cover
Contact Name
Irham Iskandar
Contact Email
jurnallitbangbappeda@gmail.com
Phone
+6281377199442
Journal Mail Official
jurnallitbangbappeda@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No.26 Banda Aceh kode pos 23121
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Ekonomi Dan Pembangunan
ISSN : 08529124     EISSN : 27147754     DOI : -
Core Subject : Economy,
Journal of Economics and Development (JEP) discusses empirical research or conceptual articles in the field of economics which include development planning, regional economics, public economics, industrial economics, safety economics, international economics, Islamic economics, finance and banking.
Articles 54 Documents
PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA IKAN KERAPU MACAN SISTEM KERAMBA JARING APUNG (KJA) DI GAMPONG MEE PANGWA KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA Al Asri Abubakar
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Ekonomi dan Pembangunan
Publisher : Bappeda Provinsi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1657.771 KB) | DOI: 10.22373/jep.v9i1.21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dari budidaya ikan kerapu macan di keramba jaring apung dan mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi pengembangan usaha budidaya ikan kerapu macan dengan menggunakan sistem keramba jaring apung di Gampong Mee Pangwa Kecamatan Trienggadeng. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei dengan jumlah populasi sebanyak 23 petani. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa keuntungan pada budidaya ikan kerapu macan sistem keramba jaring apung sebesar Rp. 47.289.583 per periode produksi; dan faktor internal yang mempengaruhi pengembangan budidaya ikan kerapu macan pada keramba jaring apung terdiri dari faktor kekuatan yaitu lokasi usaha, kualitas air, dukungan PEMDA, biaya pemasaran rendah, harga benih murah. Faktor kelemahan yaitu ketersediaan benih kurang, dan kurangnya sumberdaya manusia. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan budidaya ikan kerapu macan pada keramba jaring apung terdiri dari faktor peluang yaitu nilai jual ikan kerapu, pangsa pasar tinggi, peluang usaha besar, kebijakan pemerintah. Yang menjadi faktor ancaman yaitu iklim dan keamanan.AbstractThis study aims to determine the benefits gained from the cultivation of tiger grouper in floating net cages and to know the internal factors and external factors that influence the development of tiger grouper aquaculture by using floating net cage systems in Gampong Mee Pangwa, Trienggadeng District. The method used in the study is a survey method with a population of 23 farmers. The data used in this study are primary data and secondary data. The results showed that the benefits of tiger grouper aquaculture in floating net cage system were Rp. 47,289,583 per production period; and internal factors that influence the development of tiger grouper cultivation in floating net cages consist of strength factors namely business location, water quality, PEMDA support, low marketing costs, cheap seed prices. Weakness factors are lack of seed availability, and lack of human resources. External factors that influence the development of tiger grouper cultivation in floating net cages consist of opportunity factors, namely the value of grouper fish, high market share, large business opportunities, government policies. The threat factors are climate and security.Keywords: pond farmers, tiger grouper and floating net cages
KAJIAN NILAI EKONOMIS DAN DAMPAK SOSIAL KEBERADAAN EKOSISTEM MANGROVE TERHADAP MASYARAKAT PESISIR Agus Putra A. Samad; Pitri Agustina; Mus herri
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi dan Pembangunan
Publisher : Bappeda Provinsi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.306 KB) | DOI: 10.22373/jep.v11i1.58

Abstract

Langsa merupakan salah satu kota pesisir Aceh yang memiliki kawasan mangrove yang  sangat  potensial.  Kota  ini  memiliki  panjang  garis  pantai  16  km dengan luas kawasan mangrove sebesar 7.837 Ha. Keberadaan mangrove di wilayah ini menjadi aset strategis untuk dikembangkan menjadi basis kegiatan ekonomi untuk memakmurkan masyarakat dan meningkatkan pendapatan  asli  daerah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melestarikan potensi sumberdaya ekosistem mangrove yang ada di Kota Langsa agar dapat memberikan fungsi ekologis dan ekonomis secara berkesinambungan kepada masyarakat disekitarnya. Kajian ini dilakukan menggunakan metode survei, analisa laboratorium dan observasi lapangan. Hasil pengamatan terhadap komposisi jenis tumbuhan yang terdapat di ekosistem mangrove menunjukkan 8 jenis tumbuhan mangrove yaitu: jenis Avicennia lanata, Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhiza, Bruguiera parviflora, Rhizophora apiculata, Rhizophora  mucronata, Sonneratia Caseolaris dan Xylocarpus granatum. Nilai rata-rata parameter kualitas air di ekosistem mangrove secara beturut-turut adalah DO (6.3 ppm),salinitas (27 ‰), pH tanah dasar (6.0), pH tanah permukaan (5.08), pH air (7.33), suhu (30 oC) dan kecerahan (5 m).  Perhitungan terhadap nilai manfaat ekosistem mangrove meliputi: 1) Nilai manfaat langsung perikanan tangkap: Rp. 8.710.000.000 per tahun, 2) Nilai manfaat budidaya tambak: Rp. 93.940.000.000,- per tahun, 3) Nilai penahan abrasi dan banjir: Rp. 300.000.000,- per hektar per tahun, 4) Nilai sebagai penyediaan unsur hara: Rp. 28.634.000,- per tahun, 5) Nilai manfaat pilihan: Rp. 210.000.000,- per tahun dan 6) Nilai manfaat keberadaan: Rp. 1.464.493.000,- per tahun.  Nilai keberadaan ekosistem mangrove yang dinilai adalah Nilai Keaslian = 70 % (lebih dari asli), Nilai Keindahan Alam = 74 % (lebih dari indah), Nilai Kenyamanan = 66% (kondisi lebih dari nyaman),  dan Nilai Aspirasi masyarakat = 98 % (sangat didukung masyarakat). Alternatif  pengelolaan  dan  pemanfaatan  ekosistem  mangrove  yang diperkirakan cocok secara ekonomi dan ekologis terdiri dari beberapa kegiatan pilihan yaitu budidaya ikan, udang, tiram dan kepiting, budidaya ikan kerapu dan kakap, pengolahan buah dan daun mangrove, dan pengembangan obyek wisata.
Analisis Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum di Provinsi Aceh Murtala Murtala; Irham Iskandar
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 10, No 2 (2019): JURNAL EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Publisher : Bappeda Provinsi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.67 KB) | DOI: 10.22373/jep.v10i2.41

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Aceh.Penelitian ini memiliki rentang waktu 4 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2009 dengan melihat laporan statistik keuangan pemerintah daerah (Laporan Realisasi APBK) yang menyajikan data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Belanja Modal di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Belanja Modal di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Secara parsial Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Belanja Modal di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. BelanjaModal di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana BagiHasil dan Dana Alokasi Umum.
UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH DAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI ACEH Muhammad insa ansari
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Ekonomi dan Pembangunan
Publisher : Bappeda Provinsi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1657.269 KB) | DOI: 10.22373/jep.v9i1.15

Abstract

  ABSTRAK Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) lahir dalam rangka mengakhiri konflik antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam kaitannya dengan perekonomian, UUPA mengatur hal yang berkaitan dengan penanaman modal. Dimana dalam UUPA mengatur kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam halnya penanaman modal. Artikel ini secara normatif mengkaji dan menelaah perkembangan penanaman modal dalam kurun waktu empat tahun sebelum berlakunya UUPA dan empat tahun setelah berlakunya UUPA. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan kajian menunjukkan: pertama, bahwa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri pada masa empat tahun sebelum berlakunya UUPA masih belum berkembang dengan baik; kedua, bahwa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri pada masa empat tahun setelah berlakunya UUPA telah menunjukkan perkembangan meskipun belum signifikan. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan upaya-upaya lain untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal di Provinsi Aceh. Kata Kunci: UUPA, Penananaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri. 
ANALISIS TRANSFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN KABUPATEN ACEH UTARA Khairul Aswadi
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Ekonomi dan Pembangunan
Publisher : Bappeda Provinsi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.797 KB) | DOI: 10.22373/jep.v8i1.66

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transformasi struktural perekonomianKabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dariBadan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara. Formula untukmenganalisis transformasi struktural perekonomian di Kabupaten Aceh Utara denganmenggunakan analisis Shift-Share Estaban-Marquillas (E-M). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa, Periode 2011-2015 di Kabupaten Aceh Utara kontribusi sektorprimer dan sekunder terus mengalami penurunan peranannya terhadap pembentukanPDRB, sedangkan sektor tersier terus mengalami peningkatan perannya, hal ini jelasmenggambarkan adanya transformasi atau pergeseran struktur ekonomi di KabupatenAceh Utara. Hasil analisis Shift-Share Kabupaten Aceh Utara, periode 2011-2015 padaakhir periode observasi terdapat dua sektor yang memiliki keunggulan kompetitif danberspesialisasi (kuadran 4) yaitu, 1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan 2)sektor industri pengolahan
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Vidyarto Nugroho
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 10, No 1 (2019): JURNAL EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Publisher : Bappeda Provinsi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.476 KB) | DOI: 10.22373/jep.v10i1.46

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan,profitabilitas, leverage, dan intensitas modal terhadap tarif pajak efektif (effective taxrate) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 67 perusahaan yang terpilih sebagai sampel penelitian. Pengolahan data menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Secara simultan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan intensitas modal mempunyai pengaruh terhadap tarif pajak efektif.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DANA DESA Chenny Seftarita; Fakhruddin Fakhruddin; Litbang Bappeda
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Ekonomi dan Pembangunan
Publisher : Bappeda Provinsi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1657.686 KB) | DOI: 10.22373/jep.v9i1.22

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dana desa. Data dalam penelitian ini merupakan data cross section (data satu waktu) tahun 2017. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengambilan sampelnya dengan area sampling dan stratified random sampling. Peralatan analisis yang digunakan adalah ordinary least square. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pertama persepsi aparat gampong menunjukkan badan usaha milik desa dan manfaat ekonomi lainnya, manfaat dana desa, sisa lebih perhitungan anggaran dan strategi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa sedangkan tata kelola tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas dana desa. Kedua, persepsi masyarakat menunjukkan badan usaha milik desa dan manfaat ekonomi lainnya, manfaat dana desa, sisa lebih perhitungan anggaran dan strategi tidak berpengaruh terhadap efektivitas dana desa sedangkan tata kelola memiliki pengaruh dan signifikan terhadap efektivitas dana desa.AbstractThis study aims to determine the factors that influence the effectiveness of village funds. The data in this study are cross section data (one time data) in 2017. This study uses primary and secondary data with the sampling method with the sampling area and stratified random sampling. The analytical tool used is ordinary least square. Based on the results of the research conducted, the first perception of village officials showed village-owned enterprises and other economic benefits, benefits of village funds, the remaining more budget and strategy calculations had a positive and significant effect on the effectiveness of village funds while governance had no influence on the effectiveness of village funds. Second, community perceptions show village-owned enterprises and other economic benefits, benefits of village funds, the remaining more budget calculations and strategies have no effect on the effectiveness of village funds while governance has an influence and significance on the effectiveness of village funds. Keywords: capital adequacy ratio, net interest margin, profitabilityKey words: capital adequacy ratio, net interest margin, profitability.
PERBANDINGAN KINERJA PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI KABUPATEN ACEH BARAT DENGAN KABUPATEN PEMEKARANNYA TAHUN 2011-2019 Reza Septian Pradana Reza Septian Pradana
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Ekonomi dan Pembangunan
Publisher : Bappeda Provinsi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.742 KB) | DOI: 10.22373/jep.v11i1.59

Abstract

Pemekaran daerah merupakan suatu kebijakan desentralisasi yang memiliki filosofi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengoptimalkan potensi sumber daya daerah yang bersangkutan baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya, banyak daerah pemekaran yang gagal dalam mengoptimalkan potensinya dan bermuara pada ketertinggalan/perlambatan pertumbuhan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kondisi kinerja pembangunan sosial dan ekonomi kabupaten pemekaran terhadap kabupaten induknya pasca pemekaran daerah. Kinerja pembangunan sosial diukur dengan angka kemiskinan, angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, dan indeks pembangunan manusia sedangkan kinerja pembangunan ekonomi diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Studi kasus dilakukan pada tiga kabupaten pemekaran, yaitu Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simeulue serta kabupaten induk, yaitu Aceh Barat. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan uji beda dua rata-rata (uji–t) dengan periode data 2011-2019. Secara statistik, perbedaan kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Barat dibandingkan kabupaten pemekarannya tidak signifikan. Ditinjau dari kinerja pembangunan sosial, Kabupaten Aceh Jaya secara signifikan sudah lebih baik dibandingkan kabupaten induk dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kabupaten Nagan Raya secara signifikan sudah lebih baik dibandingkan kabupaten induk dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sederhana bagi pemerintah daerah setempat dalam memutuskan kebijakan untuk pemekaran daerah selanjutnya.
Perencanaan Pembangunan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh dan Perubahan Lingkungan Hidup di Kota Banda Aceh Syahiruddin Syahiruddin
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 10, No 2 (2019): JURNAL EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Publisher : Bappeda Provinsi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.138 KB) | DOI: 10.22373/jep.v10i2.42

Abstract

Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air yang akan dilaksanakan haruslah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pendapatan dan pertumbuhan dapat diperoleh berupa hasil pertanian, pertambangan, usaha kecil menengah, perdagangan, dan perindustrian. Pengelolaan sumber daya air dalam suatu Daerah Aliran Sungai haruslah dilakukan secara holistik yaitu memandang masalah secara utuh, terpadu dan, lintas sektoral, lintas daerah sesuai dengan konsep DAS sebagai kesatuan ekosistem. Perlunya menjaga hutan agar tetap lestari sehingga pembangunan DAS dalam economic development, community development dan environmental service bisa berimbang. Lahanlahan kritis dan gundul kembali hijau, air sungai yang bersih tersedia sepanjang tahun, musim hujan tidak lagi terjadi banjir dan longsor, musim kemarau tidak lagi kekeringan. Lahan dipinggir sungai Krueng Aceh di Kota Banda Aceh sangat subur dikarenakan humus tanah yang dibawa air sangat baik untuk tanaman jangka pendek. Kegiatan ini menjadikan aliran sungai terawat baik dan dapat melestarikan Daerah Aliran Sungai dari degradasi akibat pengikisan air, dan disamping itu juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakatnya.
ANALISIS DAMPAK BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Zainuddin Zainuddin; T Makmur; Isthafan Hajmi
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Ekonomi dan Pembangunan
Publisher : Bappeda Provinsi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1657.7 KB) | DOI: 10.22373/jep.v9i1.18

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja ekonomi (BEK) dan belanja pendidikan (BPD) menurut provinsi terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui publikasi Badan Pusat Statistik Indoensia dan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Indonesia periode 2012 hingga 2015. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis data panel, yaitu menggunakan fixed effect model. Berdasarkan hasil estimasi didapat bahwa variabel belanja ekonomi dan belanja pendidikan secara bersama-sama signifikan terhadap kemiskinan, sedang secara parsial variabel belanja ekonomi menurut provinsi berpengaruh terhadap kemiskinan pada era otonomi daerah di Indonesia, dan variabel belanja pendidikan menurut provinsi tidak berpengaruh.AbstractThe purpose of this study was to analyze the influence of economic spending (BEK) and education spending (BPD) by province on poverty in the era of regional autonomy in Indonesia. Data were collected through the publication of the Indonesian Central Bureau of Statistics and the Director General of Fiscal Balance of the Indonesian Ministry of Finance for the period of 2012 to 2015. The analysis in this study was conducted using panel data analysis model, using fixed effect model. Based on the estimation result, it found that the variables of economic expenditure and education expenditures are together with poverty, while the partial variable of economic expenditure by province is to poverty in the era of regional autonomy in Indonesia, and the variable of education expenditure by province is no effect.Keywords: poverty, economic expenditure, education expenditure, and regional autonomy