAK but psak model is basedon the shari’a with reference fatwa MUI. PSAK Shari’a is located in the PSAK100-106 which consists of the conceptual framework presentation of shariafinancial report, accounting murabahah, musyarakah, mudharabah, greeting,and istishna. Public Accountant on capital market shari’a course is required topay attention to the aspects of that is on the value of Islam.
DETERMINAN TOTAL ASET BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI JAWA TENGAH Sudrajat, Anton; Suhadi, Suhadi
EQUILIBRIUM Vol 3, No 1 (2015): EQUILIBRIUM
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/equilibrium.v3i1.1273

Abstract

BPR Syariah need to be supported   with the significant growth of assets, because it will make BPR Syariah more solid and stronger in Central Java. This article aims to determine the influence of factors Financing of Third Party Fund (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Non Performing Financing (NPF) to total assets of BPR Syariah in Central Java. The study  used a quantitative method using multiple linear regression  with the least squares method or the Ordinary Least Square (OLS). The results showed that simultaneous factor Financing of Third Party Fund (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Non Performing Financing (NPF) significantly affects to total assets of Islamic rural banks in Central Java. While partially, factor Financing and Third Party Fund (DPK) significant positive effect on the total assets of Islamic rural banks in Central Java. Untuk menciptakan BPR Syariah yang kokoh dan kuat di Jawa Tengah perlu didukung dengan pertumbuhan aset yang cukup signifikan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap BPR Syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap total aset BPR Syariah di Jawa Tengah. Metode kajian yang  digunakan  adalah  kuantitatif  dengan   model   regesi   linier ganda dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (oLS). hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan faktor Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap total aset BPR Syariah di Jawa Tengah. Sedangkan secara parsial, faktor Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap total aset BPR Syariah di Jawa Tengah.
PEMBANGUNAN HUKUM TANAH NASIONAL BERDASARKAN KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA Suhadi, Suhadi
PAWIYATAN Vol 23 No 1 (2016)
Publisher : PAWIYATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Hukum Tanah Nasional merupakan salah satu karya monumental bangsa Indonesia, karena UUPA dibangun berdasarkan konsep negara hukum Pancasila. UUPA berhasil merombak hukum tanah kolonial menjadi hukum tanah nasional. UUPA merupakan produk hukum yang bersifat prismatik. UUPA di satu sisi merupakan cermin budaya masyarakat Indonesia dan di sisi lain merupakan a tool of social engeneering. Namun dalam implementasinya, banyak hal yang tidak sejalan dengan UUPA. Banyak produk hukum yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut dari UUPA justru menampakan diri bertentangan dengan jiwa UUPA. Produk hukum yang bertentangan ini misalnya terkait dengan maraknya penguasaan tanah oleh orang asing, paksaan pemerintah terhadap rakyat, dan berpihaknya peraturan perundangan kepada pemilik modal besar dengan mengaibaikan kepentingan rakyat. Pembangunan hukum tanah nasional berdasarkan konsep negara hukum Pancasila harus terus diupayakan untuk mencapai tujuan nasional, untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Politik hukum merupakan salah satu piranti membangun hukum tanah nasional berdasarkan konsep negara hukum Pancasila. Kata-kata kunci: hukum tanah nasional, prismatik, negara hukum Pancasila.
Hakikat Hak-hak Azazi Manusia dan Aktualisasinya di Indonesia Suhadi, Suhadi
Jurnal Filsafat "WISDOM" Jurnal Filsafat Seri 30 Oktober 1999
Publisher : Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8308.681 KB) | DOI: 10.22146/jf.31707

Abstract

The human rights are the fundamental, real universal basic rights possesed and adhered in every humankind. With his human rights, everybody can define and actualize the contens of his soul, doing his activities freely-in the limits of the fittingness and not distrubing other's human rights.Since the existence of human being the human rights are interesting issues for most of the people, because they are very essential. The United Nations Organization and the most countries in the world have acknolwedge, prevented, and implemented the human rights. Nevertheless, there are still many deviations, viotation, and acts of despising in the practice of the human rights, so that many people in the world including Indonesia are concerned with them.In Indonesia the human rights placed in the honoured place, having acknowledge and prevented. They are always encouraged to the implemented as best in the custom law and any other laws since empire, colonial, and pastcolonial eras. Yet, in their practice, they still facing many probelms.
Who are “Normal” and “Extreme” Muslims? Discursive Study of Christians’ Voice about Muslim’s Identity in Surakarta, Central Java Suhadi, Suhadi
PCD Journal Vol 5, No 2 (2017): Challenges to Democracy at the Local
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.788 KB) | DOI: 10.22146/pcd.29035

Abstract

This article assumes that language is not only a way of saying things (informative), but also a way of doing things (performative) or exercising power. Through conducting eight focus group discussions (FGDs) involving 39 Christian participants in Surakarta Central Java, this research studies the Christians’ discourse on their fellow Muslims. In those FGDs, I stimulated the participants’ discussion by the basic question, “How do you speak about Muslims”. Though the question is about Muslims, but in fact sometimes they also speak about themselves. I am concerned about the discursive study of religion taking advantage from Norman Fairclough’s discourse analysis theory and method focusing on the analysis of linguistic practice, discursive practice, and social practice. As a result, the discussions of participants were on a hegemonic struggle between dominant and peripheral voices to define what is considered “[ab]normal” Muslims. Christian participants identified extremist (fanatical, fundamentalist) Muslims as abnormal. They positioned extremists and excessive persons as extraordinary. Thus, they identified extremism as not the norm but an exception to the rule of religions. In distinguishing between “normal” and “extreme” the participants primarily positioned themselves as normal or ordinary religious people who are moderate. They identified those who cause conflict as neither moderate Muslims nor moderate Christians, but fundamentalists in their respective faiths.
Co-Authors Afa, Jusniar Rusli Alfiani, Tri Ali Altway Alimin Maidin Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Anitasari, Rahayu Fery Anton Sudrajat Aprila Niravita, Aprila Ariyanto, Beny Asmiati Asmiati Astuty, Esti Aulia, Aprida Nur Baidhowi Baidhowi, Baidhowi Burhanuddin Bahar Cahya Wulandari Candra Kirana Casmana, Asep Rudi Damanik, Hilderia Diartika, E.I.A. Dosi, Nurmay Purma febriyanti febriyanti Fifi Nirmala Fithria, Fithria Fredinan Yulianda Hadi S. Alikodra handoyo, susilo Hari Setyawan, Novi Inaroh, Dewi Inaroh, Dewi Ismail, Cece Suryani Jafriati Jafriati, Jafriati Jaliana, Jaliana Jumakil Jumakil Junaid Junaid, Junaid Karimuna, Siti Rabbani La Dupai, La Dupai La Ode Muhammad Sety Limanihtada, Fathiyyatul Lisnawaty Lisnawaty, Lisnawaty Lymbran Tina Mala Nurilmala Maria Theresia Priyastuti Mawan, Agni Rimba Medya Ayunda Fitri Meliny, Meliny Muhammad Mustaqim Munsir, Noviani Nani Yuniar Naningsi, Ayu Nelini, Nelini Ningshi, Fitra Yulia Nirmala G, Fifi Nurmaladewi, Nurmaladewi Nurul Fibrianti Pabbicara, Airin Fatmainnah Azis Rahmat, Nur Cahyani Amaliawati Rakhmawati, Ita Ramadhan Tosepu Ramadhan, Agung Fajar Ramadhani, Kurnia Wulan Ratna Puri, Ni Ketut Santi Reski, Elpita Rizky, N. Rofi Wahanisa Rosminah, Rosminah Ruslan Majid, Ruslan Saktiansyah, La Ode Ahmad Saktiansyah, La Ode Ahmad Saptaputra, Syawal Kamiluddin Sarkadi, Sarkadi Sartono Sahlan Saru Arifin Selano, Maria Karolina Sety, La Ode Muh Sety, La Ode Muhamad Silalahi, Alrios Okto P Silondae, Tri Zulhijriana Sodik, Amirus Sri Endah Indriwati Sueb Sueb Sukri Palutturi Susianto Susianto Suwarni Suwarni SYAIFUL SAGALA, SYAIFUL Syarifa, Syifa Tina Martini, Tina Tisnawati, Dewi Titiwiarti, Titiwiarti Wedhatami, Bayangsari Yasnani Yasnani, Yasnani Yunawati, Irma Yusran, Sartiah Yusuf Sabilu, Yusuf Zainuddin Zainuddin Zainuddin, Asnia