cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2015): (7)" : 7 Documents clear
DAMPAK DAN KESIAPAN UKM DALAM MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY Rani Sukma dewi
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.611 KB)

Abstract

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), adalah kegiatan perekonomian yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada awalnya, sistem ekonomi ini diatur tidak dengan pengaturan yang khusus, namun hanya memakai  KUHPerdata. Diera globalisasi saat ini, setiap negara dituntut untuk melakukan suatu resolusi yang baru bagi nagaranya, salah satunya adalah dengan ikut melakukan kerjasama internasional salah satunya dibidang perdagangan yang melibatkan perkembangan UKM. Salah satu bentuk kerjasama perdagangan internasional yang diikuti oleh Indonesia adalah Asean Community yang dimana anggotaanggotanya adalah negara-negara sekawasan ASEAN ditambah Korea Selatan, India Jepang, China, Selandia Baru, dan Australia. Maka penting adanya perlindungan hukum dan kebijakan pendukung bagi UKM dalam membantu pelaksanaan jalannya Asean Community. Perlindungan hukum yang dapat dijadikan solusi bagi jalannya Asean Community yaitu antara lain pelaksanaan Antidumping, Pelaksanaan Safeguard. Dan Pelaksanaan Bea MasukImbalan  
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN Sri Mujiarti Ulfah; Puput Ratnasari
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.81 KB)

Abstract

Program Keluarga Harapan merupakan program yang diadopsi pemerintah dari negara-negara Amerika Latin yang terlebih dahulu telah menjalankan program ini. Sasaran Program ini adalah keluarga sangat miskin dengan pertimbangan bahwa keluarga adalah satu unit yang  relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan, kesehatan,  kesejahtaraan, dan masa depan anak. Oleh karenanya, keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Teori Kebijakan Publik yang digunakan adalah teori implementasi implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down. yang dirumuskan oleh Donald Van metter dan Carl Van Horn disebut dengan A model of the policyimplementation. Pendekatan penelitian dengan menggunakan model penelitian kualitatif, wawancara mendalam dengan key informan (informan Kunci), pejabat di tingkat Kecamatan Sebangau dan beberapa Kelurahan dan pendamping di kecamatan Sebangau. selain itu, wawancara juga dilakukan kepada masyarakat penerima sasaran dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuanPKH. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat ketidaktepatan sasaran, dimana keluarga yang cukup mapan bisa  menerima program ini sedangkan yang sangat miskin tidak mendapatkan program ini. Selain itu, permasalahan standar miskin yang dgunakan BPS juga menjadimasalah.
OTONOMI DAERAH DAN KORUPSI NORSANTI
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.893 KB)

Abstract

The regional autonomy policies generally appear because of bad implementation from government machine. It does not go from local society and small society needs. The regional disatisfaction to the government also is encouraged by massively exploitation of natural resources that occure in regoins that have many natural resources, but there is not optimalization of holding development in the region. However, in the fact, since the regional autonomy is applied in 1999 until now the wishes of society in order to get optimalization of holding development in a region are not implemented even, the moving of corruption is occurred from central toregions. Islam has an unique method to prevent corruption in a region. In Islamic government (khilafah), there is not regional autonomy because the from  of islamic state is a united state. A governor (wali) is elected by khalifah directly, it also occures in smaller regions. Wali is not elected by citizens and DPRD because there is not DPRD in khilafah state. The directly pointing makes candidates of governor do not need confuse to prepare a lot of donation for campaign or bribe citizens in order to choose them until they do not need fund in jection from others (enterpreneur). In addition, the moneter policies in khilafah system also follow sentralization principle, that very different with fiscal desentralization in the regional autonomy in khilafah system, donation from the whole regions is pulled by central region to distribute to each regions based their needs. It doesn?t distribute based on the amount of incomes.
URGENSI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN YANG MENJADI PASIEN DI RUMAH SAKIT DR. SOETOMO KOTA SURABAYA Saputra Adiwijaya
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.716 KB)

Abstract

Pembangunan suatu bangsa mutlak memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat miskin yang menjadi pasien di rumah sakit Dr. Soetomo, harus tetap mendapatkan pelayanan yang baik dan memenuhi standar. Pada kondisi di lapangan penerapan kebijakan-kebijakan kesehatan bagi masyarakat miskin seringkali tidak memenuhi standar sehingga kemudian didalam masyarakat itu sendiri diperlukan pemberdayaan agar kemandirian mereka bisa menjadi bahan perbaikan bagi pembangunan suatu bangsa.
PENERAPAN KEBIJAKAN DAERAH TENTANGKEGIATAN JUAL-BELI MAKANAN/MINUMAN DI BULAN RAMADHAN DI KOTA AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAIUTARA Akhmad Riduan
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.209 KB)

Abstract

As a socio-cultural product of Banjar society, Ramadhan seasonal market, which coincided with the month of Ramadhan is a socio-cultural phenomena that reflects the religiosity of society, especially in Amuntai, Hulu Sungai Utara. Along with the globalization influencing Muslim countries, it?s reflecting the cultural change in society of Amuntai, known as Bertakwa City which is the cultural basis of social organization Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. Here, Regulation of Hulu Sungai Utara District No. 32 Year 2013 on the Prevention and Prohibition of Staining Activities in the sacred month of Ramadhan was made to ensure peace and order during the month of Ramadhan.In implementation, it?s constrained by low awareness of the traders / buyers as a target group in addition to the lack of enforcement of sanctions explicitly and the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) that also affect the level of performance of the Civil Service Police Unit. In addition, limited land for Ramadan Market location in Jalan Basuki Rahmat resulted in the closure of the road and not the concentration of the traders of food / drinks.To improve the effectiveness of the implementation, it should be carried out intensive monitoring and integrated by forces civil service police unit especially with respect to hours of selling food / drinks during the day in Ramadan seasonal market and in other similar locations, the settings related to the traders cake / small snacks in the market daily / weekly complemented by the determination of the location of Ramadan more representative markets in the coming years by the authorities. In the meantime, it takes continuous socialization coupled with enforcement of sanctions explicitly that all of the stages refers to a set of Standard Operating Procedure (SOP).
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOR TOURISM SECTOR (PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA MICE KHUSUSNYA PENYELENGGARA INSENTIVETRAVEL) John Sihar Manurung
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.397 KB)

Abstract

Pengembangan sumber daya manusia sektor Pariwisata merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam melakukan pembangunan berkesinambungan yang direncanakan melalui sektor Pariwisata yang dulunya dengan mengemas kebijakan Pariwisata untuk mendatangkan kuantitas sebanyak-banyaknya wisatawan mancanegara (Wisman), akan tetapi pada masa ini bahwa kebijakan Pariwisata MICE lebih menekankan pada kualitas wisatawan yang dapat menambah pundi devisa melalui Pariwisata Mancanegara dan Domestik yang akan melakukan kegiatan Rapat (Meeting), Perjalanan Dinas (Insentive), Konfrensi (Confrence), Pameran (Exibition) di Indonesia. Untuk mendukung Kebijakan Pemerintah dalam arah haluan Pariwisata Mice maka diharapkan melalui sektor swasta dan masyarakat dapat melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dengan model atau pola yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelenggara Pariwisata di Indonesia. Pengelolaan Sumber daya manusia Pariwisata MICE telah dituangkan dalam UU No 10 tahun 2004, bab 3 pasal 5 mengenai sumber daya manusia pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan, terdiri dari sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berupa letak geografi, kepulauan, laut, flora dan fauna, sungai, danau, hutan bentang alam, iklim; sumber daya hasil karya manusia berupa hasil-hasil rekayasa sumber daya alam, perkotaan, kebudayaan, nilai-nilai sosial, warisan sejarah, dan teknologi; dan sumber daya manusia berupa kesiapan, kompetensi, komitmen dan peran serta masyarakat.Kajian ini bertujuan untuk menemukan Pengembangan Model Kapasitas Sumber daya manusia yang sesuai dengan keinginan sektor swasta dan masyarakat khususnya penyelenggara Pariwisata MICE khususnya di Sumatera Utara dan secara umum sebagai bahan masukan dalam mewujudkan Indosesia sebagai salah satu Negara Destinasi Insentive. Adapun tujuan khusus, antara lain: 1).Untuk mengevaluasi kapasitas sumber daya manusia penyelenggara insentive travel di Sumatera Utara. 2).Sebagai model pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara insentive travel di Sumatera Utara. 3).Untuk mendukung kebijakan Pariwisata dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Insentive travel pasca penetapan Sumatera Utara sebagai salah satu kota destinasi Insentive travel. Sedangkan manfaat secara tioritis dapat memberikan bukti empiris tentang program Insentive Travel David Kelly (2012), Severt S. & Breiter D.(2010), Motivasi Kerja Mc Clelland (1987), dan Kinerja Sumber daya manusia Bernardin dan Russell (1993), dikaitkan dengan motivasi kerja berprestasi dan kinerja sumber daya manusia. Sedangkan manfaat praktis, antara lain: 1). Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNGRAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNGRAYA (STUDI KASUS DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014) Deni Nugraha; M. Doddy Syahirul Alam; Anyualatha Haridison
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.013 KB)

Abstract

Pemilihan Umum pada tahun 2014 ada dua Pemilu yakni Pemilu Legislatif pada bulan April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli 2014. Fenomena yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat secara nasional.Yang menjadi hal menarik untuk diteliti di Kabupaten Murung Raya dan Kecamatan Murung khususnya adalah tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres 2014 sangat rendah dibawah rata-rata nasional. Di tingkat nasional rata-rata partisipasinya adalah 70 persen, sedangkan ditingkat Kabupaten Murung Raya adalah 57,48 persen serta di tingkat Kecamatan Murung adalah 61,65 persen.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil sampel lokasi di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah model Miles and Huberman.Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1). KPU Kabupaten Murung Raya telah menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong turun/rendah dikarenakan faktor kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan karena kurangnya informasi kepada masyarakat. Masyarakat lebih merasa berkepentingan untuk memilih pada saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Bupati. 2). Yang menjadi faktor penghambat utama KPU Kabupaten Murung Raya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah faktor geografis, faktor demografis, faktor topografis, dan minimnya anggaran/dana operasional. Yang menjadi faktor pendukung utama bagi KPU Kabupaten Murung Raya adalah dukungan seluruh unsur pemerintah (kabupaten, kecamatan, desa) dan dukungan dari tokoh masyarakat (Tomas, Toga, Todat) untuk mendorong masyarakat agar tidak golput.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue